KOMPAS.TV - Polda Metro Jaya menggeledah rumah yang diduga milik Irjen Eko Hadi, salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Dalam penggeledahan, petugas membawa sejumlah dokumen dan perangkat elektronik.

Petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dengan pengawalan personel Brimob bersenjata laras panjang, menggeledah rumah yang diduga milik Irjen Eko Hadi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa malam.

Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan terkait kasus dugaan penyadapan yang tengah ditangani Bareskrim Polri. Irjen Eko Hadi merupakan satu dari empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Komisi Kode Etik Profesi Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Sidang etik menyatakan Irjen Eko Hadi terbukti melakukan perbuatan tercela, yakni pemufakatan terkait kegiatan ilegal akses berupa penyadapan. Irjen Eko Hadi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo bersama eks Kapolri Listyo Sigit dan dua jenderal lainnya.

Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta dan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Dua jenderal sudah menjalani sidang etik dan diberhentikan tidak dengan hormat, sementara dua jenderal lagi tengah menanti jadwal persidangan.

Lalu, sejauh apa sidang etik bisa membongkar tindak pidana yang tengah ditangani polisi? Dan bagaimana pula hasil sidang etik kasus penyadapan ini bisa menjadi bahan pengembangan penyelidikan polisi, termasuk soal dugaan makar?

Kita diskusikan bersama pengamat kepolisian dari ISESS, Bambang Rukminto, yang telah bergabung lewat sambungan daring.

#penyadapan #polri #listyosigitprabowo

Baca Juga [FULL] DPP PSI & Puskapol UI Bahas Posisi PSI di Koalisi Dipertanyakan Pasca Gibran Mundur di https://www.kompas.tv/nasional/702552/full-dpp-psi-puskapol-ui-bahas-posisi-psi-di-koalisi-dipertanyakan-pasca-gibran-mundur



Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702554/pengamat-kepolisian-isses-soroti-sidang-etik-kasus-penyadapan-sejauh-mana-penyelidikan-berjalan
Transkrip
00:00Dua jenderal sudah menjalani sidang etik dan diberhentikan tidak dengan hormat.
00:04Sementara dua jenderal lagi tengah menanti jadwal persidangan.
00:07Lalu sejauh apa sidang etik ini bisa jadi pintu masuk menuju tindak pidana yang dibongkar
00:13dan tengah ditangani polisi dan bagaimana pula hasil sidang etik kasus penyadapan ini
00:17bisa jadi bahan pengembangan penyelidikan polisi termasuk soal dugaan makar.
00:22Kita diskusikan bersama pengamat kepolisian dari ISS, Bembang Rukminto
00:26yang bergabung lewat sambungan daring. Selamat malam Pak Bambang.
00:30Selamat malam Triska.
00:32Ini kan dua jenderal sudah menjalani sidang etik, dua-duanya terbukti melakukan perbuatan tercelah
00:39dengan yang jadi cantolannya adalah kasus penyadapan.
00:42Nah sebenarnya kalau untuk sidang etik ini apakah bisa jadi pintu masuk ya?
00:45Memang tindak pidana yang pasti terjadi kalau memang sanksi etiknya adalah pemecatan
00:49atau pemberhentian tidak dengan hormat Pak Bambang.
00:52Ya di dalam sidang kode etik ini kan dari kesaksian maupun dari pengakuan pelaku pelanggaran kode etik
01:04ini tentu kepolisian bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan dan pernyataan-pernyataan yang ada dalam sidang itu
01:13tentunya bisa juga menjadi alat bukti terkait dengan tindak pidana yang dilakukan seperti itu.
01:20Tentu sidang kode etik yang dilakukan secara maraton langsung memutus mereka dengan fonis etik perbuatan tercelah
01:33dan fonis administrasi pemberhentian yang tidak berhormat
01:38ini juga sudah mengumpulkan alat bukti pernyataan-pernyataan yang sekaligus membuktikan bahwa mereka benar-benar sudah melakukan tindak terselah tersebut.
01:50Tindak terselah ini apa?
01:52Kan salah satunya adalah tindak pidana yang sekarang masih berproses dalam penyidikan.
02:00Dan keempatnya kan sudah menjadi tersangka dalam kasus perbuatan tindak pidana terkait penyadapan itu seperti itu.
02:10Dan juga yang menarik sebelum kita bahas lebih lanjut soal etik dan pidana
02:14kemarin itu ada pemandangan yang berbeda setelah sidang etik selesai
02:19Eko Hadi ini keluar dari ruangan dengan menggunakan baju tahanan.
02:24Berbeda pada saat setelah sidang etik Arisonta.
02:28Sebelumnya begitu ya Pak Bambang, Anda melihat ada perlakuan yang berbeda
02:33atau ada hal baru yang ingin ditunjukkan ke polisi bahwa ada loh tersangkanya.
02:39Kan banyak juga pertanyaan soal transparansi penegakan kasus hukum ini ya Pak Bambang?
02:45Benar, artinya memang harus ada evaluasi-evaluasi ya.
02:50Dalam sidang kode etik ini seorang personal kepolisian itu masih menjadi anggota polri aktif.
02:58Yang di sidang ini adalah kode etik profesi.
03:02Sebenarnya tidak harus Eko Hadi ini menggunakan baju tahanan ya.
03:09Karena dalam sidang kode etik ini yang disidangkan adalah etika dan disiplin terkait dengan profesi polri.
03:19Pak Bambang, kita akan lanjutkan soal ini.
03:22Saya mau tanyakan lagi soal ini nanti dilanjutkan.
03:24Tapi kita harus dengarkan dulu kemandang azad maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini.
03:29Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib khususnya bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
03:33Masih bersama saya pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto.
03:37Pak Bambang boleh dijelaskan tadi, tidak wajib sebenarnya ya untuk menunjukkan Eko Hadi ini sebagai tersangka dan juga yang menjalani
03:45sidang etik dengan baju tahanan.
03:47Tapi ini diambil. Untuk menunjukkan transparansi kah menurut Anda?
03:50Ya, lebih pada seremonial saja. Saya melihatnya malah seperti itu.
03:56Karena memang selama ini yang terjadi terkait dengan mereka yang sudah diponis pemberhentian tidak dengan hormat, masyarakat pun juga seringkali
04:07melihat bagaimana mereka yang dicopot ini diupacarakan, kemudian pangkatnya dicopot, bajunya juga dilepas, seperti itu.
04:16Karena problemnya terkait dengan sidang kodetik yang sedang bertangsung ini kan, mereka masih memiliki mekanisme banding kan, untuk melakukan banding.
04:24Bahkan setelah banding pun juga ada dalam peraturan Kapolri 7 tahun 2022 itu ada mekanisme yang disebut peninjauan kembali.
04:34Ini justru aneh juga peninjauan kembali ini karena peninjauan kembali ini yang memutuskan adalah Kapolri.
04:42Bagaimana komisi kode etik ini dikalahkan hanya oleh keputusan Kapolri, seperti itu.
04:47Makanya aneh juga sih peraturan Kapolri 7 tahun 2022 itu, tapi terkait dengan sidang etik ini masih ada proses banding
04:58yang kemarin juga diajukan oleh Arizona maupun Eko Hadi, seperti itu.
05:02Oke, masih ada banding yang diajukan, tapi berikutnya juga yang ditunggu kan pekan depan jadwalnya Listio Sigit, Jenderal Listio Sigit
05:10akan menjalani sidang etik.
05:11Nah pertanyaan saya, ini pertanyaan awam juga pastinya, siapa ya yang akan menyidangkan seorang jenderal yang posisinya masih aktif, jenderal
05:19aktif, dan tidak banyak jenderal aktif di Polri?
05:23Ya ini yang menjadi kekosongan hukum kita, ketika seorang Kapolri pujuk pimpinan tertinggi di institusi kepolisian melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran
05:33etik dan disiplin seperti itu.
05:35Karena dalam peraturan Kapolri yang ditandatangani oleh Jenderal Listio Sigit sendiri, ini Kapolri lah yang akan menunjuk anggota komisi sidang
05:45kode etik.
05:47Dalam peraturan tersebut ada pasal 4243A, ini disitu tercantum bahwa anggota komisi ini minimal 3 orang sampai 5 orang yang
05:58ditunjuk oleh Kapolri dengan pangkat setara dengan mereka yang melakukan pelanggaran atau setingkat lebih tinggi seperti itu.
06:05Problemnya memang terkait dengan sidang kode etik, terkait dengan Jenderal Listio Sigit ini, siapa bintang 4 yang akan mengisi menjadi
06:17komisi kode etik ini?
06:19Tentunya yang saat ini aktif hanya Kapolri, dan satu lagi di luar struktur kalau belum pensiun ada Jenderal Deddy Prasetyo
06:28mantan Pak Kapolri.
06:29Artinya masih ada sisa 3 slot ini, kalau Kapolri, Jenderal Listio Sigit masuk dalam situ.
06:36Cuma problemnya kan menjadi, akan dipertanyakan lagi bagaimana seorang Kapolri menunjuk dirinya sendiri untuk masuk dalam sidang kode etik.
06:46Itu kan artinya masih ada 5 slot ini kosong, 4 slot kalau Jenderal Deddy Prasetyo masuk seperti itu.
06:56Iya kan, tidak mungkin juga cuma sendiri saja hakim etiknya, tidak mungkin ya Pak Bambang, harusnya panel hakim seperti itu
07:01majelis ya bentuknya ya.
07:03Tentu, betul. Komisi sidang etik itu tadi 3-5 orang tadi.
07:08Artinya memang kemungkinan ada mereka yang ditunjuk dengan pangkat lokal atau tituler yang bertugas dalam sidang kode etik itu sendiri,
07:18itu saja.
07:18Sudah diangkat oleh Kapolri sesaat dan kemudian kembali setelah sidang itu sudah dilaksanakan seperti itu.
07:28Cuma terkait landasan hukumnya juga masih belum jelas ya.
07:37Karena mungkin ini juga jadi sejarah pertama kalinya ada ex Kapolri terlibat kasus yang berat pula soal penyadapan yang bahkan
07:47terakhirin disebut-sebut sebagai makar terhadap presiden pula.
07:51Jadi ini extraordinary ya kejadiannya Pak Bambang.
07:54Dan ini mengagetkan dan ini juga harus menjadi bahan evaluasi bersama ya terkait dengan revisi Undang-Undang Polri.
08:01Artinya desain kelembagaan pengawasan kepada Kapolri, bukan Polri ya, kepada Kapolri sebagai pojok pimpinan institusi ini nyaris tidak ada.
08:14Bagaimana ketika Kapolri melakukan pelanggaran.
08:16Pak dan satu-satu lagi kasus ini yang terbuka ketika Kapolri berganti.
08:22Artinya kontrol dan pengawasan kepada Kapolri selama kurun waktu sebelum ada kasus ini, sebelum ada pergantian.
08:32Itu sangat minim sekali, bahkan tidak ada dalam revisi Undang-Undang Polri yang awal tahun ini.
08:40Kalau pun mau diubah nanti Pak Bambang, apakah memang harus lewat peraturan Kapolri jelang sidang etiknya Generalistio Sigit?
08:48Karena banyak aturan yang masih kosong ternyata, masih ada banyak kosongan hukum terkait dengan sidang etik ini.
08:54Ya, terobosan hukumnya mungkin bukan peraturan Kapolri ya, mungkin kepres juga atau peraturan pemerintah yang lebih cepat.
09:06Yang harus lebih tinggi ya.
09:08Lebih tinggi, karena Kapolri kan tidak mungkin menunjuk dirinya sendiri untuk memimpin sidang, seperti itu.
09:13Makanya harus ada peraturan yang lebih tinggi untuk mengaturi ini.
09:16Dan harusnya idealnya tidak bisa pakai bintang tiga ya, harus yang setara minimal dan itu hanya ada Kapolri sekarang atau
09:22mantan Wak Kapolri.
09:23Jadi ya kemungkinan siapanya bisa ditebak dari sekarang nggak sih Pak Bambang dikira-kira siapa?
09:29Apakah memang Kapolri tapi ya sisanya mau tidak mau memang harus pangkat di bawahnya karena tidak ada yang setara.
09:34Ya, Irwasum, Kabar Eskrim, bisa di sana Wak Kapolri definitif sekarang bisa saja masuk di sana, seperti itu.
09:47Cuma ini juga akan muncul kepentingan, subjektivitas mereka.
09:56Karena mereka ini juga mantan-mantan anak buah Kapolri Sintralis Tio Sigit, juga Kapolri Suyudi juga baru saja menggantikan beliau.
10:06Kedepan memang ini harus menjadi bahan pelajaran bersama lah.
10:09Bagaimana mekanisme kalau kemudian Kapolri ini melakukan pelanggaran.
10:14Idealnya sih ada semacam dewan kehormatan yang bisa terdiri dari internal Kapolri atau mantan-mantan Kapolri.
10:25Tapi ini adalah dewan kehormatan ini gabungan internal-eksternal seperti itu yang mereka paham terkait dengan etika profesi Polri seperti
10:38itu.
10:38Ini menarik, yang satu harus ada pembaruan aturan, tapi di sisi lainnya jangan ada kasus ex-KPolri tersangkut kasus berat
10:45seperti ini lagi kemudian hari.
10:47Terima kasih Pak Bambang Rukminto, pengamal kepolisian dari Isra.
10:50Terima kasih.
10:51Selamat datang.

Dianjurkan