DPR Bentuk Pansus Tangani Jiwasraya, Korban: Jangan Terjadi Masalah Dulu Baru Bentuk!
- 4 tahun yang lalu
Pasca pengumuman hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan, skandal gagal bayar Jiwasraya berlanjut. Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya, dengan memeriksa enam orang saksi, termasuk mantan Direktur Utamanya, Hendrisman Rahim.
Kasus jiwasraya kini memasuki babak baru setelah BPK mengumumkan hasil audit investigasinya nya. Tak hanya Menteri Keuangan yang akan membahas Audit BPK, pihak Kejaksaan Agung kini juga tengah mengincar pihak-pihak yang dianggap terlibat dan bertanggungjawab dengan kasus Jiwasraya.
Hal ini membuat masyarakat resah dan hilang kepercayaan karena banyaknya korban yang ikut merugi akibat Jiwasraya.
Skandal gagal bayar di asuransi jiwasraya, bergulir ke ranah hukum di kejaksaan agung dan ranah politik di DPR lewat rencana pembentukan pansus.
Salah satu korban Jiwasraya, Petrus dari Timika mengatakan \"DPR seharusnya sudah melakukan fungsi pengawasan sejak awal, sebelum terjadinya masalah. Jangan terjadi masalah dulu. Apalagi BUMN yang milik pemerintah,\" jelasnya.
Kasus jiwasraya kini memasuki babak baru setelah BPK mengumumkan hasil audit investigasinya nya. Tak hanya Menteri Keuangan yang akan membahas Audit BPK, pihak Kejaksaan Agung kini juga tengah mengincar pihak-pihak yang dianggap terlibat dan bertanggungjawab dengan kasus Jiwasraya.
Hal ini membuat masyarakat resah dan hilang kepercayaan karena banyaknya korban yang ikut merugi akibat Jiwasraya.
Skandal gagal bayar di asuransi jiwasraya, bergulir ke ranah hukum di kejaksaan agung dan ranah politik di DPR lewat rencana pembentukan pansus.
Salah satu korban Jiwasraya, Petrus dari Timika mengatakan \"DPR seharusnya sudah melakukan fungsi pengawasan sejak awal, sebelum terjadinya masalah. Jangan terjadi masalah dulu. Apalagi BUMN yang milik pemerintah,\" jelasnya.