Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
  • 2 jam yang lalu
Diskusi Tajam Lintas Fraksi Bahas Nasib Gibran: Adian Napitupulu Tegaskan DPR Harus Ambil Sikap

Sejumlah perwakilan massa unjuk rasa diterima Badan Aspirasi Masyarakat DPR pada Selasa (10/11/2026) untuk mendesak penggunaan Hak Angket terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain menuntut sikap tegas DPR atas posisi Wapres massa juga mendorong pengusutan tuntas atas kasus mantan Kapolri Listyo Sigit.

Menanggapi tuntutan tersebut Anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu mengungkapkan bahwa komunikasi dan diskusi tajam lintas fraksi tengah berlangsung secara informal. Adian menekankan pentingnya DPR menjaga wibawa undang-undang demi menjamin kepastian hukum dan stabilitas ekonomi nasional.

Simak ulasan serta pandangan politik selengkapnya dalam video berikut.

#AdianNapitupuluTegaskanDPRHarusAmbilSikap #DiskusiLintasFraksiBahasNasibGibran

Creative/Video Editor: Aqilah/Rizal
===================================
Homepage: https://www.suara.com
Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/suaradotcom
Instagram:https://www.instagram.com/suaradotcom/
Twitter: https://twitter.com/suaradotcom
Transkrip
00:00Pertanyaan, boleh nanya ya?
00:06Pertimbangan dalam kesusahan MK dan keputusan Mahkamah Agung itu berdasarkan undang-undang tidak?
00:21Jadi ketika MK mengambil keputusan, menggunakan itu sebagai pertimbangan dalam keputusannya
00:29dan ketika MA mengambil keputusan, semuanya didasarkan pada undang-undang.
00:36Nah, undang-undang itu dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden.
00:47Jadi kalau dibilang DPR itu punya dua anak kandung.
00:53Anak kandung pertamanya namanya undang-undang,
00:56anak kandung kedua namanya APBN.
01:01Yang kemudian disahkan juga dalam bentuk undang-undang.
01:05Jadi kalau kemudian misalnya pertimbangan MK dan keputusan MA itu berdasarkan undang-undang,
01:13maka menurut saya DPR punya kepentingan untuk menjaga produk-produknya.
01:20Kan itu produk DPR dong, dia yang membuat itu kan.
01:25Jadi bagaimana memastikan produk itu dihormati, ditaati, bernilai, punya wibawa, ya DPR harus menjaganya.
01:34Bagaimana dengan DPR menjaganya?
01:36Nah itu ada dalam sekian banyak hak-hak yang ada di miliki DPR.
01:39Nah kemarin itu Bang, gue baca berapa persen sih sebenarnya kontribusi kepastian hukum pada proses ekonomi.
01:51Ternyata nilainya sekitar 1,8 sampai 2,2 persen.
01:55Artinya kalau kita mau berbicara tentang bagaimana membangun ekonomi negara, bagaimana membangun ekonomi bangsa dan sebagainya,
02:05maka salah satu faktor yang punya persentase cukup tinggi selain investasi dan blablabla yang akan datang nanti adalah memastikan adanya
02:13kepastian hukum.
02:15Nah adanya kepastian hukum itu salah satunya hanya bisa terjadi ketika ibu atau produsen
02:23yang membuat undang-undang, mampu memastikan undang-undang itu dihormati, dijaga, dijalankan, dan ditegakkan.
02:35Nah dari dua pertimbangan itu menurut gue, memang DPR harus mengambil sikap terhadap apa yang sekarang menjadi masalah buat bangsa
02:48ini.
02:48Itu loh, bagaimana sikapnya, kalau Yanmar kan udah kenceng nih ya,
02:56Udah udah megang-megang poster loh kan.
03:00Gue bilang, gak maksud gue,
03:05Bukan bang, maksudnya jangan diambillah peran teman-teman yang lain gitu loh.
03:10Kalau dia sudah, dia mengambil peran teman-teman gitu loh.
03:20Nah, jadi sampai saat ini diskusi tajam dan mendalam lintas fraksi sedang berjalan secara informal,
03:37komunikasi juga sedang berjalan dalam pertemuan-pertemuan kecil, teman-teman juga mendiskunan itu,
03:43dan diskusinya mengarah ke arah bagaimana menggunakan hak-hak dan kegunaan DPR untuk menyinggapi itu.
03:50Kira-kira seperti itu.
03:52Terima kasih bang.
03:53Terima kasih.

Dianjurkan