00:00Dua jenderal sudah menjalani sidang etik dan diberhentikan tidak dengan hormat.
00:04Sementara dua jenderal lagi tengah menanti jadwal persidangan.
00:07Lalu sejauh apa sidang etik ini bisa jadi pintu masuk menuju tindak pidana yang dibongkar
00:13dan tengah ditangani polisi dan bagaimana pula hasil sidang etik kasus penyadapan ini
00:17bisa jadi bahan pengembangan penyelidikan polisi termasuk soal dugaan makar.
00:22Kita diskusikan bersama pengamat kepolisian dari ISS, Bembang Rukminto
00:26yang bergabung lewat sambungan daring. Selamat malam Pak Bambang.
00:30Selamat malam Triska.
00:32Ini kan dua jenderal sudah menjalani sidang etik, dua-duanya terbukti melakukan perbuatan tercelah
00:39dengan yang jadi cantolannya adalah kasus penyadapan.
00:42Nah sebenarnya kalau untuk sidang etik ini apakah bisa jadi pintu masuk ya?
00:45Memang tindak pidana yang pasti terjadi kalau memang sanksi etiknya adalah pemecatan
00:49atau pemberhentian tidak dengan hormat Pak Bambang.
00:52Ya di dalam sidang kode etik ini kan dari kesaksian maupun dari pengakuan pelaku pelanggaran kode etik
01:04ini tentu kepolisian bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan dan pernyataan-pernyataan yang ada dalam sidang itu
01:13tentunya bisa juga menjadi alat bukti terkait dengan tindak pidana yang dilakukan seperti itu.
01:20Tentu sidang kode etik yang dilakukan secara maraton langsung memutus mereka dengan fonis etik perbuatan tercelah
01:33dan fonis administrasi pemberhentian yang tidak berhormat
01:38ini juga sudah mengumpulkan alat bukti pernyataan-pernyataan yang sekaligus membuktikan bahwa mereka benar-benar sudah melakukan tindak terselah tersebut.
01:50Tindak terselah ini apa?
01:52Kan salah satunya adalah tindak pidana yang sekarang masih berproses dalam penyidikan.
02:00Dan keempatnya kan sudah menjadi tersangka dalam kasus perbuatan tindak pidana terkait penyadapan itu seperti itu.
02:10Dan juga yang menarik sebelum kita bahas lebih lanjut soal etik dan pidana
02:14kemarin itu ada pemandangan yang berbeda setelah sidang etik selesai
02:19Eko Hadi ini keluar dari ruangan dengan menggunakan baju tahanan.
02:24Berbeda pada saat setelah sidang etik Arisonta.
02:28Sebelumnya begitu ya Pak Bambang, Anda melihat ada perlakuan yang berbeda
02:33atau ada hal baru yang ingin ditunjukkan ke polisi bahwa ada loh tersangkanya.
02:39Kan banyak juga pertanyaan soal transparansi penegakan kasus hukum ini ya Pak Bambang?
02:45Benar, artinya memang harus ada evaluasi-evaluasi ya.
02:50Dalam sidang kode etik ini seorang personal kepolisian itu masih menjadi anggota polri aktif.
02:58Yang di sidang ini adalah kode etik profesi.
03:02Sebenarnya tidak harus Eko Hadi ini menggunakan baju tahanan ya.
03:09Karena dalam sidang kode etik ini yang disidangkan adalah etika dan disiplin terkait dengan profesi polri.
03:19Pak Bambang, kita akan lanjutkan soal ini.
03:22Saya mau tanyakan lagi soal ini nanti dilanjutkan.
03:24Tapi kita harus dengarkan dulu kemandang azad maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini.
03:29Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib khususnya bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
03:33Masih bersama saya pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto.
03:37Pak Bambang boleh dijelaskan tadi, tidak wajib sebenarnya ya untuk menunjukkan Eko Hadi ini sebagai tersangka dan juga yang menjalani
03:45sidang etik dengan baju tahanan.
03:47Tapi ini diambil. Untuk menunjukkan transparansi kah menurut Anda?
03:50Ya, lebih pada seremonial saja. Saya melihatnya malah seperti itu.
03:56Karena memang selama ini yang terjadi terkait dengan mereka yang sudah diponis pemberhentian tidak dengan hormat, masyarakat pun juga seringkali
04:07melihat bagaimana mereka yang dicopot ini diupacarakan, kemudian pangkatnya dicopot, bajunya juga dilepas, seperti itu.
04:16Karena problemnya terkait dengan sidang kodetik yang sedang bertangsung ini kan, mereka masih memiliki mekanisme banding kan, untuk melakukan banding.
04:24Bahkan setelah banding pun juga ada dalam peraturan Kapolri 7 tahun 2022 itu ada mekanisme yang disebut peninjauan kembali.
04:34Ini justru aneh juga peninjauan kembali ini karena peninjauan kembali ini yang memutuskan adalah Kapolri.
04:42Bagaimana komisi kode etik ini dikalahkan hanya oleh keputusan Kapolri, seperti itu.
04:47Makanya aneh juga sih peraturan Kapolri 7 tahun 2022 itu, tapi terkait dengan sidang etik ini masih ada proses banding
04:58yang kemarin juga diajukan oleh Arizona maupun Eko Hadi, seperti itu.
05:02Oke, masih ada banding yang diajukan, tapi berikutnya juga yang ditunggu kan pekan depan jadwalnya Listio Sigit, Jenderal Listio Sigit
05:10akan menjalani sidang etik.
05:11Nah pertanyaan saya, ini pertanyaan awam juga pastinya, siapa ya yang akan menyidangkan seorang jenderal yang posisinya masih aktif, jenderal
05:19aktif, dan tidak banyak jenderal aktif di Polri?
05:23Ya ini yang menjadi kekosongan hukum kita, ketika seorang Kapolri pujuk pimpinan tertinggi di institusi kepolisian melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran
05:33etik dan disiplin seperti itu.
05:35Karena dalam peraturan Kapolri yang ditandatangani oleh Jenderal Listio Sigit sendiri, ini Kapolri lah yang akan menunjuk anggota komisi sidang
05:45kode etik.
05:47Dalam peraturan tersebut ada pasal 4243A, ini disitu tercantum bahwa anggota komisi ini minimal 3 orang sampai 5 orang yang
05:58ditunjuk oleh Kapolri dengan pangkat setara dengan mereka yang melakukan pelanggaran atau setingkat lebih tinggi seperti itu.
06:05Problemnya memang terkait dengan sidang kode etik, terkait dengan Jenderal Listio Sigit ini, siapa bintang 4 yang akan mengisi menjadi
06:17komisi kode etik ini?
06:19Tentunya yang saat ini aktif hanya Kapolri, dan satu lagi di luar struktur kalau belum pensiun ada Jenderal Deddy Prasetyo
06:28mantan Pak Kapolri.
06:29Artinya masih ada sisa 3 slot ini, kalau Kapolri, Jenderal Listio Sigit masuk dalam situ.
06:36Cuma problemnya kan menjadi, akan dipertanyakan lagi bagaimana seorang Kapolri menunjuk dirinya sendiri untuk masuk dalam sidang kode etik.
06:46Itu kan artinya masih ada 5 slot ini kosong, 4 slot kalau Jenderal Deddy Prasetyo masuk seperti itu.
06:56Iya kan, tidak mungkin juga cuma sendiri saja hakim etiknya, tidak mungkin ya Pak Bambang, harusnya panel hakim seperti itu
07:01majelis ya bentuknya ya.
07:03Tentu, betul. Komisi sidang etik itu tadi 3-5 orang tadi.
07:08Artinya memang kemungkinan ada mereka yang ditunjuk dengan pangkat lokal atau tituler yang bertugas dalam sidang kode etik itu sendiri,
07:18itu saja.
07:18Sudah diangkat oleh Kapolri sesaat dan kemudian kembali setelah sidang itu sudah dilaksanakan seperti itu.
07:28Cuma terkait landasan hukumnya juga masih belum jelas ya.
07:37Karena mungkin ini juga jadi sejarah pertama kalinya ada ex Kapolri terlibat kasus yang berat pula soal penyadapan yang bahkan
07:47terakhirin disebut-sebut sebagai makar terhadap presiden pula.
07:51Jadi ini extraordinary ya kejadiannya Pak Bambang.
07:54Dan ini mengagetkan dan ini juga harus menjadi bahan evaluasi bersama ya terkait dengan revisi Undang-Undang Polri.
08:01Artinya desain kelembagaan pengawasan kepada Kapolri, bukan Polri ya, kepada Kapolri sebagai pojok pimpinan institusi ini nyaris tidak ada.
08:14Bagaimana ketika Kapolri melakukan pelanggaran.
08:16Pak dan satu-satu lagi kasus ini yang terbuka ketika Kapolri berganti.
08:22Artinya kontrol dan pengawasan kepada Kapolri selama kurun waktu sebelum ada kasus ini, sebelum ada pergantian.
08:32Itu sangat minim sekali, bahkan tidak ada dalam revisi Undang-Undang Polri yang awal tahun ini.
08:40Kalau pun mau diubah nanti Pak Bambang, apakah memang harus lewat peraturan Kapolri jelang sidang etiknya Generalistio Sigit?
08:48Karena banyak aturan yang masih kosong ternyata, masih ada banyak kosongan hukum terkait dengan sidang etik ini.
08:54Ya, terobosan hukumnya mungkin bukan peraturan Kapolri ya, mungkin kepres juga atau peraturan pemerintah yang lebih cepat.
09:06Yang harus lebih tinggi ya.
09:08Lebih tinggi, karena Kapolri kan tidak mungkin menunjuk dirinya sendiri untuk memimpin sidang, seperti itu.
09:13Makanya harus ada peraturan yang lebih tinggi untuk mengaturi ini.
09:16Dan harusnya idealnya tidak bisa pakai bintang tiga ya, harus yang setara minimal dan itu hanya ada Kapolri sekarang atau
09:22mantan Wak Kapolri.
09:23Jadi ya kemungkinan siapanya bisa ditebak dari sekarang nggak sih Pak Bambang dikira-kira siapa?
09:29Apakah memang Kapolri tapi ya sisanya mau tidak mau memang harus pangkat di bawahnya karena tidak ada yang setara.
09:34Ya, Irwasum, Kabar Eskrim, bisa di sana Wak Kapolri definitif sekarang bisa saja masuk di sana, seperti itu.
09:47Cuma ini juga akan muncul kepentingan, subjektivitas mereka.
09:56Karena mereka ini juga mantan-mantan anak buah Kapolri Sintralis Tio Sigit, juga Kapolri Suyudi juga baru saja menggantikan beliau.
10:06Kedepan memang ini harus menjadi bahan pelajaran bersama lah.
10:09Bagaimana mekanisme kalau kemudian Kapolri ini melakukan pelanggaran.
10:14Idealnya sih ada semacam dewan kehormatan yang bisa terdiri dari internal Kapolri atau mantan-mantan Kapolri.
10:25Tapi ini adalah dewan kehormatan ini gabungan internal-eksternal seperti itu yang mereka paham terkait dengan etika profesi Polri seperti
10:38itu.
10:38Ini menarik, yang satu harus ada pembaruan aturan, tapi di sisi lainnya jangan ada kasus ex-KPolri tersangkut kasus berat
10:45seperti ini lagi kemudian hari.
10:47Terima kasih Pak Bambang Rukminto, pengamal kepolisian dari Isra.
10:50Terima kasih.
10:51Selamat datang.