BANDUNG, KOMPAS.TV - Aktivis demokrasi sekaligus Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati melayangkan somasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait fotonya yang dipajang tanpa izin pada salah satu konten yang diunggah di akun media sosial Diskominfo Jabar.
Didampingi tim kuasa hukum dari LBH Muhammadiyah, aktivis demokrasi sekaligus Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati mendatangi Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (21/07/2025) siang untuk memberikan surat somasi.
Neni merasa keberatan terkait pemasangan foto dirinya tanpa izin di konten klarifikasi atas pernyataan dari Neni Nur Hayati.
Adapun unggahan yang dimaksud ialah video di Instagram Diskominfo Jabar yang menampilkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan klarifikasi atas dugaan pemangkasan anggaran di Pemprov Jabar yang digunakan untuk bayar buzzer. Namun pada video itu terpampang foto Neni.
Aktivis demokrasi ini pun merasa dirugikan karena unggahan tersebut memicu doxing alias penyebaran informasi pribadi dirinya, peretasan akun media sosial, ujaran kebencian hingga ancaman.
Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhamad Isnur merespons terkait konten yang diklaim menyudutkan aktivis demokrasi Neni Nur Hayati, melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengakibatkan doxing atau penyebaran informasi pribadi aktivis.
Selain mengecam doxing, YLBHI meminta agar Pemprov Jabar meminta maaf atas penggunaan akun publik untuk kepentingan penggiringan opini.
YLBHI menilai langkah yang dilakukan oleh aktivis demokrasi tersebut merupakan kritik terhadap Pemprov Jabar yang seharusnya dijadikan bahan evaluasi agar kinerjanya lebih baik.
Baca Juga Duduk Perkara Aktivis Neni Nur Hayati Somasi Pemprov Jawa Barat di https://www.kompas.tv/regional/606649/duduk-perkara-aktivis-neni-nur-hayati-somasi-pemprov-jawa-barat
#dedimulyadi #aktivis #somasi
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/606708/aktivis-demokrasi-neni-nur-hayati-somasi-pemprov-jabar-soal-pakai-foto-tanpa-izin-kompas-siang
00:00Informasi lainnya saudara, aktivis demokrasi sekaligus Direktur Demokrasi and Election Empowerment Partnership di Indonesia, Neni Nur Hayati,
00:08melayangkan sumasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait fotonya yang dipajang tanpa izin pada salah satu konten yang diunggah di akun media sosial Diskom Info Jabar.
00:18Didampingi tim kuasa hukum dari LBH Muhammadiyah, aktivis demokrasi sekaligus Direktur Deep Indonesia, Neni Nur Hayati,
00:29mendatangi gedung sate Kota Bandung pada Senin Siang untuk memberikan surat somasi.
00:35Neni merasa keberatan terkait pemasangan foto dirinya tanpa izin di konten klarifikasi atas pernyataan dari Neni Nur Hayati.
00:43Ada pun, penggahan yang ia maksud adalah video di Instagram Diskom Info Jabar yang menampilkan Gubernur Jawa Barat,
00:50Tidimulyadi, yang menyampaikan klarifikasi atas dugaan pemangkasan anggaran di pemerintah Provinsi Jawa Barat digunakan untuk bayar buzzer.
01:00Namun, pada video itu terpampang foto Neni.
01:04Aktivis demokrasi ini pun merasa dirugikan karena unggahan tersebut memicu doxing alias penyebaran informasi pribadi dirinya.
01:12Pertasan akun media sosial, ujaran kebencian, hingga ancaman.
01:17Saya sangat menyayangkan sekali ketika kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat itu mencantumkan foto saya tanpa seizin.
01:27Itu artinya hanya sepihak mengartikulasikan apa maksud dari TikTok saya.
01:33Saya justru kan ini menjadi tanda tanya juga, kenapa kok merasa resah dengan TikTok saya itu.
01:38Ini, tapi kan memang berkali ke, apakah kemudian saya sering mengkritik Kang Dedi Mulyadi?
01:45Ya, beberapa dalam konten saya, saya mengkritik beliau.
01:48Dengan kebijakan, karena kebijakan-kebijakannya.
01:51Jadi, saya mengkritik itu kebijakannya, bukan personalnya Kang Dedi Mulyadi.
01:55Saya kalau dengan personalnya tidak ada masalah.
01:57Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur,
02:05merespons terkait konten yang diklaim menyudutkan aktivis demokrasi Neni Nurhayati.
02:11Melalui kanal resmi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengakibatkan doxing atau penyebaran informasi pribadi aktivis.
02:26Selain mengecam doxing, YLBHI juga meminta agar pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta maaf atas penggunaan akun publik untuk kepentingan penggiringan opini.
02:41Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
03:11Dan karena itu, YLBHI mendesak kepada Pemprov dan juga akun-akun media tidak melakukan doxing,
03:19tidak melakukan intimidasi kepada pegiat demokrasi yang menyampaikan kritiknya.
03:22Justru kritik adalah harus dianggap vitamin dan sehat buat pemerintahan.
