00:00Silahkan Pak Menteri atas itu ya.
00:05Terima kasih atas izin Pak Menko Polkam kami sampaikan.
00:10Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh KB Reskrim untuk dicabut HGU-nya.
00:20Ada 11.
00:2111 itu adalah kami sebut inisial PT NMIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
00:32Kemudian PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
00:41Kemudian PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
00:46Kemudian yang keempat PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
00:53Kemudian yang kelima PT BSLT di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat.
01:01Kemudian yang keenam PT BOS di Kabupaten Kapasulu, Kalimantan Barat.
01:08Kemudian PT AER di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
01:16Kemudian yang delapan PT JMS di KUTE Kartanegara, Kalimantan Timur.
01:24Sembilan PT STP di Kabupaten KUTE Kartanegara, Kalimantan Timur.
01:30Kemudian yang ke sepuluh PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
01:36Kemudian PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
01:43Kalau dilihat dari PO-nya atau beneficiary ownership-nya,
01:48dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan,
01:54ada yang dari Malaysia,
01:56ada yang dari Singapura,
02:00investornya, pemegang sahamnya,
02:02juga ada dari beberapa dari dalam negeri
02:05yang kami belum bisa sebut namanya di sini.
02:10Dari 11 itu, kita buat beberapa klaster.
02:14Klaster pertama yang dicabut semuanya,
02:17akhirnya, ada tiga.
02:20Yaitu PT MIB.
02:23Seluas 4.000 hektare.
02:25Dicabut semuanya.
02:26Kenapa dicabut semua?
02:28Karena kebakarannya lebih dari 50%.
02:31Kemudian kejadian berulang.
02:34Kemudian sarana-prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran tidak ada.
02:41Yang kemudian melanggar diktum SK waktu pemberian hak.
02:45Jadi waktu pemberian hak itu ada diktumnya,
02:48syaratnya begini, begini, begini, begini gitu.
02:50Syaratnya nggak terpenuhi.
02:51Kemudian yang kedua, PT RKA.
02:56Seluas 11.558.
03:00Kemudian PT
03:06Seluas 5.355.
03:10Dan juga seluas 2.360,81.
03:15Jadi dua bidang.
03:17Itu yang dicabut semua.
03:19Kemudian klaster kedua,
03:21ada satu PT yang ternyata HGU-nya sudah habis.
03:24Tahun 2020.
03:26Dan ini dipastikan akan diambil alih negara.
03:31Itu PT
03:32X PT
03:34BSLT.
03:36Seluas 2.300 hektare.
03:39Kemudian klaster ketiga,
03:42ada
03:44IUP-nya,
03:45ada izin usaha perkebunannya,
03:48tetapi HGU-nya belum terbit.
03:51Dan ini dipastikan HGU-nya tidak diterbitkan.
03:56Dan kami merekomendasikan nanti Pak Mendagri
04:00bersama dengan Pemda,
04:02bersama dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian
04:06akan mengevaluasi izin usaha perkebunannya.
04:10Yaitu PT
04:11ANI
04:13seluas 5.244 hektare.
04:17Kemudian PT
04:19BOS
04:20seluas 4.750 hektare.
04:23Kemudian PT
04:24AIR
04:25seluas 5.134 hektare.
04:29Pertimbangannya sama,
04:31ya kan,
04:32kejadian berulang,
04:34serana perasaan tidak sesuai,
04:35dan perusahaan belum aktif.
04:37Jadi izin usaha perkebunan,
04:38tapi belum ada perkebunannya.
04:41Yang keempat,
04:43ini perusahaan yang ke-8 berarti,
04:46yaitu pencabutan sebagian.
04:48Kenapa sebagian?
04:49Karena tingkat kebakarannya
04:50kurang dari 50 persen.
04:52Yaitu PT
04:53SAE
04:55yang ada di
04:56Landa, Kalimantan Barat
04:57seluas 1.510 hektare.
05:00Jadi ada
05:018 yang kita tindak.
05:03Yang klaster 5,
05:04yang ketiga
05:05sedang pendalaman.
05:07Sedang kita kaji
05:08dan nanti akan kami lakukan kemudian.
05:11Yaitu PT
05:12STP
05:13kemudian PT
05:15API
05:16dan kemudian
05:18PT
05:18CMS
05:19sedang kita lakukan pendalaman
05:22apakah
05:23pencabutannya semua atau sebagian
05:25sedang
05:27inspeksi fisik
05:28ke lapangan
05:29dan mengukur
05:30data-data yang ada.
05:31Demikian yang bisa kami sampaikan.
05:34Data-data yang kami sampaikan.
05:36Dan nanti selanjutnya
05:37tinggal masalah drafting SK
05:39akan kami umumkan sekiranya.
05:40Terima kasih.
05:41Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
05:48Baik, teman-teman media sekalian.
