Demokrat: Sebaiknya Pak Presiden Klarifikasi Tentang Pak Moeldoko
- 3 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Istana memastikan Presiden Joko Widodo tidak akan menanggapi surat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, terkait isu kudeta Partai Demokat.
Menanggapi respon Istana, Politisi Demokrat, Andi Mallarangeng, menilai ada pihak yang mencoba untuk mengintervensi dan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.
"Ada upaya dari elemen kekuasaan yang mencoba untuk mengintervensi dan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Dan karena itu tidak bisa kita biarkan," ujar Andi Mallarangeng saat dihubungi KompasTV, Jumat (5/2/2021).
Sebelumnya Istana menilai jika persolan yang disampaikan oleh Ketua Umum Demokrat merupakan urusan internal partai.
Namun, Andi menerangkan jika sebaiknya presiden tetap membalas surat yang dikirim oleh Ketua Umum Partai Demokrat, AHY.
"Karena surat itu dengan sangat sopan menanyakan kepada bapak presiden meminta klarifikasi tentang pak Moeldoko itu yang menjabat sebagai KSP," terang Andi.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, berpendapat jika secara internal seharusnya Istana melakukan koreksi.
Burhan mengatakan seorang pejabat negara tak boleh melakukan intervensi kepada partai politik apalagi parpol oposisi.
"Pejabat negara harus bersikap non-partisan dan tidak boleh intrusif," ujar Burhanuddin, Jumat (5/2/2021).
Simak lebih lengkap pembahasannya bersama dengan Politisi Demokrat, Andi Mallarangeng, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dan
Menanggapi respon Istana, Politisi Demokrat, Andi Mallarangeng, menilai ada pihak yang mencoba untuk mengintervensi dan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.
"Ada upaya dari elemen kekuasaan yang mencoba untuk mengintervensi dan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Dan karena itu tidak bisa kita biarkan," ujar Andi Mallarangeng saat dihubungi KompasTV, Jumat (5/2/2021).
Sebelumnya Istana menilai jika persolan yang disampaikan oleh Ketua Umum Demokrat merupakan urusan internal partai.
Namun, Andi menerangkan jika sebaiknya presiden tetap membalas surat yang dikirim oleh Ketua Umum Partai Demokrat, AHY.
"Karena surat itu dengan sangat sopan menanyakan kepada bapak presiden meminta klarifikasi tentang pak Moeldoko itu yang menjabat sebagai KSP," terang Andi.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, berpendapat jika secara internal seharusnya Istana melakukan koreksi.
Burhan mengatakan seorang pejabat negara tak boleh melakukan intervensi kepada partai politik apalagi parpol oposisi.
"Pejabat negara harus bersikap non-partisan dan tidak boleh intrusif," ujar Burhanuddin, Jumat (5/2/2021).
Simak lebih lengkap pembahasannya bersama dengan Politisi Demokrat, Andi Mallarangeng, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dan