Penentuan Nasib Bupati Pati Sudewo, Begini Situasi Rapat Paripurna DPRD

KompasTV

PATI, KOMPAS.TV - Sidang paripurna Pansus pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, hari ini Jumat (31/10/2025) memasuki tahap pembacaan putusan.    Sidang ini menentukan nasib Bupati Sudewo sebagai Bupati Pati.    Pansus pemakzulan Bupati Sudewo bergulir di DPRD Kabupaten Pati setelah adanya sejumlah kebijakan bupati yang kontroversial.    Salah satunya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 250 persen.    Kebijakan ini juga memicu demo besar yang berujung ricuh.    Untuk menjaga kondusivitas saat pelaksanaan rapat paripurna DPRD Pati dengan agenda pemakzulan Bupati Pati, petugas melakukan penyekatan di sejumlah jalan menuju Alun-alun Pati.    Selain itu, petugas juga memasang kawat berduri di Jalan Wahidin yang berada di depan gedung DPRD Pati.     Hal ini dilakukan untuk memetakan massa dari dua kubu, baik dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu maupun dari pendukung bupati yang rencananya akan datang ke kantor DPRD siang nanti.    Tiga ribu lebih personel gabungan TNI-Polri diterjunkan untuk mengamankan sidang paripurna.    Baca Juga Menanti Nasib Bupati Pati Sudewo, Akan Ada Tanggapan 7 Fraksi dan Pengambilan Voting di https://www.kompas.tv/regional/626990/menanti-nasib-bupati-pati-sudewo-akan-ada-tanggapan-7-fraksi-dan-pengambilan-voting    #bupatipati #sudewo #pemakzulan     _    Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!    Artikel ini bisa dilihat di :  https://www.kompas.tv/regional/627006/penentuan-nasib-bupati-pati-sudewo-begini-situasi-rapat-paripurna-dprd

Transcript

00:00Intro

00:00Saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV

00:15DPRD Pati Jawa Tengah hari ini menggelar rapat paripurna terkait pemakzulan Pati-Pati Sudewo

00:24Seperti yang Anda saksikan Saudara ini adalah visual di dalam ruang rapat

00:33Di dalam ruang rapat paripurna DPRD Pati Jawa Tengah

00:38Dimana agenda penyampaian rapat hari ini adalah mendengarkan penyampaian laporan pansus

00:48Atau mendengarkan hasil dari panitia khusus pansus hak angket

00:51Yang dibentuk untuk memeriksa sejumlah kebijakan Bupati-Pati Sudewo yang dinilai menyimpang

00:59Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa salah satu kebijakan Bupati-Pati Sudewo

01:07Yang sempat ramai dibicarakan adalah saat ia menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

01:14Sebesar 250 persen

01:17Meski kebijakan itu sudah dibatalkan sebelumnya

01:23Namun rupanya ribuan warga Pati tetap menggelar demo dengan tuntutan menurunkan Bupati-Pati Sudewo dari jabatannya

01:31Tentang keperdekaan menyampaikan pendapat

01:36Ini menurunkan saya ya

01:38Terisanya cukup cilu sekali

01:41Orang coba

01:42Bicara cukup cilu

01:44Ayo maka lagi saya linta yang cukup cilu

01:51Terisanya cukup cilu

01:52Tentang keperdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

02:08Yang jalan-jalan dilaksanakan dari bentuk kunjung rasa

02:11Atau demonstrasi yang terdekat pada tanggal 12 Agustus 2025

02:16Atas kebijakan Bupati yang dituangkan dalam peraturan Bupati-Bupati Nampungan Suras yang 2025

02:21Tentang perusahaan prosentase dan pertimbangan

02:24Dalam jual objek pajak sebagai manas dasar

02:27Sebagai dasar

02:29Pemenang Pemiliki dan bangunan

02:32Perbesaan dan perkotaan

02:33Dibetuk penelakan tersebut dapat dilihat dalam beberapa bukti sebagai berikut

02:39Satu

02:40Bambu-Mastripo.com

02:42Rabu 6 Agustus 2018 dengan judul

02:45Pak Terima

02:47Ratusan dos air mineral

02:49Donasi visa masa proaksi demo 3 Agustus

02:53Terhujung Satwa BP diunduh pada tanggal 12 Oktober 2025

03:00Sumer tersebut di bawah

03:02Dua

03:03Tribut saya ingin dapetong

03:05Rabu 6 Agustus 2025 dengan judul kontroversi

03:08Satwa BP pati

03:09Sita internal donasi demo BP

03:12BP diunduh pada tanggal 12 Oktober 2025

03:23Terhujung Satwa BP diunduh pada tanggal 12 Oktober 2025

03:27Sabu 5 Agustus 2025 dengan judul

03:29Ticuk Masa Aksituat Kenaikan Pajar BP-BP2

03:33Saling bentak, saling pantang dengan BP

03:37TSE didapati diunduh pada tanggal 12 Oktober 2025

03:41Saling bentuk tersebut di bawah

03:43C

03:44Bahwa

03:45Tindakan buah yang menolak untuk dilakukan penyampaian hak

03:49Berpendapatan tidak meminta masukan dan kredit

03:52Atas kebijakan lagi sebuah sekat keadaan BP-BP2

03:55Perubahan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh wajiban bupati-bupati

04:00Yang seriusnya dipakulai kepala daerah

04:02Untuk mentaati peraturan pembaharan pembaharan

04:05Salah saat sebelumnya

04:07Tindakan pendapat sebuahnya

04:08Dari keadaan BP-BP2 Indonesia

04:10Nomor 9.209.198

04:14Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

04:17Sehingga tindakan bupati tersebut

04:20Ketentangan dengan kewajiban pelanggaran daerah

04:22Seperti mana yang terdapat di dalam asal A7 atau A1

04:25Untuk yang nomor 23.2015

04:28Tentang kemerdekaan daerah

04:29Yang menyatakan

04:31Kewajiban pelanggaran daerah dan pekerja daerah

04:33Untuk mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-perundangannya

04:36K

04:37Tindakan bupati-bati yang menantang kemasa dalam ini

04:41Pelanggaran masyarakat dalam merata

04:43Karena menandakan pendapat

04:45Perubatan bagian dari harganan yang gue besokan

04:48Tidak dapat oleh bupati-bati

04:49Karena kewajiban yang gue bagi

04:51Salah satunya

04:53Salah satunya adalah

05:08Menampu aspirasi persyaratan di daerah

05:11Serta menjadi partisipasi masyarakat yang disampaikan

05:15Di antara memperoleh demonstrasi

05:17Berupakan bagian dari keuntungan pemerintah daerah

05:23Mengingat dengan ajaranan partisipasi yang tinggi

05:27Yaitu fungsi pengawasan penyelidara dan pekerjaan masyarakat

05:31Berjalan menarik

05:33Terima kasih

06:03Pak Asos

06:04Silahkan untuk

06:06Menjadi pembacarkan laporan kasus

06:09Terima kasih

06:11Terima kasih

06:13Terima kasih

06:15Terima kasih

06:17Terima kasih

06:19Terima kasih

06:21Terima kasih

06:23Terima kasih

06:45bahwa tindakan pekerjaan yang menangkap termasuk dalam hal ini melarang masyarakat dalam rangka

06:52dan menambahkan berpendapat perkuatan korjian dari larangan untuk melakukan tindakan

07:02dan termasuk kebijakan yang meresapkan masyarakat dan keperlihatan di Kabupaten Partisi

07:08yang menjadikan terdapat pemilihan atas pemerintah Kabupaten Parti negatif secara rasional

07:17dalam dan belum pernah terjadi dalam sejarah pemerintah Indonesia yang harus sebut seharusnya

07:25menjadi larangan bagi kepala daerah untuk tidak melakukan untuk tidak dilakukan yang menjadi

07:31barang-barang bagi bupati sebagaimana yaitu dalam pasal 76 ayat 1

07:37suruh B udang-udang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyatakan

07:45barang-barang daerah untuk membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan merasakan

07:52sekolah memasarkan atau mendiskriminasikan diskriminasikan pemerintah atau golongan

07:59masyarakat lain yang berkentangan dengan ketentuan peraturan keberuntungan udara

08:04beberapa rilis sorotan media terkait pindakan bupati yang tujuh banyak justrasi sebagai berikut

08:11satu UJ News Jogokong, kelayasan pada 15 Agus 2025 dengan judul sorotin jino kolam pimpin

08:20UJ News Jogokong, kelayasan pada 15 Agus 2025 dengan judul sorotin jino kolam pimpin

08:39UJ News Jogokong, terkait panggw jino kolam pimpin

09:01dan bulan pagi yang diuntung pada tanggal 21 Oktober 2025

09:10ketik izah terkompok yang ditanyakan pada tanggal 13 Agustus 2065 dengan judul A sampai Z

09:19menaikkan diberi 250 persen hingga luar dapat di demo untuk kemarin sebelumnya

09:25yang ditanyakan pada tanggal 21 Oktober 2025

09:295 kongres media terkompok pas.id yang ditanyakan pada 21 Agustus 2035 dengan judul 5 pagi 2025

09:40dari pacar-pacar 35 mundur Bupati diunduh pada tanggal 21 Oktober 2026

09:49F. Jolah tinggalkan Bupati-Bupati yang menantang

09:55termasuk dalam hal ini melarang masyarakat dalam rangka hal menyampaikan pendapat

10:01merupakan bagian dari larangan untuk melakukan bidang hal

10:05dan termasuk berjalan yang meresahkan masyarakat

10:09sehingga menjadikan stabilitas nasional terganggu sekembalui sebagaimana ditampilkan

10:21dalam pemberitaan sebagai penutup status

10:25yang ditanyakan pada tanggal 21 Oktober 2025

10:27yang ditanyakan pada tanggal 19 Oktober 2025 dengan judul setelah kami

10:45utuh pada tanggal 21 Oktober 2025

10:47dan ketika tidak ditanyakan pada tanggal 21 Oktober 2025

10:51batik, jempol, jempol, jempol dan lain-lain

11:09bahwa proses kebijakan kenaikan BPDB2 dilakukan dan tidak mengindahkan prinsip pengelolaan

11:23pemerintahan dan baik karena menjalankan rakan dikebijakan kenaikan BPDB2 dibuat dan

11:31pemerintahan oleh kepala dinas pengarahan modal dan pelayanan pemerintahan itu Bapak

11:38diusaha SOS KM yang ini dikumpulkan dengan kukti B2 perudahan dengan nomor 283 118 tentang pengarah Bapak

11:51Bapak Tcation padanegara perdagangan 23 13 25 diperjalanan Bapak Bumpadi Disak苛去 Jejemid

12:04juga menjadi diberkati tidak sesuai perhatian DPRB2 disini mutakan perangkat air yang no

12:09vasar terutama penginelertaan timebold силan pengelolaan kuat berher yang dalam hal ini

12:15Bagaimana menjalankan tata kewalaan pemerintah dan pemerintah tersebut jelas-jelas

12:21Berkata dengan masyarakat 2017 ayat 1 undang-undang menempat 23 tahun 2014

12:28Tentang pemerintah-pemerintahan daerah yang mana menyatakan

12:32Tidak sederhana dimasukkan untuk melaksanakan kursusan pemerintahan untuk pemerintahan daerah

12:38Oh, bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah

12:42Yang telah menempatkan kewenangan yang salah

12:45Yaitu perang kewalaan dinas kelanangan budak

12:48Dan pelayanan tersebut satu bimu Bapak Yusuf SOS FM

12:52Dalam inisiasi koordinasi atas kebijakan jalanan di 2022

12:56Sebagaimana dibuktikan dan menunjukkan adanya penatangan

13:01Kewenangan yang tidak seharusnya di jalanan di BPNSB

13:05Mengingat berdasarkan peraturan buah di tahun

13:07Bupati-Bupati nomor 69-2022

13:11Tentang menunjukkan susunan organisasi dan tugas dan fungsi

13:15Serta kata kerja dinas

13:18Terang komodal dan pelayanan satu bimu BPNSB

13:23Dalam inisiasi koordinasi kewenangan

13:25Dalam perolah kewalaan daerah

13:27Utamanya Sintang BPP B2 di Kambang Yusuf SOS FM

13:31Keterangan Bupati-Bupati Bapak Subiru SDRT

13:36Dalam rapat pangsus hak antik pribadi di Kabupaten Padi

13:40Kamis 2 No. 2025

13:42Terkait dengan DPNSB yang menyatakan

13:46Soal mengundang siapapun yang diundang

13:50Yang penting adalah menurut rapatnya

13:52Menjadi pembuktian bahwa DPNSB tidak menjadi masalah

13:56Dalam hal terjalani masalah kekuatan yang tersebut

13:59B. Bahwa adanya tindakan Bupati-Bupati

14:03Untuk menempatkan prinsip-prinsip penelolaan yang baik dan benar

14:08Terhadap penyelenggaraan pemerintahan

14:10Salah satunya dalam rata menetapkan peranan dunas

14:14Bekait yang tidak memiliki kemenangan

14:17Untuk berperan, menaikkan, dan menyusur

14:20Bicaraan agar dan kebiduat

14:22Memungkinkan tindakan Bupati

14:25Pelang-pelangga wajibnya sebagai masalah dimaksudkan

14:28Dalam ketentuan pasal 67 ayat 1

14:31B. Udah-mudahan 23 tahun 2014

14:35Terkait pemerintahan daerah yang menatakan

14:39Wajiban kepada daerah dan wajib kepada daerah

14:42Untuk menentang hati seluruh ketentuan

14:45Terkait pemerintahan daerah dan larangan

14:47Sebagai kepala daerah

14:49Sebagai masalah di dalam pasal 76 ayat 1

14:53B. Udah-mudahan 23 tahun 2015

14:56Tentang pemerintah daerah yang menyatakan

14:59Larangan kepala daerah

15:01Untuk menyalahkan kemana yang memiliki

15:05Tentang pemerintahan daerah

15:06Atau kemudian kaerah yang dinding

15:08Terkait pemerintahan

15:11Bawah terdapat juga pemerintah

15:13Pemerintahan tertinggi kepada Kepala Binas

15:14Kenana memperkodang dan pelayanan

15:16Dari posisi M. U. B. U. B. I. S. S. M.

15:19Telah memberikan potensi

15:21Untuk penyalahkan

15:22Dan berindikasi

15:25Terjangka di posisi

15:27Yang dapat dipublikan

15:29Karena dilantiknya menginginkan dari OE dan dilantiknya kemudian dari Bapak Yus SOS MN menjadi pejabat atau bisnis pekerja daerah agar pemerintah di selingkau tersebut secara jelas.

15:42Berjadi pelanggaran yang diperlukan oleh Bupati sebegimana terakhir atau pasal 76 ayat 1 Rupi, pemerintah nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyatakan malangan kepada daerah untuk melakukan korupsi.

15:59Bapak Yus SOS MN menjadi pejabat yang menyatakan malangan kepada daerah untuk melakukan korupsi.

16:12dan bahwa adanya kenaikan penegihan pajak sampai dengan 1000% yang dibuktikan dengan surat pemerintahan pajak

16:29Terima kasih

16:59Terima kasih

17:29Terima kasih

17:31Terima kasih

17:33Terima kasih

17:35Terima kasih

17:37Terima kasih

17:39Terima kasih

17:41Terima kasih

17:43Terima kasih

18:13Terima kasih

18:15Terima kasih

18:17Terima kasih

18:19Terima kasih

18:21Terima kasih

18:23Terima kasih

18:25Terima kasih

18:55Terima kasih

18:57Terima kasih

19:27Terima kasih

19:29Terima kasih

19:31Terima kasih

19:33Terima kasih

19:35Terima kasih

19:37Terima kasih

19:39Terima kasih

19:41Terima kasih

19:43Terima kasih

19:45Terima kasih

19:47Terima kasih

19:49Terima kasih

19:51Terima kasih

19:53Terima kasih

19:55Terima kasih

19:57Terima kasih

19:59Terima kasih

20:01Terima kasih

20:03Terima kasih

20:05Terima kasih

20:07Terima kasih

20:09Terima kasih

20:11Terima kasih

20:13Terima kasih

20:15Terima kasih

20:17Terima kasih

20:19Terima kasih

20:21Surat Bupati-Bupati, nomor 800-1949, tanggal 17 Maret, 2025, sesuai bukti P.A. Peringat.

20:34Permohonan bukasi dan komosi komisir jabatan administratologi dan pengawas pendidikan Pemerintah Keperti Madi

20:41yang kemudian telah dibalas surat tersebut oleh Kementerian dan Pemerintah Keperti Daerah

20:48di menjawabkan surat nomor 100.25.1928-2029, tanggal 17 Maret, 2025,

21:01terlihat setujuan pengangkatan dan pelanikan kejabatan administrator dan kejabatan pengawas

21:08di lingkungan komunitas daerah Bupati-Bupati yang ditujukan surat tersebut kepada Pemerintah Jawa Tengah

21:14untuk disampaikan kepada Pemerintah Keperti Madi

21:17B. Bapak adanya itu tidak sesuai atas proses mutasi, promosi, dan demosi ASN di Keperti Madi

21:26pada tahun 2035 yang pasca itu terlibatnya surat nomor 100.25.196.2028-2029, tanggal 17 Maret, 2025,

21:40berikan persetujuan pengangkatan dan pelanikan pejabatan administrator dan pejabatan pengawas di lingkungan Keperti Madi

21:49yang ditujukan surat tersebut kepada Pemerintah Jawa Tengah untuk disampaikan kepada Bupati Bupati Bupati.

21:56Maka mekanisme selalu juga seperti yang dilakukan oleh Bupati Bupati,

22:00dan melakukan pelanikan yang ditujukan pada Pemerintah Jawa Tengah untuk disampaikan kepada Pemerintah Jawa Tengah

22:10Tengah-Halk детей berdasarkan Pemerintah Jawa Tengah untuk disampaikan kepada Pemerintah Jawa Tengah

22:13Tengah, Tengah yang ditujukan pada Pemerintah Jawa Tengah dan Pemerintah Jawa Tengah

22:17yaitu pertanyaan julibur namanya tidak akan ditujukan bahwa presiden suara yang headed Mencampur

22:22yang melakukan pelantikan lebih jauh di usia

22:25yang bisa menyesalkan

22:26akan tertentu berdasarkan

22:28Pasal 40F

22:30Peraturan Perjalanan Keputu

22:31Agar Kejurangan Indonesia

22:33nomor 5 tahun 2019

22:36dan tahun 2019

22:36kata acara pasal

22:38yang memotongkan

22:40kesetujuan investasi

22:41BNPK

22:42investasi penerima

22:45menyampaikan kursus

22:46keputusan kepada

22:48Kepala BKN

22:49untuk mendapatkan pertimbangan teknis

22:54C

22:55Pertimbangan teknis oleh BKN

22:58Kepala Kampur BKN

23:00Pada tahun 2015

23:022025

23:03dengan nomor 08

23:0608

23:0708

23:0808

23:0908

23:1008

23:1108

23:1208

23:1308

23:1408

23:14Periak

23:15investasi

23:16pengangkatan

23:17dan lupasi

23:17pejabat administrasi

23:19Jawa kembali

23:20yang artinya

23:21jelas

23:23berdasarkan

23:24berdasarkan

23:25surat

23:26Pertabung Pertabung

23:2708

23:2808

23:2908

23:3008

23:3108

23:3208

23:3308

23:3408

23:3508

23:3608

23:3708

23:3808

23:3908

23:4008

23:4108

23:4208

23:4308

23:4408

23:4508

23:4608

23:4708

24:15Terluar Kandungan RKD.

24:19KKM pada tanggal 16 Mei 2035.

24:27RKD.

24:29RKD.

24:31KKM

24:34KKM

24:41BKM

24:43B.I.W. 2020-2022 dari SDIM-2025

24:47Meringat rekompetasi pengakatan dan imunasi

24:51Keperjakanan Administrator dan Keperjakanan Pengawas di utama Kepatih

24:55Yang telah dipindahkan berdasarkan surat 24-48-25

25:02Pelanian 1-24-25

25:06Meringat permohonan setuju imunasi dan promosi

25:09Keperjakanan Administrator dan Pengawas

25:12di lingkungan

25:14di lingkungan pemerintah

25:16Kabupaten Pati yang artinya

25:18juga telah dijelaskan bahwa

25:20votasi dan promosi kekisian

25:21sepertarankan artinya serabat dan penawas

25:24di lingkungan

25:26pemerintah Kabupaten Pati yang dilakukan

25:28pada satu-satunya

25:29pertentangan dengan peraturan

25:31perubahan-perubahan yang berlaku

25:33yang beraturan dengan pegawai

25:35dan pegawai Indonesia

25:36pada 5 tahun 2019

25:38tidak tanda jalan

25:40perlaksanaan di pasir

25:42yang dilakukan pada pemerintah

25:46pada saat 8 Mei 2025

25:48yang dimujukkan pada

25:50persentusan pelanjutan

25:51keputusan pemerintah

25:52tahun 2011

25:54tahun 2011

25:55tahun 2015

25:59jika punyai peraturan

26:01negara-negara Indonesia

26:04nomor 5 tahun 2019

26:06pertahankan rejana

26:07perlaksanaan di pasir

26:08bakar terjadar

26:09dan penyakit masyarakat

26:11adanya mekanisme prosedur

26:14dan perlaksanaan di sebuah

26:16yang dapat dikatakan

26:17telah terjadinya proses

26:19penyakit prosedur

26:20malah eksikasi

26:22dan perlaksanaan

26:23yang sepertangankan

26:25dan perlaksanaan

26:26dan perlaksanaan

26:27yang terbang

26:27Bupati-Bupati sendiri

26:29dalam ketenangan Bupati-Bupati

26:32Bupati-Bupati

26:33Bupati-Bupati

26:33SMP

26:34dalam kasus

26:36dalam kasus

26:37hal-hal yang diperlaksanaan

26:38Bupati-Bupati

26:39Bupati-Bupati

26:39pada

26:40Kamis

26:412-5-3-5

26:42dalam perlaksanaan

26:44bahksian khusus

26:45dan agar

26:45diperlaksanaan

26:46Bupati-Bupati

26:46tapi

26:46diperlaksanaan

26:47semua yang saya latih

26:49untuk melalui

26:50proses perlaksanaan

26:52berbual-bualan

26:52rekomendasi

26:54dari BKN

26:54yang diperlaksanaan

26:55diperlaksanaan

26:56itu semua

26:57bahwa ada yang

26:58mengatakan

26:58itu belum ada

26:59rekomendasi

27:00kita akan cek

27:01terkait

27:02penyataan

27:03Tolibah

27:04Susakir

27:05pada

27:05Kamis

27:060-25-25

27:08dengan penyataan

27:10berdekasnya

27:11di sini

27:11yang akan ada

27:12berdekas

27:13tetapi

27:13perlaksanaan

27:14yang berdekas

27:16berarti

27:17menurut

27:172021

27:20sampai

27:211 Juni

27:2220-25

27:23yang menarikkan

27:24dalam

27:25rapat

27:25khusus

27:25angkat

27:26hari

27:2724

27:2812

27:28Kamis

27:2917

27:29Agustus

27:3022

27:3124

27:31dengan

27:3224

27:32yang menarikkan

27:36keberlanggan

27:37proses

27:38promosional

27:39yang

27:39tidak diperlukan

27:42sama sekali

27:42jadi saya

27:43bersih

27:44yang akan

27:45semua

27:45yang satu

27:45dan

27:46saya

27:48berdua

27:49berdua

27:50berdua

27:51berdua

27:52berdua

27:53berdua

27:54terhasil

27:55prosesnya

27:56dan

27:58selesai

27:58j

27:59bahwa

28:00kata-kata

28:00diberkati penilai

28:01kinerja

28:02seperti

28:02yang

28:02dibiasakan

28:03pada

28:04peraturan

28:06kembali

28:06panggungan

28:0751

28:08tahun

28:0822

28:09berdua

28:10berdua

28:10korupsi

28:11dan

28:11mutasi

28:11yang

28:15menyatakan

28:16penilai

28:18kinerja

28:19salah satunya

28:20adalah

28:20sejarah

28:21merupakan

28:22bagian

28:22dari

28:23proses

28:23berdua

28:24berdua

28:30yang

28:31berdua

28:33berdua

28:33Sedara Sidang Paripurna Pemakzulan Bupati Pati Sudewo sudah dimulai.

29:0049 anggota dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Pati menghadiri rapat paripurna kali ini.

29:07Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin memimpin langsung Sidang Paripurna di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati pada pukul 1 siang tadi hari ini.

29:18Jadi penentu apa kemudian sikap dari pansus angket pemakzulan Bupati Pati akan disampaikan dalam rapat paripurna hari ini?

29:30Kami tutup Breaking News Kompas TV, saya Maido Pelfrina. Sampai jumpa.

Kategori

Transkrip

Dianjurkan