00:00Ketua Komisi 1 DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto menyatakan seluruh fraksi PDI Perjuangan
00:07menempuh hak konstitusional terkait isu pemakzulan Wapres Gibran dengan hak menyatakan pendapat.
00:13Utut bilang bahwa pihaknya tidak menghalangi langkah hukum yang akan ditempuh Wapres Gibran ke PT UN.
00:21Sudah berapa banyak dari fraksi PDIP yang kemudian mengusulkan untuk KMP kepada pimpinan DPR Mas.
00:27Pertama ini pleno fraksi, semua 110, hadir 102, 8 izin atau sakit.
00:36Artinya kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik bahwa kita mengambil jalan konstitusi,
00:45kita tidak menghitung berapa tetapi fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat.
00:58Kalau jumlah mungkin biar lebih spesifik, Pak Utut, jadi ada berapa banyak anggota PDIP yang...
01:02Anggota kita 110, nanti kalau diperlukan 110.
01:08Sepakat, karena kita ini kan memang kita oleh demokrasi, demokrasi kita terpimpin.
01:16Jadi satu iya, semua iya.
01:18Kalau pertimbangannya sudah ada, kita sudah ada, kan kita merujuk pasal 7A, 7B, nanti biar teman-teman dari komisi 3
01:28yang menjelaskan.
01:29Itu apakah tadi disampaikan juga rencana untuk menyampaikan pendapat itu akan dibahas kapan?
01:36Kalau ini kita harus ke pimpinan DPR, kan, supaya ada BAMU segera.
01:42Apakah sehari-hari ini juga menyerahkannya kepada pimpinan?
01:45Kita lihat kalau itu kan mekanisme dan teknis administratif.
01:50Yang paling sulit di politik itu kan keputusan politiknya.
01:53Kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi.
01:57Oke, gitu ya, poinnya itu.
02:09Ya sudah, kita tadi mengambil keputusan terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi.
02:17Oke, semuanya ya, itu ya.
02:20Poinnya itu ya, PDI Perjuangan mengambil langkah konstitusi.
02:25Yaitu akan mengambilkan hak menyatakan pendapat.
02:29Jadi kita satu setuju, semua setuju.
02:31Agar pimpinan fraksi ada info nantinya selanjutnya di bawah ke rapun juga penuh.
02:37Kalau ini kan mekanisme.
02:39Ya, saya nggak tahu.
02:41Nanti kita lapor ke sana.
02:43Intinya itu.
02:46Politisi PKS Mardani Alisera di DPR juga menyebut bahwa semua fraksi berdiskusi membahas hak menyatakan pendapat untuk dijalankan.
02:54Pimpinan DPR dijatuhalkan menerima aspirasi dari fraksi yang menandatangani jalan konstitusi terkait isu pemakzulan WAPRES, Gibran Raka Buming.
03:04Syukur sejak pagi komunikasi berjalan dengan lancar.
03:10Hampir semua fraksi, bahkan saya bisa katakan semua fraksi berkumpul.
03:15Dan jumlah penandatangan sudah bertambah.
03:19Kalau kemarin 50, sekarang lebih dari 100.
03:24Kami bersyukur siang ini pimpinan siap menerima dan semua sepakat hak menyatakan pendapat jalan terus.
03:34Begitu.
03:34Berarti untuk siapa saja yang akan mengadakan kepimpinan?
03:38Perwakilan semua fraksi.
03:41Tadi kita sudah kumpul.
03:43Saya tadi upload di Sokmed silahkan dilihat foto-fotonya.
03:47Sebenarnya, intinya hak menyatakan pendapat adalah hak konstitusional anggota.
03:54Apapun yang terjadi di istana atau di tempat lain, kami menilai keputusan Mahkamah Konstitusi dan keputusan Mahkamah Agung
04:02menjadi fakta yuridis yang kuat untuk melanjutkan substansi dan esensi dari hak menyatakan pendapat.
04:12Terima kasih.
04:13Dari perkara seperti siapa yang akan mengadakan?
04:17Mas Sekjen memerintahkan bule dia, saya, mungkin sama Mas Yanwar.
04:25Dari partai-partai infraksi lain itu banyak tuh di...
04:29Sebentar lagi juga akan kelihatan siapa saja ya.
04:31Makasih.
04:32Informasi mengenai dinamika yang terjadi di istana terkait isu pemaksulan dan pengunduran diri Wakil Presiden Kibran.
04:37Kita tanyakan ke Jurnalis Kompas TV, Esra Ambarita dan juruk kamera Fabry James di istana Wakil Presiden.
04:44Esra, setelah kemarin Wapres bertemu dengan Presiden dan akhirnya dikabarkan bahwa Wapres diminta untuk fight ke PT UN.
04:52Seperti apa aktivitasnya di sana?
04:58Kalau berdasarkan pembantuan kami, Residen Juga Saudara, sejak pagi untuk aktivitas masih normal dan informasi yang kami himpun bahwa Wakil
05:05Presiden Kibran Raka Buming masih berkantor seperti biasa.
05:08Tapi kami masih menunggu sebenarnya.
05:10Apakah nanti dari Wapres Kibran akan memberikan pernyataan terkait kabar terbaru?
05:13Kita ketahui bahwa Kepala Bakom Syaganda Nenggolan menyampaikan tidak ada saran dari Presiden untuk fight dalam hal ini adalah melakukan
05:22PK ke PT UN.
05:24Hal ini tentu berbeda dengan pernyataan Wapres Kibran di hari kemarin.
05:28Kita tahu Reza dan juga Saudara bahwa Presiden dan Wakil Presiden sudah bertemu kurang lebih selama 2,5 jam.
05:35Kemudian dari Wapres Kibran sempat menyampaikan bahwa dari Presiden meminta agar Wapres Kibran ini fight dalam artian untuk melakukan PK
05:44ke PT UN.
05:45Dan meminta agar dokumen-dokumen terkait dengan ijazah dari SD sampai S1 ini dikumpulkan untuk menguji keabsahan.
05:53Nah ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
05:57Tapi dari Syaganda Nenggolan juga menyampaikan bahwa cerminan komunikasi dari Presiden Prabowo Subianto ini adalah dari Menko Yusril Iza Mahendra.
06:06Yang menyebut percuma apabila Wapres Kibran ini mengajukan PK ke PT UN karena Kibran tidak berperkara ataupun tidak sebagai tergugat
06:14dalam perkara ini.
06:15Dan juga disampaikan kalau apa yang menjadi putusan MA dan juga MK ini sudah berkekuatan hukum, sudah inkrah.
06:23Dalam artian Wapres Kibran percuma untuk melakukan langkah hukum ini.
06:28Ini yang masih kami nantikan apakah dari Wapres Kibran akan menyampaikan atau merespon pernyataan dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ini.
06:36Reza.
06:37Setelah kita juga nantikan seperti apa statement dari Wakil Presiden Kibran Rakyat Buming.
06:41Terima kasih.
06:42Setelah berita melaporkan langsung dari sana Wakil Presiden Jakarta.
