Bagaimana Nasib Angkutan Kota Setelah Subsidi Berakhir?

TempoVideo

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan berencana menghentikan subsidi angkutan perkotaan dengan skema Buy The Service (BTS) mulai tahun 2026

Transcript

00:00Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan

00:03berencana menghentikan subsidi angkutan perkotaan

00:06dengan skema By the Service atau BTS

00:09mulai pada tahun 2026,

00:12termasuk untuk 3 koridor Batik Solotrans atau BST di Surakarta.

00:18Kepala Dinas Perhubungan Surakarta, Taufik Muhammad,

00:21menyatakan kekhawatirannya karena anggaran daerah

00:24dinilai belum mampu menanggung seluruh biaya operasional

00:27jika subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dihentikan.

00:34Saat ini, dari total 12 koridor layanan amputan umum di Surakarta,

00:399 telah diambil alih pendanaannya oleh Pemkot dengan dana sebesar 23 miliar rupiah,

00:45sedangkan 3 sisanya masih disubsidi pemerintah pusat.

00:50Program BTS sendiri diluncurkan sejak tahun 2020

00:53melalui program Teman Bus,

00:55yang memungkinkan pemerintah pusat membayar layanan per kilometer kepada operator anggutan.

01:02Kota Surakarta merupakan salah satu dari 14 kota yang menerima subsidi BTS.

01:07Tiga koridor yang masih disubsidi saat ini adalah

01:09Koridor 1, Badara Adi Sumarmo Terminal Palur,

01:13Koridor 5, Terminal Kartasura Simpang Sidan,

01:17dan Koridor 6, Terminal Tirtonadi Rumah Sakit Indriati.

01:21Dengan total 42 bus yang melayani wilayah aglomerasi seperti Boyolali, Karanganyar, dan Sukaharjo.

01:29Taufik menilai penghentian subsidi akan berdapat negatif terhadap mobilitas dan perekonomian masyarakat.

01:35Ia menyarankan agar pemerintah daerah lain dilitasi koridor BST,

01:39turut menanggung biaya operasional jika subsidi benar-benar dihentikan.

01:43Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa

01:47skema BTS memang dirancang sebagai transisi menuju kemandirian daerah

01:51dengan batas maksimal subsidi selama lima tahun.

01:56Ia mengapresiasi kota-kota seperti Medan, Banjarmasin, dan Bandung yang telah mandiri.

02:01Sementara itu kota-kota seperti Surakarta, Surabaya, Palembang, dan Makassar

02:04masih dalam masa transisi.

02:07Namun pengamat transportasi Joko Setijo Warno

02:10mengkritik kebijakan pengurangan subsidi.

02:13Ia menyarankan subsidi tidak dihapuskan sepenuhnya

02:16tetapi dialihkan ke daerah lain yang belum mandiri.

02:20Menurutnya, banyak daerah masih kesulitan secara anggaran

02:23dan belum memiliki komitmen politik yang cukup kuat

02:26untuk mengembangkan angkutan umum.

02:29Meski saat ini ada 33 daerah yang telah mandiri,

02:32banyak kepala daerah lain yang belum serius menangin sektor transportasi.

02:38Guru besar IPDN Yoh Hermansah Yohan

02:41menyeloti lemahnya kewenangan pemerintah daerah

02:43dalam pengelolaan transportasi.

02:46Ia mendorong agar transportasi umum dijadikan urusan wajib layanan dasar

02:49agar memiliki prioritas setara pendidikan dan kesehatan dalam APBD.

02:55Yohan juga menyarankan agar pemerintah pusat tetap terlibat

02:58terutama untuk kota-kota besar dengan populasi di atas 1 juta jiwa

03:02baik melalui subsidi, insentif maupun program percepatan transportasi publik.

03:07Terima kasih telah menonton!

03:09Terima kasih telah menonton!

03:13Terima kasih telah menonton!

Category

Transcript

Be the first to comment

Recommended