VOI Hari Ini: Gubernur Riau Langganan Jadi Tersangka Korupsi Lagi, Kali Keempat

Voidotid

Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 3 November, menjadikannya Gubernur Riau keempat yang ditangkap KPK di era reformasi.   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Rabu, 5 November 2025. Penangkapan ini menimbulkan keprihatinan mendalam karena Riau kini memiliki catatan buruk, di mana empat gubernurnya berturut-turut terjerat kasus korupsi sejak 2008. Simak informasi selengkapnya di VOI.id.   #ottkpk #kpk #komisipemberantasankorupsi #gubernurriau

Transcript

00:00Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Senin 3 November.

00:06Hal ini menjadikannya Gubernur Riau ke-4 yang ditangkap KPK di era reformasi.

00:11Simak informasi selengkapnya di FOI hari ini.

00:13Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Rabu 5 November.

00:33Penangkapan ini menimbulkan keprihatinan mendalam karena Riau kini memiliki catatan buruk,

00:39di mana empat gubernurnya berturut-turut terjerat kasus korupsi sejak tahun 2008.

00:45Pada Senin 3 November, KPK menggelar OTT di Provinsi Riau dan mengamankan sembilan orang,

00:50termasuk Kepala Dinas PUPR PKPP, Muhammad Arief Setiawan, dan jajaran UPT Dinas.

00:56Gubernur Abdul Wahid sempat dicari tim penyidik dan akhirnya ditangkap di sebuah kafe di Riau.

01:01Kemudian pada selasa 4 November, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengumumkan penetapan tersangka

01:07dilakukan setelah pemeriksaan 1x24 jam.

01:11Keterlambatan pengumuman status tersangka hingga Rabu 5 November

01:14diklaim karena alasan teknis penyelesaian pemeriksaan yang baru rampung dini hari.

01:19Kasus ini bermula pada bulan Mei 2025.

01:22Dilansir dari Keterangan KPK, Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau, Ferry Yunanda,

01:28mengadakan pertemuan dengan 6 Kepala UPT Dinas PUPR PKPP

01:32terkait penambahan alokasi anggaran tahun 2025

01:36dari 71,6 miliar rupiah menjadi 177,4 miliar rupiah

01:42yang mana kenaikannya mencapai 106 miliar rupiah.

01:46Ferry melaporkan hasil pertemuan awal kepada Arief Setiawan

01:48yang merupakan representasi Abdul Wahid.

01:51Arief justru meminta fee sebesar 5% dari total kenaikan anggaran

01:55atau senilai sekitar 7 miliar rupiah.

01:58Permintaan ini di kalangan dinas dikenal sebagai istilah jatah preman.

02:03KPK menegaskan bagi bawahan yang tidak menuruti perintah setoran ini

02:07diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya.

02:11Pada pemberian ketiga, di Senin 3 November,

02:14tim KPK melakukan OTT dan menyita uang tunai dalam pecahan rupiah,

02:18dolar Amerika Serikat, dan pound sterling senilai 1,6 miliar rupiah

02:23yang diduga diserahkan kepada Kepala Daerah.

02:26KPK juga menyita uang pecahan asing senilai 800 juta rupiah

02:29saat menggeledah rumah Abdul Wahid.

02:31Penangkapan Abdul Wahid yang baru menjabat Gubernur Riau

02:34sejak Februari 2025 ini menambah daftar panjang kegagalan reformasi di Pemprov Riau.

02:40Gubernur Riau yang sebelumnya terjerat kasus korupsi adalah

02:431. Saleh Jasid yang menjabat pada tahun 1998 hingga 2003

02:48terkait kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran.

02:512. Rusli Zainal yang menjabat dari tahun 2003 hingga 2013.

02:57Ia tersandung kasus korupsi pon dan kehutanan.

03:00Selanjutnya Anas Makmun di tahun 2014 hingga 2016

03:03terkait kasus swap revisi kawasan hutan.

03:06Jurubicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keprihatinan

03:09karena ini adalah kali keempat kasus korupsi terjadi di Riau.

03:13KPK berjanji akan lebih intensif mendampingi Pemprov Riau

03:17mengidentifikasi sektor berisiko tinggi melalui survei penilaian integritas atau SPI

03:22dan memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola yang luas

03:25dan integritas pejabat yang minim.

03:28Yang kami peroleh informasi itu

03:30uang yang diperoleh itu ya pengakuan ya

03:33kami tanyakan ke yang memberi ini

03:36kepala-kepala UPT itu ya begitu

03:38dia pinjam

03:39pinjam gitu seperti ini

03:41tapi tentunya kami juga tidak mempercayai 100%

03:46kami juga pasti

03:47nah ini kan keterangan dalam waktu 1x24 jam

03:50nah ini kami tentu akan memperdalam itu

03:53apakah benar itu uang sendiri menggadai dan lain-lain

03:57kalau uang sendiri nanti digantinya dari mana

04:00kan pertanyaan berikutnya kan begitu

04:01apakah nanti kalau sudah ada misalkan proyek lalu diminta gantinya

04:06atau gimana itu kan lain lagi gitu

04:08ini yang sedang kita perdalam ya Mas Yus

04:10kemudian terkait dengan

04:14apakah penggeledahan ya

04:19apa tadi nomor 2 itu Mas Yus

04:20kemudian kenaikan ya

04:24kenaikan 2,5%

04:25ya kenaikan 2,5%

04:28apakah disetujui oleh mereka

04:29sebetulnya ya mereka gak setuju

04:31gak setuju

04:33kalau ditanya kepala UPTnya ya gak setuju

04:36enggak

04:40sejauh ini

04:42ya informasi yang kami terima itu

04:45itu kan gubernur itu hanya 2,5%

04:49kenapa kadisnya gitu

04:50nanti kita akan perdalam lagi

04:52kenapa bisa jadi 5

04:54ya Mas Yus

04:56oke

04:57mantan penjidik KPK Yudipurnomo

05:00berpandangan kasus korupsi yang terus berulang

05:02di Riau terjadi karena 3 faktor yang saling berkaitan

05:06yakni biaya politik yang mahal

05:07kewenangan gubernur yang luas

05:09dan integritas pejabat yang minim

05:11sementara itu dosen ilmu pemerintahan dari UMY

05:14Profesor Ane Permatasari

05:15menyebut pola korupsi ini

05:17sebagai bayangan dinas PUPR

05:19karena hampir semua kasus korupsi proyek daerah

05:22berujung pada anggaran infrastruktur yang transaksional

05:26penangkapan gubernur Riau keempat

05:27secara berturut-turut menunjukkan bahwa

05:30praktik korupsi di daerah

05:31masih menjadi masalah sistemik

05:33mengingat KPK sudah berulang kali menindak

05:35pertanyaannya mengapa sistem pencegahan

05:38di Pemprov Riau tidak pernah berhasil

05:40dan bagaimana KPK akan memutus rantai korupsi ini

05:43KPK akhirnya berhasil

05:45melakukan operasi tangkap tangan kembali

05:50terhadap kepala daerah

05:53kali ini di Riau

05:57dengan tertangkapnya 10 orang

06:00salah satu diantaranya adalah gubernur Riau

06:06artinya ini merupakan gubernur Riau keempat

06:11yang terlibat masalah dengan KPK

06:16KPK mempunyai waktu 1x24 jam

06:22atau kalau kemarin OTTnya maka hari ini

06:25harus sudah menentukan status

06:29dari orang-orang yang ditangkap ini

06:32apakah saksi

06:34apakah kemudian tersangka

06:37kalau saksi akan dipulangkan

06:39kalau tersangka maka akan langsung ditahan

06:43termasuk juga konstruksi pasal

06:46dan bagaimana perkaranya

06:48apakah ini terkait dengan konstruksi

06:52proyek anggaran

06:55dan juga hal-hal lainnya

06:59yang jelas kalau dalam OTT

07:01barang bukti merupakan hal yang penting

07:05untuk memperkuat OTT

07:07pembuktiannya

07:09misalnya uang

07:10dalam bentuk berbagai bentuk mata uang

07:15ataupun juga hal-hal lain

07:17kemudian

07:20kita harap bahwa ini

07:22semakin membuat KPK

07:26rincar melakukan OTT

07:28dan yang paling penting

07:30tidak tebang pilih

07:32ya karena ada istilah jatah preman itu

07:36mungkinkah

07:37permintaan-permintaan seperti itu

07:40sudah pernah

07:41sudah masih patuh sebelumnya

07:43memang sudah terjadi

07:44kalau mau dapat jabatan ini

07:46harus nyetor ke ini

07:48gitu loh Pak

07:48ya kalau istilah

07:51tentunya dari sana aja

07:53barangkali istilah

07:53tetapi kalau perbuatan seperti itu

07:56kan sudah sering dilakukan

07:58di tangan oleh KPK

07:59ada banyak permintaan

08:01dari pimpinan kepada

08:02bawahan itu kan

08:04pemerasan

08:05iya kan

08:07dan juga kalau dari beliau tadi

08:09kenapa bukan

08:11bukan

08:12suap

08:13ini kan sudah dijelaskan tadi

08:16bahwa ada permintaan gubernur

08:19jadi kalau

08:21kalau pemerasan itu

08:23yang aktif ini adalah pejabatnya

08:26orang yang punya peran

08:29orang yang punya jabatan

08:31tertentu

08:32yang kemudian bisa dimanfaatkan

08:35jabatan itu

08:36sehingga kemudian

08:37dia bisa meminta sesuatu

08:39dan ketika diminta

08:41umumnya

08:43diikuti

08:44karena takut

08:45jangan sampai

08:45seperti kata Pak

08:46Deputi tadi

08:48takut kalau tidak dikasih nanti

08:50dicopot jabatannya

08:51ini orang yang punya kekuasaan

08:53kan itu

08:54kalau dia tidak punya kekuasaan

08:56gak mungkin dia melakukan pemerasan

08:58dan karena yang aktif adalah gubernur

09:02meminta

09:03berarti ini pemerasan

09:06bukan yang nyuap

09:08kalau nyuap

09:09orang yang tidak berkuasa

09:11memberikan sesuatu kepada penguasa

09:14agar penguasa ini

09:17dapat memenuhi permintaan

09:21dapat memenuhi permintaan dari yang penyuap

09:25untuk melakukan sesuatu

09:28atau tidak melakukan sesuatu

09:30itu sual

09:31nah

09:33dalam konteks ini

09:35seperti yang sudah

09:35saya jelaskan tadi

09:37saya sudah bacakan tadi semua

09:39ini inisiatif

09:42untuk mendapatkan

09:43anggaran dana itu

09:45dari gubernur

09:47dari seorang pejabat

09:49yang punya kewenangan

09:51kemudian minta kepada

09:53staffnya

09:54atau bawahannya

09:55kepala deput

09:57yang kepada

09:58kepala dinas

10:00nah

10:01hanya gubernur saja

10:04yang bisa melakukan hal itu

10:05tidak mungkin

10:06kepala dinas

10:07melakukan hal seperti itu

10:08meminta kepada gubernur

10:09dalam bentuk uang

10:10nah makanya

10:12dikualifikasilah

10:13perbuatan itu

10:14sebagai

10:15perbuatan

10:16pemerasan

10:18kalau suap

10:19aktifnya dari

10:20bawah

10:21menyuap

10:23supaya

10:23seperti penjelasan

10:24Pak Deputi tadi

10:25ini kan ada

10:28kekosongan jabatan

10:29saya pengen

10:31dapatkan jabatan itu

10:33supaya saya bisa

10:34dapat jabatan itu

10:35saya suap lah

10:37pejabat yang menentukan

10:39yang dapat menentukan

10:40supaya dia

10:41kemudian

10:42akan memenuhi

10:44permintaan saya

10:45supaya saya mendapat

10:47kedudukan jabatan tersebut

10:49nah itulah suap

10:51jadi itulah perbedaan

10:52pengertian

10:53suap

10:54menurut hukum

10:55dan

10:56perbedaan dengan

10:57pemerasan

11:00seperti itu kira-kira

11:01melihat tempat gubernur

11:03Riau terjerat korupsi

11:04apakah tingginya

11:05biaya politik

11:06dan pilkada

11:07menjadi pemicu utama

11:08kegagalan integritas

11:09kepala daerah

11:10terima kasih kerana menonton!

11:12terima kasih kerana menonton!

11:13terima kasih kerana menonton!

11:15terima kasih kerana menonton!

11:16terima kasih kerana menonton!

11:18terima kasih kerana menonton!

11:19terima kasih kerana menonton!

11:20terima kasih kerana menonton!

11:21terima kasih kerana menonton!

11:23terima kasih kerana menonton!

11:25terima kasih kerana menonton!

Category

Transcript

Be the first to comment

Recommended