JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrat membantah misinformasi yang menyeret nama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus ijazah Jokowi.
Melalui pernyataannya, Ahmad Khoirul Umam, Kepala Badan Riset & Inovasi Strategis Partai Demokrat membantah bahwa SBY jadi dalang di balik kasus ijazah Jokowi.
Demokrat menyebut bahwa misinformasi tersebut bisa merusak reputasi dan ruang demokrasi.
Karena itu, Demokrat akan mengambil sikap tegas terhadap politik fitnah, karena jika dilakukan pembiaran, maka tatanan demokrasi tidak akan sehat.
Langkah tegas yang akan diambil, yaitu melayangkan somasi terhadap sejumlah akun di media sosial yang diduga jadi dalang penyebar fitnah.
Kita tanyakan lebih dalam terkait somasi Partai Demokrat terkait fitnah terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, bersama Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam.
Baca Juga SBY Dituduh Sebagai Orang di Balik Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat: Fitnah Keji di https://www.kompas.tv/nasional/641226/sby-dituduh-sebagai-orang-di-balik-kasus-ijazah-palsu-jokowi-demokrat-fitnah-keji
#sby #ijazahjokowi #demokrat
_
Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/641238/full-tegas-ini-alasan-demokrat-somasi-penuding-sby-jadi-dalang-di-balik-kasus-ijazah-jokowi
00:00Saudara Partai Demokrat membantah misinformasi yang menyeret nama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus ijasa Jokowi.
00:15Melalui pernyataannya Amat Koirul Umam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat membantah SBY jadi dalang dibalik kasus ijasa Jokowi.
00:26Demokrat menyebut misinformasi tersebut bisa merusak reputasi dan ruang demokrasi.
00:33Karena itu demokrat akan mengambil sikap tegas terhadap politik fitnah karena jika dilakukan pembiaran maka tatanan demokrasi tidak akan sehat.
00:42Langkah tegas yang akan diambil yaitu dengan melayangkan somasi terhadap sejumlah akun di media sosial yang diduga jadi dalang penyebar fitnah.
00:51Pertama, Pak SP tidak terlibat dan tidak pernah berada dibalik isu ijasa Pak Jokowi.
01:03Dan misinformasi semacam ini tentu sangat berbahaya karena bisa merusak reputasi dan juga ruang demokrasi.
01:10Tentu di fase awal adalah langkah somasi yaitu teguran atau peringatan hukum secara tertulis kepada pihak-pihak yang menjadi aktor dibalik akun-akun media sosial tersebut.
01:26Mereka yang dianggap menyebarkan fitnah kemudian melakukan perbuatan melawan hukum seperti ini.
01:34Dan langkah somasi ini tentu ditujukan untuk meminta pelaku menghentikan perbuatannya, kemudian memberikan klarifikasi dan juga permintaan maaf.
01:45Sekaligus juga ini menjadi sebuah peringatan keras.
01:48Kalau misal kemudian masih berlanjut tentu ini akan berproses menuju proses penegakan hukum selanjutnya di ranah pidana.
01:56Lebih dalam terkait dengan somasi Partai Demokrat terkait fitnah terlibat dalam kasus dugaan ijasa palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
02:04Setelah hadir bersama kami, bersama dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat Ahmad Karul Umar.
02:11Mas Umar, selamat malam.
02:13Selamat malam Mbak Audrey.
02:14Jadi saya mau penegasan dulu nih, jadi Pak SBY dan juga Partai Demokrat ini masih pikir-pikir atau sudah mensomasi di pihak-pihak yang kemudian diduga ini mendiskreditkan citra dari Pak SBY?
02:27Ya Mbak Audrey, proses fomasi sudah mulai dijalankan karena bagaimanapun juga itu adalah langkah tegas dalam konteks tabayun sekaligus juga klarifikasi secara hukum.
02:39Sehingga dalam konteks itu adalah peringatan keras secara tertulis dalam proses hukum diberikan.
02:45Dengan harapan tentu yang bersangkutan akun-akun yang tentu dalam sistem ini kita harapkan juga KomDigi dan sebagainya memiliki sistem yang bisa mendeteksi secara akurat
02:55siapa pihak-pihak yang berada di balik akun-akun tersebut dan kalau misalnya kemudian itu sudah didapatkan secara clear proses fomasi berjalan dan kalau misalnya tidak ada respon secara positif tentu proses hukum akan dijalankan.
03:09Tapi kenapa sih harus memilih somasi mas Umam? Ini kan mungkin suara-suara dari masyarakat aja, suara-suara dari netizen.
03:16Saya pikir sangat berbeda. Polanya begitu terlihat ya. Artinya dalam konteks ini sumber fitnah dan juga pola disinformasinya sangat berbeda.
03:29Ini bukan sesuatu yang sifatnya jenuin dari masyarakat tetapi sebuah pola fitnah yang memang disebarkan secara masif oleh akun yang memang kategorinya anonim di media sosial.
03:42Dan ini kalau kita cermati memang prosesnya dan juga karakternya cenderung terkoordinasi dan juga berulang.
03:50Nah oleh karena itu kita mencermati ini disinformasi ini cukup berbahaya karena bisa merusak reputasi juga ruang demokrasi.
04:01Jadi sangat mengganggu sekali.
04:03Karena kamu bisa melihat proses itu dan juga mengambil sikap diam.
04:05Oke jadi Pak SBI ini merasa sangat terganggu sekali Mas Umam?
04:13Ya terganggu karena kekhawatiran.
04:16Kalau misal kemudian diam itu kemudian dimaknai oleh masyarakat yang begitu mudah mengkonsumsi materi-materi yang tidak mendidik seperti itu.
04:25Kemudian sebagai sebuah bentuk pembenaran tentu itu sangat tidak mendidik.
04:29Maka pembiaran kalau misal kemudian mendiamkan itu juga bisa menciptakan presiden yang saya pikir tidak begitu baik untuk ruang demokrasi kita.
04:40Artinya apa?
04:41Membiarkan ruang politik fitnah menjadi normal.
04:44Nah ini yang kemudian proses pembelaan ini betul-betul dalam konteks di satu sisi memang ada aspek reputasi, bicara kehormatan.
04:52Tetapi juga ada ruang pendidikan politik yang juga harus dilakukan bahwa di dalam konteks ini kebebasan berekspresi tetap memiliki koridor
05:01yang kemudian memiliki fatsun yang clear di dalam perdemokrasi, kemudian dalam konteks penegakan hukum,
05:09dan kemudian harus ada patokan yang dijadikan sebagai ruang dalam kita berekspresi di situ.
05:13Oke kalau disebut tadi politik fitnah, kalau gitu partai demokrat sendiri menduga-duganya ini orang-orang yang kemudian tadi ya
05:23memainkan peran narasi di balik media sosial ini adalah orang-orang yang pro akan presiden ketujuh Jokowi Dodo
05:33atau orang yang memang benar-benar netral begitu yang hanya bersuara saja di media sosial?
05:38Kita tidak melangkah sampai spekulatif sejauh itu karena itu nanti menjadi ruang yang lebih jauh lagi
05:48tetapi bahwa akun-akun yang kemudian berkembang kadang juga merebak secara sporadis
05:54memang angkanya view-nya tidak terlalu besar kadang itu ada yang sampai ribuan bahkan di angka 10 ribu
06:00dibanding dengan angka-angka yang pemberitaan mungkin bisa sampai jutaan dan lain sebagainya
06:06tetapi sekali lagi bahwa fitnah itu kalau misalnya dibiarkan dia kemudian bisa menjadi sebuah menjelma
06:15menjadi kebenaran baru yang kemudian tentu tidak mudah untuk kemudian diklarifikasi
06:19nah di dalam konteks ini, ini adalah bagian dari civic education kita
06:24bahwa negara harus diatur dengan rule of law, bukan rule of noise atau rule of rumors
06:30nah oleh karena itu informasi palsu bisa lebih cepat dari peredaran fakta dan kita ingin memangkas rantai itu
06:40nah ini adalah bagian dari ikhtiar sekaligus juga klarifikasi supaya kemudian asumsi prasangka yang berkembang
06:47yang tidak produktif secara politik, secara demokrasi bisa segera dihentikan dan kemudian kita melangkah pada hal-hal yang jauh lebih produktif
06:55tapi Mas Umam selain mensomasi begitu, apa pembelaan dari Partai Demokrat ketika tadi Mas Roy Suryo ini kan dekat sekali dengan Partai Demokrat
07:05kemudian juga ada kuasa hukum Mas Roy Suryo, salah satunya Pak Deni Indrayana yang juga adalah Partai Demokrat
07:12kemudian belum lagi beberapa kadang-kadang Partai Demokrat juga mendorong nih agar dibuka saja ijazah yang supaya clear, supaya jelas
07:19ini tidak ada lagi tudingan-tudingan ijazah palsu atau dugaan ijazah palsu Pak Jokowi
07:23satu hal yang pasti dalam konteks ini Mas Roy Suryo bukan menjadi bagian dari Partai Demokrat
07:30beliau menjadi partikel bebas yang sangat terpisah secara organisir, secara struktural dengan partai
07:37nah di saat yang sama, kalaupun kemudian ada elemen-elemen yang kemudian memberikan dukungan
07:43tentu ini menjadi sebuah pola relasi yang sifatnya profesional mereka
07:47dan kita tidak tahu menahu dan kemudian betul-betul terpisah
07:51apa yang disampaikan beberapa kalangan profesional di bidang hukum
07:56misalnya Mas Refi Harun misalnya sempat menyampaikan
07:59cukup manusiawi ketika ada satu dua pihak yang kemudian menghadapi sebuah proses hukum
08:06dan kemudian siapa yang terpikir untuk dimintai bantuan
08:09tentu lingkar dekat yang barangkali dulu memiliki hubungan yang cukup intens
08:13nah di dalam konteks itu proses pertemanan lama yang barangkali
08:18apa namanya menjadi bagian dari koneksi yaitu hak masing-masing
08:24tetapi secara keorganisasian dalam konteks Fatsun berdemokrasi
08:28dalam konteks berpolitik sama sekali tidak ada
08:31Partai Demokrat, PSB, clean and clear tidak terlibat di dalam konteks ijazah Pak Jokowi
08:38sama sekali tidak terlibat
08:39sama sekali tidak terlibat
08:40tapi kalau misalnya sudah dilayangkan somasi
08:42kemudian penuding-penuding ini masih terus menuding Pak SBE
08:46berada di balik penuding ijazah palsu Pak Jokowi
08:51pertanyaannya apalagi langkah hukum yang akan dilakukan Pak SBE dan juga Partai Demokrat
08:56Mas Umam
08:57ya somasi itu hanya proses awal yang sebenarnya memberikan ruang bagi aktor-aktor yang berada di balik itu
09:05untuk segera mengakhiri proses tindakan mereka
09:10kemudian di saat yang sama kemudian memberikan ruang klarifikasi
09:13sekaligus juga permintaan maaf kalau misalnya kemudian yang bersangkutan memungkinkan melakukan itu
09:19memiliki intikat baik
09:20dan sekaligus ini juga menjadi sebuah ultimatum
09:23sekaligus juga peringatan keras
09:24kalau kemudian proses itu masih berjalan
09:27sebagaimana concern Mbak Autri tadi
09:28maka proses hukum dalam konteks ini adalah di ranah pidana
09:32tentu akan ditempuh
09:34nah oleh karena itu proses hukum nanti akan di follow up oleh tim hukum
09:39tentu seiring dengan proses investigasi
09:42Sampai berapa lama Mas Umam follow up-nya atau somasi ini berjalan?
09:47Bagaimana Mbak Autri?
09:48Ya sampai berapa lama somasi ini berjalan memberikan waktunya berapa lama?
09:52Kita tidak membatasi dalam konteks time frame yang kaku
09:57tetapi proses ini kita gulirkan secara natural
10:04bagaimana kemudian nanti respon reaksi dari pihak-pihak tertentu
10:08tentu akan kita tanggapi dengan baik
10:12yang pasti dalam konteks ini
10:14sikap dan juga ketegasan dari Pak SB
10:17dan juga keluarga Partai Demokrat
10:19disampaikan kepada publik
10:21untuk memberikan klarifikasi
10:23tabayun sekaligus juga penegasan
10:26bahwa kita sama sekali tidak terlibat di dalam konteks isu itu
10:30dan jangan dibawa-bawa
10:32untuk masuk ke ranah isu-isu
10:34yang sama sekali tidak produktif dalam konteks demokrasi
10:37dan juga perdebatan politik ke depan
10:39Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat
10:42Ahmad Karul Umam
10:43terima kasih sudah berbagi pandangan malam hari ini
Jadilah yang pertama berkomentar