JAKARTA, KOMPAS.TV Hakim Anggota, Mathilda Chrystina Katarina sempat mempertanyakan juknis (petunjuk teknis) verifikasi Pilpres hingga Pilkada kepada Anggota KPU RI, Andi Bagus Makkawaru, yang dihadirkan sebagai saksi oleh JPU dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dengan terdakwa Roy Suryo.

"Mengenai tidak perlu memperlihatkan ijazah analog, apakah hanya untuk Pilpres atau untuk yang lainnya juga?" tanya Hakim Anggota, Mathilda Chrystina, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Rabu (18/11/2026).

"Iya, kalau ijazah analog seingat saya memang tidak, memang sama kebijakannya," jawab Anggota KPU RI, Andi Bagus Makkawaru.

"Dari persidangan ini saran kami mungkin bisa disampaikan kepada pimpinan di KPU agar juknis atau peraturan itu dibuat lebih rigid gitu ya. Agar tidak menimbulkan polemik-polemik," ujar Hakim Anggota, Mathilda Chrystina (timecode 4:42).

Baca Juga Hakim Tegur Kuasa Hukum Dokter Tifa Saat Cecar Saksi KPU soal Legalisir Ijazah Jokowi: Yang Sopan di https://www.kompas.tv/nasional/702449/hakim-tegur-kuasa-hukum-dokter-tifa-saat-cecar-saksi-kpu-soal-legalisir-ijazah-jokowi-yang-sopan

#ijazahjokowi #roysuryo #jokowi #breakingnews

Baca Juga BEBERKAN NAMA! Roy Curigai Dugaan Backdating Legalisir Ijazah Jokowi, Minta Dekan UGM Diperiksa di https://www.kompas.tv/video/702372/beberkan-nama-roy-curigai-dugaan-backdating-legalisir-ijazah-jokowi-minta-dekan-ugm-diperiksa




Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702463/hakim-cecar-kpu-soal-juknis-verifikasi-di-sidang-ijazah-jokowi-agar-tak-timbulkan-polemik-polemik
Transkrip
00:00Sebentar, sebentar, sebentar ada pertanyaan dari
00:06Baik ya, saya mau bertanya kepada saudara saksi Pak, bagus ya
00:10Saudara dihadirkan disini sebagai saksi
00:13Baik itu keterangan yang saudara berikan maka yang sesuai dengan fakta dan pengalaman saudara saja
00:19Karena saudara bukan ahli
00:21Yang saya tanyakan tadi kan harus menyerahkan dokumen hak kopi
00:28Fotokopi yang dilegalisir dan soft file
00:31Itu apakah disesuaikan antara yang legal fisik dengan yang soft file
00:36Itu bagian tugas dari tim verifikasi
00:41Jadi disesuaikan
00:44Yang scan tadi seperti yang ditanyakan oleh tim advokat itu
00:50Dari calon paslon gitu ya
00:52Bukan KPU ya
00:57Berarti sekarang saya tanyakan apa namanya
01:00Bukti verifikasi itu, itu diberikan dalam kembaran tersendiri
01:05Atau dituliskan di dalam fotokopi jasa yang diberikan
01:11Ada namanya draft atau konsep berita acara hasil verifikasi
01:15Hasil penelitian
01:15Disitu dituliskan
01:17Disitu dituangkan
01:18Oke baik
01:19Lalu selanjutnya
01:22Apa namanya
01:23Saudara sendiri pernah tidak masuk dalam pokja untuk verifikasi
01:29Tidak hanya apa namanya bukan untuk pilpres ya
01:33Untuk pilkada atau apapun itu pernah gak pengalaman saudara?
01:37Pernah
01:38Pernah ya
01:38Baik untuk tim itu sendiri pada saat bekerja untuk verifikasi
01:43Sifatnya independen atau masih bisa koordinasi dengan pimpinan KPU?
01:54Yang jelas
01:56Bekerjanya tim pokja ini
01:58Berdasarkan instrumen atau
02:01SOP
02:02Atau jurnis yang sudah ada
02:03Tetapi jika ada
02:05Apa namanya
02:06Yang belum diatur disitu
02:07Maka ada
02:08Pengalaman kami ya
02:10Ada kesempatan untuk melaporkan kepimpinan dan seterusnya
02:14Oke baik
02:15Berarti kalau begitu
02:15Jika ada hal-hal yang tidak dipahami
02:18Iya
02:18Atau hambatan boleh tanya kepimpinan
02:21Iya
02:21Atau apakah tim itu boleh mempunyai wewenang untuk membuat sesuatu diskresi tersendiri?
02:27Tidak
02:27Tidak
02:28Nah sekarang saya tanyakan lagi jurnis yang saudara sebutkan tadi yang tahun 2018
02:32Iya
02:33Itu judulnya tentang apa Pak?
02:42Tentang petunjuk teknis pendaftaran
02:45Verifikasi dokumen persyaratan dan pemeriksaan kesehatan
02:48Bakal calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2019
02:52Oh itu berarti khusus untuk pil pres ya?
02:55Iya betul
02:55Begitu ya
02:56Begitu
02:58Untuk misalnya pil kada atau pemilihan anggota legislatif
03:04Apakah sama isinya dengan yang ini?
03:06Pil pres ini?
03:07Kalau isinya saya tidak bisa pastikan
03:09Tapi yang jelas dia berbeda keputusan
03:11Dia ini hanya untuk pil pres saja
03:13Begitu ya
03:16Apakah pengahalan saudara?
03:18Saya tidak bertanya tentang yang pil pres
03:20Misalnya untuk kepala daerah
03:23Apakah jurnis itu dari KPU pusat
03:26Atau masing-masing KPU bisa membuat jurnis masing-masing?
03:30Masing-masing KPU membuat jurnis
03:32Oh gitu
03:33Bukan semuanya dari pusat?
03:35Yang dari pusat hanya peraturan KPU-nya saja
03:37Oh peraturan KPU
03:39Peraturan KPU tentang pencalonan pil kada misalnya
03:41Begitu ya
03:44Nah pengalaman saudara nih
03:48Kalau untuk DPR, DPD, MPR
03:53Itu sama juga gak ketentuannya dengan pil pres?
03:58Yang terkait?
04:00Jurnisnya
04:01Oh jurnisnya berbeda?
04:03Berbeda
04:04Mengenai tidak perlu memperlihatkan ijasa analog
04:08Apakah hanya untuk pil pres?
04:11Atau untuk yang lainnya juga?
04:13Ya kalau ijasa analog saya ingat
04:15Memang tidak
04:15Memang sama kebijakannya
04:17Tidak perlu
04:18Tidak perlu diperlihatkan aslinya
04:21Saudara tadi kan jadi pegawai KPU sejak kapan pak?
04:242009
04:24Pengalaman saudara dari
04:26Sepengetahuan saudara dari 2009
04:28Sampai dengan terakhir
04:29Ada
04:30Pemilihan legislatif
04:32Pil pres
04:33Itu apakah seperti itu?
04:36Tidak perlu memperlihatkan analog?
04:38Seperti itu ya
04:39Sama ya
04:41Baiklah ya
04:42Dari persidangan ini
04:43Saran kami mungkin bisa disampaikan kepada pimpinan di KPU
04:46Agar jurnis atau peraturan itu dibuat lebih rizik gitu ya
04:50Agar tidak menimbulkan polemik-polemik
04:53Terima kasih
04:54Terima kasih

Dianjurkan