Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
JAKARTA, KOMPAS.TV Menteri Keuangan Suahasil menyampaikan bahwa setoran pajak untuk periode November hingga Desember 2026 masih kurang Rp 514 triliun.

Hal ini disampaikan dalam penyampaian APBN KiTA bulan November di kantornya pada Jumat (31/11/2026).

Hingga bulan Oktober 2026, penerimaan pajak terkumpul Rp 1.796,8 triliun, atau kurang dari realisasi yang harus dicapai yakni Rp2.357,7 triliun.

Suahasil meminta dukungan dari masyarakat untuk patuh memenuhi kewajiban pajaknya sampai akhir tahun.

"Ini dipakai untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari masyarakat untuk kita mengumpulkan penerimaan pajak," ujar Suahasil.

#apbnkita #breakingnews #menkeu #suahasilnazara

Produser: Theo Reza

Video Editor: Frashiva Rizaldi

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/701573/menkeu-suahasil-soal-setoran-pajak-kurang-rp514-t-saya-mohon-dukungan-masyarakat
Transkrip
00:00Teman media telah melihat bahwa di dalam APBN 2027 transfer ini kita naikkan lagi ke angka Rp735 triliun.
00:10Tapi untuk penyelesaian tahun ini maka penyaluran transfer sampai dengan Oktober telah disalurkan Rp653,2 triliun, 90% dari total
00:27alokasi revisi 726 tadi.
00:30DAU dan DBH telah disalurkan Rp437,8 ini digunakan untuk pembayaran gaji, 3 juta peserta JKN, 1,0 juta peserta
00:43jam sostek dibiayai dari DBH CHT dan DBH Sawit dan ada berbagai macam cerita yang dapat kita rekap dari daerah.
00:52Dana transfer khusus berupa DAK fisik, DAK non-fisik dan juga hibah daerah telah disalurkan Rp140,4 triliun.
01:01Dan ini penerimanya adalah siswa sekolah yang penerima BOS, 1,04 juta siswa kestaraan, 32.495 saluran untuk saluran air
01:14minum, jalan, 531 km jalan yang ditangani,
01:48Bahkanan mungkin dengan detail yang tadi sudah saya sampaikan.
01:53Satu poin yang ingin saya sampaikan terkait transfer ini adalah beberapa kali saya telah mulai menyampaikan bahwa APBN dan APBD
02:02adalah satu kesatuan intervensi dari negara kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
02:09Jadi kalau melihat transfer ke daerah memang kesannya seakan-akan turun, tahun 2026 ini turun dari tahun lalu 2025, tahun
02:21depan kita naikkan lagi ke 735.
02:23Namun kalau kita lihat TKD, TKD ini adalah instrumen yang penting untuk mendukung pelayaran publik dan pembangunan daerah melalui APBD.
02:33Namun manfaat yang diterima oleh seluruh masyarakat kita bukan hanya yang lewat APBD, namun juga yang melewati program prioritas APBN.
02:44Misalkan impres irigasi, berbagai macam subsidi, cetak sawah, makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, preservasi jalan dan jembatan, program PKH,
02:56program PIP, kartu sembako, sekolah rakyat, dan seterusnya.
03:00Macam-macam lain yang merupakan program prioritas pemerintah pusat.
03:04Dan ini naik terus dari 2025 ke 2026, tahun ini 1360, tahun depan kita estimasi 1445.
03:15Dengan demikian kalau kita ingin melihat berapa sih sebetulnya intervensi negara kepada rakyatnya melalui APBN dan APBD,
03:26maka kita lihat di sebelah kanan manfaat untuk masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat itu lebih tinggi.
03:34Kalau kita jumlahkan TKD dan program prioritas APBN dari ketahun.
03:40Ini yang saya katakan APBN dan APBD adalah satu kesatuan untuk kemakmuran rakyat.
03:47Beberapa waktu ke depan saya akan mulai mengeluarkan lagi detil ini untuk setiap provinsi,
03:53bahkan kita bisa melakukan perhitungan ini untuk setiap kabupaten, kota.
03:57Berapa yang disalurkan melalui TKD dan menjadi peran dari APBD,
04:03dan berapa yang disalurkan langsung sebagai bentuk program prioritas pemerintah.
04:10Teman-teman media sekalian, bagian terakhir adalah mengenai pembiayaan.
04:15Dan saya ingin menyampaikan bahwa pembiayaan yang pertama adalah pembiayaan utang.
04:22Pembiayaan utang neto telah dilakukan Rp629,3 triliun dari target APBN Rp832,2 triliun.
04:33Khususnya ini surat berharga, penerbitan surat berharga Rp586,1 triliun dari target Rp799,5 triliun.
04:4573,3 persen dari targetnya.
04:50Pinjaman juga telah dilaksanakan dan kita mengatakan bahwa pengadaan utang terjaga on track,
04:57disesuaikan dengan kebutuhan kas, ini betul-betul kita pilih timing yang baik,
05:03timing yang betul-betul memberikan dampak biaya yang seminimal mungkin,
05:09namun kita harus mempertimbangkan kebutuhan kas yang ada,
05:13kita juga harus mempertimbangkan dinamika pasar.
05:17Saya ingin menyampaikan di sini, per akhir Oktober kemarin memang betul terjadi tekanan di pasar keuangan kita,
05:25khususnya setelah MSCI mengeluarkan surat yang mengatakan bahwa akan menaruh pasar saham Indonesia
05:33di dalam status stand alone.
05:35Pada saat itu pasar keuangan menjadi tidak kondusif sama sekali,
05:39dan saya ingin ilustrasikan dengan grafik berikut ini.
05:47Yang biru adalah penerbitan SBN Surat Utang Negara, yang hijau adalah SBSN, yang sariah.
05:58Jadi saya akan konsentrasi sekarang kepada yang biru.
06:02Pada tanggal 16 Oktober, MSCI mengusulkan status stand alone,
06:07atau mengatakan akan memulai proses konsultasi untuk membuat Indonesia menuju pasar sahamnya itu stand alone.
06:15Karena itu ada yang, ini ada yang ngirim WA ke saya nih khusus.
06:19Coba lihat ini Pak Menteri, tanggal 13 Oktober untuk Sun itu,
06:23incoming bidnya masih 64,8 triliun, hampir 65 triliun.
06:31Lalu kemudian 27 Oktober setelah melewati tanggal 16 itu,
06:35incoming bidnya tinggal setengahnya aja nggak ada.
06:38Tinggal 31 triliun rupiah.
06:41Dan ini tekanan yang luar biasa.
06:43Dan memang ini kita hadapi ketika itu.
06:46Namun saya ingin mengatakan juga kepada seluruh media dan seluruh sektor keuangan Indonesia,
06:52kunci dari menghadapi ini adalah kredibilitas.
06:56Pasar kita harus kita bangun di atas kredibilitas dari pengelolaan ekonomi dan pengelolaan APBN.
07:05Pengelolaan ekonomi kita seperti yang saya sampaikan dalam 30 slide di depan.
07:10Resilien, transaksi masyarakat berjalan, masyarakat terus bekerja,
07:14bekerja, pertumbuhan ekonomi terus ada, inflasi terjaga, sektor internal kita jaga.
07:21Karena itu, meskipun pada tanggal 27 Oktober itu terjadi tekanan,
07:26akibat sentimen yang dimunculkan oleh MSEI,
07:30namun pada tanggal 10 November 3 hari yang lalu,
07:33kita lihat incoming bid untuk sun kita sudah kembali ke 79,71 triliun rupiah.
07:42Dan ini dibangun di atas kepercayaan bahwa ekonomi Indonesia resilient,
07:48APBN dikelola dengan baik, APBN dikelola dengan kredibel.
07:52Kita nggak bisa mengundermain kredibilitas dari pengelolaan ekonomi dan pengelolaan APBN ini.
08:00Inilah yang kita harus terus lakukan.
08:0410 November kemarin, incoming bid-nya kembali ke 79,71 triliun rupiah,
08:11bahkan di atas dari sejak bulan September.
08:14Terima kasih telah menonton!

Dianjurkan