Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV - Rabu (11/11/2026) siang, pimpinan DPR RI telah menerima usulan dari anggota DPR terkait hak menyatakan pendapat dalam proses pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming.

Hak mengusulkan pendapat diajukan berkaitan dengan polemik ijazah Gibran sebagai syarat wakil presiden.

8 partai politik sepakat, jika berdasarkan putusan MA dan MK yang membatalkan surat penyetaraan ijazah SMA-nya, Gibran dinilai tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa bilang rapat paripurna Kamis besok akan dilakukan untuk membahas soal pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming.

Partai Gerindra termasuk satu dari delapan fraksi yang mengajukan hak menyampaikan pendapat pemakzulan Gibran di DPR RI.

Ada sebanyak 11 orang dari Fraksi Partai Gerindra yang resmi menandatangani.

Pengajuan hak menyampaikan pendapat oleh Partai Gerindra diakui Azis Subekti agar segera mengakhiri polemik ijazah Gibran.

Fraksi PDIP mengumumkan 14 anggotanya menjadi pengusul hak menyatakan pendapat di DPR.

Sekretaris Fraksi PDIP, Dolfie Othniel menyebut menerima putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan MA terkait polemik ijazah SMA Wapres Gibran.

Penjelasan lanjutan terkait dengan pengusulan HMP ini nantinya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI.

11 anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan hak menyatakan pendapat untuk memproses tahap pemberhentian Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden.

Golkar menilai urusan hukum sudah selesai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dan meminta proses selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Baca Juga Situasi Terkini di Istana Wapres! 120 Anggota DPR Usulkan Pemakzulan Gibran, Mobil Gibran Terpantau di https://www.kompas.tv/video/700992/situasi-terkini-di-istana-wapres-120-anggota-dpr-usulkan-pemakzulan-gibran-mobil-gibran-terpantau

#gibran #pemakzulan #dpr



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/701016/120-anggota-dpr-ajukan-hmp-pemakzulan-gibran-dibawa-ke-sidang-paripurna-besok-berut
Transkrip
00:00Intro
00:01Saudara bola panas pemakzulan Gibran kini di tangan DPR
00:05DPR RI memastikan akan menindaklanjuti usulan hak menyatakan pendapat atau HMP
00:11terkait pemakzulan Gibran setelah menerima dukungan 120 anggota
00:16dari seluruh fraksi yang ada di parlemen
00:19Namun demikian saudara, sebelum dibawa ke paripurna
00:22usulan ini harus melalui mekanisme pembahasan di tingkat pimpinan DPR
00:27dan badan musyawarah DPR
00:33Prabu siang pimpinan DPR RI telah menerima usulan dari anggota DPR
00:37terkait hak menyatakan pendapat dalam proses pemakzulan wapres Gibran Rakabumi
00:41Hak mengusulkan pendapat diajukan berkaitan dengan polemik ijazah Gibran sebagai syarat wakil presiden
00:478 partai politik sepakat
00:49jika berdasarkan putusan MA dan MK yang membatalkan surat penyetaraan ijazah SMA-nya
00:55Gibran dinilai tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden
01:00Wakil Ketua DPR RI San Mustafa bilang rapat paripurna kamis besok akan dilakukan
01:06untuk membahas soal pemakzulan wapres Gibran Rakabumi
01:11Tanda tangannya adalah jumlahnya 120 orang
01:16dan ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
01:24syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas praksi
01:30dan ini 120 anggota dan tersebar di 8 praksi
01:35tentu rapat paripurna yang terdekat
01:37jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan
01:41dan berdasarkan jadwal Pak Cuncun rapat paripurna itu kita besok akan lakukan
01:50Sebanyak 120 anggota DPR RI resmi mengajukan usul penggunaan hak menyatakan pendapat
01:57untuk memaksudkan Gibran dari kursi wakil presiden
02:00Berdasarkan rapat di DPR RI yang mengajukan hak menyatakan pendapat diantaranya
02:0414 anggota dari PDI Perjuangan
02:07Golkar 11 anggota
02:09Gerindra 11 anggota
02:11Nasdem 19 anggota
02:14PAN 1 anggota
02:16PKB 18 anggota
02:18PKS 28 anggota
02:20Demokrat 18 anggota
02:29Partai Gerindra termasuk satu dari delapan fraksi
02:32yang mengajukan hak menyampaikan pendapat pemaksuduan Gibran di DPR RI
02:36Ada 11 orang dari fraksi Partai Gerindra yang resmi menandatangani
02:41Pengajuan hak menyampaikan pendapat oleh Partai Gerindra
02:44Diakui Aziz Subakti agar segera mengakhiri polemik Ijazah Gibran
02:53Kami sebagai pengusul memandang apa yang disampaikan itu menjadi bagian dari alasan
03:01Kenapa kami ikut mengusulkan dan menandatangani hak menyatakan pendapat terkait polemik yang menimpa Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka
03:17Terakhir kami mohon izin untuk tidak menyebutkan 11 orang itu dan kami akan menyampaikan kepada pimpinan
03:25Insya Allah ini menjadi bagian dari hal yang dapat kita segerakan untuk diselesaikan
03:36Fraksi PDI Perjuangan mengumumkan 14 anggotanya menjadi pengusul hak menyatakan pendapat di DPR Saudara
03:42Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Dolphy Othniel menyebut
03:46Menerima putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan MA terkait polemik Ijazah SMA Wapres Gibran
03:53Penjelasan lanjutan terkait dengan pengusulan HMP ini nantinya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI
04:03Dari fraksi PDI Perjuangan
04:06Pengusul hak menyatakan pendapat yang kami sampaikan pada hari ini adalah berjumlah 14 anggota
04:16Sehingga setiap penyelenggaraan kekuasaan negara termasuk pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden
04:25Wajib memenuhi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan
04:31Pilihan Presiden dan Wakil Presiden wajib diselenggarakan berdasarkan asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
04:38Termasuk menjamin bahwa setiap calon memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan
04:47Sementara itu saudara, 11 anggota DPR dari fraksi Partai Golkar menyampaikan hak menyatakan pendapat untuk memproses tahap pemberhentian Gibran Raka
04:55Buming sebagai Wakil Presiden
04:57Golkar menilai urusan hukum sudah selesai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
05:03Dan meminta proses selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku
05:07Partai Golkar merupakan partai politik pertama yang secara resmi mengusulkan dan mengusung Gibran Raka Buming
05:14Sebagai bakal calon Wakil Presiden pendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024
05:24Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai
05:30Dan yang kedua kami juga mengikuti perkembangan dinamika di masyarakat yang juga aspirasinya hampir sama
05:37Oleh karena itu beberapa anggota, 11 anggota sekarang yang menatangani ini
05:42Kemudian menyampaikan permohonan dan menyampaikan hak menyatakan pendapatnya
05:49Bahwa untuk diproses pada tahap pemberhentian
05:55Saudara Wakil Presiden
05:57Untuk melanjutkan proses yang ada diatur dalam konstitusi pasal 7A, 7B, dan 7T
06:03Terima kasih telah menonton!

Dianjurkan