VOI Hari Ini: OTT Bupati Lampung Tengah: Kenapa Kepala Daerah Rentan Korupsi?

Voidotid

KPK kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan, kali ini menjerat Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan uang tunai ratusan juta rupiah serta logam mulia emas. Kasus ini juga diduga berkaitan dengan aliran dana miliaran rupiah dari fee proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.   Penangkapan ini menambah panjang daftar kepala daerah yang terlibat korupsi dan kembali memicu kritik publik soal praktik penyalahgunaan wewenang di daerah. Mengapa kepala daerah begitu rentan terjerat suap, gratifikasi, dan fee proyek? mulai dari mahalnya biaya politik hingga lemahnya pengawasan internal. Simak informasi selengkapnya di Voi Hari Ini   #bupatilampungtengah #bupati #korupsi  #arditowijaya #ottkpk #kpk #lampung

Transcript

00:00KPK came back to the operation of the hand, and what's happening is Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya.

00:07This is the case for a long time in the region, which is the case for corruption.

00:12Let's see the information in the FOI today.

00:14OTT terhadap Bupati Lampung Tengah dilakukan pada 10 Desember 2025.

00:31Dalam operasi tersebut, KPK menyita uang tunai sekitar Rp193 juta, serta logam mulia emas seberat sekitar 850 gram.

00:40Selain barang bukti itu, penyidik menduga Ardhito Wijaya menerima aliran dana sekitar Rp5,7 miliar dari Viproyek,

00:48pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Tengah sejak pertengahan 2025.

00:53Empat orang lain juga ikut ditetapkan sebagai tersangka, mulai dari anggota DPRD, pihak swasta, hingga kerabat dekat.

01:00Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang harus berurusan dengan penegak hukum.

01:06Dalam rentang 2024 hingga pertengahan 2025 saja, KPK mencatat ratusan kepala daerah telah menjadi tersangka.

01:14Angka ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan daerah terus berulang.

01:19Ada beberapa alasan mengapa kepala daerah sangat rentan terjebak praktik swap, gratifikasi, atau Viproyek.

01:25Pertama adalah tingginya biaya politik.

01:27Pilkada selalu identik dengan biaya besar untuk kampanye, konsolidasi partai, dan membangun jaringan dukungan.

01:33Setelah terpilih, sebagian kepala daerah merasa ada kewajiban untuk menutup kembali biaya tersebut.

01:39Dan Viproyek sering menjadi jalur tercepat.

01:42Selain itu, kepala daerah memiliki posisi yang sangat strategis.

01:45Mereka memegang kendali atas APBD, menentukan prioritas pembangunan, memutuskan proyek, hingga menunjuk pejabat atau rekanan.

01:53Kewenangan besar ini membuat banyak celah penyimpangan, terlebih bila tidak diimbangi dengan integritas dan pengawasan yang kuat.

02:00Namun, bukan hanya soal kewenangan.

02:03Sistem pengawasan di pemerintahan daerah sendiri juga punya banyak lemahan.

02:07Inspektorat daerah seringkali berada di bawah kendali kepala daerah, sehingga sulit menjalankan fungsi pengawasan secara independen.

02:15Tak heran, banyak kasus baru terungkap setelah ada laporan masyarakat atau ketika KPK melakukan OTT.

02:22Tambahan lainnya adalah pola kerjasama yang terbentuk antara kepala daerah, pejabat dinas, kontraktor, hingga legislatif.

02:29Dalam banyak kasus swap atau fee proyek, tidak dilakukan oleh satu orang saja.

02:33Melainkan, melibatkan jaringan yang sudah terbentuk dan berlangsung bertahun-tahun.

02:38Pola seperti inilah yang membuat korupsi di tingkat daerah sulit dihentikan.

02:42Bahkan, ketika beberapa kepala daerah sebelumnya sudah tertangkap.

02:46Selain faktor struktural, ada juga masalah budaya birokrasi.

02:49Di banyak daerah, pemberian hadiah atau uang masih dianggap sebagai bagian dari tradisi atau tanda terima kasih.

02:55Lama-kelamaan, kebiasaan ini berkembang menjadi praktik gratifikasi dan akhirnya menjadi swap atau fee proyek.

03:02Situasi ini menunjukkan bahwa korupsi kepala daerah bukan hanya soal integritas individu,

03:07tetapi tentang sistem yang memungkinkan praktik tersebut bertahan.

03:11Tanpa reformasi menyeluruh, kasus seperti OTT di Lampung Tengah kemungkinan akan terus berulang,

03:17meski pelakunya berganti.

03:18Pertanyaannya, sampai kapan pola ini akan terus terjadi?

03:23Apa yang sebenarnya membuat kepala daerah tetap berani bermain di area rawan korupsi?

03:27Padahal, risiko OTT semakin besar?

03:30Ya, sebagai mantan penyidik KPK yang telah menangani berbagai macam kasus korupsi,

03:38terutama terkait dengan tindak-tindak korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah,

03:43Bagi saya ini memang sangat kompleks ya,

03:48namun sebenarnya solusinya sederhana.

03:53Saat ini ketika orang maju menjadi calon kepala daerah,

04:00dia harus berkampanye mengeluarkan uang yang sangat banyak,

04:04sehingga dia menggunakan berbagai macam cara untuk kemudian mendapatkan modal kampanye.

04:16Kalau kalah, maka hutangnya akan semakin menumpung.

04:20Ya, tetapi kalau menang,

04:22itu biasanya bohirnya itu menyaratkan dua hal.

04:29Pertama, dibayar juga dengan uang,

04:35tentu berikut dengan bunganya yang mereka sepakati,

04:41atau kemudian yang kedua,

04:43mereka mengganti dengan proyek-proyek yang ada di Pemda.

04:50Nah, dalam hal ini biasanya proyek-proyek di dinas PU,

04:57pekerjaan umum,

04:58sehingga kan kita sering melihat kalau ada OTT,

05:00biasanya sepasang antara kepala dinas PU dengan kepala daerah,

05:06kalau untuk proyek.

05:08Kalau untuk lelang jabatan,

05:11biasanya sepaketnya sekda dengan kepala daerah.

05:16Nah, kemudian inilah yang ketika menjabat pikiran dari kepala daerah adalah

05:22pertama, mengembalikan modal hutangnya mereka.

05:28Kemudian yang kedua, kalau bisa, untung.

05:31Kemudian yang ketiga, persiapan juga untuk ke depannya.

05:36Entah dia sendiri yang masih bisa karena dua priode,

05:40belum dua priode,

05:41atau kemudian dengan istrinya yang kemudian maju.

05:46Tentu ini akan sangat sulit,

05:49karena memang cara memutusnya itu,

05:52mau tidak mau suka atau tidak suka adalah

05:53para bupati atau kewali kota ataupun gubernur,

05:59kepala daerah inilah yang punya komitmen integritas dan anti korupsi yang benar.

06:04Karena banyak kepala daerah ini kan,

06:08mereka sudah punya program-program anti korupsi juga,

06:12baik yang dari pihak KPK,

06:14maupun dari yang mereka sendiri,

06:17dari inspektoratnya.

06:19Ini saja kan,

06:20kalau tidak salah kan kemarin tangkapnya pada saat,

06:22momen-momen hari anti korupsi sedunia.

06:25Bayangkan, hari anti korupsi dunia dirayakan,

06:28tapi malah kena OTT.

06:30Jadi bagi saya, akhirnya kan tercipta bahwa,

06:32ini hanya formalitas belaka.

06:36Termasuk ketika mengubah sistem dari pilkada langsung menjadi tidak langsung,

06:43misalnya melalui perwakilan DPRD,

06:45yang saat ini sedang ramai dibicarakan.

06:50Nah, apakah itu berhasil atau tidak?

06:53Itu kan tergantung bagaimana komitmen kuat.

06:57Saat ini,

06:59dulu kan juga sama di pilkada DPRD,

07:01ada yang korup juga.

07:03DPRD langsung ada yang korup juga.

07:05Berarti sebenarnya,

07:06pemasalahnya ada di integritas,

07:08bukan sistem.

07:09Pertanyaannya,

07:10apakah kasus seperti ini akan menjadi momentum

07:13untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah?

07:16Atau,

07:16justru akan berlalu begitu saja seperti banyak kasus sebelumnya?

07:20Terima kasih telah menonton!

07:22Terima kasih telah menonton!

07:24Terima kasih telah menonton!

07:25Terima kasih telah menonton!

07:27Terima kasih telah menonton!

07:28Terima kasih telah menonton!

07:29Terima kasih telah menonton!

07:30You

Category

Transcript

Be the first to comment

Recommended