Dari_Doktrin_ke_Dominasi

Kasta Kebal Hukum: Anatomi Krisis Kepercayaan Aparat Keamanan dan Kegagalan Keadilan Negara
By Ipung Purwandono

Dua dekade setelah gelombang Reformasi mengamanatkan pemisahan TNI-Polri dan penguatan supremasi sipil, Indonesia masih terjebak dalam pola kekerasan aparat yang berulang. Tingginya aduan pelanggaran HAM ke Komnas HAM—terutama terkait ketidakprofesionalan aparat dan konflik agraria dalam Proyek Strategis Nasional (PSN)—memicu kemerosotan moral dan krisis kepercayaan publik yang mendalam. Aparat keamanan kini sering kali dipandang bukan sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai alat pelindung kepentingan oligarki.

Krisis kepercayaan ini bersumber pada beberapa faktor struktural yang saling berkelindan:
• Degradasi Doktrin dan Penyalahgunaan Komando: Penyimpangan terjadi karena Marga 5 (Kepatuhan Komando) secara de facto dipaksa mengalahkan Marga 3 (Keadilan) dan Marga 4 (Perlindungan Rakyat). Melalui eufemisme bahasa hukum kedinasan dan ancaman sanksi pidana insubordinasi bagi yang menolak perintah, nurani prajurit diredam demi mengamankan kebijakan ekonomi penguasa. Sementara prajurit rendahan di lapangan memikul beban moral, trauma, dan kecaman publik, para elite pengambil kebijakan tetap aman di balik meja kekuasaan.
• Hukum yang Tumpul ke Atas: Mekanisme Pertanggungjawaban Komando (Command Responsibility) yang diadopsi dalam UU No. 26/2000 secara konsisten gagal menjerat para elite pemegang komando tertinggi. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti Timor Timur, Tanjung Priok, hingga Paniai menunjukkan pola yang sama: pengadilan HAM hanya menjerat prajurit tingkat bawah atau menengah, sedangkan para jenderal di puncak komando selalu divonis bebas melalui taktik pemutusan rantai administrasi dan pembatasan struktur otoritas.
• Peradilan Militer sebagai Benteng Impunitas: Berdasarkan UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer, prajurit yang melakukan tindak pidana umum hanya bisa diadili di pengadilan militer. Sistem "jeruk makan jeruk" yang tertutup ini sarat akan bias solidaritas korps (esprit de corps). Meski mandat Reformasi (UU No. 34/2004) mewajibkan prajurit pelaku pidana umum tunduk pada peradilan umum, realisasinya terus dijegal oleh elite politik-militer karena ketakutan akan kehilangan kontrol dan transparansi jika borok komando dibongkar secara terbuka di pengadilan sipil.
Tragedi pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib (2004) menjadi paradigma sempurna dari impunitas struktural ini. Hukum hanya menyentuh eksekutor lapangan, sementara rantai komando ke elite Badan Intelijen Negara (BIN) diputus melalui pencabutan BAP saksi kunci, hilangnya dokumen laporan TPF secara misterius, serta doktrin plausible deniability. Fenomena ini mencerminkan watak autocratic legalism, di mana hukum sengaja dirancang tajam ke bawah untuk merepresi warga sipil, namun tumpul ke atas untuk melindungi kekuasaan.