00:00PH yang menjabat sebagai PLT Kabakmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025
00:07diduga menerima perintah kenyadapan terhadap target tertentu dari SU
00:12yang disebut berasal dari Jenderal LSP
00:14kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
00:20Keempat AS yang menjabat sebagai PLT Kabakmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026
00:28diduga menerima perintah dari Jenderal LSP
00:31kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik
00:36kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP
00:39dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance.
00:45Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log
00:52serta pembaharan grup WhatsApp.
00:58Masa penahanan yang dicantumkan masing-masing adalah
01:01LSP sampai dengan 23 November 2026
01:05EH sampai dengan 22 November 2026
01:11dan AS sampai dengan 21 November 2026.
01:16Sementara itu, pada 5 November 2026
01:20SU ditetapkan sebagai tersangka
01:22dan pada 11 November 2026
01:25telah dilakukan penahanan rumah.
01:29Seluruh urayan peran tersebut merupakan dugaan
01:32yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum
01:35dengan tetap penyunjung tinggi
01:37Azaz Praduga tak bersalah.
01:40Terhadap perbuatan yang diduga terjadi, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana
01:45sesuai dengan karakteristik perbuatan dan peran masing-masing tersangka.
01:50Pertama, terkait dugaan penyadapan
01:53yaitu Pasal 258 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP
01:57dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
02:02Kedua, terkait dugaan penghilangan data elektronik
02:06yaitu Pasal 48 Jungto Pasal 32 Ayat 1
02:10Undang-Undang nomor 1 tahun 2024
02:12tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE
02:15dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.
02:20Ketiga, terkait dugaan akses ilegal
02:23yaitu Pasal 332 Ayat 1
02:26dan atau Ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023
02:30tentang KUHP
02:32dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun
02:36sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
02:40Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 Huruf C
02:44dan atau Huruf D
02:46Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP
02:49terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana
02:53dan atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana
02:56antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan.
03:00Penerapan seluruh Pasal tersebut
03:02tetap didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana
03:05alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban masing-masing tersangka
03:10sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
03:16Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan,
03:19ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik,
03:24Polri juga telah menerbitkan laporan polisi
03:26terhadap dugaan tindak pidana turut serta
03:29dan atau secara bersama-sama
03:31dan atau pemufakatan jahat
03:34untuk melakukan tindak pidana makar.
03:38Atas dasar tersebut,
03:39Polri telah melakukan penyelidikan
03:41untuk memastikan dan atau tidaknya
03:45unsur tindak pidana
03:46yang memerlukan pembuktian secara terpisah.
03:50Hingga saat ini,
03:52dugaan perbuatan dan atau pemufakatan jahat
03:54yang bertujuan menggulingkan pemerintah
03:57masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
04:00Oleh karena itu,
04:01temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan,
04:04ilegal akses,
04:05dan atau menghilangkan dokumen elektronik
04:07tidak serta-merta
04:08dapat dijadikan dasar
04:10untuk menyimpulkan
04:11telah terjadinya tindak pidana makar.
04:14Untuk mendalami dugaan tersebut,
04:16penyelidikan dipokuskan pada
04:18penelusuran perintah
04:19dan tujuan penyadapan,
04:21pemeriksaan personil
04:23yang diduga mengetahui
04:25kegiatan tersebut,
04:26serta pendalaman tugas
04:27dan kegiatan tersebut.
04:30Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI
04:32yang kami hormati,
04:34penanganan perkara
04:35dugaan penyadapan ilegal ini
04:37menjadi pengingat bagi kita semua
04:39bahwa setiap kewenangan
04:41memiliki batas,
04:43setiap tindakan
04:44memiliki konsekuensi,
04:46dan setiap amanah
04:47menuntut pertanggung jawaban.
04:49Oleh karena itu,
04:52Polri berkomitmen untuk
04:53menangani perkara ini
04:54secara profesional,
04:55objektif,
04:56dan akutabel
04:58dengan tetap menjunjung tinggi
05:00azas praduga tak bersalah.
05:02Kami meyakini
05:03bahwa kehormatan sebuah institusi
05:05tidak dibangun dengan
05:07menutupi dugaan kesalahan,
05:09tetapi dengan keberanian
05:11untuk mengungkap kebenaran,
05:13bukan dengan melindungi kepentingan,
05:15melainkan dengan menjaga keadilan.
05:17Sebab hukum akan kehilangan
05:19wibawanya
05:20apabila penegaknya
05:21tidak bersedia tunduk
05:23pada hukum yang sama.
05:25Kami menyampaikan terima kasih
05:26dan penghargaan
05:28kepada pimpinan
05:29serta seluruh
05:30anggota Komisi 3 DPR RI
05:32atas perhatian,
05:34masukan,
05:34dan pengawasan yang diberikan.
05:36Bagi kami,
05:38pengawasan bukanlah penghalang,
05:40bagi kewenangan,
05:42melainkan penjaga
05:43agar kewenangan tetap berjalan
05:44di jalan yang benar.
05:45Semoga sinergi ini
05:47terus memperkuat langkah kita
05:49dalam menghadirkan
05:51pendekaan hukum
05:51yang adil
05:52dan dapat dipertanggungjawabkan.
05:55Pada akhirnya,
05:56sejarah tidak akan mengenang
05:57seberapa besar kekuasaan
05:59yang pernah kita genggam,
06:00melainkan seberapa teguh
06:02kita menjaga kebenaran
06:03dan keadilan.
06:04Sebab jabatan akan berakhir,
06:07kewenangan akan berlalu,
06:09namun jejak pengabdian
06:10akan tetap tinggal.
06:12Karena kekuasaan
06:13hanyalah titipan,
06:15keadilan adalah panggilan,
06:17dan kepercayaan rakyat
06:18adalah kehormatan
06:20yang harus kita jaga
06:21sepanjang pengabdian.
06:23Semoga Allah SWT,
06:25Tuhan yang maesah,
06:26senantiasa memberikan petunjuk,
06:28kekuatan,
06:28dan penindungan
06:29pada kita semua
06:30dalam menjaga amanah,
06:32mendekatkan kebenaran,
06:33serta melanjutkan
06:34pengabdian yang terbaik
06:35kepada masyarakat,
06:36bangsa, dan negara.
06:37Sekian dan terima kasih.
06:38Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
