- 8 jam yang lalu
Tirani Terselubung: Membongkar Alarm Neo-Militerisme dan Teror Digital Rezim Prabowo
By Ipung Purwandono
Awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memicu alarm bahaya yang mengancam fondasi reformasi dan demokrasi di Indonesia. Apa yang diklaim oleh pemerintah sebagai upaya menjaga stabilitas nasional dinilai oleh kelompok masyarakat sipil sebagai gejala "Otoritarianisme Terselubung" (Stealth Authoritarianism). Negara secara represif mempersempit ruang sipil dengan menyamarkan kritik kebijakan sebagai hasutan makar, menuding adanya kendali asing, serta menyindir pengunjuk rasa sebagai demonstran bayaran demi menciptakan efek gentar (chilling effect) bagi publik.
Upaya re-militerisasi ruang sipil terpampang nyata melalui penempatan lebih dari 60 figur militer dan kepolisian di posisi strategis, mulai dari jajaran menteri kabinet, kepala badan negara, penasihat khusus, hingga kursi direksi dan komisaris BUMN. Kultur komando yang kaku ini dinilai mengaburkan amanat Reformasi 1998 yang menuntut militer kembali ke barak, sekaligus membangun tameng kekuasaan yang kebal dari pengawasan publik. Di lapangan, dominasi kekuatan keamanan ini berujung pada kekerasan dalam konflik agraria demi melindungi kepentingan korporasi, termasuk pembabatan hutan adat di Papua Selatan untuk proyek nasional yang dikawal aparat bersenjata—fakta kejam yang direkam dalam film dokumenter investigasi "Pesta Babi" yang dilarang tayang di berbagai daerah.
Represi fisik ini diperkuat secara sistematis melalui senjata Otoritarianisme Digital. Negara dengan sengaja menormalisasi taktik perang siber terhadap rakyatnya sendiri, mulai dari pemberlakuan pemutusan internet (internet shutdown) di wilayah konflik untuk melanggengkan impunitas aparat dari sorotan dunia luar, hingga indikasi kuat masuknya spyware tingkat militer Pegasus. Pengawasan nir-sentuh (zero-click surveillance) yang mampu membajak ponsel secara total ini diduga disalahgunakan untuk memata-matai jurnalis, aktivis, dan warga sipil yang kritis tanpa perintah pengadilan. Jika kekuatan masyarakat sipil dan pers tidak segera bergerak melawan, konsolidasi kekuasaan ini akan menyeret Indonesia ke dalam kemunduran demokrasi yang tidak menyisakan ruang bagi kebebasan rakyat.
By Ipung Purwandono
Awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memicu alarm bahaya yang mengancam fondasi reformasi dan demokrasi di Indonesia. Apa yang diklaim oleh pemerintah sebagai upaya menjaga stabilitas nasional dinilai oleh kelompok masyarakat sipil sebagai gejala "Otoritarianisme Terselubung" (Stealth Authoritarianism). Negara secara represif mempersempit ruang sipil dengan menyamarkan kritik kebijakan sebagai hasutan makar, menuding adanya kendali asing, serta menyindir pengunjuk rasa sebagai demonstran bayaran demi menciptakan efek gentar (chilling effect) bagi publik.
Upaya re-militerisasi ruang sipil terpampang nyata melalui penempatan lebih dari 60 figur militer dan kepolisian di posisi strategis, mulai dari jajaran menteri kabinet, kepala badan negara, penasihat khusus, hingga kursi direksi dan komisaris BUMN. Kultur komando yang kaku ini dinilai mengaburkan amanat Reformasi 1998 yang menuntut militer kembali ke barak, sekaligus membangun tameng kekuasaan yang kebal dari pengawasan publik. Di lapangan, dominasi kekuatan keamanan ini berujung pada kekerasan dalam konflik agraria demi melindungi kepentingan korporasi, termasuk pembabatan hutan adat di Papua Selatan untuk proyek nasional yang dikawal aparat bersenjata—fakta kejam yang direkam dalam film dokumenter investigasi "Pesta Babi" yang dilarang tayang di berbagai daerah.
Represi fisik ini diperkuat secara sistematis melalui senjata Otoritarianisme Digital. Negara dengan sengaja menormalisasi taktik perang siber terhadap rakyatnya sendiri, mulai dari pemberlakuan pemutusan internet (internet shutdown) di wilayah konflik untuk melanggengkan impunitas aparat dari sorotan dunia luar, hingga indikasi kuat masuknya spyware tingkat militer Pegasus. Pengawasan nir-sentuh (zero-click surveillance) yang mampu membajak ponsel secara total ini diduga disalahgunakan untuk memata-matai jurnalis, aktivis, dan warga sipil yang kritis tanpa perintah pengadilan. Jika kekuatan masyarakat sipil dan pers tidak segera bergerak melawan, konsolidasi kekuasaan ini akan menyeret Indonesia ke dalam kemunduran demokrasi yang tidak menyisakan ruang bagi kebebasan rakyat.
Kategori
📚
PembelajaranTranskrip
00:00Halo semuanya, selamat datang di sesi Explainer kita kali ini.
00:03Hari ini kita bakal menyelami satu topik yang lagi hangat-hangatnya dan,
00:07harus diakui, sangat memicu polarisasi.
00:10Hari-hari awal kepresidenan Prabowo Subianto.
00:13Mengingat betapa sensitifnya perdebatan di ruang publik akhir-akhir ini,
00:17kita akan membedah dinamika ini pakai lensa yang 100% objektif.
00:21Kita cuma akan berpegang pada fakta dan temuan dari dokumen sumber kita
00:25buat benar-benar paham apa sih yang sebenarnya sedang dipertaruhkan.
00:29Nah, kutipan yang satu ini rasanya benar-benar nangkep esensi
00:33dari dua cara pandang yang saling nabrak yang bakal kita urai hari ini.
00:37Di satu sisi, pemerintah dengan teguh mengklaim
00:39kalau mereka ini cuma lagi ngejalanin mandat demokrasi yang sah
00:42demi stabilitas nasional.
00:44Tapi di sisi seberangnya, para aktivis dan masyarakat sipil
00:47ngeliat ada gejala-gejala yang bikin deg-degan
00:50yang mereka yakini bisa jadi ancaman serius buat fondasi reformasi itu sendiri.
00:54Oke, biar gampang ngikutinnya,
00:56kita petakan dulu agenda obrolan kita ke dalam lima titik utama.
01:01Protes jalanan, struktur kabinet, konflik lahan dan hak asasi,
01:06kontrol digital, dan ditutup dengan masa depan demokrasi kita.
01:10Langsung aja, kita mulai dari bajian pertama,
01:12protes jalanan.
01:13Gini ya, ada ketidaksepakatan yang paling mendasar
01:17soal gimana sih cara kita berpartisipasi dalam demokrasi.
01:21Pemerintah yang sekarang tuh konsisten banget nunjuk ke kotak suara.
01:24Intinya, kalau nggak puas, silahkan bertarung aja nanti di pemilu 2029.
01:29Tapi para kritikus langsung protes.
01:31Loh, demokrasi kan nggak cuma pencet tombol nungguin pemilu berikutnya.
01:35Mereka ngingetin kalau mekanisme buat nurunin presiden,
01:38alias pemakzulan, itu syaratnya luar biasa rumit di konstitusi kita.
01:42Nyaris mustahil diakses warga biasa.
01:44Makanya, turun ke jalan itu jadi semacam ruang bernapas
01:47yang absolut dan vital buat rakyat.
01:49Ngomongin soal protes, ada satu kata yang belakangan sering banget diucapin
01:53dan kita harus definisiin ini dengan jelas.
01:56Makar.
01:57Kenapa ini pentim?
01:58Soalnya, presiden udah secara terang-terangan ngasih peringatan.
02:02Kalau gerakan jalanan itu dimanipulasi sama asing
02:04atau pakai demonstran bayaran buat ngegulingin pemerintah,
02:07itu udah nyeberang batas.
02:08Dan pemerintah tegas bilang,
02:10kalau batas itu dilewati,
02:11aksinya berubah jadi pidana berat alias makar.
02:14Nah, disinilah letak ayunan pendulumnya.
02:17Apa yang dilihat sama negara sebagai upaya mutlak buat nahan anarki,
02:21justru dilihat sama pihak oposisi
02:23sebagai taktik sengaja buat ngebungkem kritik yang sebenarnya sah.
02:27Teman-teman di masyarakat sipil nekanin banget.
02:30Asal tempel label makar,
02:31ini bisa nyiptain chilling efek
02:33atau efek gentar yang luar biasa.
02:35Ujung-ujungnya, ruang kebebasan berekspresi kita makin ciut.
02:39Lanjut ke bagian kedua,
02:41kita bakal bedah dapur pemerintahannya itu sendiri.
02:44Susunan kabinet.
02:45Coba deh perhatiin angka-angkanya.
02:47Skalanya ini benar-benar masif lho.
02:49Ada lebih dari 60 posisi super strategis
02:52yang diisi sama orang-orang berlatar belakang militer atau polisi.
02:55Kita ngomongin kursi menteri koordinator,
02:57kepala badan intelijen,
02:58sampai kepuluhan direksi di bawah MN Energi dan Infrastruktur.
03:01Postur kabinetnya benar-benar beda dari yang udah-udah.
03:04Maksudnya,
03:05begitu banyak personel keamanan ke bangku sipil ini,
03:08mau nggak mau ngebangunin lagi memori lama soal duifungsi.
03:12Buat yang mungkin lupa,
03:13ini tuh doktrin di masa lalu
03:15yang secara resmi udah dibongkar habis-habisan pas Reformasi 98,
03:19di mana waktu itu militer disuruh balik ke barak
03:21buat murni ngurusin pertahanan negara aja.
03:23Dan lagi-lagi narasinya terbelah dua.
03:26Pemerintah argumennya gini,
03:27figur militer ini bawa disiplin tinggi
03:30dan bisa eksekusi kebijakan dengan super cepat.
03:32Plus, sebagai purnawirawan,
03:34mereka punya hak politik yang sama kok buat ngabdi.
03:37Tapi, di teliga masyarakat sipil,
03:39ini nyalain alarm bahaya.
03:40Mereka takut ini tuh sinyal remilitarisasi ruang sipil.
03:44Bahayanya apa?
03:45Dialog demokratis yang biasanya dinamis,
03:47dikhawatirkan bakal diganti sama kultur komando yang kaku,
03:50di mana perintah harus diturutin tanpa boleh dikritisi publik.
03:54Sekarang, kita geser dari ibu kota ke daerah-daerah di bagian ketiga,
03:59lahan dan hak asasi.
04:01Data dari temuan organisasi HAM nyatet sebuah pola
04:04yang jujur aja cukup meresahkan.
04:06Sumber kita nunjukin kalau tiap tahun,
04:09aparat keamanan konsisten banget terseret dalam sengketa lahan.
04:12Kadang mereka malah kelihatan kayak satpamnya korporasi.
04:15Konflik ini sering banget berujung ke kekerasan fisik,
04:18tembakan gas air mata pas pemongkaran,
04:20sampai kriminalisasi kelompok adat
04:22yang cuma pengen mertahanin tanah leluhur mereka.
04:25Betapa sensitifnya isu lahan ini
04:27bisa kita lihat dari reaksi pemerintah baru-baru ini.
04:29Ada sebuah film dokumenter judulnya Pesta Babi.
04:33Film ini dibredel dan dilarang tayang di mana-mana.
04:35Kenapa?
04:36Karena isinya mengungkap belak-belakan realitas di Papua Selatan,
04:39di mana hutan adat digundulin buat proyek strategis nasional.
04:43Dan itu semua dijagain ketat sama aparat bersenjata.
04:45Pelarangan ini ngebuktiin betapa sempitnya ruang buat sekedar ngebahas urusan ruang hidup warga.
04:50Angka 2019 ini penting banget buat diingat.
04:54Di tahun itu, pemerintah pernah ngambil langkah drastis
04:57dengan mutusin total akses internet di Papua.
04:59Dan yang jadi catatan krusial,
05:01pada tahun 2020,
05:03pengadilan tata usaha negara menyatakan dengan sah
05:05kalau tindakan pemerintah itu adalah sebuah pelanggaran hukum.
05:08Emangnya kenapa sih mutusin internet aja dibilang fatal banget?
05:12Bayangin deh,
05:13kalau internet mati di zona konflik,
05:16efek dominonya itu ngeri.
05:18Warga nggak bisa ngirim bukti kekerasan.
05:20Jurnalisme investigatif langsung mati kutu,
05:22karena narasi yang keluar cuma versi pemerintah.
05:25Dan yang paling parah,
05:26akses korban ke lembaga bantuan hukum kepotong putus.
05:30Para ahli nyebut kondisi ini sebagai cikal bakal otoritarianisme digital.
05:34Ngomongin soal digital,
05:36kita masuk ke bagian keempat yang rasanya kayak di film mata-mata,
05:39tapi ini beneran terjadi.
05:41Kontrol digital.
05:42Nah, di sini kalian harus bener-bener paham
05:44seberapa mengerikannya teknologi spyware tingkat militer kayak Pegasus.
05:48Dulu kita mikir,
05:49ah, asal gue nggak klik link aneh-aneh,
05:52HP gue aman.
05:53Well, lupakan itu.
05:54Teknologi zero click ini berarti peretas
05:56bisa ngebajak perangkat kalian secara total,
05:59tanpa kalian ngelakuin apapun.
06:01Nol interaksi.
06:02Ini bukan sadap telepon biasa.
06:04Sekali HP kalian kena,
06:07alat ini bisa baca semua chat WhatsApp kalian,
06:09yang katanya ter-enkripsi itu.
06:11Dia bisa ngelacak lokasi secara real-time.
06:13Dan yang paling gila,
06:14alat ini bisa nyalain kamera dan mikrofon HP
06:17dari jarak jauh buat ngintip kalian.
06:19Semua ini jalan di background tanpa kalian sadari sama sekali.
06:22Dan ini bukan cuma cerita dari negara Anta Berantah.
06:26Teman-teman jurnalis investigasi dari Indonesia Leaks
06:28ngemuin indikasi yang sangat kuat
06:30kalau spyware sejenis ini tuh udah diimpor
06:32dan diam-diam beroperasi di Indonesia.
06:35Indikasinya nunjukin kalau alat tempur cyber ini
06:37nggak cuma dipakai buat ngejar teroris,
06:39tapi diduga kuat malah diputar arahnya ke dalam negeri
06:42buat ngawasin aktivitas sipil dan politik.
06:45Inti perdebatannya ada di sini.
06:47Dalam norma demokrasi yang sehat,
06:49mau nyadap orang itu wajib pakai surat izin dari pengadilan.
06:52Harus transparan.
06:54Kalau pengawasan dari peradilan ini nggak ada,
06:56kontrol sipil ke intelijen itu praktis runtuh.
06:58Realitas yang ditakutin sekarang adalah
07:00taktik perang cyber ini jadi hal yang dinormalisasi
07:03buat nyerang warga negaranya sendiri.
07:05Seolah-olah aktivis atau jurnalis yang ngeritik
07:07itu adalah musuh negara.
07:10Oke, tarik napas dulu.
07:12Dari semua rentetan tadi,
07:14mari kita zoom out dan masuk ke bagian terakhir.
07:16Masa depan demokrasi.
07:18Para ilmuwan politik itu punya satu istilah spesifik
07:21buat ngegambarin fenomena ini,
07:23stealth authoritarianism atau authoritarianisme terselubung.
07:26Ini terjadi ketika pemerintah nggak lagi pakai cara-cara kasar
07:30kayak kudeta militer.
07:31Alih-alih mereka pakai hukum itu sendiri.
07:33Mereka pakai mekanisme legal formal
07:35buat ngonsolidasi kekuasaan
07:37dan pelan-pelan nyekik ruang oposisi
07:39tapi di luar tetap kelihatan demokratis
07:41karena tetap ngadain pemilu.
07:43Jadi, kita balik lagi ke dua argumen utama di awal,
07:46explainer ini.
07:47Dari kacamata pemerintah,
07:48semua manuver legal ini,
07:50mulai dari kabinet sampai respons soal lahan,
07:53adalah evolusi wajar sebuah negara berkembang
07:55yang ngebut nyari stabilitas demi pembangunan.
07:58Tapi dari kacamata kritikus,
08:00semua rentetang ini kerasa banget
08:02kayak upaya pembongkaran pelan-pelan
08:03cita-cita kebebasan reformasi 98.
08:06Jadi, saya mau ninggalin kalian
08:08dengan satu pertanyaan buat direnungin,
08:10mengingat kita semua lagi nontonin sejarah ini
08:13terjadi secara real time,
08:14apakah pelan-pelan kita beneran bakal tergelincir
08:16ke arah otoritarianisme terselubung itu,
08:18ataukah masyarakat sipil, pers,
08:21dan sistem peradilan kita
08:22masih punya cukup tenaga buat nahan lajunya.
08:24Taruhannya luar biasa besar
08:26buat masa depan bangsa ini.
08:27Gimana menurut kalian?
08:28Terima kasih udah ikutin sesi bedah materi kita kali ini.
08:31Jangan lupa untuk terus kritis
08:32dan baca apa yang ada di balik permukaan.
08:34Sampai jumpa!
Komentar