Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KompasTV
JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyebut Presiden Prabowo menyarankan dirinya fight atau berjuang untuk membuktikan dokumen ijazahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sementara itu, sejumlah anggota DPR menggalang dukungan untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat sebagai respons atas putusan MK dan MA soal ijazah Gibran. Apakah akan berujung pemakzulan?

Kita akan bahas bersama Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdianzyah Hamzaah.

Baca Juga [FULL] Herman Khaeron & Agung Baskoro Soal Nasib Wapres Gibran, Terancam Dimakzulkan? | SAPA PAGI di https://www.kompas.tv/regional/700920/full-herman-khaeron-agung-baskoro-soal-nasib-wapres-gibran-terancam-dimakzulkan-sapa-pagi

#gibran #wapresgibran #pemakzulan #ijazahgibran

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/700924/full-blak-blakan-pakar-hukum-tata-negara-peluang-gibran-untuk-melawan-di-ptun-sudah-tertutup
Transkrip
00:00di masyarakat.
00:01Wakil Presiden Gibran Raka Buming menyebut
00:04Presiden Prabowo menyarankan dirinya
00:07fahit atau berjuang
00:08untuk membuktikan dokumen ijazahnya
00:11di pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN.
00:13Sementara sejumlah anggota DPR
00:15menggalang dukungan
00:16untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat
00:19sebagai respons atas keputusan MK
00:21dan MA soal ijazah Gibran.
00:24Apakah akan berujung pemangzulan?
00:25Kita akan bahas bersama dengan pakar hukum
00:28Tata Negara Universitas Mula Warman
00:30Herdian Syah Hamzah.
00:32Selamat pagi, Mas Herdi.
00:35Selamat pagi, Mas Bain.
00:38Jadi ini banyak sekali pertanyaan.
00:40Sebetulnya masih ada celah tidak sih
00:42bagi Gibran jika harus fight di PTUN?
00:48Ya, dari awal sebenarnya kita sudah sampaikan
00:50bahwa kalaupun misalnya proses di PTUN
00:53dipaksakan, code and code untuk lanjut
00:56saya kira pertama
00:57apalagi yang mau dipersualkan di dalam PTUN
01:00kan kehilangan objek
01:02sejak saat Mahkamah Agung
01:03menyatakan surat keterangan itu
01:05batal demi hukum atau tidak sah.
01:07Kalau bahasa tidak sah itu kan
01:08sudah berkali-kali kita sampaikan
01:10dalam terminologi hukum administrasi negara
01:12tidak sah itu artinya dianggap tidak pernah ada.
01:15Jadi, kalau kemudian upaya PTUN ingin dilakukan
01:18saya kira tidak ada peluang di sana.
01:21Pertama, PTUN itu tadi seperti yang saya bilang
01:23itu sudah kehilangan objek
01:24jadi apa yang mau diuji di PTUN?
01:26Kalaupun kemudian tetap lanjut
01:28maka konsekuensinya
01:29putusan PTUN pun harus tegak lurus
01:32atau seirama dengan putusan Mahkamah Agung
01:34yang sudah membatalkan surat keterangan.
01:36Itu yang kedua.
01:37Yang ketiga begini
01:38kalau kemudian ada
01:41perbincangan akan mengajukan
01:42peninjauan kembali misalnya
01:44pertanyaannya kan Gibran bukan pihak
01:46di dalam perkara PTUN
01:47yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung.
01:49Kan yang berperkara adalah
01:50Subhanpalal versus dengan
01:51Kementerian Pendidikan Dasaran Menengah.
01:53Gibran bukan masuk di dalam
01:55pihak yang berperkara.
01:57Jadi peluang untuk mengajukan PK pun
01:59sebenarnya sudah tertutup.
02:00Kira-kira begitu.
02:01Kalau tadi yang pertama
02:03soal putusan MA
02:05apakah ini
02:06harus menunggu dari
02:08Dikdasmen dulu
02:10untuk membatalkan
02:11mencabut suketnya
02:12karena sudah ada rekomendasi
02:13sudah ada perintah dari MA.
02:15Jika Dikdasmen
02:16belum mencabut
02:17itu masih bisa
02:18menjadi celah tidak?
02:19Atau ketika putusan MA keluar
02:21itu sudah ingkrah dan final
02:23artinya tidak ada celah sama sekali?
02:26Ya, sifat putusan Mahkamah Agung
02:28itu kan sudah final ya
02:29artinya sudah berkekuatan hukum tetap.
02:31Kalau dia sudah berkekuatan hukum tetap
02:34maka sudah bisa diresekusi.
02:36Jadi sebenarnya
02:37amat putusan Mahkamah Agung
02:39yang mengabungkan kasasi itu
02:40sudah jelas
02:41menyatakan bahwa
02:42surat keterangan itu tidak sah.
02:44Jadi kalau pertanyaannya
02:45apa yang mesti dilakukan selanjutnya
02:46ini kan sebenarnya
02:47tinggal menunggu bagaimana
02:49kemudian keseriusan
02:50dan komitmen teman-teman
02:51untuk segera
02:53membuat proses pemakaman
02:54karena sejatinya
02:56surat keterangan yang digunakan
02:57untuk mendaftar
02:58pada saat Pilpres 2024 kemarin
03:00kan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung
03:02artinya
03:02Gibran
03:03tidak memenuhi syarat.
03:05Nah, kalau kemudian kita gunakan
03:06sudut pandang konstitusional
03:08maka
03:10ketentuan pasal 7A
03:11di dalam Undang-Undang Dasar
03:12terpenuhi.
03:13Kan disana disebutkan
03:14ada 6 situasi
03:16di mana kemudian
03:17Presiden dan Wakil Presiden
03:18itu bisa diberitakan
03:19di tengah masa jabatan.
03:20Pertama, karena dia melakukan
03:22pengkhianatan terhadap negara.
03:23Kedua, dia melakukan
03:24tidak pindahkan korupsi.
03:25Ketiga, melakukan suap.
03:26Keempat, melakukan
03:27kejahatan berat yang lain.
03:29Kelima, melakukan
03:30perbuatan tercila.
03:31Dan terakhir,
03:31sudah tidak memenuhi syarat
03:33sebagai Presiden
03:34dan atau Wakil Presiden.
03:35Nah, dalam konteks ini
03:36putusan Mahkamah Konstitusi
03:38yang kemudian dikuatkan
03:39oleh putusan Mahkamah Agung
03:40yang pada intinya
03:41menyatakan bahwa Gibran
03:43tidak memenuhi syarat
03:44sebagai calon Wakil Presiden
03:45ketika itu,
03:46itu sudah lebih dari cukup
03:47bagi teman-teman di DPR
03:48untuk segera melakukan
03:49proses pemaksulan.
03:51Kalau tadi soal PK,
03:53pihak Gibran
03:54bukan sebagai
03:54terkait atau tergogat
03:56itu, tapi
03:56Kemendik Dasmen.
03:58Tapi masih bisa tidak?
03:59Jika pihak Gibran ini
04:02berbicara kepada
04:03Kemendik Dasmen,
04:04maka Kemendik Dasmen
04:06yang mengajukan PK.
04:08Ya, itu di luar konteks hukumnya.
04:10Artinya,
04:11legal standing dalam perkara ini
04:13atau pihak
04:14yang berhak
04:15mengajukan PK
04:16itu pun kalau menemukan
04:17bukti baru atau nofumnya
04:18itu justru hanya
04:20Subhan Papal dan
04:21Kementerian Pendidikan
04:22Dasar dan Menengah
04:23sebagai pihak yang berperkara.
04:24Jadi sebenarnya
04:25kalau Peng Gibran
04:26kemudian ingin
04:29menggunakan ruang
04:30pada konteks
04:31peninjauan kembali itu
04:32ya bisa saja
04:33ada komunikasi
04:34dengan pihak Kementerian Pendidikan
04:35Dasar dan Menengah.
04:36Tetapi
04:37upaya PK itu kan
04:39tidak menghalangnya
04:39eksekusi terhadap
04:40putusan mahkamah agung
04:41jadi kalaupun ingin
04:43ada upaya PK
04:43sebagai bagian dari
04:44perlawanan
04:45tanda petik begitu
04:46putusan mahkamah agung
04:47itu sudah penal.
04:48Artinya kalau sudah penal
04:49berkekuatan hukum tetap
04:50berarti sudah bisa
04:51di eksekusi sebagai
04:53dasar bagi proses
04:54pemaksulan yang akan
04:55dilakukan di DPR.
04:56Jadi kalau misalkan
04:58yang disampaikan
04:59oleh Pak Pres Gibran
05:00ingin membuktikan
05:02soal ijazahnya ini
05:04di mana
05:06koridornya
05:06di mana
05:08jalurnya
05:09yang bisa digunakan
05:11Mas Erdi?
05:13Ya saya kira itu terbilang
05:14terlambat ya
05:15kan sebenarnya
05:16ruang pembuktian itu
05:16sudah disediakan
05:17baik di Mahkamah Konstitusi
05:19ataupun di Mahkamah Agung
05:21kalau memang
05:21ruang itu ingin digunakan
05:23bahkan di dalam
05:24proses PT UN
05:24sebelum kasasi di Mahkamah Agung
05:26kan sudah ada ruang
05:26untuk menjadi pihak intervensi
05:28nah artinya
05:29kalau kemudian
05:30Gibran merasa bahwa
05:32ada ruang yang bisa digunakan
05:33untuk pembuktian kembali
05:34mengenai ijazahnya
05:35saya kira terlambat
05:36artinya
05:37ruang itu
05:38mestinya disediakan
05:39pada saat proses
05:40misalnya di Mahkamah Konstitusi
05:42tapi itu kan tidak digunakan
05:43oleh Gibran
05:43kalau kemudian ruang itu
05:45sudah selesai
05:45dan tidak ada peluang
05:46bagi Gibran
05:47untuk mempersoalkan
05:49ijazahnya
05:50atau mencoba
05:51peruntungan
05:52untuk memperjuangkan
05:53bagaimana pembuktian
05:53terhadap ijazahnya
05:54saya kira
05:55ya sekarang
05:56tidak ada ruang sama sekali
05:57pasca putusan
05:57Mahkamah Konstitusi
05:58dan Mahkamah Agung
05:59kalau misalkan tadi
06:01Anda
06:01sampaikan dengan situasi
06:03enam
06:04apa
06:04enam situasi
06:05yang bisa
06:06untuk kemakzulan
06:08Wakil Presiden
06:09Presiden
06:10dan juga Wakil Presiden
06:11tadi
06:11yang nomor enam
06:12menurut Anda
06:14sudah memenuhi
06:14jadi
06:15harus
06:16seperti apa nih
06:17reaksi dari
06:18DPR
06:18karena saat ini
06:19masih
06:20penggalangan dukungan
06:21untuk menyatakan pendapat
06:22Mas Herde
06:23ya
06:24sejak saat
06:26putusan Mahkamah Konstitusi
06:27kan sebenarnya
06:28kita sudah
06:28meminta kepada
06:29teman-teman
06:30partai-partai politik
06:31di DPR
06:31kalau kemudian
06:33putusan Mahkamah Konstitusi
06:34terlebih
06:35pasca putusan Mahkamah Agung
06:36itu sudah jelas
06:37mengarah kepada
06:39keterpenuhan
06:40aspek konstitusional
06:41di dalam pasal 7A
06:42terutama bagian
06:43tidak lagi
06:43menusyarat
06:44seharusnya memang
06:45tidak ada lagi
06:47keraguan-keraguan
06:47bagi teman-teman
06:48partai politik di DPR
06:49untuk segera
06:50mengaktifkan
06:51atau memulai
06:51proses pemaksulan
06:53tetapi memang sayangnya
06:54proses ini kan
06:55berjalan lamban ya
06:56entah karena memang
06:57ada kompromi
06:58atau lebih-lebih politik
06:59saya tidak paham
07:00tetapi
07:00apa yang kemudian
07:01diputuskan oleh
07:02Mahkamah Agung
07:03dan Mahkamah Konstitusi
07:04sebenarnya sudah
07:04lebih dari cukup
07:05untuk memulai
07:06proses pengaksulan
07:07bahkan sebenarnya
07:09syarat-syaratnya pun
07:10sudah terpenuhi
07:10sebenarnya
07:11tidak perlu menunggu lama
07:12kalau kemudian
07:13yang ingin diajukan
07:14adalah hak
07:15menyatakan pendapat
07:16sebenarnya kan ketentuannya
07:17di dalam ketentuan
07:19Undang-Undang MD3
07:20itu cukup 25 orang
07:21sebagai pengusul
07:22memang benar
07:23di dalam memutuskan
07:26pernyataan
07:26hak menyatakan pendapat
07:27dari DPR
07:28memang itu cukup
07:29berat ya
07:302 per 3
07:30tetapi kalau kemudian
07:32teman-teman di partai-partai
07:33politik di Senayan
07:34di DPR itu merasa
07:35bahwa 2 putusan
07:36lembaga peradilan itu
07:37adalah 2 putusan
07:38yang mesti kita hormati
07:39saya kira mencari
07:402 per 3
07:40dari total 580
07:41anggota DPR
07:42itu bukan perkara yang
07:43sulit gitu
07:45artinya
07:45yang kita butuhkan sekarang
07:47adalah bagaimana
07:48komitmen dan keseriusan
07:49teman-teman DPR
07:49untuk segera melakukan
07:50proses eksekusi
07:51terhadap 2 putusan
07:53lembaga peradilan
07:54baik MK
07:54ataupun MA
07:55dan itu hanya bisa
07:56dilakukan dalam proses
07:57hak menyatakan pendapat
07:59kalau saya boleh
08:00meminta pandangan Anda
08:01sebagai hukum
08:02tata negara
08:03bagaimana
08:03sejauh ini
08:05political will
08:06dari DPR
08:07terkait tanggung jawab
08:09konstitusinya
08:11ini yang sebenarnya
08:13yang kita mau tagih
08:13gitu ya
08:14kenapa saya bilang
08:15tadi ini cenderung
08:15berjalan lamban
08:16karena memang ada
08:18persoalan komitmen
08:18dan keseriusan DPR
08:19yang seperti tertati-tati
08:22di dalam
08:22mendorak proses
08:23pemaksulan terhadap
08:24Gibran
08:24kalau saya sebagai
08:26orang awam
08:27misalnya
08:28ketika putusan
08:292 lembaga peradilan
08:30itu sudah ikrah
08:32sudah berkekuatan
08:33hukum tetap
08:33apalagi yang ditunggu
08:34jadi sebenarnya
08:35ini bukan perkara hukum lagi
08:37tetapi perkara politik
08:38ada problem
08:39tawar-menawar
08:40problem kompromi
08:41termasuk sebenarnya
08:42kita tagih adalah
08:43bagaimana komitmen
08:44presiden sendiri
08:45karena secara
08:46kalkulasi politik
08:48di atas kertas
08:49pendukung presiden
08:51di parlamen itu
08:52kan adalah pendukung mayoritas
08:53lebih dari 80%
08:54adalah pendukung presiden
08:56kalau kemudian
08:56presiden mau
08:57kalau presiden itu
08:59punya political will
09:00menindaklanjuti
09:012 putusan
09:01lembaga peradilan ini
09:02MK dan M
09:03saya kira
09:04itu selesai dalam semalam
09:05tetapi yang terjadi
09:06kan sebenarnya
09:07proses ini berjalan lamban ya
09:08apa yang ditunggu oleh
09:09teman-teman di depan
09:10dan apa namanya
09:11partai politik
09:12makanya dari awal
09:14kita juga sebenarnya
09:14mengkritik
09:15partai politik
09:16partai politik
09:17kalau memang menjadi
09:18bagian dari jembatan
09:20penghubung dari
09:21suara publik
09:21maka partai politik
09:23sudah harus bekerja
09:23tanpa harus
09:25mendahulukan
09:25kepentingan politik
09:26di sana
09:27yang kita ingin
09:28tegak luruskan adalah
09:29bagaimana
09:30persoalan putusan
09:31mahkamah
09:31dan putusan MK itu
09:33sebagai bagian
09:34atau dasar
09:34dari proses pemaksulat
09:36terhadap
09:36wakil presiden
09:37itu yang tidak terjadi sebenarnya
09:39Mas Hardy kembali kami ingin tampilkan
09:41kepada Pemirsa Kempas TV ini
09:42pernyataan dari
09:43Menteri Koordinator Hukum
09:44HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan
09:46Yusrul Iza Mahendra
09:47yang menyatakan bahwa
09:48rencana
09:49Wapres Gibran
09:50untuk membuktikan dokumen
09:51di PTUN
09:52sudah tak ada gunanya
09:53sebab
09:54Mahkamah Agung
09:54sudah mengeluarkan
09:55putusan soal
09:56ijasa
09:56Gibran pun
09:57tak mungkin
09:58melakukan peninjauan kembali
09:59karena bukan termasuk
10:01pihak yang berperkara
10:03pendapatnya kan
10:04DPR mengatakan
10:05sudah
10:06tidak lagi
10:07memenuhi syarat
10:08karena soal ijasa
10:09pakai pasal itu
10:10lalu MK
10:11putuskan betul
10:12balik lagi ke DPR
10:14DPR minta
10:14sidang istimewa
10:15MPR
10:16tapi kalau
10:17seperti ini
10:18udah gak perlu lagi
10:18dibawa ke MK
10:19karena MK sudah
10:20membuat putusan
10:22mengenai soal ini
10:22dan Mahkamah Agung
10:23juga sudah membuat
10:24putusan
10:25dan
10:25dalam putusan
10:27MK itu
10:28dikatakan
10:28ini menyakut
10:29keundangan lembaga lain
10:30yang dapat menilai
10:31secara administratif
10:32jadi sepertinya
10:33MK mengover
10:34bola itu kepada
10:35pengadilan TUN
10:37dan pengadilan TUN
10:38memutuskan ini
10:38pada tingkat tertinggi
10:39yaitu pada tingkat
10:40Mahkamah Agung
10:41jadi dari segi hukum
10:42memang agak sulit
10:43sebenarnya
10:43yang akan membuktikan
10:45lewat TUN itu
10:46sudah
10:46gak ada lagi
10:48gak ada gunanya
10:49karena
10:49putusan Mahkamah Agung
10:51kan sudah final
10:52karena materinya
10:54materi yang sama
10:57ini ada cerminan
10:58dari istana
10:59Mas Herdi
11:01tadi yang disampaikan
11:02oleh
11:02Menko Kumham
11:04Imipas
11:05harusnya ini menjadi
11:06dasar keyakinan juga
11:08lebih
11:08membuat yakin
11:10anggota DPR
11:10tentunya ya
11:12ya saya kira
11:13saya sependapat
11:14dengan Pak Yusril ya
11:15bahwa tidak ada
11:16gunanya memang
11:17kalau kemudian
11:18ada niat untuk
11:19kembali memperjuangkan
11:21kepentingan
11:21yang diberang
11:22di PT UN
11:22seperti yang saya bilang tadi
11:23sejak saat
11:25putusan Mahkamah Agung
11:26itu membatalkan
11:27surat keterangan
11:28yang digunakan
11:28pada sependaftaran
11:29Pilpres di tahun
11:302024 itu
11:31maka sebenarnya
11:32kendatipun kemarin
11:34pada saat proses
11:35di PT UN
11:36yang diajukan oleh
11:36Mersi
11:37yang pengacarannya
11:37adalah Dini Indrayana
11:38yang rencana mencabut
11:39tetapi ditolak oleh
11:40Majelis Sakit
11:42pertanyaannya sebenarnya
11:43begini
11:43pertama
11:43seperti yang saya bilang
11:44dari awal
11:45di Mahkamah Agung
11:47sudah dibatalkan
11:48atau dianggap
11:49tidak sah
11:49surat keterangan itu
11:51artinya
11:51apa gunanya
11:52kemudian PT UN
11:53itu diajukan
11:54atau dilanjutkan
11:55karena kehilangan objek
11:56tidak ada lagi gunanya
11:58proses itu dilakukan
11:59mestinya dihentikan saja
12:00kedua
12:01kalaupun misalnya dipaksa
12:03code and code
12:03dilanjutkan di PT UN
12:04maka yang penting
12:06meski kita garis bawahi
12:07adalah
12:08putusan PT UN
12:09itu harus tetap
12:11tegak lurus
12:11dengan putusan Mahkamah Agung
12:13yang sudah membatalkan
12:14surat keterangan
12:14yang digunakan oleh Gibran
12:16jadi sebenarnya
12:17saya setuju dengan Pak Yusril
12:18ini tidak ada gunanya
12:19sebenarnya
12:20yang sekarang jadi
12:21persoalan adalah
12:22bagaimana
12:23mekanisme politiknya
12:24ini yang kita tunggu-tunggu
12:25bahwa teman-teman
12:27partai politik di DPR
12:28itu harus
12:29hakul yakin
12:30dengan dua lembaga peradilan
12:31yang sudah memutus
12:32apa yang kemudian
12:33menjadi problem
12:34selama ini
12:34soal surat keterangan
12:35Gibran sebagai
12:36calon waktu presiden
12:38ketika itu
12:38jadi
12:38yang kita nanti-nanti
12:40sebenarnya
12:40bagaimana komitmen
12:41teman-teman di DPR
12:42bagaimana
12:43ruang agar proses
12:44pemaksulan ini
12:45untuk segera dilakukan
12:46oleh teman-teman di DPR
12:47nah kalau misalnya
12:49muncul pertanyaan
12:50bagaimana dengan
12:51ketika Gibran
12:52yang diisukan
12:52akan mundur
12:53dan lain sebagainya
12:54saya kira
12:54kalaupun misalnya
12:55Gibran menyatakan
12:56diri mundur
12:57bukan berarti
12:58proses di parlement
12:58proses pemaksulan itu
13:00menjadi mentah
13:01begitu saja
13:02begitu
13:03kalau misalkan ini
13:06kan
13:07Gibran dengan
13:08Prabowo
13:08sepaket nih
13:11mencalonkan diri
13:12sebagai presiden
13:12dan juga
13:13wakil presiden
13:14Prabowo Gibran
13:15artinya
13:15publik sebagian
13:17juga menilai
13:17jika Gibran mundur
13:19atau dimaksudkan
13:19maka Prabowo pun
13:20juga sama
13:21nah kalau dari
13:21tinjauan hukum
13:22tata negara
13:23seperti apa
13:23aturannya
13:24Mas Erdi
13:25ya saya kira
13:26mudah menjawabnya
13:27karena yang punya
13:28problem ini kan
13:28adalah Gibran
13:29dalam kapasitas
13:30persyaratan
13:31pada saat
13:31maju sebagai
13:32calon wakil presiden
13:33kalau kedua-duanya
13:35bermasalah
13:35dan diputuskan
13:36secara hukum
13:37memang punya
13:38problem disitu
13:38punya kekuatan hukum
13:39tetap
13:40ya saya kira
13:40bisa kedua-duanya
13:41karena bahasa
13:42di dalam ketentuan
13:43pasal 7A
13:44undang-undang dasar kita
13:45presiden
13:46dan atau
13:47wakil presiden
13:48artinya
13:49frase dan atau
13:50itu bisa kedua-duanya
13:51bisa salah satunya
13:52nah sekarang
13:53kalau kita
13:54kontekstualkan
13:55ketentuan 7A
13:56itu siapa yang punya
13:56masalah sekarang
13:57jelas adalah Gibran
13:58dalam kapasitas
13:59sebagai wakil presiden
14:00yang berdasarkan
14:02dua putusan
14:02lembaga peradilan
14:03MK dan MA
14:04itu dianggap
14:05tidak memenuhi syarat lagi
14:06jadi kalau kemudian
14:07pertanyaannya
14:08apakah kedua-duanya
14:09atau salah satunya
14:09yang sekarang jadi problem
14:11adalah Gibran
14:12yang dinyatakan
14:13tidak memenuhi persyaratan
14:14berdasarkan dua putusan
14:15lembaga peradilan
14:16maka proses pemaksulan
14:18atau pemerintahan itu
14:18itu hanya ditujukan
14:20kepada wakil presiden
14:21dalam hal ini adalah Gibran
14:22Raka Bobing Raka
14:23jadi walaupun
14:24yang mendaftar
14:25duit tunggal
14:26tapi tetap
14:27yang dikenakan pasal
14:27itu adalah yang bermasalahnya
14:29tidak kedua-duanya
14:30Mas Herdi
14:30ya persis
14:32ini kan sebenarnya
14:34mesti kita bedakan ya
14:35rejim pedasat pemilu itu
14:36dengan rejim pasca pemilu
14:37nah sekarang
14:38rejim pasca pemilu itu
14:39dihitung
14:40tidak lagi secara sepaket
14:42tetapi sendiri-sendiri
14:43makanya ketentuan
14:44di dalam pasal 7A
14:45undang-undang dasar
14:46menyebutkan frase
14:47atau
14:47artinya
14:48bisa kedua-duanya
14:50atau bisa salah satunya
14:51jadi kalau kemudian
14:53ada yang mempersoalkan
14:54bahwa ini sebenarnya
14:54sepaket
14:55akhirnya itu keliru
14:56yang kita mesti tegaskan
14:58disini adalah
14:58ketentuan pasal 7A
15:00dalam konstitusi
15:00di dalam undang-undang dasar
15:01itu sudah tidak lagi
15:03mengikuti bagaimana
15:04prosedur
15:04pendaftaran pada saat
15:06kepresi maret
15:07kalau toh kemudian
15:08ternyata
15:09putusan pengadilan itu
15:10membatalkan
15:11sudah keterangan
15:12sebelum proses pelantikan
15:14maka bisa jadi
15:15diskualifikasi
15:16antara presiden
15:17sorry
15:17dalam kapasitas sebagai
15:19calon presiden ketika itu
15:20dan calon wakil presiden
15:21tetapi kan
15:22rejimnya sudah berubah
15:23sudah ada proses pelantikan
15:24kalau kemudian
15:25proses pelantikan itu
15:26sudah selesai
15:27maka rejim yang kita gunakan
15:29adalah rejim
15:29berdasarkan ketentuan konstitusi
15:31artinya
15:32presiden
15:33yang kepresiden
15:34bisa sepaket
15:35bisa
15:35salah satunya
15:37bergantung dari
15:38derajat pelanggaran
15:39yang dilakukan
15:39sebagaimana ketentuan
15:40pasal 7A tadi
15:41nah
15:42pertanyaannya
15:43Gibran ini
15:43sebenarnya
15:45persoalannya
15:45masuk dalam kualifikasi
15:47tidak lagi
15:48memenuhi persyaratan
15:49sebagaimana ketentuan
15:50pasal 7A
15:51yang dimaksud
15:52tidak lagi
15:52memenuhi persyaratan itu
15:53bahwa ada
15:54pelanggaran
15:55yang dilakukan
15:56perasaan proses
15:56pendaftaran
15:57wakil presiden kemarin
15:59nah kalau kemudian
16:00surat keterangan itu
16:00adalah tiket
16:01yang mesti digunakan
16:02di dalam pendaftaran
16:03dan ternyata
16:03kemudian tiket ini
16:04dinyatakan tidak sah
16:05oleh
16:06dua putusan
16:07lembaga peradilan
16:07maka Gibran
16:08masuk dalam kualifikasi
16:10tidak lagi
16:11memenuhi persyaratan
16:11maka proses selanjutnya
16:13adalah impeachment
16:13atau pemaksulan
16:14di DPR
16:15oke
16:15ini karena
16:16presiden
16:17wakil presiden
16:18dipilih langsung oleh
16:19rakyat
16:19jadi secara aturan
16:21walaupun misalkan
16:22nanti Gibran
16:23mengundurkan diri
16:24tidak serta-merta
16:25hanya bisa menyerahkan
16:26surat kepada
16:27presiden saja
16:28tapi juga
16:29ini ada di proses
16:30DPR
16:30seperti apa sebetulnya
16:31aturannya nanti
16:32bergulirnya akan
16:33bagaimana
16:34Mas Herdi?
16:36ya
16:36dalam kecamata saya
16:38kalaupun
16:39ternyata
16:40Gibran
16:41mengajukan
16:42pengunduran diri
16:43sebagai wakil presiden
16:44maka proses
16:45pertanggung jawabannya
16:46tidak bisa serta-merta
16:47hanya dengan
16:48secara kertas
16:48atau surat
16:49proses
16:50pertanggung jawaban
16:51pengunduran diri itu
16:53tetap harus dihadapan
16:54lembaga-lembaga
16:55perukulan rakyat
16:56dalam hal ini
16:57di DPR
16:57artinya
16:58apa yang kemudian
16:59ditentukan
17:00di dalam
17:01undang-undang dasar
17:02bahwa proses
17:03mangkat
17:04berhenti dan
17:05pemberhentian
17:05baik presiden
17:06ataupun
17:07pengundur presiden
17:07prosesnya pun
17:09harus dilakukan
17:10melalui proses
17:10yang ditentukan
17:11di dalam undang-undang dasar
17:12yakni
17:13proses
17:14pemaksulan
17:14atau pemberhentian
17:15sebagaimana
17:16tata cara yang sudah
17:17diatur di dalam
17:18undang-undang
17:18MD3
17:18misalnya begini
17:20kalau misalnya
17:22hak
17:22menyatakan pendapat
17:24diajukan oleh DPR
17:25sudah disampaikan
17:26dan seterusnya
17:26dan seterusnya
17:27kemudian
17:27Gibran
17:27menyatakan mundur
17:29saya kira
17:29Gibran
17:30juga harus
17:30paham
17:31dia itu
17:32dipilih
17:33berdasarkan
17:34siklus lima tahunan
17:35jadi masa jabatannya
17:37itu ditentukan
17:37berdasarkan
17:38suara
17:38atau mandat rakyat
17:39apakah mungkin
17:40mandat rakyat itu
17:42hanya
17:42itu diabaikan
17:44berdasarkan
17:45secarik kertas
17:45pengunduran diri
17:47kalau kemudian
17:48dengan
17:48seenaknya
17:49seorang presiden
17:50ataupun
17:50waktu presiden
17:51mundur
17:52begitu saja
17:52tanpa ada proses
17:53pertanggung jawaban
17:54secara konstitusional
17:55maka saya kira
17:56pertarungannya
17:57adalah pertarungan
17:58terhadap konstitusi kita
17:59bagaimanapun
18:00publik terutama
18:02yang memilih
18:02Prabowo dan Gibran
18:03itu juga mesti tahu
18:04apa sebenarnya
18:05alasan pengunduran
18:06kan sebenarnya
18:07itu yang kita butuhkan
18:08alasan-alasan pengunduran
18:09itu harus dikonfirmasi
18:11berdasarkan
18:11sedang terbuka
18:12termasuk dalam
18:13proses pemaksulan
18:14yang akan dilakukan
18:14oleh teman-teman di DPR
18:15jadi bagi saya
18:17pengunduran diri itu
18:18tidak cukup
18:19pengunduran diri
18:20harus berdasarkan
18:21pertanggung jawaban
18:22konstitusional
18:23jadi mekanisme
18:24pemaksulan
18:25pendapat DPR
18:26melalui hak
18:26menyatakan pendapat
18:27di uji oleh
18:28MK kemudian
18:29kembali kepada
18:30MPR untuk
18:30memberhentikan
18:31Gibran
18:31kemudian Gibran
18:33mengajukan
18:33proses
18:34pengunduran diri
18:35begitu
18:35apakah di proses itu juga
18:37yang bisa
18:38menjadi
18:39celah terakhir
18:40bagi Gibran
18:41untuk memberikan
18:43bukti soal
18:44ijazahnya
18:44ketika ada pengujian
18:45tadi
18:45DPR
18:46di MK juga
18:48saya kira
18:49soal
18:49pembuktikan ijazahnya
18:50itu sudah selesai
18:51artinya
18:52kalau kita
18:53sebagai
18:53warga negara
18:56menghormati
18:56putusan
18:57lembaga peradilan
18:58apa yang sudah
18:59dibuktikan
18:59ruang untuk
19:01membuktikan itu
19:02di dalam
19:02dua lembaga peradilan
19:03baik MK
19:04ataupun MA
19:04sudah disajikan
19:05sekarang bukan lagi
19:06soal pembuktian ijazah
19:07dua putusan
19:09lembaga peradilan itu
19:10harusnya segera
19:11di eksekusi
19:12kalau kita taat
19:12dan patuh terhadap
19:13dua putusan
19:14lembaga peradilan itu
19:15jadi menurut saya Mas Baik
19:16tidak ada lagi
19:17ruang pembuktian
19:18soal ijazah itu
19:18itu sudah selesai
19:20ada semacam
19:21ya kesalahan
19:22kalau kemudian
19:23merasa bahwa
19:24ijazah itu memang
19:25on the track
19:26sah resmi dan sebagainya
19:27harusnya kan sudah
19:28dibuktikan pada saat
19:29forum itu dibuka
19:30termasuk forum
19:31di Mahkamah Konstitusi
19:32jadi bagi saya
19:32urusan bukti
19:34membuktikan ijazah itu
19:35sudah selesai
19:35yang sekarang penting
19:36untuk dilakukan adalah
19:37bagaimana proses
19:38pemaksulan itu
19:39segera di konkretkan
19:40oleh teman-teman di DPR
19:41teman-teman
19:42partai politik
19:42karena ya
19:44publik juga menunggu
19:45bagaimana keseriusan
19:46dan komitmen dari
19:47partai-partai politik
19:48jangan-jangan
19:48partai politik justru
19:50tidak tegak lurus
19:51dengan mandat
19:51yang diberikan oleh rakyat
19:52sebagaimana
19:53yang diberikan
19:54pada saat proses pemilu kemarin
19:55kalau sejauh ini
19:57pernyataan-pernyataan
19:58dari pemerintah
19:59Menko Yusril
20:00dari Mensesnik
20:01itu
20:02sudah cukup gamblang
20:05menanggapi
20:06persoalan yang terjadi ini
20:08ya saya kira
20:09ada beberapa pernyataan
20:10yang menurut saya
20:11on the track ya
20:11sejalan dengan apa
20:13yang dikandalkan oleh publik
20:14termasuk sejalan dengan
20:15perintah dua putusan
20:16lembaga politik pengadilan
20:17baik MK
20:18ataupun MA
20:19cuma memang
20:20ada beberapa
20:21pernyataan-pernyataan
20:21yang perlu dikarifikasi
20:23saya ambil contoh
20:24menurut Gibran
20:25Pak Prabowo
20:26ketika dia bertemu
20:27di pagi hari
20:28selama 2
20:282,5 jam
20:29itu kan menyatakan
20:30dia mendukung
20:31bagaimana upaya Gibran
20:32tetap berjuang
20:32di level PT UN
20:33sementara ini kan
20:35pernyataan yang kontradiktif
20:36dengan yang disampaikan
20:36oleh Yusril sendiri
20:37itu kabarnya sudah dibantah
20:39oleh Kepala Bakom
20:40Syagan dan Nainggolan
20:41karena tak mungkin
20:42Prabowo
20:43memberikan saran itu
20:45Mas Herdi
20:46ya
20:47justru itu yang ditunggu oleh publik
20:49bagaimana
20:50publik adres
20:50sebenarnya yang ditunggu
20:52dari Presiden juga ya
20:53bahwa kemudian
20:54ada beberapa
20:56pernyataan-pernyataan
20:57yang saling tumpang tiri
20:58dan sebagainya
20:59kan sebenarnya
20:59yang ditunggu adalah
21:00publik adres
21:01yang lahir dari Presiden
21:03termasuk pernyataan
21:04soal PT UN tadi
21:05kalau kemudian
21:05ada pernyataan yang tidak di
21:07apa namanya
21:10diberikan publik adres
21:11soal Presiden
21:12itu takutnya akan
21:12semakin liar
21:13makanya soal PT UN itu
21:15sebenarnya sudah dibantah
21:16kandatip oleh
21:18Kepala
21:19Badan Komunikasi dan Koordinasi
21:21tapi saya pikir
21:22itu menjadi penting
21:23untuk disampaikan
21:24soal Presiden
21:25termasuk bagaimana
21:26perintah Presiden
21:26di dalam mendorong
21:28percepatan proses
21:29pemaksunan di DPR
21:30begitu
21:30jadi sekarang
21:31satu-satunya jalan
21:32adalah koridor
21:33yang bisa ditempu
21:34yang harus ditempu
21:35di Parlemen
21:36Pak Serdi
21:37yes
21:38sebenarnya
21:39saya pikir
21:39tidak ada alasan lagi
21:41bagi teman-teman di DPR
21:42untuk segera
21:42mempercepat
21:43proses pemaksulan itu
21:45artinya
21:45secara fondasi
21:47aturan
21:48dasar yang kemudian
21:49dijadikan sebagai
21:50ruang untuk
21:51pemaksulan bagi Gibran
21:53sebagai wakil Presiden
21:54itu sudah lebih dari cukup
21:55teman-teman
21:56tidak perlu lagi
21:57proses pembuktian
21:58apalagi yang mau dibuktikan
21:59dua putusan
21:59lembaga peradilan itu
22:00sudah cukup saya kira
22:01semuanya sudah melalui
22:02proses pembuktian
22:03baik di
22:04Mahkamah Konstitusi
22:05ataupun di Mahkamah Agung
22:06yang melewati
22:07proses pembuktian
22:08di PTW
22:08dan seterusnya
22:09artinya
22:10alasan-alasan
22:12dikendaki
22:13untuk proses pemaksulan
22:14itu sudah lebih dari cukup
22:15tinggal bagaimana
22:16ya
22:17teman-teman di DPR
22:18segera melakukan
22:19proses
22:19yang mengarah
22:20kepada
22:21tahapan-tahapan
22:22terhadap
22:22pemaksulan
22:23atau
22:24pemberitah terhadap
22:25Gibran Rekan Bumi Raka
22:26biasanya akan
22:27seberapa panjang
22:28tahapan ini
22:29ditempuh
22:30di DPR
22:32hingga
22:33nanti di MPR
22:35ya saya kira
22:37tidak membutuhkan
22:37waktu yang cukup panjang
22:40artinya
22:41kalau kita
22:42kalkulasi secara
22:43waktu
22:43dan
22:43timing-tanding
22:44politiknya
22:45yang penting sekarang ini
22:46kan dikonkretkan dulu
22:47tahapannya
22:48jadi
22:48ada
22:49progres yang nampak
22:50dan bisa di
22:51kontrol
22:52dan diamati oleh
22:53publik
22:54kan itu yang sebenarnya
22:55kita tunggu
22:56kalau seandainya
22:57teman-teman di DPR
22:59partai-partai politik
23:00sejak awal
23:01bermodalkan
23:02dua putusan
23:03lembaga peradilan
23:04baik MA
23:05ataupun MK
23:06saya kira
23:07publik juga akan
23:08merasa bahwa
23:09keseresuan itu
23:10memang ditunjukkan oleh
23:11teman-teman di DPR
23:11itu yang sebenarnya
23:13tidak kita lihat
23:13selama ini
23:14kalau kemudian
23:15belakangan ribut-ribut
23:16segala macam itu
23:17saya kira
23:17bukan itu yang diharapkan
23:19oleh publik
23:19tetapi tahapan-tahapan
23:21menuju pemaksulan
23:21itu sebenarnya kan
23:23secara kalkulasi politik
23:24itu sudah diatur
23:25kalau kita baca
23:26baik-baik
23:26misalnya di dalam
23:27undang-undang MD3
23:28itu
23:28tidak seperti tahapan
23:30mengusulkan
23:31hak angket
23:32ataupun
23:32hak interpelasi
23:33hak menyatakan pendapat
23:35itu saya kira
23:36sudah ada di dalam
23:37putusan mahkamah agung
23:38dan putusan mahkamah konstitusi
23:40kalau kita baca
23:41baik-baik
23:41keterhubungan
23:42antara hak
23:43menyatakan pendapat
23:44dengan ketentuan
23:44pasal 7A
23:45undang-undang dasar
23:46kan selaras tuh
23:47jadi hak
23:48menyatakan pendapat
23:49mesti dipahami
23:50itu dalam beberapa situasi
23:52pertama
23:53hak menyatakan pendapat
23:55itu adalah
23:56tindak lanjut
23:57dari hak interpelasi
23:58atau hak angket
23:59atau
23:59bisa jadi misalnya
24:01hak menyatakan pendapat
24:02itu adalah ruang
24:04bagi DPR
24:04menyatakan pendapatnya
24:05terhadap
24:06pelanggaran yang dilakukan
24:07oleh presiden
24:08atau penuhakul presiden
24:09merujuk pada
24:10ketentuan pasal 7A
24:11nah kalau kemudian
24:12sudah ada putusan pengadilan
24:13putusan MK dan MA
24:15apalagi yang ditunggu
24:16sebenarnya oleh teman-teman
24:17di DPR
24:17yang kedua
24:18yang tidak kalah penting
24:19menurut saya mas baik
24:20kita juga menunggu-nunggu
24:21presiden sebenarnya
24:22kalau saya mengatakan
24:24bahwa kalkulasi politik
24:26itu sudah lebih dari cukup
24:2780% lebih
24:28kekuatan di parlemen
24:30itu adalah
24:31pendukung presiden
24:32sekiranya presiden
24:34itu punya political will
24:35sekiranya presiden
24:37itu punya niat
24:37punya
24:38komitmen
24:39dan keseriusan
24:40saya kira presiden
24:41itu bisa
24:42secara aktif
24:44mendorong ruang itu
24:45untuk melakukan proses
24:46pemaksudan terhadap
24:48Gibran
24:48tapi kan sebenarnya
24:49yang jadi problem
24:50saya menduga presiden
24:52tersantra dengan
24:53urusan politik
24:542024 kemarin
24:54bisa jadi
24:55karena presiden
24:56merasa bahwa
24:57pihak
24:58ayahnya Gibran
25:00dalam hal ini
25:00mantan presiden
25:01Joko Widodo
25:02berkontribusi terhadap
25:03pemenangan Prabowo
25:05pada saat
25:05Presiden 2024
25:06bisa jadi hal semacam ini
25:08yang menjadi sekat
25:09sehingga
25:09presiden
25:10agak menahan diri
25:11untuk mendorong
25:12proses pemaksudan itu
25:13berdasarkan kekuatan
25:14yang mereka punya
25:15di DPR
25:16kita akan tunggu
25:16bagaimana nanti
25:17proses politik
25:18yang bergulir di DPR
25:20karena sebagian
25:20anggota sudah
25:21mulai menyatakan
25:22dukungan
25:23untuk mengajukan
25:24hak
25:25menyatakan pendapatnya
25:26terima kasih
25:27untuk ulasannya
25:28Herdiansyah Hamzah
25:29pakar hukum
25:31tata negara
25:31dari Universitas
25:32Mula Warman
25:34terima kasih
25:34mas Herdi
25:35terima kasih
25:35mas Ben
25:36Breaking News
25:37Kompas TV
25:38kami jeda sejenak
25:39kami akan segera kembali
25:41bersama dengan rekan saya
25:42Ivo Nasution
25:43Terima kasih

Dianjurkan