00:00Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan,
00:06yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada end-user, dan penghapusan data.
00:17Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS.
00:27Selanjutnya, perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
00:38Kedua, provisioning.
00:41Tim Technical Supporting Unit atau TSU diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem LIMS
00:47tanpa melalui verifikasi dan filterisasi terhadap keterkaitannya dengan perkara Projustitia.
00:56Ketiga, pelaksanaan penyadapan melalui sistem Penelings X atau PLX, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan,
01:06kemudian menuangkan ke dalam transkripsi.
01:11Kempat, pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabakmon SU hingga Jenderal LSP.
01:22Kelima, penghapusan data.
01:26Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim
01:38TSU.
01:40Dalam pelaksanaannya, proses provisioning digambarkan melalui dua jalur, yaitu jalur resmi dan jalur internal, yang disebut sebagai jalur atensi.
01:52Pertama, jalur A atau jalur resmi, yang dilaksanakan berdasarkan perkap nomor 5 tahun 2010 dan SOP Barreskrim tahun 2009.
02:04Proses ini diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resumo analis, dan chart.
02:14Selanjutnya dilakukan verifikasi, persetujuan secara berjenjang, hingga pelaksanaan provisioning oleh tim TSU.
02:22Kedua, jalur B atau jalur internal atensi, yang diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
02:34Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabakmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP,
02:42dilanjutkan dengan analis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU.
02:50Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama,
02:56sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan diantara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi.
03:07Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang saya hormati,
03:11berdasarkan Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri.
03:19Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik,
03:24dilengkapi persyaratan yang ditentukan,
03:27serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku.
03:32Selanjutnya, proses provisioning dilaksanakan setelah persyaratan terpenuhi.
03:38Hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah,
03:44sedangkan pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara.
03:51Namun, dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik,
04:00provisioning tanpa verifikasi,
04:03penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan,
04:07serta penghapusan data elektronik.
04:10Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan.
04:20Terima kasih.
04:23Terima kasih.
04:25Terima kasih.
04:25Terima kasih.
