- 8 menit yang lalu
JAKARTA, KOMPASTV - Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memaparkan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota tambahan haji tahun 2023 dan 2024.
Budi menjelaskan, pada 2023 Indonesia memperoleh tambahan 8.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi yang semestinya digunakan untuk mengurangi antrean panjang jemaah reguler.
Namun, dalam praktiknya terjadi perubahan skema pembagian menjadi 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Pada 2024, praktik serupa diduga kembali terjadi saat Indonesia mendapatkan tambahan 20.000 kuota haji.
Kuota yang semestinya untuk reguler itu disebut diubah menjadi pembagian 50:50 antara reguler dan khusus atas perintah pihak tertentu.
IAA atau yang lebih akrab disapa Gus Alex disebut kembali berperan dalam mengatur skema tersebut, termasuk menjalin komunikasi dengan pihak Arab Saudi serta memfasilitasi pertemuan pejabat Kementerian Agama kedua negara.
KPK menyebut total kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp622 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Selain kerugian negara, ada dampak sosial besar. Dari yang semula harusnya 1.600 kemudian bertambah menjadi 10.000. Artinya ada pergeseran 8.400 kuota di situ. Artinya ada 8.400 calon jemah yang tidak jadi berangkat dari haji reguler ya pada tahun 2024," kata Budi.
Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah lebih dekat, satu Langkah makin terpercaya!
Produser: Yuilyana
Thumbnail Editor: Aqshal
Baca Juga Rumah di Kediri Rusak Parah Diduga Akibat Ledakan Petasan, Polisi Selidiki Pelaku di https://www.kompas.tv/regional/657548/rumah-di-kediri-rusak-parah-diduga-akibat-ledakan-petasan-polisi-selidiki-pelaku
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/657561/kpk-tahan-gus-alex-peran-eks-staf-menag-yaqut-cholil-qoumas-didalami
Budi menjelaskan, pada 2023 Indonesia memperoleh tambahan 8.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi yang semestinya digunakan untuk mengurangi antrean panjang jemaah reguler.
Namun, dalam praktiknya terjadi perubahan skema pembagian menjadi 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Pada 2024, praktik serupa diduga kembali terjadi saat Indonesia mendapatkan tambahan 20.000 kuota haji.
Kuota yang semestinya untuk reguler itu disebut diubah menjadi pembagian 50:50 antara reguler dan khusus atas perintah pihak tertentu.
IAA atau yang lebih akrab disapa Gus Alex disebut kembali berperan dalam mengatur skema tersebut, termasuk menjalin komunikasi dengan pihak Arab Saudi serta memfasilitasi pertemuan pejabat Kementerian Agama kedua negara.
KPK menyebut total kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp622 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Selain kerugian negara, ada dampak sosial besar. Dari yang semula harusnya 1.600 kemudian bertambah menjadi 10.000. Artinya ada pergeseran 8.400 kuota di situ. Artinya ada 8.400 calon jemah yang tidak jadi berangkat dari haji reguler ya pada tahun 2024," kata Budi.
Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah lebih dekat, satu Langkah makin terpercaya!
Produser: Yuilyana
Thumbnail Editor: Aqshal
Baca Juga Rumah di Kediri Rusak Parah Diduga Akibat Ledakan Petasan, Polisi Selidiki Pelaku di https://www.kompas.tv/regional/657548/rumah-di-kediri-rusak-parah-diduga-akibat-ledakan-petasan-polisi-selidiki-pelaku
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/657561/kpk-tahan-gus-alex-peran-eks-staf-menag-yaqut-cholil-qoumas-didalami
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Untuk kuota haji tambahan 2023, Indonesia mendapatkan tambahan sejumlah 8.000 kuota
00:09yang semestinya kalau kita melihat historinya adalah untuk memangkas panjangnya antrean ibadah haji saat itu.
00:20Sehingga pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan sejumlah 8.000.
00:26Awalnya 8.000 kuota itu untuk haji reguler namun kemudian ada diskresi perubahan skema menjadi 92 persen 8 persen
00:39masih sesuai dengan Undang-Undang 8 2019.
00:44Oleh karena itu dalam pembagian ini peran IAA juga cukup sentral.
00:52Di antaranya berkomunikasi dengan para asosiasi dan PIHK untuk menyerap kuota haji tambahan untuk jalur khusus
01:05atau sejumlah 8 persen dari 8.000 tersebut atau sekitar 640 kuota.
01:16Kemudian IAA juga cukup aktif berkaitan dengan pengumpulan fee percepatan atau T0 atau TX ya bagi para calon jamaah yang
01:30tidak perlu mengantre.
01:31Jadi mendaftar, membayar saat itu kemudian bisa berangkat haji saat itu juga.
01:38Untuk tahun 2023 diduga pengumpulan fee percepatannya sekitar 5.000 USD per jemaah jadi kurang lebih sekitar 80 juta rupiah.
01:54Dimana fee percepatan dari para PIHK itu diduga mengalir kepada sodara YCQ, IAA dan juga pihak-pihak lain di Kementerian
02:09Agama.
02:10Kemudian untuk tahun 2024, IAA juga berperan aktif mulai dari proses awal berkaitan dengan diskresi yang dilakukan oleh Menteri Agama
02:25untuk kuota haji tambahan sebanyak 20.000 yang kalau kita melihat historinya ini juga untuk reguler sebetulnya karena diperuntukkan untuk
02:38memangkas panjangnya antrean di ibadah haji reguler
02:43yang dalam catatan kami ada yang menunggu sampai dengan 47 tahun.
02:50Namun kemudian YCQ memerintahkan kepada IAA ini untuk mengatur skema jika kuota haji tambahan tersebut dibelah menjadi 50%-50%.
03:08Artinya 10.000 untuk kuota haji reguler, 10.000 untuk kuota haji khusus.
03:15Sehingga tersangka IAA ini juga aktif berkomunikasi dengan pihak-pihak di Arab Saudi.
03:23Termasuk juga menyiapkan pertemuan antara Menteri Agama Indonesia dengan Menteri Agama Arab Saudi
03:31untuk membahas bagaimana proses-proses ataupun mekanisme termasuk administrasinya berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan ini menjadi 50%-50%.
03:43Karena awalnya tambahan ini untuk reguler seluruhnya.
03:50Karena memang sesuai peruntukan awal ketika pemerintah Indonesia mendapatkan tambahan kuota ini dari pemerintah Arab Saudi
04:01peruntukannya adalah untuk reguler.
04:03Sehingga komunikasi secara intens dilakukan salah satunya untuk menutupi supaya seolah-olah apa yang dilakukan ini tidak melanggar ketentuan perundangan.
04:19Sehingga banyak hal dilakukan oleh saudara IAA dalam proses tindak lanjut dari diskresi yang dilakukan oleh saudara EJQ.
04:31Termasuk juga koordinasi soal inputting di aplikasi e-Hads-nya.
04:35Karena di aplikasi e-Hads itu kan meng-input ya haji Indonesia baik yang kuota dasar sebanyak Rp221.000
04:48yang itu dibagi 92% untuk reguler, kemudian 80% untuk khusus, kemudian haji tambahannya gitu kan.
04:57Awalnya untuk reguler, tapi kemudian dibelah menjadi reguler 50%, khusus 50%.
05:06Nah itu kan proses pasca diminta ya oleh EJQ ya terkait dengan diskresi yang dilakukan tersebut.
05:15Kemudian IAA ini juga aktif ya meminta para stafnya untuk melakukan pengumpulan fee-fee percepatan dari para PIHK.
05:28Untuk tahun 2024 ini nilainya tentu lebih besar karena kuota tambahannya sebanyak Rp20.000.
05:35di mana satu kuota untuk percepatannya itu diminta fee sebanyak sekitar Rp2.500.000 atau sekitar Rp40.000.000 ya.
05:51Nah itu dari total Rp10.000.000 kuota haji tambahan.
05:57Nah termasuk juga komunikasi-komunikasi yang aktif dilakukan oleh IAA ini kepada PIHK.
06:03di mana ada pihak-pihak dari PIHK ataupun dari asosiasi itu juga berkeinginan untuk bisa menyerap kuota haji tambahan itu
06:16secara maksimal.
06:19Oleh karena itu penyidikan perkara kuota haji ini tentu tidak berhenti di titik ini saja,
06:27tapi masih akan terus dilakukan pengembangan.
06:29Penyidik masih akan terus menelusuri peran dari pihak-pihak lain yang sentral ya berkaitan dengan kuota haji untuk penyelenggara ini
06:40pada haji.
06:42Ada pertanyaan mungkin teman-teman?
06:47Ya, ada?
06:49Gak ada?
06:51Jadi?
06:54Untuk totalnya nanti secara detail dalam persidangan pasti akan diungkap.
06:59Ya, saat ini juga penyidik masih terus secara konsisten ya melakukan pelacakan terkait dengan aset-aset yang diduga terkait
07:08ataupun yang bersumber dari dugaan tindak pidana korupsi ini.
07:13Kemudian perlu kami sampaikan juga berkaitan dengan mengapa dilakukan penahanan ya saat ini.
07:20Tentu kita melihat seluruh proses penyidikan sudah dilakukan secara lengkap, secara baik, dan secara patut.
07:29Semua pihak sudah dilakukan pemeriksaan baik oleh KPK maupun oleh BPK selaku auditor negara yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.
07:40Baik pihak-pihak di Kementerian Agama, pihak-pihak asosiasi, kemudian PIHK, ataupun pihak-pihak lain yang terkait seperti BPKH
07:51yang memang keterangannya dibutuhkan untuk membantu proses penyidikan perkara ini.
07:57Kemudian penanganan perkara ini juga sudah diuji secara formil di prapradilan dan hakim sudah menyatakan
08:05untuk menolak seluruhnya permohonan dari tersangka sodara YCQ.
08:12Artinya seluruh proses yang dilakukan oleh KPK dalam penyidikan perkara ini sudah sesuai prosedur
08:20dan seluruhnya sudah terpenuhi aspek formilnya.
08:26Kemudian BPK sebagai auditor negara juga sudah mengeluarkan laporan final dari penghitungan kerugian keuangan negara
08:34di mana dalam perkara ini diduga nilai kerugian keuangan negaranya mencapai 622 miliar.
08:45Angka yang sangat besar tentunya dan kalau kita bicara korupsi di sektor penyelenggaraan haji ini
08:52kita tidak hanya bicara soal kerugian keuangan negara tapi juga efek sosial yang dirasakan oleh masyarakat
09:02khususnya para calon jamaah haji yang sudah lama mengantre, lama menunggu, kemudian karena digeser sebanyak 10.000 kuota
09:13dari yang semula harusnya 1.600 kemudian bertambah menjadi 10.000 artinya ada pergeseran 8.400 kuota.
09:25Di situ artinya ada 8.400 calon jamaah yang tidak jadi berangkat dari haji reguler pada tahun 2024.
09:37Nah itu efek yang dirasakan tentunya oleh masyarakat Indonesia sebagai calon jamaah yang seharusnya bisa berangkat di tahun itu.
09:51Dan akhirnya ya harus menunggu lagi, harus mengantre lagi.
09:56Ada lagi?
10:05Tentunya nanti dalam persidangan akan terungkap seluruhnya secara detil ya terkait dengan konstruksi perkaranya,
10:16bagaimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,
10:24bagaimana perannya masing-masing dalam proses diskresi, dalam proses jugaan penerimaan aliran uang dari para PIHK,
10:34itu semuanya nanti akan terungkap.
10:37Sehingga kami juga mengajak masyarakat ketika nanti sudah masuk ke tahap persidangan
10:42untuk bisa sama-sama mengikuti, bisa sama-sama mencermati setiap fakta yang muncul dalam persidangan.
11:06Terkait dengan perkara Cilacap, pasca KPK kemarin menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka,
11:15penyidik kemudian melakukan maraton kegiatan pengledahan untuk menemukan bukti-bukti tambahan
11:24guna memperkuat penyidikan perkara ini.
11:29Terkait dengan dugaan uang yang dikumpulkan oleh Bupati Cilacap
11:35yang sedianya akan diberikan kepada Forkominda di wilayah Kabupaten Cilacap,
11:42tentu ini akan didalami motifnya, tujuannya, rencana pemberian uang itu untuk apa.
11:51Kita melihat modus-modus THR ini bisa digunakan juga,
11:55tidak hanya untuk menjalin hubungan baik, menjalin sinergi,
12:00yang seharusnya juga tidak perlu menggunakan THR.
12:02Karena kalau kita lihat semua ASN, kemudian TNI, Polri juga sudah mendapatkan THR dari pemerintah,
12:13sehingga tidak perlu lagi seorang kepala daerah menyiapkan THR secara khusus,
12:18apalagi nilainya fantastis untuk diberikan kepada tiap-tiap anggota Forkominda.
12:27Ini nanti kita akan dalami tujuannya apa.
12:31Jangan sampai juga modus-modus pemberian THR ini untuk menutup misalnya,
12:37kalau ada permasalahan di lingkungan Pemda,
12:40supaya kemudian di situ ada konflik kepentingan,
12:44kemudian tidak diungkap oleh aparat penegak hukum setempat.
12:48Itu bisa juga modus-modus seperti itu.
12:51Nah ini masih akan didalami,
12:52karena memang pas KKPK menetapkan tersangka dalam perkara ini,
12:57kami belum melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi
13:01untuk dimintai keterangan berkaitan dengan konstruksi perkara ini.
13:05Pendalamannya termasuk pada pihak-pihak yang disebutkan itu seperti kapas, kejaksaan, dan lain-lain.
13:10Kita akan tunggu soal itu.
13:12Yang pasti kita akan dalami dulu ke pokok konstruksi perkaranya.
13:16Berkaitan dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati
13:21dan juga pihak-pihak lain di Pemkap Cilacap, termasuk sumber uangnya.
13:28Ini dari mana saja?
13:29Apakah murni dari dinas, artinya dari personal perangkat daerah atau SKPD,
13:38secara personal gitu kan.
13:40Kalau personal mengapa kemudian memberikan,
13:43nah itu kan juga tanda tanya, yang tentu itu juga harus dijawab dalam proses penyidikan nanti.
13:49Apakah kemudian uang-uang itu bersumber dari pihak swasta yang dijanjikan untuk mengerjakan proyek?
13:56Ya tentu itu juga harus dijawab.
13:58Proyek yang mana ini nanti?
14:00Karena kalau kita bicara korupsi, tentu efek dominonya juga panjang.
14:04Bisa berefek ke modus-modus lainnya.
14:09Kalau ini bersumber dari swasta yang dijanjikan untuk mengerjakan proyek,
14:13artinya proses PBJ nanti juga harus ditanyakan.
14:19Bisa jadi ada pengkondisian, bisa jadi ada markup nilai,
14:26kemudian speknya diturunkan, itu kan panjang nanti dominonya.
14:31Kita akan lihat nanti perkembangannya.
14:33Terkait dengan persiapan lebaran di KPK, kami di KPK tetap berkomitmen untuk membuka layanan informasi publik,
14:48jadi masyarakat tetap bisa mengakses saluran-saluran informasi publik KPK,
14:53ada di website, kemudian ada di berbagai kanal media sosial.
14:58Kami masih akan terus mengupdate kegiatan-kegiatan kelembagaan KPK.
15:03Tidak hanya penindakan tentunya, tapi juga pencegahan, pendidikan dan peran setama masyarakat,
15:08dan juga koordinasi dan supervisi.
15:11Kemudian berkaitan dengan layanan rutan,
15:14kami juga tentu nanti akan memfasilitasi secara khusus kunjungan bagi para keluarga,
15:20ataupun kerabat kepada tahanan-tahanan yang ada di rutan KPK,
15:25termasuk juga penyelenggaraan ibadah Hari Raya Idul Fitri.
15:29Kami juga akan siapkan, karena tentu ini juga menjadi bagian dari komitmen KPK
15:36untuk memastikan hak asasi setiap orang, termasuk tahanan, terpenuhi dengan baik.
15:47Untuk total, supaya tidak berliru, nanti kami cek.
15:50Yang pasti nanti pelaksanaan ibadah direncanakan, dilakukan di K4,
15:58tapi nanti kami update lagi.
16:01Terkait dengan HP Oppo yang di lelang itu,
16:04yang dijual seharga Rp 59 juta, itu bisa diklarifikasi?
16:08Ya, jadi dari proses lelang kemarin yang dilakukan oleh KPK,
16:16salah satu yang menjadi perhatian publik adalah
16:20laku lelangnya HP ya,
16:24yang nilai limitnya berapa?
16:26Sekitar Rp 70.000 ya, Rp 73.000,
16:29kemudian laku terjual Rp 59 juta.
16:33Nah, ini kita masih masa tunggu ya,
16:36untuk penebusan pembayaran dari pemenang lelang.
16:40Jadi, proses lelang itu kan biasanya saling memberikan penawaran ya,
16:46masing-masing pihak begitu ya.
16:48Ya, bisa juga gitu kan,
16:51tidak mau kalah gitu misalnya kan,
16:53menawar, menawar, menawar, menawar,
16:54sampai dengan harga di Rp 59 juta.
16:57Nah, kalau kita melihat histori lelang di KPK,
17:00memang seringkali terjadi harga yang misalnya limitnya
17:06ratusan ribu begitu ya,
17:08itu bisa laku terjual puluhan juta.
17:11Nah, itu beberapa case lelang juga pernah terjadi.
17:14Kalau kawan-kawan ingat,
17:15salah satunya adalah penjualan lelang kain kiswah ya,
17:20yang waktu itu juga nilai jualnya
17:23mencapai angka yang cukup fantastis ya,
17:28jika kita bandingkan dengan nilai limitnya.
17:32Nah, tentu ini juga menjadi bagian penting dari masyarakat
17:37untuk bisa berperan, berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi,
17:42salah satunya dengan mengikuti lelang barang rapasan KPK.
17:48Karena setiap rupiah yang didapatkan dari hasil lelang KPK,
17:53seluruhnya nanti akan kami setorkan ke kas negara,
17:58sehingga ini akan menambah bundi-bundi penerimaan negara.
18:02Sehingga kemarin dalam proses lelangnya,
18:04kami bekerjasama dengan Kementerian Keuangan secara langsung,
18:09dengan KPKNL,
18:11yang untuk melaksanakan lelang itu.
18:13Ini untuk memastikan juga bahwa setiap prosesnya
18:17dilakukan secara transparan dan equitable,
18:20termasuk mekanisme lelang yang kami lakukan secara open bidding juga,
18:25ini menjadi sesuatu yang positif,
18:27karena kita terbuka.
18:29Masing-masing peminat itu bisa melihat,
18:33termasuk proses sebelumnya,
18:35ada proses unweasing,
18:37proses perawatan yang kami lakukan secara optimum,
18:40sehingga kualitas barang yang kami jual dalam lelang tetap terjaga.
18:47Kami ingin menjaga nilai ekonomis.
18:50Suatu barang yang kita sita dan kita rapas,
18:54itu punya nilai jual yang optimal.
19:06Tentunya penyidik nanti akan melakukan pemanggilan kembali
19:10kepada pihak swasta,
19:14salah satunya dari,
19:17apa, kamera,
19:18salah satunya dari Maktur ya,
19:22atau asosiasi satu ya,
19:24dimana dalam konstruksi perkaranya,
19:27kemarin kami sudah jelaskan ya,
19:30peran-peran yang dilakukan oleh saudara FHM
19:33ya, dalam proses
19:37pembagian kuota haji tambahan ya,
19:40baik di 2023 maupun di 2024.
19:44Kita ingin mendalami lagi,
19:46peran-perannya seperti apa,
19:47kemudian dampak dari pembagian kuota haji tambahan tersebut
19:53seperti apa,
19:54kepada para asosiasi,
19:55kepada para PIHK,
19:56sehingga nanti KPK akan melacak ya,
20:01pihak-pihak mana saja ini yang kemudian diuntungkan
20:05dari adanya diskresi pembagian kuota haji
20:09oleh Kementerian Agama.
20:17Ini dua, akhirnya tersangka dan ditahan gitu,
20:20ada khawatiran nggak sih orang-orang PIHK ini kabur gitu,
20:23karena mereka kabur?
20:25Kami meyakini,
20:26PIHK maupun asosiasi,
20:30kooperatif dalam proses penyidikan perkara ini,
20:32beberapa sudah dilakukan,
20:34pemanggilan, pemeriksaan,
20:36bahkan penyidik kami turun ke lapangan,
20:39ke daerah-daerah,
20:40supaya pemeriksaannya juga bisa dilakukan secara masif,
20:44secara intensif,
20:45dan tentunya kami juga berharap,
20:48jika nanti ada kebutuhan dari penyidik
20:50untuk melakukan penjatualan kembali,
20:52pemeriksaan,
20:54baik terhadap PIHK,
20:55asosiasi,
20:56maupun pihak-pihak lainnya,
20:58kami mengimbau,
20:59agar bisa kooperatif,
21:02hadir,
21:03datang,
21:03memenuhi panggilan,
21:04dan memberikan keterangan secara lengkap dan jujur,
21:07sehingga ini akan sangat membantu dalam proses penyidikan perkara kuota haji.
21:13Terima kasih,
21:14Terima kasih mas Buci yang di...
21:15Mas, mana gitu?
21:17Dah, cukup teman-teman?
21:19Oke, terima kasih.
21:20Terima kasih mana dia?
21:21Terima kasih mana dia?
21:25Cek banget sih,
21:26nggak dibales lagi WhatsApp gue.
21:30Kamu bales aja,
21:31nggak usah bang gitu kek.
21:32Terima kasih.
21:33Terima kasih.
21:34Terima kasih.
21:37Terima kasih.
Komentar