00:00Setelah hampir sebulan alami kekosongan stok BBM sodara, akhirnya pihak swasta sepakat membeli BBM dari Pertamina.
00:09Apakah kesepakatan ini jadi solusi ampu?
00:12Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumbil yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.
00:16Saya Sapa, ada Ketua Komisi 12 DPR, Fraksi Gulokar, ada Mas Bambang Patijaya, dan juga ada Direktur Ekonomi Digital Selyus, Mas Nailul Huda.
00:25Selamat petang semuanya.
00:26Selamat petang semuanya.
00:56Ya, kita memang banyak berharap ada banyak solusi ya, Mas.
01:01Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah ini menjadi solusi yang bisa menghadirkan kembali BBM di PPU swasta.
01:11Meskipun kita melihat akar masalahnya ini belum terselesaikan.
01:16Apa itu?
01:17Akar masalahnya adalah memang peraturan yang ini sebenarnya tumpang tinggi antara operator dan regulator sebenarnya.
01:26Pemerintah ini kan mengatur lewat teman SDM-nya sebagai regulator dan juga Pertamina, perwakilan pemerintah juga sebagai operator.
01:35Sering kita sampaikan bahwa ketika ada pemain yang tidak berfungsi sebagai regulator, ini bisa mempercayai pasar sebagainya.
01:44Nah, maka ini walaupun persoalan-persoalan tambahnya itu belum terpenuhi, tapi kita patut memberikan apresiasi.
01:56Jadi, ini bisa diselesaikan dengan cara adanya kekuatan, pastikan bahwa swasta ini bisa mendapatkan BBM dari Pertamina Best Value atau BBM yang belum dicampur.
02:12Artinya, dari sisi kualitas kita bisa berharap dari swasta ini memberikan kualitas yang sama seperti mereka mengimpor langsung dari luar.
02:22Oke, jadi secara jangka pendek ini masih oke lah ya untuk kebijakan ini, tapi akar masalahnya belum teratasi begitu.
02:29Saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang sepakat sebenarnya ini masih bisa dikatakan sebagai solusi jangka pendek gitu, solusi sementara-sementara akar masalahnya.
02:37Ini ada tumpang tindih seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Nailul Huda ini belum teraksasi ataupun belum terlaksana.
02:45Ya, ada benar dan ada yang mungkin perlu dikoreksi.
02:48Yang pertama, terkait dengan apakah ini solusi untuk jangka pendek, saya pikir demikian.
02:54Karena bagaimanapun juga, pemerintah ini kan ingin melakukan pengendalian terhadap impor BBM.
03:01Impor BBM tetap harus bisa dikendalikan.
03:05Nah, jadi sebetulnya terkait dengan kuota impor yang dipergunakan oleh SPBU swasta untuk mensuplai BBM di SPBU mereka masing-masing,
03:15ini kan berdasarkan pengusulan mereka sendiri.
03:18Yang kemudian oleh pemerintah diberikan kebijakan, mereka boleh menambah 10%.
03:24Tetapi mungkin saya melihat SPBU swasta ini keasikan kemarin itu dengan situasi yang mungkin lagi dihadapi oleh Pertamina beberapa bulan yang lalu.
03:35Sehingga mereka tidak melakukan pengaturan yang baik terhadap di dalam bagaimana penjualan BBM mereka sendiri.
03:45Maaf, Pak Pak Pak, saya potong.
03:46Keasikan ini dalam arti banyak pembeli akhirnya stok yang dalam harusnya satu tahun semuanya dijual, begitu?
03:53Atau seperti apa?
03:53Itu situasinya.
03:56Oke.
03:56Jadi mereka ini kan harusnya mengatur kuota dalam setahun itu diatur sampai Desember.
04:01Apalagi sudah ditambah 10%.
04:03Tetapi kemudian kemarin itu kan mungkin, ya ini kan persoalan B2B sebetulnya.
04:09Bisnis to bisnis.
04:10Nah, sehingga situasinya seperti ini.
04:13Nah, jadi kalau kemudian tadi Mas Melhuda mengatakan ada tumpang tinggi, sebetulnya case ini bukan pada case Pertamina.
04:21Case ini adalah pada SPBU swasta yang ada beberapa merek itu, yang mereka melakukan penjualan BBM-nya itu dengan tidak melakukan schedule yang sebagaimana mestinya.
04:36Sehingga kemudian harusnya stok sampai akhir tahun, ya dari yang ada itu habis sekarang gitu loh.
04:41Nah, sekarang kita ini kan tidak pengen serta-merta gara-gara itu lalu menaikkan kuota bagi mereka.
04:48Saya pikir pemerintah sudah cukup bijaksana untuk memberikan solusi.
04:51Ada dua hal kan, yang pertama sudah ditambah 10%, dan yang kedua adalah shortcut-nya adalah bagaimana kolaborasi.
05:00Jadi yang dipasok kolaborasi dengan Pertamina itu adalah base fuel, bukan base value ya, base fuel.
05:07Base fuel itu artinya kira-kira oktan dasar.
05:11Jadi kalau misalkan oktannya 92 yang diambil dari Pertamina itu oktan dasar murni.
05:18Nah, nanti lalu kemudian disesuaikan dengan aditif pada merek-merek mereka.
05:26Misal, saya sebut merek ya, saya sebut merek.
05:28Misal, sel itu kan ada turbo.
05:30Nah, nanti ditambah aditif yang sesuai untuk turbonya, seperti apa.
05:33Sehingga memang betul, ketika barang ini dijual kembali kepada tenan-tenan mereka di SPBU mereka,
05:40itu sesuai dengan spesifikasi dan memang itu produknya produk mereka.
05:44Berarti sederhananya kolaborasi ini ya.
05:46Jadi diberikan bahan dasarnya nanti dicampur oleh dapur masing-masing SPBU baru dijual begitu ya.
05:52Pertanyaannya begini, Mas Marno.
05:53Pertanyaan begini, saya tambahkan sedikit begini.
05:57Total share daripada BBM dari pihak swasta, itu terhadap barang non-subsidi itu adalah 6%.
06:08Dulu sebelumnya 4-5%, cuma karena kemarin terjadi khusus, sekarang sudah 6%.
06:15Jadi saya pikir ini juga hanya terjadi pada kota-kota besar saja, karena SPBU mereka kan hanya di kota-kota besar.
06:21Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak Bambang, kenapa akhirnya solusi itu yang diberikan?
06:27Kenapa tidak pemerintah fleksibel soal kuota impor swasta, agar mereka bisa, hal itu juga tentu bisa memicu persaingan sehat begitu ya.
06:35Tapi jangan jauh-jauh dulu ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita, usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang.
06:42Ya sebelum kami lanjutkan perbincangan kami dengan Mas Bambang juga Mas Nailu,
06:46saya ajak Anda juga saudara untuk mendengarkan kembali pernyataan dari Menteri SDM,
06:50Mbak Lila Hadalia yang menyemakati 4 poin untuk kesepakatan dengan SPBU swasta.
06:55Salah satunya adalah soal bagaimana mengatur kerjasama antara SPBU swasta dan juga Pertamina.
07:01Saratnya adalah harus berbasis best fuel ya, artinya belum dicampur-campur.
07:15Jadi barangnya itu ibarat bikin teh.
07:18Tadi dirjen saya menjelaskan, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh.
07:25Tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya, air panas aja.
07:29Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing, tanki di SPBU masing-masing.
07:36Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi.
07:41Yang kedua adalah agar tidak ada dusta di antara kita menyingkut dengan kualitas,
07:46juga kita sepakati untuk melakukan dengan joint surveyor.
07:50Jadi barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana untuk dilakukan.
07:57Yang ketiga juga menyingkut dengan harga.
08:00Kita pingin, pemerintah pingin, sekalipun Pertamina yang diberikan tugas,
08:08tetapi kita juga pingin harus fair.
08:10Nggak boleh ada yang dirugikan.
08:15Kita pingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli.
08:18Harus semua terbuka.
08:21Dan sudah disetujui juga terjadi open book.
08:24Dan ini teman-teman dari swasta juga sudah setuju.
08:28Dan kalau ditanya mulai kapan ini berjalan,
08:33mulai hari ini sudah dibicarakan,
08:35nanti habis ini lanjutkan dengan rapat teknis,
08:38stoknya, dan kemudian insya Allah paling lambat,
08:417 hari barang sudah bisa masuk di Indonesia.
08:46Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan sekali lagi,
08:51bahwa stok cadangan BBM itu 80 sampai dengan 21 hari, clear.
08:57Cuman memang, eh, 18 sampai 21 hari, sorry.
09:0318 hari sampai 21 hari.
09:05Itu cadangan nggak ada masalah.
09:07Jadi nggak perlu ada rasa keraguan apa-apa.
09:09Cuman memang ada di teman-teman kita punya SPBU swasta
09:12yang cadangannya menipis.
09:15Itu tadi empat solusi kerjasama yang disampaikan
09:19terkait dengan stok BBM yang kosong di SPBU swasta.
09:22Masih bergabung bersama saya, Pak Bambang,
09:24juga dengan Mas Nailul.
09:26Pak Bambang, tadi pertanyaan gantung saya di segmen selanjutnya.
09:29Ini pertanyaan awam ya.
09:30Beli BBM di Pertamina ini apakah jadi satu-satunya solusi bagi swasta?
09:34Kenapa tidak pemerintah fleksibel aja begitu soal kuota impor swasta
09:38agar bisa memicu persaingan yang sehat?
09:43Ya, sebetulnya kan begini.
09:45Pemerintah ini kan juga merasa perlu mengatur, ya kan,
09:52supply daripada impor.
09:55Nah, jadi merek-merek dari SPBU swasta,
10:00ini kan merupakan barang-barang yang memang dari luar semua.
10:03Nah, kita ini kan berdasarkan asla cita presiden yang kedua,
10:07ini kan salah satunya adalah bagaimana mewujudkan kemandirian energi.
10:11Nah, salah satu kemandirian energi itu kan bagaimana impor BBM juga terkendali.
10:16Nah, jadi saya pikir dari situasi yang ada,
10:20pemerintah ini sebetulnya sudah melakukan suatu pembinaan
10:24dengan komunikasi dua arah.
10:26Pertama, untuk masalah kuota sendiri,
10:28itu kan diusulkan oleh SPBU swasta itu sendiri.
10:32kemudian disetujui dan dimasukkan dalam neraca komoditas bensin.
10:39Dan itu tercatat secara resmi.
10:41Nah, sehingga kemudian kebijakan yang kedua adalah diberikan
10:46tambahan 10% untuk mengantisipasi.
10:52Nah, ternyata kedua-duanya juga habis nih.
10:56Nah, sekarang caranya kan dengan kolaborasi,
10:59artinya dengan melakukan kolaborasi dengan pertamina,
11:05oktan murni atau yang menjadi base fuel
11:09daripada bensin itu dengan berbagai jenis oktan,
11:15itu bisa didapatkan.
11:17Kemudian mereka blending dengan zat aditif
11:21yang memang dimiliki oleh masing-masing produk itu
11:24dengan kekhususannya.
11:26Sehingga produknya memang tetap produk itulah.
11:28Tetap menjaga kualitas produk masing-masing SPBU begitu,
11:31masing-masing brand begitu ya?
11:32Jangan, dengan masing-masing produk atas produk masing-masing.
11:37Oke.
11:37SPBU masing-masing.
11:38Saya ke Mas Nelul.
11:39Mas Nelul, kalau kita dengar tadi yang disampaikan oleh Pak Bahlil,
11:43itu selain beli BBM Pertamina swasta,
11:46dan juga Pertamina juga sepakat.
11:48Pertama ada joint surveyor,
11:50kemudian untuk menjaga kualitas BBM tersebut.
11:52Terus kemudian ada sepakat juga soal open book,
11:54soal harga.
11:55Nah, apakah dengan poin-poin kesepakatan ini,
11:58pertanyaannya mampu membuat investor ini nyaman?
12:02Iya, yang dulu seperti ini,
12:05kita berpatokannya adalah bukan dari sisi bisnisnya.
12:10Oke.
12:10Bukan dari sisi bisnis.
12:12Dari kata-kata swasta,
12:13tapi adalah masyarakat.
12:15Serah seperti apa sih?
12:16Masyarakat ini yang berasa dirugikan gak sih dengan praktek seperti ini?
12:21Kalau berasa dirugikan, artinya ada yang salah.
12:23Bahannya kalau tadi Pak Bahlil menyampaikan ada kuota dan sebagainya,
12:28ini yang selalu kita sampaikan,
12:30praktek di-import baik kuota,
12:32itu memang menjadikan lebih ada mungkin jual lebih kuota dan sebagainya.
12:37Atau bahkan praktek yang seperti ini,
12:39bahwa di sini ketika ada kuotanya ini habis dan sebagainya,
12:43ini terpaksa tidak berjualan dan sebagainya.
12:46Makanya,
12:46ini yang kita lihat adalah,
12:49siapa sih yang menerima kerugian?
12:50Itu yang pertama.
12:51Nah, yang kedua adalah,
12:53kalau kita lihat dari sisi,
12:54tadi sebenarnya sudah diselesaikan juga soal harga itu dari sisi open book dan sebagainya,
12:58tapi saya ingin sampaikan bahwa disinilah sebenarnya persaingan usaha yang saya tahu itu harus dilakukan.
13:06Pertanggungan dengan segala keistimewaan,
13:11bahwa dia BUMN,
13:14kemudian impor tertunggal dan sebagainya,
13:17kemudian,
13:18sorry,
13:19impor tertunggal ya,
13:20tapi bisa mengimpor dengan tunggal yang cukup besar dibandingkan dengan yang lain,
13:25ini yang saya rasa sebenarnya tidak fair terhadap SPPU,
13:29SPPU,
13:30selama pasta dan sebagainya.
13:31Nah, makanya,
13:32ini kalau saya lihat sebenarnya dari sisi masyarakat,
13:35dari sisi persaingan usaha,
13:37itu juga harus dilihat dari praktek-praktek,
13:39misalkan ada tadi kuota dan sebagainya.
13:41Saya sebenarnya kuota setuju dan sebagainya,
13:44tapi asalkan memang ini dari sisi Pertamina,
13:46ini juga meningkatkan pelayanannya dan sebagainya, gitu kan.
13:49Karena kita tidak ini juga,
13:53masyarakat juga berhasilnya ketika ada kasus-kasus yang menyakut di Pertamina, gitu kan.
13:57Nah, makanya, ini yang kita lihat harusnya memberikan kesempatan yang lebih bagi swasta
14:02untuk bisa lebih bersaing.
14:04Oke, lebih bersaing secara sehat,
14:05pastinya ini yang kita nantikan,
14:07bagaimana implementasi terrealisasinya kesepakatan-kesepakatan
14:10antara Pertamina dan juga pihak swasta ya.
14:12Terima kasih, Ketua Komisi 12 DPR,
14:14Fraksi Golkar, Pak Bambang Patijaya,
14:16dan juga ada Direktur Ekonomi Digital Selius,
14:18Pak Nailul Huda, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.
14:21Salam sehat semuanya.
Komentar