00:03Polemik putusan MA dan MK yang menyatakan surat keterangan ijazah Gibran tak sah,
00:08membuat 120 anggota DPR dari 8 partai politik setuju mengajukan hak menyatakan pendapat
00:14untuk Wakil Presiden Gibran Takabuming.
00:17Dari 8 fraksi yang mengembukakan hak menyatakan pendapat,
00:22mayoritas adalah partai koalisi yang mengusung Prabowo-Gibran.
00:25DPR menilai putusan MA dan MK menguatkan bukti jika Gibran dinilai
00:30sudah tidak memenuhi syarat minimal pendidikan sebagai Wakil Presiden.
00:35Yang terakhir ini terjadi, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi
00:40dan putusan Mahkamah Agung yang linier berkaitan dengan soal legitimasi posisi Wakil Presiden
00:46dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai.
00:51Kami juga mengikuti terus perkembangan dinamika di masyarakat yang juga aspirasinya hampir sama.
00:57Oleh karena itu beberapa anggota menyampaikan hak menyatakan pendapatnya
01:02bahwa untuk diproses pada tahap pemberhentian,
01:08seru Wakil Presiden untuk melanjutkan proses yang ada di atur dalam konstitusi pasal 7A, 7B, dan 7T.
01:15Sedalan dengan legislatif, istana pun menilai putusan MA bersifat final dan menunggikan.
01:22Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Izzah Maendra,
01:28mengatakan tidak ada langkah hukum lain yang dapat ditempuh Wakil Presiden Gibran Raka Buming
01:32untuk membuktikan keabsahan ijazah setara SMA di pengadilan.
01:38Penyataan pendapatnya kan, DPR mengatakan sudah tidak lagi memenuhi syarat karena soal ijazah pakai pasal itu.
01:46Lalu MK putuskan betul, balik lagi ke DPR.
01:49DPR minta sidang istimewa MPR.
01:52Tapi kalau seperti ini, udah nggak perlu lagi dibawa ke MK,
01:55karena MK sudah membuat putusan mengenai soal ini.
01:58Dan Mahkamah Akung juga sudah membuat putusan.
02:00Dan dalam putusan MK itu dikatakan ini menyangkut keundangan lembaga lain yang dapat menilai secara administratif.
02:08Jadi sepertinya MK meng-offer bola itu kepada pengadilan TUN.
02:12Dan pengadilan TUN memutuskan ini pada tingkat tertinggi, yaitu pada tingkat Mahkamah Akung.
02:16Jadi dari segi hukum memang agak sulit sebenarnya.
02:21Sebelumnya Wakil Presiden Gibran Raka Buming sempat merespons soal pertemuan dengan Presiden Prabowo selasa kemarin.
02:29Gibran mengklaim, dalam pertemuan, Prabowo memberikan saran untuk berjuang menempuh proses hukum di PT UN.
02:36Di hari yang sama pula, Mensesnek, Prasetyo Hadi sempat menyebut,
02:41jika dalam pertemuan Gibran mengajukan niatan mundur kepada Presiden Prabowo.
02:45Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri.
02:52Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini.
03:03Salah satu saran beliau itu adalah
03:06agar saya tetap fight di PT UN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1.
03:19Dan juga berkoordinasi dengan Dick Dasmen untuk mengajukan PK di MA.
03:28Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan ijazah Gibran tidak sah,
03:33karena Gibran dinilai tidak memiliki ijazah luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan ijazah SMA.
03:40Usai putusan MA dan MK soal ijazah Gibran,
03:43kini nasib jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden berada di wilayah legislatif.
03:49Setelah hari ini, pimpinan DPR menerima 120 usulan anggota DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat.
03:55Besok, DPR akan melakukan rapat paripurna untuk mengumumkan usul hak menyatakan pendapat.
04:03Tim Niputan Kompas TV
04:09Perkembangan terkini dari gedung DPR MPRI akan disampaikan Jurnalis Kompas TV,
04:14Niputu Tisnanda dan jurukamera Bodhia Vimala.
04:17Putu, setelah 120 anggota DPR dari 8 fraksi mengajukan hak menyatakan pendapatnya,
04:24bagaimana tapan hingga paripurna besok menilai lanjuti aspirasi pemak Zulan Gibran?
04:33Ya, selamat petang, Mesister dan juga Saudara.
04:35Tentu saja tahapan selanjutnya adalah pembahasan di tingkat pimpinan.
04:39Kemudian tadi juga sudah dilaksanakan rapat pengganti,
04:41di mana di dalamnya rapat pengganti BAMUS begitu ya,
04:44untuk sedikit mengetahui bahwa biasanya seluruh agenda yang kemudian akan dilakukan di DPR,
04:50baik itu terkait dengan agenda sidang, pemanggilan, dan lain sebagainya,
04:54ini biasanya melalui Badan Pemusyawarakatan atau BAMUS begitu.
04:58Nah, ini yang kemudian tadi sudah dilakukan,
05:00ada rapat pengganti konsultasi antara pimpinan dan juga sejumlah pihak lintas fraksi,
05:05yang intinya adalah membahas 120 usulan dari HMP atau hak menyatakan pendapat,
05:11di mana tadi sudah diputuskan juga bahwa seluruh fraksi,
05:14ada 8 fraksi, baik itu yang berada di koalisi Presiden Prabowo Subianto,
05:20dan juga Gibran Raka Bumingraka sebagai Presiden dan Wakil Presiden,
05:23ataupun yang berada di luar, ya ini PDI Perjuangan,
05:26kemudian juga tadi kami lihat ada perwakilan dari PKS juga,
05:29yang pada intinya adalah sudah bersepakat bahwa usulan tersebut nantinya akan dibacakan di rapat paripurna,
05:35yang akan diselenggarakan pada besok, Kamis 12 November 2026,
05:39pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat.
05:42Apa yang kemudian akan dibacakan di rapat paripurna?
05:44Tentu ketika kemudian usulan ini sudah masuk ke rapat paripurna,
05:47yang harus ditentukan adalah apakah kemudian usulan ini bisa dilanjutkan ke tingkat selanjutnya,
05:54yaitu pembentukan pansus.
05:56Jadi nanti persyaratannya ketika sudah dibacakan di rapat paripurna,
06:00lalu setelah itu nanti kalau disetujui oleh 2 per 3 dari anggota yang hadir dalam rapat paripurna besok,
06:07maka nantinya pimpinan ini akan menentukan ataupun juga membentuk panetia khusus atau pansus,
06:12yang nanti di dalamnya ini bisa kemudian mengkaji dasar-dasar hukum apa saja,
06:17apakah betul yang disampaikan oleh anggota dewan yang mengusulkan HMP,
06:21ini Gibran tidak memenuhi syarat, kemudian harus dimakzulkan begitu.
06:26Kalau hasilnya nanti dari pansus ini sudah bulat, juga sama hasilnya seperti yang apa yang diusulkan oleh 120 anggota,
06:34nantinya ini baru DPR akan bersurat begitu memohon kepada MK untuk melakukan pengujian.
06:40Kenapa harus melalui MK lagi?
06:41Karena ini dua hal yang berbeda, ketika kemudian rekomendasi ini muncul dari DPR sifatnya politis,
06:46tapi kalau kita berbicara soal konstitusional,
06:48maka harus ada aturan hukum atau dasar hukum yang nantinya ini menjadi dasar bagi MPR untuk mengadakan sidang istimewa,
06:56di mana nanti juga ada surat presiden terkait dengan dua nama, usulan pengganti, untuk diselenggarakan.
07:03Maka dari itu nanti dari DPR ini lari lagi ke MK begitu,
07:06untuk mengukuhkan sebagai dasar hukum dari sisi hukumnya,
07:10nanti MK akan melakukan pengujian, tentu ini tidak butuh waktu yang cukup lama.
07:14Kalau lihat jarak waktunya sebetulnya ada batas waktunya sekitar 60 hari begitu ya,
07:20kalau nanti MK sudah memutuskan maka MPR harus menggelar sidang istimewa,
07:24tapi kalau melihat bagaimana dinamika yang terjadi di DPR,
07:28delapan fraksi ini bulat begitu ada semua perwakilannya yang mengajukan,
07:31rasa-rasanya tidak perlu waktu 60 hari untuk kemudian melanjutkan apa yang diperintahkan oleh MK untuk kemudian dirapatkan di MPR.
07:40Jadi kita masih menunggu prosesnya,
07:41satu hal yang pasti yang terdekat adalah menunggu apakah 2 per 3 dari anggota yang hadir pada rapat paripurna,
07:47ini juga sama karena kalau kita lihat jumlah yang hari ini mengusulkan ada 120 anggota dari 580 anggota,
07:54ini kurang lebih berarti artinya ada sekitar 20,66 persen begitu dari anggota di DPR yang sudah sepakat,
08:02apakah ini nantinya akan bertambah lagi angkanya atau justru malah ada dinamika lagi yang terjadi pada pagi hari esok,
08:10kita masih nantikan, my sister dan juga saudara,
08:12satu hal yang pasti ada 2 dasar hukum yang digunakan yaitu putusan MK yang menyatakan tidak menemukan adanya dasar hukum
08:21ataupun juga bukti-bukti yang menyatakan bahwa surat keterangan ijasa penyetaraan Gibran ini setara dengan SMA,
08:29kemudian juga di sisi lain Mahkamah Agung juga sudah memutuskan bahwa memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
08:36untuk mencabut suket tersebut karena dinilai tidak memenuhi syarat,
08:39artinya sampai dengan saat ini ya memang kalau secara hukum Gibran ini tidak memenuhi syarat begitu,
08:44tapi apakah secara politis ini juga akan sama narasinya dengan yang kemudian diputuskan dari sisi hukum,
08:50kita nantikan nanti, my sister, besok jam 10.00 ke Indonesia bagian Barat,
08:54sidang paripurna akan digelar secara terbuka, kita lihat dinamikanya seperti apa,
08:58kalau disepakati berarti kita tinggal menyorot nih bagaimana jalannya pansus nanti yang dibentuk,
09:03termasuk juga nama-namanya karena kalau tadi beberapa pihak begitu ya yang kemudian kami coba gali informasinya,
09:11nama-nama yang tergabung dalam pansus, termasuk juga siapa yang nanti akan memimpin,
09:15ini akan diumumkan sekaligus di rapat paripurna yang akan digelar besok jam 10.00 pagi, my sister.
09:21Terima kasih.
09:22Terima kasih.
09:23Terima kasih.
09:24Terima kasih.
09:24Terima kasih.
09:26Terima kasih.
09:26Terima kasih.
09:26Terima kasih.
