Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KompasTV
KOMPAS.TV - Meski telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka masih menghadapi pengaduan dugaan pemalsuan dokumen surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA di Bareskrim Polri. Gibran berstatus sebagai terlapor dan dijadwalkan dimintai klarifikasi setelah pelapor serta saksi ahli memberikan keterangan kepada penyidik.

Gibran menegaskan keputusannya mundur merupakan keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan polemik ijazah. Ia juga memastikan seluruh dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan. Sementara itu, Koordinator Tim Advokasi Pengadu Gibran, Ahmad Khozinudin, menilai persoalan suket tersebut tetap perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum, baik secara konstitusional maupun pidana.

Ia juga berharap Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut diperiksa dalam perkara ini. Sebelumnya, perkara gugatan terkait keabsahan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran di PTUN Jakarta dinyatakan gugur setelah Kemendikdasmen mencabut dokumen tersebut sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung. Meski perkara di PTUN telah berakhir, proses pengaduan di Bareskrim masih berjalan.

Lantas, bagaimana kelanjutan penanganan kasus ini? Simak pembahasannya bersama kuasa hukum pengadu Gibran, Ahmad Khozinudin, Ketua Umum Gibranisti Taufiq Bilfaqih, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho.

#suketgibran #gibran #mantanwapres

Baca Juga Kasus Suket Gibran di Bareskrim, Khozinudin Tolak Restorative Justice di https://www.kompas.tv/nasional/701584/kasus-suket-gibran-di-bareskrim-khozinudin-tolak-restorative-justice

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/701651/khozinudin-gibranisti-hibnu-nugroho-soal-berhenti-wapres-gibran-diadang-kasus-pemalsuan-suket
Transkrip
00:00Kompos petang kami lanjutkan, saudara usai mundur sebagai wakil presiden, Gibran masih diperhadapkan dengan perkara dugaan pemalsuan dokumen suketnya di
00:07Baris Krim Polri.
00:08Status Gibran sebagai terlapor akan dimintai klarifikasi usai pihak pelapor dan saksi ahli menyampaikan klarifikasinya kepada polisi.
00:19Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijasa.
00:26Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijasa.
00:30Jadi seolah-olah dia mundur dengan baik-baik, seolah-olah dia diberhentikan dengan terhormat.
00:35Padahal dia ini sudah melanggar konstitusi.
00:45Keputusan Gibran mundur sebagai wakil presiden, ia tegaskan adalah keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan polemik ijasa.
00:53Gibran memastikan seluruh dokumen pendidikannya lengkap dan sudah diserahkan kepada pengadilan.
01:00Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik.
01:06Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijasa.
01:12Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijasa.
01:16Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan.
01:23Menanggapi keputusan Gibran yang memilih mundur sebelum proses HMP di DPR dilaksanakan,
01:30koordinator tim advokasi pengadu Gibran Ahmad Kozinudin menyatakan,
01:34persoalan suket Gibran yang sudah dikuatkan putusan MK dan MA harus ditindak lanjuti.
01:40Baik itu melalui mekanisme konstitusional maupun pidana.
01:44Pengenai pengaduannya di Bares Krim, Kozinudin bilang,
01:48meski Bares Krim Polri hanya menetapkan dua terlapor,
01:51yakni KPM Dikdasman dan Gibran Raka Buming,
01:55pihaknya berharap Presiden ketujuh Jokowi turut diperiksa
01:58dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen suket ijasa Gibran.
02:03Kami tidak ingin pengunduran diri ini menjadi modus penyelamatan Gibran terhadap dua hal.
02:11Pertama, modus penyelamatan Gibran dari pertanggung jawaban hukum impeachment dan pidana.
02:17Yang kedua, modus penyelamatan Gibran dari legasi sebagai wakil presiden yang telah berkhianat pada konstitusi.
02:24Jadi seolah-olah dia mundur dengan baik-baik.
02:26Seolah-olah dia diberhentikan dengan terhormat.
02:29Padahal dia ini sudah melanggar konstitusi.
02:31Terakhir, Bares Krim meminta kami untuk menghadirkan Pak Subhan Palal,
02:36selaku pihak penggugat Mahkamah Agung.
02:39Dan dalam perkara yang kami laporkan, itu pihak yang terlapor ditetapkan oleh Bares Krim.
02:43Dua, pertama pihak yang diduga melanggar 391 ayat 1 KUHP,
02:49yakni yang menerbitkan suket,
02:50yakni bernama Dr. Sutanto SHMA,
02:55Ditjen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
02:58Terlapor kedua, ada yang menggunakan suket itu untuk proses pencawa presan,
03:02yakni Gibran Rakabuming Raka.
03:04Walau kami juga minta Saudara Joko Widodo agar turut diperiksa,
03:08karena nama Saudara Joko Widodo itu ada pada suket nomor 9149 yang dipersoalkan.
03:14Persoalan keabsahan suket penyetaran ijazah SMA Gibran
03:18sudah digugurkan Majelis Hakim PT UN Jakarta.
03:22Usai Kemendik Dasmen selaku tergugat mencabut suket tersebut.
03:26Pencabutan suket itu sebagai bagian pelaksanaan putusan Mahkamah Agung
03:31yang telah berkekuatan hukum tetap.
03:51Meski Petun sudah menggugurkan perkara suket ijazah Gibran,
03:55putra sulung mantan Presiden Jokowi ini masih harus menghadapi
03:59pengaduan Kubu Kozinudin di Baris Krimpolri.
04:02Sebagai terlapor, Gibran akan dimintai klarifikasi
04:06seputar basis dokumen pendidikannya
04:08yang menjadi dasar dikeluarkannya suket penyetaran ijazah SMA
04:13yang ia gunakan saat pilpres.
04:16Pak Gibran, sakit hati enggak?
04:24Tim Liputan, Kompas TV
04:31Persoalan suket penyetaraan pendidikan Gibran seakan tiada henti.
04:35Meski PT UN sudah menggugurkan perkara suket,
04:37Baris Krimpolri masih memproses aduan soal dugaan pemalsuan dokumen
04:41akibat dikeluarkannya suket tersebut.
04:43Lantas, akankah proses hukum suket Gibran di Baris Krim tetap berlanjut?
04:47Kita bahas bersama kuasa hukum pengadu Gibran, Ahmad Kozinudin.
04:50Lalu ada juga Ketua Umum Gibran Isti, Taufik Bilfaki yang sudah hadir di studio.
04:54Dan juga ada guru besar Fakultas Hukum Unsud, Prof. Hibnu Nugroho
04:58yang tersambung melalui sambungan Zoom.
05:00Bang Taufik, Bang Kozin, dan juga Prof. Hibnu, selamat petang semua.
05:03Selamat petang, Bang Dipo.
05:05Selamat petang, Pak Taufik.
05:07Baik, saya ingin ke Bang Taufik terlebih dahulu bahwa Gibran sudah mundur.
05:11Perkara di PT UN pun telah gugur.
05:13Apakah Anda meyakini bahwa proses pelaporan suket Gibran di Baris Krim akan berlanjut?
05:18Ya, saya sih berharap dan saya meyakini juga pasti tidak berlanjut dong.
05:22Karena ini kan persoalan administrasi.
05:24Tidak ada hubungannya Mas Gibran dengan proses suket itu dengan dugaan pemalsuan.
05:29Apalagi kemudian langsung dipaksakan seolah-olah Mas Gibran melakukan terlibat dalam konteks pemalsuan itu.
05:35Artinya menurut Anda tidak layak dilanjutkan?
05:37Seharusnya jangan dilakukan apa dilanjutkan.
05:39Sekali lagi saya tegaskan bahwa Mas Gibran itu sebagai orang yang punya etikat baik bermohon kepada pemerintah dalam hal ini
05:46di Kedasmen
05:46untuk membuat penyetaraan terhadap dokumen kelulusannya dari luar negeri.
05:50Bahwa kemudian hari ini suket itu ternyata batal demi hukum oleh karena problem administrasi.
05:55Yaitu bukan masalahnya Mas Gibran gitu kan.
05:57Apalagi yang kita ketahui bersama.
05:59Karena kalau kita mau contohkan, saya sering sampaikan di beberapa momentum, orang membuat SIM yang kemudian SIMnya sudah diterbitkan oleh
06:06pihak kepolisian.
06:08Tapi di saat momentum ada operasi rajia, tiba-tiba SIM itu dianggap tidak memenuhi syarat atau yang bermasalah.
06:15Apakah kemudian Gibran atau pemilik SIM itu yang harus disalahkan?
06:18Saya kira itu yang terjadi sama Mas Gibran.
06:20Jadi saya kira agak keliru.
06:21Namun kita hormati laporan yang disampaikan oleh Bang Hozi dan kawan-kawan.
06:25Saya kira penting untuk diproses biar bagaimanapun akan ada kepastian hukum di sana.
06:30Tapi soal kepastian hukum itu kan ada putusan MA, ada putusan MK, termasuk juga kemenik dasmen.
06:35Sudah mencabut suket yang kemudian dikeluarkannya.
06:39Saya ingin ditanyakan ke Bung Kozin.
06:40Apa yang membuat Anda ngotot bahwa persoalan suket ini harus diproses secara hukum?
06:45Bung Kozin.
06:46Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
06:47Yang pertama, saya orang Jawa dan Mas Gibran juga orang Jawa.
06:50Sebagai seorang yang punya keturunan Jawa, suku Jawa yang punya sikap kesatria.
06:56Semestinya tidak menempuh colong pelayu lungo gelanggang.
07:00Jadi apa yang dilakukan Gibran itu seperti lari dari tanggung jawab, tidak kesatria.
07:05Semestinya kalau dia memang memiliki dokumen yang bisa dipertanggung jawabkan,
07:09dia tidak mengundurkan diri, dia bisa fight seperti yang sudah dilakukan.
07:13Kendati ketika dia mau fight di PT UN dan di Mahkamah Agung itu sudah ditutup,
07:17dia masih punya ring pertarungan berikutnya untuk menunjukkan dia punya dokumen yang dia miliki,
07:22bukan hanya statement.
07:23Dia ini pada forum hak menyatakan pendapat yang sudah digalang oleh DPR.
07:27Sayangnya Gibran justru mengambil mundur.
07:29Itu menunjukkan Gibran tidak kesatria.
07:32Yang kedua, berkaitan dengan suket yang memenuhi unsur pidana.
07:34Dugaan itu tidak bisa gugur ketika Gibran mengundurkan diri.
07:38Bahkan ketika Gibran pada akhirnya pun diperhentikan dengan tidak hormat melalui proses impeachment,
07:43kasus pidana ini tetap bergulir.
07:45Kasus pidana ini adalah kasus berdiri sendiri.
07:47Sebagai mana kami sudah tegaskan di awal dalam proses pidana itu adalah
07:50meminta pertanggung jawaban pribadi sebagai pertanggung jawaban pidana.
07:54Berbeda dengan WAPRES.
07:55Itu adalah pertanggung jawaban dari sisi jabatan WAPRES yang semestinya diperhentikan.
08:00Sehingga kita tidak perlu kehilangan keuangan negara
08:03untuk memberikan berbagai fasilitas keuangan kepada Gibran karena pengunduran dirinya.
08:08Apalagi 514 triliun.
08:10Hari ini mengeu menyatakan bahwa target pajak kita belum terpenuhi.
08:14Artinya semestinya DPR juga menindaklanjuti proses HMP itu bukan kemudian menggugurkannya begitu saja.
08:20DPR harus mewakili rakyat untuk bisa menghemat anggaran dengan cara apa?
08:24Memastikan pemberhentian jabatan wakil presiden itu tanpa ada komitmen kompensasi apapun
08:29yang merugikan atau membebani anggaran negara.
08:32Apa yang ingin Anda kejar, Bung Kozin?
08:35Apa yang ingin Anda kejar terkait proses hukum yang kemudian ada dan dijalankan oleh baris krip?
08:39Pertanggung jawaban pidana, karena kita tidak boleh permisi terhadap unsur-unsur dugaan pidana yang terjadi di Republik ini.
08:46Kalau suket itu tidak pernah digunakan untuk proses pemilihan, tentu tidak akan masalah pada Gibran.
08:51Tapi faktanya suket itulah yang telah digunakan.
08:54Dan kalau benar nanti isi dalam proses pidana bahwa obyek yang disetarakan itu grade 12 tidak memenuhi kriteria setara dengan
09:01SMA,
09:01berarti bukan hanya obyek itu memenuhi pidana, tetapi Gibran juga telah menipu seluruh rakyat Indonesia pada proses pencalonannya di Pilpres
09:102024 yang lalu.
09:11Dan kami tegaskan tidak akan ada proses restoratif justice yang akan kami tempuh,
09:16baik inisiatif itu datang dari kami, atau pasti kami tolak kalau inisiatif itu datang dari pihak kubu Gibran.
09:21Bahkan kami juga akan menolak jika mediasi restoratif justice itu yang sudah diadopsi dalam KUHAB dimediasi oleh penjidik dari Mpares.
09:28Oke, baik. Saya ingin ke Prof. Hibnu bawa sampai sekarang, Prof.
09:31Laporan soal suket Gibran ini belum naik ke tahap penyidikan. Apakah perlu polisi memanggil Gibran sebagai pihak terlapor?
09:38Ya, begini Mas. Dalam suatu sistem peratbilan pidana, kalau kita lihat ini masih dalam tahap penyelidikan.
09:46Apa itu penyelidikan? Kalau kita lihat pasal 1.8 adalah tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana.
09:57Tidakkah suatu peristiwa? Jadi kalau ada suatu peristiwa, itu nanti masuk ke darah penyidikan.
10:02Nah, oleh karena itu sebagai suatu peristiwa pidana, maka nanti para pihak itu diklarifikasi dulu Mas.
10:08Termasuk Mas Gibran, diklarifikasi.
10:12Klarifikasi semua pihak yang dilaporkan, apakah itu Kementerian Dedasmen, apakah itu pihak yang dilaporkan mungkin Mas Gibran, diklarifikasi.
10:19Sebetulnya apa yang terjadi? Suketnya dari mana? Siapa yang membuat? Siapa yang ide pada waktu itu?
10:26Digunakan untuk apa? Karena kalau kita lihat Mas Kosin yang melaporkan itu 391, itu adalah yang membuat palsu, yang menggunakan
10:34palsu.
10:34Yang kedua yang menggunakan. Tadi betul Mas Tawek, yang menggunakan ini gimana? Yang menggunakan, betul enggak?
10:39Ngerti atau enggak? Itulah saya nanti. Nanti saya kira akan diklarifikasi.
10:43Dan yang harus diingat Mas Dito, ini objeknya adalah suket.
10:47Jadi tidak merambah pada S2, S2, S3.
10:49Tapi suket yang pada waktu itu menjadi objek domen terhadap dugaan palsu.
10:57Dugaan tidak benar. Belum ya?
10:58Karena dalam pemalsuan itu membuat palsu dan memalsu.
11:02Kalau membuat palsu, ada yang dipalsukan.
11:04Tapi kalau pemalsu, dari tidak ada menjadi ada.
11:06Nah, taraf penyelidikan ini yang akan dikembangkan nanti.
11:10Oleh karena itu, dalam taraf penyelidikan itu, kalau kita lihat pasal 19 Mas Dito,
11:14itu nanti ada gelar perkara. Semua diperiksa, didasmen, semua diperiksa,
11:18pihak-pihak yang diperiksa, gelar perkara.
11:20Bisa naik atau tidak?
11:22Kalau naik, penyelidikan berarti lanjut.
11:25Tapi kalau tidak, dihentikan dalam suatu penyelidikan.
11:28Itulah yang sekarang akan terjadi.
11:30Baik, saya ingin ke Bang Taufik lagi.
11:32Bagaimana kemudian Gibran mempertanggungjawabkan suket yang kemudian digunakannya oleh Pilpres
11:36karena ada potensi pidana yang kemudian saat ini tengah didalami oleh Baris Krim?
11:39Ya, beliau mempertanggungjawabkan sebuah produk yang diterbitkan oleh pemerintah.
11:44Jadi yang paling utama di sini adalah ketika beliau mencalonkan diri sebagai wali kota
11:48dan juga sebagai wakil presiden, tidak ada satupun dokumen yang dia dapatkan dengan cara yang ilegal.
11:54Pengurusan surat keterangan itu adalah menggunakan mekanisme sesuai dengan prosedur.
11:58Mulai dari pendaftaran secara online, mengisi semua data-data yang dibutuhkan,
12:02bahkan terakhir beliau bilang termasuk advance diploma itu ternyata diserahkan gitu.
12:06Soal teknis kemudian ternyata dari Dikdasmen dan juga mekanisme yang katakanlah memang unprosedural
12:12atau bukan unprosedural ya, dianggap bermasalah sebagaimana putusan MA.
12:15Nah itu kan persoalan Dikdasmen, bukan persoalan Mas Gibran gitu.
12:18Itu satu hal yang didegaskan.
12:20Yang jangan dilupakan adalah kita minta dihentikan narasi-narasi yang seolah-olah
12:23menzolimi Mas Gibran, kemudian mengkambing hitamkan Mas Gibran
12:27sebagai orang yang melakukan tindak pidana, yang kedua.
12:30Yang ketiga yang jangan dilupakan, coba kita rasional saja,
12:33ini orang punya etikat baik mengurusi semua urusan teknis
12:37yang kemudian dinyatakan bermasalah di MK dan juga di MA
12:41yang sesungguhnya ini tidak ada kaitannya dengan posisi Wapres.
12:44Makanya ketika beliau mengundurkan diri, tidak dalam konteks ijasa,
12:47beliau pertegas, beliau akan fight.
12:49Termasuk ketika Pak Prabowo mengatakan kepada Mas Gibran untuk fight,
12:52itu bukan mempertahankan Wapres, tapi mempertahankan bahwa dia punya hak konstitusional
12:56terkait dokumen akademiknya dari luar negeri.
12:59Itu yang akan beliau pertahankan.
13:00Betul bahwa ada etikat baik, tetapi disebutkan oleh MA, dokumen tersebut tidak sah.
13:05Nah yang tidak sah itu kan berarti ada kehilafan atau ada kesalahan teknis dalam konteks
13:09memahami tentang prosedur, tapi bukan masalah Gibran kan?
13:13Nah misalnya dari Dik Dasmen yang mengatur seperti itu, SOP-nya sudah seperti itu,
13:16tapi ada tafsir yang berbeda oleh MA, apa salah Mas Gibran gitu.
13:19Oke, saya ingin ke Bung Kauzin, ketidaksahan Suket Ijazah Gibran ini bukan salah Mas Gibran.
13:24Bung Kauzin, tanggapan Anda?
13:26Ya yang pertama, dokumen Suket bermasalah itu bukan anggapan ya,
13:30itu sudah putusan MA dan sifatnya INKRA.
13:33Jadi jangan lagi kita bernerasi seolah-olah itu adalah pendapat atau anggapan bahwa Suket itu bermasalah.
13:37Yang kedua, kenapa ini bermasalah?
13:39Saya pikir bukan karena Gibran beri etikat baik.
13:41Gibran sejak awal punya etikat politik,
13:44kalau dia tidak mau calon wali kota atau menjadi calon wapres,
13:47nggak akan pernah dia akan ngurus suket itu.
13:50Dia sudah tahu bahwa suket itu akan dia gunakan untuk proses politik,
13:53baik di wali kota atau di pilpres.
13:55Sehingga yang benar adalah perlu didalami tentang adanya unsur pidananya.
14:00Bukan apakah niatnya seperti apa,
14:02karena niat itu juga tidak bisa dibaca dari pengapuan saja.
14:05Ada nanti niat dari sisi sadar kepastian,
14:08sadar sebagai maksud, sadar sebagai tujuan, sadar kemungkinan.
14:10Itu semua nanti akan ada ahli pidana yang mengkonstruksikan
14:13apakah ada kesalahan atau dolus dalam persoalan ini,
14:16atau kalaupun tidak dolus ada kurpa atau kalepaan dalam persoalan ini.
14:19Tapi itu kita serahkan pada penyelidik dalam hal di Baris Krim Mahalus Polri.
14:22Yang kami khawatirkan,
14:25proses pengunduran diri Gibran itu bagian dari kompromi politik
14:28dengan kompensasi penyelidikan yang kami laporkan di Baris Krim akan dihentikan.
14:33Karena seolah-olah Gibran sudah legowo untuk mundur.
14:36Padahal sekali lagi,
14:37kami tidak ingin hukum itu dibawa kendali ke tiap politik.
14:41Seperti hari ini,
14:42DPR tidak mau menjalankan HMP ke paripurna,
14:45tiba-tiba hari ini mereka orang-orang di politik sudah berebut tentang posisi WAPRES.
14:49Tidak lagi berpikir tentang bagaimana menegakkan konstitusi yang diduga sudah dilanggar.
14:53Bagaimana negara ini ke depan tidak ada lagi proses-proses yang demikian.
14:56Tidak.
14:57Tapi mereka sudah berpikir tentang politik WAPRES siapa.
15:00Dan saya juga khawatir nanti yang terimbas adalah laporan kami.
15:04Di antara satu komitmen kompensasi dari pengunduran diri itu adalah proses penyelidikan ini dihentikan.
15:09Karena itu, kami wanti-wanti kepada Kapolri yang selama ini sudah meningkatkan kepercayaan publik
15:13agar jangan menjatuhkan wibawa kepolisian dan kemudian dianggap polisi menjadi bagian kompromi politik
15:19dengan menghentikan proses penyelidikan ini.
15:21Kami ingin kasus ini diproses lebih lanjut dibuktikan lewat pengadilan
15:25dan memberikan ruang kepada Gibran Raka Buming Raka
15:27di sebuah persidangan yang terbuka untuk umum untuk membela diri dan menunjukkan dokumen yang dibiliki.
15:32Soal kompromi politik nanti akan kita dalami.
15:35Tetapi saya ingin ke Prof. Hipnu, unsur pidana apa saja yang kemudian ada di suket ini
15:39dan perlu didalami oleh polisi.
15:41Tapi tahan dulu Prof, kita akan kembali usai jeda tetaplah di Kompas Petang.
15:45Kami akan lanjutkan dialog di Kompas Petang.
15:47Saudara, saya ingin ke Prof. Hipnu bahwa
15:48apa yang harus didalami polisi, Prof. Hipnu,
15:51terkait dengan unsur pidana yang memang mungkin saja tertuang di dalam suket Gibran
15:55yang digunakan pada Pilpres 2024?
15:58Ya, begini Mas Gito.
15:59Kalau kita lihat sebagai objeknya, itu ada jelas.
16:03Karena sudah dikuatkan oleh MK dan kemudian Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
16:08bahwa suket itu bermasalah.
16:10Oleh karena itu, pertanyaannya suket itu yang membuat siapa?
16:14Yang order siapa?
16:16Ide-nya dari siapa?
16:17Untuk apa?
16:18Dan sebagainya.
16:19Itu yang perlu.
16:20Nah, itu yang perlu.
16:21Yang kedua, sekarang pertanyaan di Pak Stofik.
16:23Ini yang menggunakan.
16:25Nah, karena dalam pasal 391 kuat,
16:28itu adalah setiap orang yang membuat surat yang tidak benar.
16:32Yang menimbulkan hak.
16:33Yang menimbulkan piutan.
16:35Dapat dipidana enam tahun.
16:37Yang ayat kedua adalah yang menggunakan surat yang tidak benar.
16:41Nah, yang menggunakan surat tadi Mas Tawai betul ini.
16:44Tahu atau tidak?
16:45Makanya dalam suatu konsep hukum itu ada namanya syarat subjektif.
16:49Menghendaki dan mengetahui.
16:50Nah, pertanyaannya pada waktu saat pembuatan suket tadi,
16:55Mas Gibran tahu atau tidak?
16:57Menghendaki atau tidak?
16:59Tahu bahwa ini adalah tidak baik.
17:00Ini adalah kurang.
17:02Ini yang harus dilakukan, harus tidak boleh dilakukan buat subjekt.
17:05Karena belum-belum cukup umur.
17:07Nah, konsep menghendaki dan mengetahui itu,
17:09pasti nanti akan diklarifikasi.
17:11Karena subjek yang menggunakan 391 adalah Mas Gibran.
17:15Subjek yang membuat adalah didasmen.
17:18Wah, itu orang banyak itu nanti.
17:19Karena terkait dengan siapa aktor utamanya, siapa eksekutur.
17:23Termasuk yang meloloskan.
17:25Bahwa ini surat yang bermasalah.
17:27Kenapa di KPU ditoloskan?
17:29Di situ, saya kira,
17:30Baris Krim Halut melihat secara komprehensif terhadap pihak-pihak dari A sampai Z.
17:35Oke, tanggapan Anda, Bung Tofik, melihat Profit Nu mendalami siapa yang mengorder,
17:39siapa yang meminta, siapa aktor intelektual dari penerbitan suket Gibran?
17:42Iya, kalau memang indikasinya adalah ada kesalahan yang sifatnya disengaja untuk kepentingan tertentu,
17:50saya kira wajar kalau kemudian arahnya akan ke sana.
17:53Tapi jangan lupa loh, ini soal prosedur yang sudah ada SOP-nya,
17:57ada Permendikbud-nya, ada SK Dirjen-nya.
17:59Kalau berdasarkan Mahkamah Agung ini kan, ya minta maaf, Pak Ibnu,
18:03Mahkamah Agung ini kan tidak pernah perkaranya itu diacarakan.
18:06Subhan Palal itu di Petun dan Petetun itu NO22.
18:10Nanti di Kasasi, di mana Kasasi Mas Gibran dan Dik Dasmen tidak pernah memberikan penjelasan secara prosedur.
18:16Sehingga itu hanya berdasarkan Mahkamah Konstitusi,
18:19EMA bikin putusan.
18:20Ini sebenarnya artinya ingin menandakan bahwa ini masalah di Mahkamah Agung ini juga tidak tuntas.
18:25Banyak kritik dari banyak teman-teman pakar hukum Tata Negara.
18:28Tapi sudah lah, it's okay, tidak masalah.
18:30Sekarang yang paling utama adalah,
18:31apakah benar Mas Gibran dan juga Dik Dasmen punya unsur kesengajaan
18:36dan juga melakukan tindakan pidana
18:38oleh karena ada aturan yang sudah mereka atur loh.
18:41Jawaban dari Anda?
18:42Oh tidak dong, karena ini kewenangan.
18:44Fakta persidangan di MK kan sudah dijelaskan.
18:46Yang disampaikan oleh Pak Taufik juga ya,
18:48yang kebetulan staff dari Dik Dasmen,
18:50menegaskan bahwa ini mekanisme prosedur.
18:52Ada SK Dirjen yang mereka ikuti,
18:54ternyata tidak membutuhkan ijasa kelulusan dari luar negeri.
18:57Yang penting ada sertifikat.
18:58Sertifikat itu beragam definisinya.
19:00Itulah yang oleh standar SOP milik dari Dik Dasmen
19:04yang sudah sesuai dengan kewenangan mereka.
19:06Jadi apa yang dimaksud dengan itu adalah produk palsu?
19:08Apa yang dimaksud dengan ini ada unsur kesengajaan
19:11yang tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme?
19:13Itu tidak.
19:14Ini hanya problem tafsir saja.
19:15Meskipun pertimbangan MK mengatakan
19:17bahwa suket tersebut tidak sesuai
19:19dengan permendikbud yang seharusnya disetarakan oleh ijasa.
19:21Bukan kompetensi pendidikan.
19:23Itulah pendefinisiannya di situ.
19:25Ketika teman-teman di Dik Dasmen
19:26mendefinisikan ijasa atau diploma atau sertifikat.
19:31Nah definisi sertifikat oleh teman-teman di Dik Dasmen
19:34mendefinisikannya itu jama.
19:36Nah tapi apapun itu,
19:37katakanlah memang tidak sesuai dan lain-lain sebagainya.
19:39Ini problem administrasi.
19:41Bukan problem pemalsuan.
19:43Bukan problem yang dianggap sama Bang Hozi dan kawan-kawan
19:47sebagai tindak pidana yang harus kita kategorikan
19:49ada tindakan kriminal di sana.
19:51Itu yang harusnya dipahami.
19:52Bung Kozin, bahwa suket Gibran ini hanya persoalan administratif
19:56bukan soal pidana.
19:57Tanggapan Anda?
19:58Ya, pertanggung jawaban administratif itu terpisah
20:02dengan pertanggung jawaban pidana.
20:03Tidak boleh kemudian ketika orang melanggar secara administratif
20:06tapi ada unsur pidananya, kemudian pidananya dikesampingkan.
20:10Tentu akan banyak modus untuk mengalihkan pertanggung jawaban pidana
20:13hanya sekedar administratif.
20:15Itu yang tidak boleh.
20:16Nah, tapi saya ingin kembalikan.
20:18Kita tidak perlu lari kemana-mana.
20:20Fokus saja kepada suket.
20:21Suket itu kan mendeskripsikan
20:24Gibran itu telah menempuh pendidikan grid 12 di UTS
20:28yang oleh suket itu dinilai memiliki pengetahuan setara dengan SMK
20:33peminatan akuntansi dan keuangan.
20:36Sementara di Permendibu No. 29 tahun 2014
20:40asal 1 angka 7
20:41harus ada obyek yang disetarakan
20:43apakah bentuknya itu sertifikat, ijasa, atau diploma dari luar negeri
20:48yang kemudian disetarakan dengan satuan pendidikan nasional.
20:50Nah, fakta di MK itu tidak pernah ada obyek yang disetarakan.
20:55Inilah yang kami sebut keperangan tidak benar.
20:57Bang, Bang Hozi, itulah yang letak perbedaan taksirnya Dikdasmen dengan MK, Bang.
21:01Setarakan dengan SMK,
21:02sertifikat of attendance, itulah yang dipahami oleh teman-teman dirjen.
21:07Apakah itu memang sengaja didesain sebuah kejahatan?
21:10Nah, kalau unsurnya kejahatan, saya kira itu terlalu subjektif.
21:15Itu perdebatan, itu pendefinis.
21:18Bang, itu definisi yang dimaknai oleh teman-teman dirjen yang punya kewenangan.
21:22Dikdasmen punya pemahaman yang berbeda dengan MK.
21:25Itu saja problemnya gitu.
21:27Dan sertifikat of attendance bagian dari sertifikat yang kemudian dikeluarkan oleh UTS, Bang.
21:33Jadi saya kira tidak ada masalah dalam konteks itu.
21:35Karena Dikdasmen, dalam hal ini Dikdasmen, punya perspektif yang berbeda.
21:38Tidak ada masalah itu nanti penyidik-penyidik, apalagi kalau mau ditafirkan,
21:44Permendikbud itu tidak bicara tentang sertifikat kelulusan.
21:47Tapi sertifikat yang didapatkan dari luar negeri.
21:50Tapi sudah lah, yang paling penting di sini adalah,
21:53Mas Ibran itu mengikuti proses prosedur sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Dikdasmen.
21:58Baik, jika sesuai prosedur dan juga sesuai kebentuan aturan.
22:01Saya ingin ke Bung Taufik dulu, Bang Kauzin.
22:03Baik, saya ingin ke Bung Taufik dulu bahwa putusan MK dan MA selaras,
22:07Bahwa sukat ini tidak selalu apa dokumen yang kemudian selalu disebut oleh relawan dan juga dibawa dan juga dikatakan lengkap.
22:15Dokumen apa?
22:15Mas Gibran punya sertifikat O-Level, punya SMP sebelumnya, kemudian punya UTS Insert dalam konteks Certificate of Attendance yang kemudian
22:23beliau transfer ke MDIS Advanced Diploma.
22:26Itu lulus dan kemudian mendapatkan juga S1. Semua itu dokumen kelulusan.
22:30Bahwa kemudian Mas Gibran membuat permohonan ke Dick Dasman yang akhirnya Dick Dasman hanya menilai Certificate of Attendance-nya.
22:38Berarti itu hak dan kewenangan dari teman-teman Dick Dasman. Bukan Mas Gibran yang salah.
22:42Saya tegaskan lagi, dokumen penyetaraan ijazah setara SMA artinya yang mana?
22:48Kalau yang berdasarkan sukat itu kan Certificate of Attendance yang oleh teman-teman Dick Dasman menilai durasi dan juga kurikulumnya.
22:55Bukan soal sertifikat kelulusannya. Kenapa? Karena Dirjen sendiri mengatakan kalau Advanced Diploma atau Diploma Kelulusan maka yang didapat bukan setara
23:04dengan sepadan SMK.
23:05Melainkan sepadan dengan D1. Dan itu penilaian yang hak preogratif dan kewenangannya ada di Dick Dasman.
23:11Jadi apa masalahnya dengan Mas Gibran? Dan Dick Dasman pun menurut saya tidak kerilu dalam soal itu.
23:16Saya ingin ke Prof. Ipnu. Sejauh apa polisi harus juga memeriksa kemudian pihak-pihak yang mengeluarkan suket ini?
23:23Karena tudingan dari Bung Kauzin juga yang menandatangani. Ini juga nampaknya harus diperiksa dan juga diperkarakan.
23:30Ya, kan begini Mas. Dalam suatu konsep hukum tadi sudah saya jelaskan bahwa ini masih dalam tingkat penyelidikan.
23:36Penyelidikan mencari suatu peristiwa. Makanya dalam mencari penyelidikan nanti penyelidikan itu memanggil, terperiksa untuk diklarifikasi terhadap apa itu tafsirnya itu
23:51bagaimana?
23:51Nah SOP-nya bagaimana? Salah atau tidak? Dan sebagainya. Itu sebetulnya nanti.
23:55Jadi makanya dalam perdebatan ini, yang pertama makanya suketnya itu tafsirnya betul atau tidak?
24:01Salah atau tidak? Melampaui ketentuan atau tidak? Ini yang jadikan masalah.
24:05Jadi kalau nanti suketnya itu suatu dikatakan, oh ini administrasi, oh ini salah tafsir karena tidak ada SOP.
24:11Misalkan ya, berarti perkara dihentikan. Oh tapi ini ada suatu niatan, ada suatu pesanan, ada suatu dilanggar.
24:17Berarti ada suatu niatan perbuatan. Di situ yang kita lihat nanti dalam suatu penyelidikan.
24:23Jadi kalau memang tidak, ya dihentikan. Makanya klarifikasi.
24:26Dek Dasmen nomor satu. Kemudian Mas Gibran. Termasuk Mas Gibran, kemas Tafik.
24:31Kemarin kan pertanyaannya kan di MKA kan tidak ditemukan ijazah.
24:35Sekarang ketika Mas Gibran bisa melaporkan, oh ini ada lho, sudah ada lho.
24:39Itu juga bagian dari klarifikasi.
24:41Baik. Bung Kozin, ketika nanti proses ini mandek tidak sampai penyelidikan, apa yang kemudian akan Anda lakukan?
24:48Nah ini yang kami khawatirkan karena hukum di negeri kita itu tidak steril dari pengaruh politik.
24:54Apalagi proses politik di DPR yang sudah sampai kepada KUR, seluruh fraksi menyatakan akan melakukan HMP.
25:02Tiba-tiba dihentikan tanpa proses paripurna hanya karena Gibran mengundurkan diri.
25:06Nah saya khawatir akan ada komitmen bahwa ini bagian dari menghentikan.
25:10Karena begini, soal alasan itu akan gampang untuk dicari kalau untuk dihentikan.
25:16Tetapi apakah penghentian itu murni karena proses memang tidak bisa dinaikkan.
25:19Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat untuk mengontrol persoalan ini.
25:23Apa nanti yang akan disampaikan oleh Baris Kim sehingga kita bisa percaya atau tidak dalam proses.
25:27Tapi kami berkeyakinan kasus ini akan lanjut.
25:30Baik, berkeyakinan bahwa kasus ini akan lanjut.
25:32Tapi yang harus dilakukan polisi adalah membuktikan terlebih dahulu mekalifikasi apakah betul ada unsur pidana
25:37terkait dengan suket yang kemudian digunakan oleh Gibran.
25:39Terima kasih Bang Taufik, Bang Kozin, dan juga Prof Hibnu telah bergabung di Kompas.

Dianjurkan