JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi III DPR bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR terdekat.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (18/11/2026). Seluruh anggota rapat menyatakan setuju setelah Dasco meminta persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke tahap berikutnya. Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Komisi III DPR Habiburokhman serta Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.

#dpr #ruuperampasanaset #breakingnews

Baca Juga [FULL] Tok! Dipimpin Dasco, Komisi III DPR-Pemerintah Sepakat RUU Perampasan Aset ke Paripurna di https://www.kompas.tv/nasional/702309/full-tok-dipimpin-dasco-komisi-iii-dpr-pemerintah-sepakat-ruu-perampasan-aset-ke-paripurna

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702409/terbaru-dpr-tanda-tangani-naskah-ruu-perampasan-aset
Transkrip
00:00Kita gas atas perintah Pak Dasko ya, demi apa namanya kita menyeluruhkan aspirasi masyarakat.
00:09Ada hal yang masuk ke belakangan Pak Dasko, tapi ini kabar baik buat para korban investasi bodong,
00:18perdagangan saham bodong dan lain sebagainya yang kemarin banyak mengadu Pak Dasko ke Komisi 3,
00:22karena ganti kerugiannya nggak langsung kepada mereka selama ini ke negara dulu
00:28atau bahkan nggak sampai ke mereka sama sekali, dengan Undang-Undang Perampasan Aset ini,
00:32para korban investasi masalah tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian
00:36dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut.
00:41Selain fokus utama Undang-Undang ini adalah perampasan aset tindak pidana korupsi.
00:46Mungkin itu hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkaitnya,
00:51dijadikannya Undang-Undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penduduk hukum
00:56sudah kita proteksi, Pak Dasko semua, sehingga peluang menjadikan Undang-Undang ini alat kekuasaan,
01:03Insya Allah sudah tertutup.
01:05Terima kasih.
01:07Ya, kapan tanggalnya kita masih nunggu, tapi yang jelas terdekat, yang terdekat.
01:13Oke ya?
01:14Oke.
01:17Terima kasih.
01:42Yang pertama saya sampaikan bahwa sekali lagi,
01:48hak dalam pengusulan calon rakel presiden itu yang diatur dengan Undang-Undang adalah hak penuh daripada Bapak Presiden.
02:00Oleh karena itu, soal tadi yang disampaikan, soal dukung-mendukung dan lain-lain itu adalah dinamika,
02:06tapi marilah kita sama-sama menghormati apa yang akan diputuskan oleh Pak Presiden kita
02:13sesuai dengan Undang-Undang yang ada dan mekanisme yang berlaku di Majlis Purmasyaratan Rakyat Senggur.
02:19Demikian.
02:32Baik.
02:34Ini bukan yang pertama kali, saya sudah berkali-kali dituduh apabila ada yang kemudian melakukan didoxing di medsos.
02:44Saya sudah tadi jelaskan di medsos saya bahwa ini bukan yang pertama kali saya dituduh,
02:51tapi saya sebagai seorang akademisi, saya sebagai seorang politikus yang mengerti tata aturan hukum yang berlaku,
03:00tentunya saya akan memakai tata cara yang berlaku dalam koridor hukum di negara Republik Indonesia.
03:06Ya, sehingga dan saya juga tidak punya kemampuan untuk melakukan hal yang dituduhkan tersebut.
03:13Ya, mungkin karena dinamika yang ada, ya ini terjadi lagi.
03:18Tapi, ya tidak apa-apa, kita lalui saja. Terima kasih.
03:22Terima kasih.
03:30Terima kasih.
04:01Terima kasih.
04:31Terima kasih.
05:01Terima kasih.

Dianjurkan