Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KompasTV
JAKARTA, KOMPAS.TV Isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming dari jabatannya mendadak mencuat ke publik pada Selasa, 10 November 2026.

Ketua DPR Puan Maharani juga sempat menanggapi isu pengunduran diri Gibran.

Di tengah santernya kabar tersebut, Presiden Prabowo Subianto ternyata sempat bertemu dengan Gibran pada Rabu pagi. Pertemuan keduanya pun diungkapkan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Tak lama berselang, Presiden Prabowo dan Gibran juga terlihat muncul bersama dalam acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh di Istana.

Usai acara tersebut, Gibran akhirnya buka suara. Ia mengatakan, saat bertemu Prabowo, dirinya diminta untuk fight ke PTUN guna menanggapi polemik putusan MA dan MK terkait ijazahnya.

Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan pandangan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Yusril justru menilai langkah tersebut tidak akan berguna.

Di tengah polemik politik yang belum mereda, perkembangan lain datang dari Mahkamah Agung, yang turut mengeluarkan putusan lengkap Nomor 742 K/TUN/2026 terkait gugatan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran.

Dalam putusannya, MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut suket penyetaraan pendidikan milik Gibran yang dikeluarkan pada 2019.

Baca Juga Soal Hak Menyatakan Pendapat Polemik Gibran, Demokrat Tunggu Arahan Ketum AHY di https://www.kompas.tv/nasional/700863/soal-hak-menyatakan-pendapat-polemik-gibran-demokrat-tunggu-arahan-ketum-ahy

#gibran #wapresgibran #prabowo

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/700886/kronologi-geger-isu-wapres-gibran-mundur-pertemuan-presiden-prabowo-hingga-bakal-fight-ptun
Transkrip
00:04Intro
00:08Isu pengunduran diri wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka
00:12dari jabatannya mendadak pencuat ke publik pada 10 November 2026.
00:17Di tengah isu tersebut, anggota DPR fraksi PKS Yanwar Arief
00:22membentangkan tulisan bertuliskan Gibran mundur atau dimundurkan.
00:26Yanwar menyampaikan bahwa dirinya sudah menandatangani dukungan
00:30untuk mendorong hak menyatakan pendapat terkait pemaksulan
00:33wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka.
00:39Ya pimpinan namanya aspirasi ya, ya pimpinan akan merapatkan tentunya
00:47akan membahas dengan pimpinan-pimpinan fraksi
00:50jadi ya kita serahkan ke beliau-beliau untuk mengambil keputusan.
00:56Komunikasi antar partai, antar fraksi saat PKS sudah ada sebelas tanah bagaimana Bang?
01:01Dari fraksi lain, fraksi dari komunikasi dengan PKS?
01:04Hampir ya, kami komunikasi dengan hampir semua fraksi
01:07mereka juga menyampaikan kepimpinan
01:13tentang hak menyatakan pendapat ini.
01:16Jadi dicari lah dari teman-teman ke fraksi-fraksi yang lain.
01:21Karena ini bukan agenda PKS, ini agenda DPR, anggota semua fraksi.
01:28Pak, kenapa sih penting bagi DPR mendorong pemaksulan Gibran?
01:31Ya karena kan ini sebuah mekanisme yang tersedia, ya disediakan oleh Undang-Undang Dasar.
01:39Putusan MK mengatakan bahwa ini bukan lagi rezimnya proses pemilihan.
01:46Ya, jadi Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran itu proses pemilu sudah selesai.
01:53Beliau sudah dilantik dan beliau sekarang menjadi presiden dan wakil presiden.
01:58Maka rezim sekarang adalah rezim pemerintahan.
02:03Dan itu diawasi oleh DPR.
02:05Dan kalau ditemukan beberapa hal yang dianggap pelanggaran,
02:10maka DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya,
02:14mulai dari angket, menyatakan pendapat,
02:17ya nanti dikirim ke MK, hasil putusannya MK nanti dikembalikan ke DPR,
02:22DPR kemudian menyampaikan ke MPR, ya sampai pada titik itu.
02:27Ketua DPR, Puan Maharani juga sempat menanggapi isu pemunduran diri Gibran.
02:38Ya, selama belum ada pernyataan resmi ya, kita tunggu saja.
02:43Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut,
02:53namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini,
02:56bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,
03:01dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada.
03:08Jadi kita taap pada konstitusi yang ada.
03:10Mbak Puan, izin Mbak Puan, jika misalnya skenario Wapres Gibran ini mengundurkan diri begitu,
03:16seperti apa sih mekanisme dari DPR, apakah nanti akan ada sidang istimewa setelah pengunduran diri,
03:21karena kan semuanya akan balik lagi ke DPR.
03:22Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menikapinya dengan tenang,
03:29dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi,
03:33kemudian memicu keresahan di masyarakat.
03:37Terima kasih.
03:49Jangan sampai hal itu terjadi lagi, kita hormati proses hukum yang berlaku,
03:54apakah kemudian perlu diperketat aturan dan undang-undangnya,
03:59ini yang nanti akan dibicarakan melalui komisi terkait.
04:02Terima kasih.
04:05Di tengah santernya kabar tersebut, Presiden Prabowo Subianto ternyata sempat bertemu dengan Gibran pada Rabu pagi.
04:12Pertemuan keduanya pun diungkapkan Menteri Sekretaris Negara, Preset Yohadi.
04:17Mas, tadi rame kan di DPR, soal adanya wacara pemaksudan dari Wild Press, Gibran Agungi Raka,
04:27dan tadi juga ada informasi, katanya Gibran bertemu dengan Presiden.
04:30Itu sepertinya mas?
04:32Yang mana dulu nih, DPR atau?
04:34Pemuan prosesnya?
04:35Ya, kalau berkenaan dengan proses yang terjadi DPR, itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati,
04:46karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR ya,
04:53yang hari ini rame dibicarakan kan adalah adanya penggunaan hak untuk mendengarkan pendapatan.
05:03Nah, kami tentu saja menghormati.
05:06Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, apakah memang ada pertemuan pada pagi hari ini antara Bapak Wakil Presiden dengan Bapak
05:15Presiden?
05:15Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar
05:21Pagi hari tadi, Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden.
05:29Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam.
05:33Di antaranya, di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden,
05:43Pak Pak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri,
05:49menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung.
06:00Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut
06:07kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut.
06:15Nah, namun di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran
06:20dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Raka Buming Raka di dalam pertemuan tersebut
06:25juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen
06:34yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara.
06:40Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
06:47Bagaimana? Tadi kan sudah kami beri penjelasan.
06:50Tapi minta, kalau respon dari Bapak Presiden,
06:55Bapak Presiden, kan Mas Gibran meminta dokumennya, Mas?
06:58Ya kan itu proses hukum ya, untuk selanjutnya kita tentunya menghormati
07:03dan dipersilakan kalau memang memohon kesempatan untuk dapat membuktikan
07:08melalui Peradilan Tata Usaha Negara.
07:11Tidak ada tegak yang diberikan oleh Presiden kepada Mas Gibran, ya?
07:14Tidak.
07:15Mas, kalau dari proses Mas Gibran minta waktu ini,
07:18apakah nanti akan menciptakan ketegangan politik atau seperti apa antara Presiden dan Mas Wapres?
07:23Kita belum sejauh itu ya.
07:25Tapi Mas, Pak Presiden tidak menolak pemerintahan untuk berikan keberan-keberan keberan-keberan keberan-keberan?
07:31Tadi kami menyampaikan sekaligus meluruskan karena beredar informasi yang menurut kami tidak seperti itu.
07:41Kejadiannya, bahwa tidak benar bahwa Bapak Presiden menolak niatan yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden.
07:53Mas, enggak, enggak, enggak, enggak.
07:56Enggak, enggak. Oke, sementara begitu ya. Terima kasih.
07:58Bapak Presiden yang berlangsung, apakah masih akan bekerja seperti biasa atau bisa?
08:01Bagaimana?
08:02Ya, perlu kami sampaikan bahwa dinamika apapun yang terjadi,
08:09kami, pemerintah, dan dipimpin oleh Bapak Presiden,
08:13kita tetap fokus menjalankan tugas kita.
08:17Setiap hari Bapak Presiden juga memimpin rapat.
08:20Sebagaimana yang kemarin saudara-saudara juga ketahui,
08:24dalam rangka memitigasi bencana,
08:26Bapak Presiden kemarin mengadakan ratas untuk kita mulai memetakan,
08:32karena berdasarkan informasi dari BMKG dan di beberapa daerah,
08:37juga memang sudah terjadi, mulai turun hujan,
08:40yang itu harus kita antisipasi lebih dini lagi.
08:44Nah, termasuk persiapan untuk kita mengantisipasi
08:47supaya kejadian seperti kebakaran hutan dan lahan
08:52di kemudian hari atau di tahun depan itu tidak terjadi kembali.
08:56Jadi kita tetap fokus untuk bekerja memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
09:05Belum, belum, belum.
09:07Saya hanya menyampaikan apa yang tadi didiskusikan
09:11di antara Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden.
09:13Oke, sementara cukup ya.
09:17Tak lama berselang, Presiden Prabowo dan Gibran juga terlihat muncul bersama
09:21dalam acara penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada 19 tokoh di istana.
09:26Usai acara tersebut, Gibran akhirnya buka suara.
09:29Ia mengatakan saat bertemu Prabowo, dirinya diminta untuk fight ke PT UN
09:33guna menanggapi polemik putusan MA dan MK terkait ijasahnya.
09:39Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat
09:51terkait dinamika yang terjadi saat ini.
09:55Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini
10:02menjadi polemik politik yang berkepanjangan.
10:08Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden.
10:20Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri.
10:29Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini.
10:37Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PT UN
10:46dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1
10:54dan juga berkoordinasi dengan Dick Desmond untuk mengajukan PK di MA.
11:02Itu saja. Terima kasih. Selamat sore, teman-teman media.
11:07Terima kasih.
11:37Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan pandangan
11:41Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra.
11:47Yusril justru menilai langkah tersebut tidak akan berguna.
11:52Saya belum dapat kabar langsung dari Pak Presiden dan juga belum dapat kabar dari Pak Mensesnek.
11:59Mungkin sebentar lagi saya ketemu beliau-beliau itu ya.
12:01Saya mendapat kepastian apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Pak Wapras ketika berkunjung ke tempat kediaman Pak Presiden pada hari ini.
12:10Mengenai apa yang Anda katakan itu saya belum dapat memastikan,
12:13tapi andai kata memang seperti itu keadaannya.
12:15Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita.
12:20Satu adalah putusan dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak menemukan ijazah
12:26dan keterangan-keterangan itu tidak menunjukkan kesetaraan.
12:32Sementara putusan Mahkamah Agung sudah di-upload hari ini
12:35dan memang sangat tegas sekali isinya selain diktum putusannya yang memang menyatakan batal dan tidak sah
12:43lalu memerintahkan kepada Tegugat Dirjen Deklasmen untuk mencabut surat keputusan tersebut
12:49dan putusan itu bersempat ekstun membatalkan dan menyatakan batal dan tidak sah
12:54artinya batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada bulan Agustus tahun 2019
13:01kalau tidak salah. Jadi dalam pertimbangan hukum juga disebutkan bahwa ijazah itu sudah pernah dipergunakan
13:08sebagai syarat, persyaratan untuk mengajukan sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 yang lalu
13:17dan putusan Mahkamah juga mengatakan bahwa Mahkamah Agung dalam ini berpendapat
13:24bahwa dia berwenang untuk mengadili perkara ini meskipun sudah lewat waktu
13:28karena prinsipnya bahwa masalah ini adalah bukan hanya menyangkut kepentingan kontestan lain
13:35tapi juga menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia
13:39dan juga ada kata-kata bahwa jika tidak dihentikan bahwa ini membahayakan kehidupan demokrasi
13:45dan seterusnya sehingga Mahkamah tidak dapat membiarkan adanya kasus ini.
13:51Itu antara lain pertimbangan dari Mahkamah Agung Anda bisa baca sendiri
13:55sudah di-upload tadi siang dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi
14:02karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding
14:06tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final
14:13oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu
14:21oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Bek Dasmen
14:27dan sementara Pak Wakil Presiden Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi
14:34jadi tidak bisa mengajukan banding dan nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
14:43juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera meresekusi putusan ini
14:47dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung
14:53dan kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
14:59selaku atasan dari Dirjen Dik Dasmen maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final
15:05jadi sebenarnya kalau untuk membuktikan di luar pengadilan ya berangkali hanya
15:10pembicaraan yang bersifat personal dan pribadi tapi masalah ini bukan masalah pribadi
15:16ini adalah masalah hukum dan masalah hukum itu harus diputuskan oleh pengadilan
15:20dan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah membuat keputusan
15:24dan sudah bersifat final jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wapres
15:30apakah yang akan beliau tempuh sementara kita lihat juga di DPR sudah bergulir
15:36menggalang dukungan untuk katanya membuat pernyataan pendapat ya
15:40kita ikuti sajalah apa yang berkembang di DPR dan pemerintah sebenarnya agak pasif
15:45terhadap kasus ini kecuali ada arahan-arahan lain tapi sampai hari ini kami bersifat pasif seperti itu
15:52itu kan harus di pengadilan kalau di luar pengadilan kan bukan forum untuk melakukan pembuktian
15:59kan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan itu di pengadilan dan kalau pengadilan itu sudah bersifat final
16:08kan hanya satu-satunya jalan mengajukan PK putusan MK tidak ada PK putusan Mahkamah Agung sudah final
16:16karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara
16:22dalam perkara Subhan beliau bukan pihak
16:24dalam perkara Bu Mersi
16:27Pak Deni Inderayana beliau mengajukan sebagai pihak tergugat intervensi
16:32bisa mengajukan pelawanan
16:34tapi saya pikir putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini
16:39yang sudah di upload hari ini itu bisa berimplikasi
16:44pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mersi dan Deni Inderayana
16:51oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi
16:54ini kan sekitar Tata Usaha Negara
16:56kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain
17:01objeknya sama, suketnya yang dikeluarkan diktasmen tahun 2019
17:07apalagi besok diktasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu
17:13apalagi yang mau disengketakan
17:15karena itu saya kira walaupun pihak tergugat dalam hal ini
17:22diri diktasmen pada waktu itu mengatakan
17:25tidak menerima pencabutan perkara oleh Pak Deni
17:29begitu juga tergugat intervensi Pak Pres tidak menerima
17:35tapi saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya
17:40karena sudah tidak ada objek yang disengketakan
17:43dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PT UN Jakarta
17:47Pak, menurut Bapak lebih cenderung untuk saran untuk
17:52saya bisa jawab pertanyaan itu
17:53kalau pertanyaan hukum ada tanyaan saya
17:55tapi kalau dengan naik
18:01itu kayak Pak Harto dulu
18:03Pak Harto bilang, Ril saya berhenti
18:06kamu atur bagaimana cara berhentinya
18:07saya siapkan mengaturnya
18:09tapi kan saya gak suruh Pak Harto mundur
18:12jadi kalau seperti ini saya gak bisa menyarankan
18:16atau memberikan nasihat ya
18:17gak dalam kapasitas saya memberikan nasihat kepada Pak Wapres
18:20tapi yang dikata beliau mengatakan
18:22bagaimana cara mundurnya
18:23saya akan cari ke jalan
18:24secara politik hukum
18:26Pak Harto Presiden menyatakan informal
18:28bagaimana?
18:29secara politik hukumnya Pak Harto Presiden
18:32Pak Harto Presiden sudah menyatakan
18:33secara informal
18:34itu yang saya belum dapat konfirmasi dari beliau
18:38dan sebentar lagi saya akan ketemu Pak Mensus
18:41dan saya akan ketemu Pak Presiden
18:42perangkali beliau akan menjelaskan sesuatu
18:45di tengah polemik politik yang belum meredah
18:48perkembangan lain datang dari Mahkamah Agung
18:51yang turut mengeluarkan putusan lengkap
18:53nomor 742K garis miring TUN
18:56garis miring 2026
18:57terkait gugatan surat keterangan
19:00atau suket penyetaraan pendidikan Gibran
19:04dalam putusannya
19:05MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
19:09atau Kemendik Dasmen
19:10mencabut suket penyetaraan pendidikan milik Gibran
19:13yang dikeluarkan pada 2019
19:16Pembuktian terakhir yang
19:18sepertinya ingin dicoba oleh
19:20Gibran Nakabuming Raka
19:22bahwa dirinya itu
19:23memiliki ijazah yang setara dengan SMA
19:26melalui tentu saja
19:27fight di PT UN
19:29karena PT UN itu adalah
19:30sengketa yang terkait dengan administrasi
19:32meski secara prinsip
19:35sebenarnya tentu
19:36apapun yang terjadi dengan PT UN nantinya
19:39itu kan tidak bisa mengoreksi
19:40apalagi menganulir
19:41putusan yang sudah dikeluarkan oleh
19:43Mahkamah Agung
19:44tapi secara politik
19:46Gibran ingin menunjukkan kesurusannya
19:48bahwa Gibran itu
19:49pun sudah memiliki ijazah yang setara dengan SMA
19:52apapun endingnya
19:53saya sebut ini adalah semacam pertarungan
19:56dan pertarungan terakhir yang
19:57dilakukan oleh Gibran
19:59tentu di luar proses-proses hukum dan politik
20:01yang sedang berkembang
20:02yang kedua
20:03tentu menjadi sesuatu yang agak sedikit paradoks
20:05memang
20:06ketika seorang Menteri Kabinet Pemerintahan
20:09kali ini mengatakan bahwa
20:11dan ini juga sesuai dengan fakta-fakta hukum
20:13bahwa putusan MA dan putusan MK itu kan final and ending
20:18dan putusan MA itu adalah simpannya inkrah
20:20dan tidak bisa dianulir oleh putusan-putusan apapun
20:23apalagi putusan kehakiman di Bukum
20:26seperti PT UN
20:27itu yang saya sebut sebagai sesuatu yang paradoks
20:30pada saat yang bersamaan banyak yang mengatakan
20:32bisa saja nantinya
20:33upaya yang dilakukan oleh Gibran
20:36ke PT UN ini adalah upaya yang sia-sia
20:39karena putusan MA itu adalah putusan tertinggi
20:42dari sebuah peradilan
20:43tapi yang ketiga
20:44di luar perdebatan-perdebatan
20:46terkait dengan soal upaya Gibran ke PT UN
20:49bahwa MA dan MK itu adalah final and binding
20:53termasuk juga inkrah
20:54per hari ini sepertinya ada kecenderungan
20:56fraksi-fraksi di DPR
20:58akan terus menggunakan hak konstitusionalnya
21:01yaitu untuk menjadikan hak menyatakan pendapat
21:04sebagai instrumen untuk menindaklanjuti
21:06bahwa persoalan putusan dari Mahkamah Agung
21:09terkait dengan surat keterangan penyetaran
21:11ijazah SMA Gibran itu akan di follow up
21:13jadi ini adalah sesuatu yang
21:16sebenarnya satu sisi Gibran itu terus berupaya
21:19untuk menunjukkan bahwa Gibran itu punya ijazah
21:23setelah dengan SMA melalui PT UN
21:24tapi pada saat yang bersamaan
21:26proses-proses politik yang ada di DPR
21:29sepertinya tidak akan melihat apapun nantinya
21:32ending yang terkait dengan putusan dari PT UN
21:34itu adalah
21:35jadi dalam konteks itulah
21:36proses-proses politik yang hari ini
21:38sudah dimulai di DPR
21:40dimana konon sudah ada sejumlah anggota Dewan
21:42yang menandatangani
21:43soal hak menyatakan pendapat
21:46terkait dengan putusan MA ini
21:48tentu adalah sesuatu yang cukup serius
21:50karena nanti kalau yang terjadi itu
21:53adalah hak menyatakan pendapat
21:54maka DPR akan memberikan pendapat
21:56terkait dengan putusan Mahkamah Agung
21:58misalnya bagaimana soal posisi Gibran
22:02terkait dengan syarat pencalonan di 2024 yang lalu
22:06yang kedua tentu pendapat DPR
22:08misalnya soal apakah setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung
22:12posisi Gibran yang sudah dua tahun
22:14menjadi wakil presiden di Republik Indonesia
22:16itu dianggap tidak memenuhi syarat
22:19itulah yang kemudian nantinya akan dikirimkan ke Mahkamah Konstitusi
22:23untuk dimintakan tafsir dan pendapat-pendapatnya
22:26dari MK kemudian akan kembalikan di DPR
22:29kalau MK menyatakan bahwa memang tidak memenuhi syarat
22:33baik waktu pencalonan di 2024
22:35atau saat ini yang sedang menjabat sebagai
22:38wakil presiden dua periode
22:41maka itu akan dilangsungkan proses-proses politiknya
22:44di DPR dan MPR tentu
22:45proses-proses selanjutnya
22:46karena seorang wakil presiden dianggap tidak memenuhi syarat
22:50terkait dengan syarat administratifnya
22:53sebagai wakil presiden Republik Indonesia
22:54jadi ini adalah semacam narasi yang terus ingin dibangun
22:59salah satunya oleh Gibran Dakebumi Ngeraka
23:01bahwa sampai titik darah penghabisan
23:04terlepas dari putusan Mahkamah Agung
23:07terlepas adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi
23:09terlepas bahwa hari ini sudah mulai ada gerakan-gerakan politik
23:13yang mengarah kepada penggunaan hak menyatakan pendapat
23:16tapi sepertinya Gibran itu tegak lurus untuk membuktikan
23:19bahwa secara administratif dirinya itu
23:22sederhana memenuhi syarat
23:23sebagai syarat pencalonan di 2024 yang lalu
23:27melalui sidang PT UN itu
23:29saya kira di situ kontesnya
23:34cara baru nonton di Smart TV
23:37nonton live streaming dan ribuan tayangan Kompas Gramedia
23:41langsung dari Smart TV kamu
23:43cara installnya
23:44buka Google Play Store di Smart TV kamu
23:47cari Kompas TV melalui pencarian
23:50pilih aplikasi lalu install
23:52selesai
23:54kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV
23:57download Kompas TV apps di TV kamu sekarang juga
24:03selamat menikmati
24:03selamat menikmati

Dianjurkan