Tempo Eksplainer: Perawatan IKN Menjadi Beban Berat APBN

TempoVideo

Transcript

00:00Pembangunan di Bokotan Nusantara atau IKN di Panajem Pasar Utara, Kalimantan Timur memasuki tahap kedua.

00:10Namun, pembangunan tahap pertama masih menyisakan tanggungan biaya pasca konstruksi.

00:15Kepala Autorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan,

00:18perlu 200 hingga 300 miliar rupiah per tahun untuk pemilihan aset.

00:22Sumbernya masih dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

00:26Menurut Basuki, pemilihan aset IKN menjadi tanggungan pemerintah pusat

00:31karena Autorita IKN belum menjadi pemerintah daerah khusus dan belum bisa memiliki pendapatan daerah.

00:37Status Pemdasus mungkin bisa diperoleh pada 2028

00:39atau setelah pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif rampung.

00:45Untuk menyelesaikan pembangunan hingga 2028,

00:48Prabowo telah merestui Anggaran Rp48,80 triliun untuk Autorita IKN.

00:53Biaya ini muncul di tengah risiko divisit Anggaran 2025

00:56yang diprediksi sebesar 2,78 persen dari produk domestik bruto,

01:01melebar dari target awal 2,53 persen.

01:04Dana dari APBN masih menjadi tumpuan proyek IKN selama beberapa tahun ke depan.

01:10Hingga 31 Desember 2024,

01:13Autorita IKN memiliki aset tetap Rp1,4 triliun.

01:16Aset itu terdiri atas tanah 2,2 juta meter persegi,

01:20senilai Rp710,97 miliar,

01:23peralatan dan mesin Rp65,55 miliar,

01:26gedung dan bangunan Rp608,7 miliar,

01:30serta aset tetap lain senilai Rp5,48 miliar.

01:33Autorita IKN juga masih menunggu penyerahan sejumlah aset dari Kementerian Pekerjaan Umum.

01:38Dosen Planologi Universitas Terisakti Yayat Supriyatna mengatakan,

01:44pemeliharaan aset IKN bakal memakan biaya besar,

01:47sebab, kata dia,

01:48IKN yang diproyeksikan pemerintah sebagai smart city memiliki standar tinggi,

01:52seperti gedung yang mengadopsi konsep green building atau bangunan ramah lingkungan.

01:56Selain bangunan,

01:57jalan tol termasuk aset dengan biaya pemeliharaan besar,

02:00karena belum ada operator atau badan usaha jalan tol yang mengelolanya.

02:05Berbeda dengan Yayat,

02:06Ekonomi Bright Institute Awalil Rizki mengatakan,

02:10anggaran Rp300 miliar per tahun tidak terlalu besar,

02:13namun dia mengingatkan bahwa persoalan IKN saat ini bukan besar kecilnya anggaran pemeliharaan aset,

02:18melainkan kepastian pemanfaatan aset tersebut.

02:21Apalagi hingga saat ini belum ada keputusan Presiden soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

02:26Rencana pemindahan aparatur sipil negara yang sudah direncanakan sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo

02:31juga terus mundur tanpa kepastian.

02:33Adapun Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economic and Finance,

02:40Rizal Taufikur Rahman mengatakan,

02:43anggaran pemeliharaan IKN semestinya digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif

02:46dan memberikan dampak ekonomi besar.

02:49Dia memberi contoh anggaran itu bisa dialokasikan pada sektor pendidikan,

02:53pembelian alat kesehatan,

02:54bantuan untuk usaha mikro, kecil dan menengah,

02:57atau untuk program-program di wilayah terluar dan tertinggal.

03:00Rizal menambahkan,

03:04pemeliharaan aset harus tetap dilakukan agar IKN tak jadi proyek mangkrak.

03:08Hanya menurut dia,

03:09proyeksi anggaran Rp309 perlu ditinjau kembali,

03:12sejalan dengan program penghematan anggaran yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

03:17Agar IKN tidak menjadi beban jangka panjang,

03:19Rizal menyarankan pemerintah merancang kebijakan baru.

03:22Dia mengingatkan pemerintah bahwa alokasi APBN hanya 20% dari total kebutuhan anggaran IKN

03:27yang diproyeksikan senilai Rp466 triliun,

03:31sedangkan 80% sisanya dipenuhi dari skema kerjasama pemerintah

03:35dan badan usaha atau investasi langsung.

03:40Yang tidak kalah penting,

03:42Rizal menambahkan,

03:42pemerintah perlu menyampaikan keberanjutan IKN secara tegas.

03:46Menurut dia,

03:46pernyataan Presiden Prabowo penting untuk memberi pastian jalan investor,

03:50termasuk ketika pemerintah sekarang memilih untuk mengevaluasi proyek IKN warisan Jokowi ini.

03:56Opsi lain,

03:56pemerintah melanjutkan IKN tapi dengan pembiayaan atau pembangunan yang tidak semaksib sebelumnya.

04:01Yang terpenting,

04:02ujah Rizal,

04:03semua harus jelas dan transparan sehingga ada kejelasan ihwal pengembangan investasi dan kawasan.

04:11Soal ini,

04:12pelaksana tugas Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN,

04:15Danis Sumadilaga mengklaim,

04:17anggaran Rp200 hingga Rp300 miliar

04:19sudah memperhitungkan efisiensi.

04:22Misalnya,

04:23tidak semua lampu di gedung kantor kementerian dinyalakan setiap hari.

04:26Begitu pula dengan kegiatan pembersihan gedung yang belum dihuni.

04:29Danis juga mengatakan,

04:30biaya pemeliharaan bisa ditanggung bersama pihak lain,

04:33termasuk kementerian, lembaga, dan pihak swasta.

04:36Selain itu,

04:37tanggung jawab pemeliharaan sedang dijajaki dengan pemilik tenen

04:39yang sudah mulai beroperasi di kawasan perkantoran.

04:42Terima kasih telah menonton!

Category

Transcript

Recommended