Kemendagri Dukung Penuh Kepala Daerah Pidanakan Ormas yang Meresahkan

Transcript

00:00.

00:00The

00:06.

00:08.

00:09.

00:13.

00:17.

00:19.

00:21.

00:22.

00:23.

00:23That was told by the Secretary of State of the Bima Arya Sugiyarto

00:27when meeting in Padang, the 29th of May.

00:31One Man Daggeri said,

00:32the government needs to act together with a policy and conduct

00:36with the court of war that has led the law to force and let them

00:42have enough evidence and evidence to be strong.

00:45If there is no process of law,

00:46the law can also be done if the law can be done,

00:49if the law can be done with the law,

00:52...hunga mengancam masyarakat.

01:22Terkait mekanisme pembubaran ormas, pengajuan harus melihat terlebih dahulu status keanggotaannya.

01:29Apakah perkumpulan tersebut memiliki badan hukum atau tidaknya?

01:33Sebab Kementerian Dalam Negeri hanya memiliki kewenangan terkait pembatalan status pendaftaran ormas.

01:40Sementara untuk pembubaran penuh ormas, terutama yang berbadan hukum, kewenangannya berada di Kementerian Hukum.

01:47Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Vandiyogari, Kantor Berita Antara, mewartakan.

01:52Terima kasih.