Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KompasTV
JAKARTA, KOMPAS.TV Di tengah mencuatnya kasus penyadapan, sejumlah mantan Kapolri bertemu dengan Presiden RI, Prabowo Subianto di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Publik menanti perkembangan kasus penyadapan, di antaranya soal peran hingga motif tersangka.

Simak ulasannya bersama Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsyim, dan Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, dalam program Sapa Indonesia Pagi KompasTV pada Senin (9/11/2026).

Baca Juga Dasco Buka Suara soal Pertemuan Prabowo dengan 10 Mantan Kapolri di https://www.kompas.tv/nasional/700523/dasco-buka-suara-soal-pertemuan-prabowo-dengan-10-mantan-kapolri

#prabowo #penyadapan #listyosigitprabowo

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/700526/full-prabowo-bertemu-10-eks-kapolri-di-tengah-kasus-penyadapan-kompolnas-soroti-ini-sapa-pagi
Transkrip
00:05Intro
00:09Di tengah mencuatnya kasus penyadapan, sejumlah mantan Kapolri bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto
00:14di kediamannya Hambalang Bogor, Jawa Barat, meski belum diungkap isi pertemuannya.
00:20Namun tadi pungkiri, mencuatnya kasus penyadapan membuat sejumlah mantan pimpinan Polri ikut bersuara.
00:25Di antaranya, mantan Komandan Koops Brimob yang menemui langsung Kapolri agar mengusut tuntas kasus ini.
00:34Para dan Koops Brimob pada masanya yang terjadi pimpin oleh Bapak Komiseris Jenderal Polisi Imam Sujarwo
00:40beserta senior yang lain memberikan kami juga kekuatan, memberikan kita pujangan
00:47agar kita semua senantiasa tetap solid dan saya mengucapkan terima kasih
00:53dan juga sampai hari ini, Polri dalam keadaan yang sangat baik.
01:02Menariknya, pengungkapan kasus penyadapan secara terang benderang juga dijanjikan salah satu tersangka, Irjen Ahri Sonta.
01:10Kuasa hukum Ahri Sonta, Krishna Murthy bilang,
01:13Ahri Sonta akan bersikap kooperatif dan siap membuka fakta kasus penyadapan.
01:19Menghormati proses hukum dan mendukung pengungkapan perkara ini secara terang benderang,
01:25kami memastikan bahwa setiap tahapan pemeriksaan dijalankan sesuai dengan ketentuan KUHAP.
01:32Kami memastikan bahwa klien kami memahami proses yang dihadapinya,
01:38dapat memberikan keterangan secara bebas dan memperoleh kesempatan untuk menyampaikan fakta secara utuh.
01:46Sepanjang proses yang kami dampingi, tidak ada intimidasi terhadap klien kami.
01:53Pemeriksaan berlangsung secara transparan, klien kami akan tetap operatif,
01:58memberikan keterangan yang diperlukan serta terbuka untuk menjelaskan fakta-fakta yang diketahuinya.
02:06Sementara itu, Komisi 3DPR akan menggelar rapat kerja dengan Polri pada Kamis 12 November,
02:12membahas kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
02:16Ketua Komisi 3DPR Fraksi Gerindra, Habibur Rahman,
02:20mengatakan rapat sekaligus akan membongkar dalang dibalik penyadapan.
02:25Komisi 3DPRRI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November,
02:32untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut.
02:40Rakar baru bisa dilaksanakan hari Kamis karena masa sidang DPR baru akan dibuka selasa,
02:45tanggal 10 November.
02:47Rapat kerja tersebut akan dipimpin langsung oleh saya selaku Ketua Komisi 3,
02:51didampingi para Wakil Ketua, yaitu Rano Alfad,
02:54Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, dan Ketua MKD, Nazaruddin Degam.
02:59Sebagaimana arahan pimpinan DPR,
03:01kami akan kawal penanggalan kasus ini sampai terungkap jelas,
03:05sejelas-jelasnya.
03:06Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggung jawaban hukum.
03:11Polri belum selesai mengucap kasus penyadapan.
03:14Namun yang juga tengah ditunggu publik adalah,
03:16apa peran masing-masing tersangka?
03:20Tim Liputan, Kompas TV.
03:27Publik menanti perkembangan kasus penyadapan,
03:30diantaranya soal peran dan motif tersangka.
03:33Kita ulas bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim
03:36dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
03:39Selamat pagi semuanya.
03:41Selamat pagi, Cindy.
03:44Oke, saya mau berangkat dari yang terbaru dulu.
03:45Presiden mengumpulkan 10 mantan kapolri di Hambalang.
03:48Pak Yusuf, di tengah dugaan kasus penyadapan ini yang lagi rame,
03:52rasa-rasanya kan gak mungkin lah kalau itu gak disinggung.
03:55Kompolnas Misir Mati ini seperti apa pertemuan kemarin?
03:59Ya, terima kasih.
04:00Jadi, ya mungkin kehadiran para purnawirawan, para kapolri pada masanya itu,
04:11tentu yang kita tangkap pesannya itu ya sepertinya memberikan dukungan penuh
04:18agar persoalan yang dihadapi polri.
04:24Karena konteksnya kan para kapolri pada masanya.
04:29Barangkali dihadapkan Presiden menyampaikan langsung dukungan penuh kepada polri
04:35untuk bisa mengusut dugaan penyadapan ilegal ini sampai tuntas.
04:42Dan semoga juga disampaikan di situ bahwa apa yang dilakukan polri
04:48tentu semata-mata tidak soal pertunjukan empat yang ditersangkakan,
04:54bukan soal pertunjukan menahan empat tersangka yang telah ditetapkan,
05:00tapi semata-mata untuk memberikan sebagaimana yang disampaikan oleh kapolri,
05:05yaitu kepercayaan kepada masyarakat.
05:08Sesuai dengan teklan polri saat ini, polri bersama-sama masyarakat.
05:13Nah itu tentu yang kita tangkap pesannya.
05:16Sehingga dengan bertemu kepada Presiden,
05:21tentu dalam hal ini ingin dipastikan juga dalam konteks sasaran
05:27yang dilakukan dugaan penyadapan ilegal itu kan ada pada Presiden yang paling sensitif.
05:35Nah sehingga ini juga menjadi semacam dukungan moral,
05:42hanya saja tentu yang kita harapkan pada pertemuan itu tentu
05:48pengusutan penyidikannya harus dilakukan semata-mata untuk
05:55mendegakkan negara hukum, penyidik profesional, penyidik berintegritas,
06:02merdeka di dalam menguji segala fakta-fakta yang bisa teruji,
06:08dan mengumpulkan bukti-bukti yang sah menurut hukum dan benar menurut etika konstitusi.
06:14Sehingga ketika mendalilkan, barangkali nanti ada tersangka lain
06:19bahwa dalil daripada penyidik itu jernih, terang, seterang cahaya.
06:25Oke tapi Pak Yusuf sampai harus menunjukkan pertemuan dari 10 mantan kapolri ini,
06:30sampai menunjukkan bahwa ada dukungan dari mantan 10 pucuk pimpinan kapolri.
06:35Apakah memang sebenarnya jangan-jangan dijolak di dalam polrinya
06:37sebegitu besar karena kasut penyadapan?
06:39Sampai harus ditunjukkan, mereka semua mendukung Presiden.
06:43Ya tentu secara sosiologis,
06:48mempengaruhi soliditas itu tidak bisa kita pungkiri.
06:53Nah oleh karena itu, dukungan kapolri pada masanya itu kan sebenarnya
06:58dukungannya ada pada polri, bahwa polri tetap berjalan pada realnya
07:03yang diharapkan solid.
07:06Nah polri sendiri pastikan menghadapi dilema sebenarnya.
07:11Satu sisi, hal yang sensitif diduga menyadap Presiden
07:16dan ini tetap harus berada dalam koridor negara hukum
07:20bahwa itu harus diusut meskipun Presiden yang menjadi sasarannya
07:24ya diusut secara profesional.
07:26Pada sisi lain, nah yang melakukan dugaan penyadapan ilegal itu
07:32adalah mantan kapolri dan masih jenderal polisi aktif.
07:36Nah ini pasti mempengaruhi secara sosiologis di bawah.
07:42Maka kehadiran para kapolri pada masanya itu ya memberikan spirit soliditas
07:49bahwa kasus ini harus diusut secara tuntas
07:52dan polri benar-benar profesional.
07:54Itu yang kita tangkap Mbak Sindi.
07:56Oke, Bang Usman sampai saat ini kan masih ada 4 tersangka
08:00tapi belum dijabarkan secara detail nih
08:02peran dari masing-masing.
08:03Baru sekedar memberikan izin, menghapus barang bukti dan lain-lain.
08:06Kalau menurut Anda mungkin nggak cuma 4 jenderal polisi
08:10dengan ex-kapolri untuk melakukan penyadapan dari 2025?
08:15Nah itu masih harus dilihat bukti-buktinya
08:20karena penyadapan ini kan adalah langkah yang sangat sensitif ya.
08:25Apakah misalnya ada keterlibatan lebih banyak lagi jenderal gitu ya
08:31ataukah tidak gitu.
08:33Karena biasanya meskipun katakanlah ada kesan bahwa
08:39dibalik penyadapan ini terlibatlah orang-orang yang memang
08:43satu kubu dengan Pak Listio misalnya.
08:46Tapi biasanya penggunaan alat-alat rahasia semacam ini
08:49yang di kepolisian disebutnya al-matsus
08:52pasti hanya melibatkan sedikit orang.
08:55Nah kalaupun ada banyak orang biasanya berjenjang
08:58termasuk di tingkat operator.
09:00Nah saya berharap pihak kepolisian benar-benar
09:03memfokuskan diri pada mereka yang paling bertanggung jawab.
09:07Dan bisa jadi pertemuan di Hambalang adalah pertemuan yang simbolik
09:14untuk memberi kesan bahwa ini adalah masalah besar
09:18yang bisa menimbulkan goncangan institusional di kepolisian
09:23maupun goncangan politik mengingat isu yang diangkat oleh pihak pemerintah adalah isu makar.
09:30Nah tetapi makna kunjungan yang kita bisa ambil sebenarnya adalah
09:36makna yang simbolik gitu bahwa banyak sekali pimpinan kepolisian
09:40yang sebelumnya memberikan legitimasi kepada Kapolri yang sekarang.
09:46Dan itu sekaligus untuk memberikan makna institusionalis gitu ya
09:51makna simbolik kelembagaan bahwa ini bukan untuk mengusut atau mempermalukan institusi Polri
09:59melainkan tindakan individu yang akan dibintai pertanggung jawaban pidananya secara individu
10:05seperti dikatakan oleh Kabar Eskrim Pak Asep Saprudin.
10:08Dan mungkin goncangan politik yang bisa ditimbulkan dari pengungkapan masalah ini
10:16apabila mau terus diarahkan pada makar bisa sangat besar
10:20sehingga mungkin pertemuan itu juga dimaksudkan untuk mengelola implikasi politik
10:28yang mungkin timbul dari pengusutan lebih jauh.
10:31Yang pasti kami berharap bahwa kepolisian tetap melihat penyadapan ini
10:38bukan semata-mata pada Menteri, Sekretaris Kabinet, dan Presiden
10:43tapi juga kepada tokoh media, tokoh masyarakat sipil
10:48bahkan pejabat internal di kepolisian sendiri dan juga pengusaha.
10:53Jadi cakupan yang sangat luas dari mereka yang disadap
10:57saya kira sayang sekali kalau hanya direduksi menjadi semata-mata seolah ini
11:04urusan konflik antar elit dan isu makar gitu.
11:07Ada masalah yang juga harus diungkapkan yaitu mengapa penyadapan ini
11:13menyasar para aktivis, para jurnalis, para pengusaha, dan bahkan para pejabat internal
11:19di dalam kepolisian itu sendiri.
11:21Oke, nah dengan cakupan yang luas tadi yang menjadi target operasi, Pak Yusuf,
11:24kenapa sebenarnya polisi begitu hati-hati,
11:26belum mengungkapkan secara detail peran dari masing-masing tersangka, terutama ekskapori?
11:29Ya, kalau itu tempusnya 2026 kebelakang 2025,
11:41dugaan penyadapan ilegal itu kan pada saat salah satu tersangka
11:48yang saat ini mantan Kapolri masih menjadi Kapolri.
11:53Nah, soalannya di dalam hal ini sebenarnya ada tiga lapis hukum
11:59yang harus bisa dipertunjukkan oleh penyidik.
12:04Pertama, legalitas, konstruksi perkara-nya gitu.
12:08Ini sudah masuk satu minggu, harapannya kemarin itu,
12:15tanggal 5 November yang itu mengumumkan penetapan SU,
12:21khusus untuk presiden, itu sudah bisa dijelaskan motifnya.
12:26Nah, terlepas dari motif, kalau kita lihat konstruksi perkaranya,
12:32258, 332, sama 32 ITE, itu terlepas dari motif,
12:40karena sudah disebut tidak sesuai dengan prosedur,
12:43itu sudah terpenuhi penyalahgunaan kewenangannya.
12:47Nah, dalam ranah etik itu sudah terlihat dugaan pelanggaran itu penyalahgunaan,
12:52karena menggunakan LIMS.
12:54LIMS itu resmi kan, monitoring center untuk penegakan hukum.
12:59Ketika digunakan secara tidak sesuai dengan prosedur,
13:02Mbak Sindi, itu sudah masuk penyalahgunaan kewenangannya.
13:06Nah, tanpa hak, itu sudah sudah unsur delik yang pertama kan,
13:10intersepsinya.
13:11Tanpa hak, itu sudah terpenuhi dia.
13:14Tinggal melawan hukumnya.
13:17Nah, mengapa presiden yang disadap, itu seharusnya sudah bisa dijelaskan motifnya.
13:22Pada saat dimintain keterangan, mengapa dari empat tersangka ini,
13:28presiden dijadikan sasaran penyadapannya, dalam rangka apa?
13:32Nah, kalau motif itu kan bisa macam-macam, terlepas dari presiden,
13:38hanya mau kepo, mau tahu informasi kan,
13:41atau mau menekan lawan,
13:44atau mau menjaga posisi, posisi dia sebagai Kapolri saat itu,
13:49posisi Polri, atau mau menjual data.
13:51Nah, begitu ditarik ke presiden,
13:53nah, itu seharusnya sudah bisa ketemu itu motifnya.
13:56Nah, oleh karena itu,
13:58legitimasi lapis hukum yang kedua itu sebenarnya sudah penuh dukungan Polri itu
14:03untuk mengusirkan itu.
14:04Ketika soal motif ini tidak bisa disampaikan secara tepat
14:09untuk bisa menjawab mengapa presiden yang disadap,
14:13sekarang di media sosial itu sudah polarisasi, sudah liar gitu.
14:17Imajinasi liar itu sudah mengemuka.
14:20Ada yang menyampaikan ini dalam rangka melindungi.
14:23Padahal, unsur delik yang dimaksud tanpa hak itu sudah ada,
14:28karena tidak sesuai dengan prosedur.
14:30Nah, oleh karena itu, harapan kita,
14:33nanti mungkin kita ketemu dalam pekan ini ke Inspektorat Kebarus Krim,
14:38pada terkait dengan menyadap secara ilegal ke presiden itu,
14:44sebenarnya motifnya sudah bisa didapat.
14:46Berbeda ketika dipertanyakan mengapa tokoh-tokoh masyarakat itu disadap.
14:52Pak Yusuf, yang juga jadi pertanyaan adalah,
14:54kan istana sudah langsung menyebut kalau ini ada indikasi makar.
14:57Istana, BIN sudah menyebutkan itu,
14:59tapi penggunaan pasal makar itu masih belum diumumkan juga,
15:03kan ini juga pasal serius.
15:04Sebenarnya, untuk meyakinkan publik apakah ada makar atau tidak,
15:07Pak, hasil sadapannya juga memang harus dibuka saja.
15:12Ya, penyadapan itu bisa menjadi alat makar.
15:16Tapi penyadapan itu belum tentu makar.
15:19Nah, untuk memastikan ada makar,
15:22hasil penyadapan itu digunakannya untuk apa?
15:26Itulah pertanyaan penyidik ketika bertanya kepada para tersangka,
15:30mengapa presiden disadap?
15:33Ada tujuan apa presiden disadap?
15:36Di situ bisa akan ketemu itu apa yang akan digunakan dari hasil sadapan ini,
15:42maka logis, masuk akal ketika dari pemerintah memberikan pandangan hukum
15:48mengarah ke makar.
15:49Karena ada pada presiden.
15:52Tapi bagaimana pertanyaannya ketika kabar Rizky mengumumkan bahwa
15:56yang menjadi sasaran penyadapan itu bukan hanya presiden,
16:00tapi tokoh-tokoh masyarakat?
16:02Itu apa motifnya?
16:04Berbeda.
16:04Oke, kalau gitu Bung Usman,
16:07kalau menurut Anda ini kan ya tadi soal indikasi makar,
16:10tapi pasalnya ini masih belum diumumkan.
16:11Ini kan juga pasal yang serius.
16:13Ancaman hukumannya bisa seumur hidup,
16:14bahkan ada ancaman mati.
16:15Perlu dibuka nggak sebenarnya hasil sadapannya itu
16:18untuk menjelaskan juga agar clear,
16:19nggak ada lagi polarisasi di antara masyarakat?
16:23Kalau kita belajar dari Komite Independen di Amerika Serikat
16:27ketika terjadi skandal yang mirip dalam skandal Watergate
16:31pada tahun 1972 di masa pemerintahan Nixon,
16:34maka Komite Independen itu menggelar rapat-rapat terbuka
16:38untuk memanggil mereka yang paling bertanggung jawab
16:41di balik penyadapan ini.
16:43Dari mulai siapa yang disadap,
16:45apa isi percakapan yang disadap,
16:48dan motif di balik penyadapan itu.
16:50Misalnya dalam kasus Indonesia,
16:53saya kira sekarang ini pihak kepolisian
16:55masih menelusuri percakapan yang begitu banyak
16:58di dalam nomor-nomor telepon
17:00yang kabarnya sampai 6.000 nomor telepon
17:03dalam lima kategori,
17:04baik itu kategori politik, tokopolitik,
17:07atau pejabat, menteri,
17:09sampai dengan pejabat internal kepolisian,
17:11atau yang kedua kategori aktivis,
17:13misalnya aktivis-aktivis yang kritis,
17:15kategori yang ketiga adalah misalnya para pengusaha,
17:18kategori yang keempat, media,
17:21sampai dengan partai politik.
17:23Nah, bisa saja proses pelacakan isi percakapan itu
17:30memang akan menentukan motifnya nanti seperti apa.
17:34Misalnya, kalau diarahkan pada motif politik,
17:39mungkin penyadapan itu dimaksudkan untuk,
17:42katakanlah, mengamankan kekuasaan.
17:44Kalau melihat dari masa penyadapannya,
17:472025 sampai 2026,
17:49itu bisa dikatakan masa transisi
17:51dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo,
17:54karena sebagian menteri masih merupakan
17:57menteri-menteri era pemerintahan Jokowi.
18:00Jadi mungkin bisa saja penyadapan itu dimaksudkan
18:03untuk mengetahui arah kebijakan,
18:05atau arah reshuffle,
18:07atau tindakan-tindakan lain yang dilakukan oleh pemerintah.
18:10Jadi ini sebenarnya tergolong political interception,
18:15atau political intelligence,
18:16penyadapan politik yang tidak bisa dibenarkan oleh hukum.
18:20Yang kedua, bisa saja,
18:22motifnya adalah kontrol kelembagaan.
18:24Artinya, mengamankan internal kepolisian.
18:27Katakanlah, ada salah satu yang disadap,
18:30yaitu Kabah Intelkam Komjen Deddy Kusuma Bakti,
18:33dan bisa jadi,
18:34itu untuk, katakanlah,
18:36mengamankan konsolidasi internal,
18:38siapa yang loyal, siapa yang tidak,
18:40siapa yang menjaga posisi,
18:42dan lain-lain sebagainya.
18:43Jadi ini pola klasik yang mungkin terjadi
18:46di banyak negara-negara lain.
18:49Yang ketiga adalah motif ekonomi,
18:51yang ini mungkin menjelaskan,
18:53katakanlah,
18:54kenapa penyadapan itu menyasar pengusaha-pengusaha.
18:57Dan mungkin yang terakhir,
18:59kepada para aktivis yang disadap,
19:01kepada jurnalis yang disadap,
19:02saya kira motifnya bisa jadi untuk mengendalikan
19:05atau mengontrol wacana publik.
19:07Sekaligus juga menjinakkan oposisi.
19:09Baik itu oposisi dari partai,
19:11dan itu mungkin sasaran terbesar,
19:13tokoh-tokoh partai politik,
19:15pimpinan partai politik,
19:16maupun juga untuk mengontrol wacana publik
19:18yang berkembang dari dinamika masyarakat sipil.
19:21Sehingga ada tokoh-tokoh aktivis
19:23yang juga menjadi sasaran dari penyadapan.
19:26Dengan kata lain,
19:28motifnya bisa saja bukan motif yang tunggal,
19:31bukan sekedar motif makar,
19:32melainkan juga semacam pembangunan jejaring kekuasaan
19:36untuk mengamankan kepentingan politik.
19:38Nah, siapa yang paling memiliki kepentingan besar
19:41dari penyadapan seluruh aktor-aktor tersebut?
19:45Apakah Pak Sigit semata?
19:47Saya ragu.
19:48Saya kira Pak Sigit selama menjadi Kapolri,
19:51atau siapapun yang memimpin badan intelijen keamanan,
19:54badan intelijen negara,
19:55badan intelijen strategis,
19:56mereka bekerja untuk menyerahkan hasil-hasil intelijen,
20:01hasil-hasil pengumpulan informasi intelijen
20:03kepada end-usernya, kepada pengguna akhirnya.
20:06Pengguna akhirnya adalah kepala negara.
20:08Nah, itulah yang saya kira perlu diperiksa lebih jauh.
20:12Dan mungkin Pak Joko Widodo
20:15juga perlu dimintai keterangan dalam kasus ini
20:17karena menjelang akhir 2023,
20:20sebagai presiden,
20:21ia mengucapkan pernyataan publik yang kontroversial
20:24bahwa ia memiliki data-data informasi
20:27yang diperoleh dari hasil pengumpulan data intelijen,
20:30baik itu badan intelijen kepolisian,
20:32badan intelijen militer, strategis,
20:34maupun juga badan intelijen negara.
20:36Dengan kata lain,
20:37sebagai presiden,
20:38ia mengakui secara terbuka
20:40bahwa data-data intelijen yang ketika itu digunakannya
20:45bukanlah data-data untuk,
20:47katakanlah mengantisipasi ancaman dari negara lain,
20:51ancaman yang mengancam kedaulatan negara,
20:53bukan juga yang berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
20:56Dan kalau itu benar,
20:59maka itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang sangat serius,
21:02yang mungkin perlu didorong ke dalam proses hukum pidana.
21:07Dan dugaan saya mungkin,
21:09mungkin pertemuan mitik atau pertemuan simbolik di Hambalang
21:13adalah usaha untuk memitigasi konsekuensi-konsekuensi
21:17goncangan politik yang bisa ditimbulkan
21:19apabila proses penyelidikan dan penyidikan
21:22yang sekarang ini terus berlanjut sampai ke akar-akar,
21:26membongkar akar-akarnya.
21:28Oke, Nambu Usman,
21:29tadi kan Anda juga sempat menyinggung,
21:30membandingkan dengan Komite Independen di Amerika Serikat.
21:32Nah, kalau sekarang kan penanganannya
21:34dengan pembentukan tim khusus di bawah kabar reskrip,
21:37itu cukup nggak sebenarnya untuk menjawab kekhawatiran publik?
21:39Jangan-jangan ini nggak sampai end-usernya?
21:43Sebenarnya melihat pertemuan di Hambalang
21:47jelas memberi makna bahwa ada keperluan lah
21:51untuk membangun semacam situasi politik yang kondusif gitu.
21:55Dengan kata lain,
21:56kalau hanya baris krim yang diandalkan,
22:00barangkali akan ada konsekuensi politik yang
22:03mungkin tidak bisa dimitigasi semata-mata
22:05dalam pertemegatan penegakan hukum.
22:07Saya mengapresiasi hasil-hasil penyelidikan-penyelidikan
22:12di baris krim sejauh ini,
22:14dan saya, terutama pernyataan ke baris krim
22:18yang secara terbuka mengatakan bahwa penyandapan ini
22:21menyasar banyak kelompok,
22:24setidaknya lima kelompok yang tadi saya sebutkan.
22:26Tetapi memang akan sulit untuk memastikan ini berjalan mulus
22:32tanpa ada semacam mitigasi politik gitu.
22:35Yang saya kira terjadi di Amerika misalnya,
22:38itu berujung dengan kebutuhan untuk bahkan melibatkan Mahkamah Agung
22:43mengambil satu keputusan yang mendorong proses pemakzulan
22:47dari Presiden Nixon.
22:50Bahkan Komite Independen yang diprakarsai oleh senator-senator Amerika,
22:55baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik,
22:57itu juga mendapatkan dukungan dari DPR Amerika,
23:01yang kemudian juga ikut memproses pertanggung jawaban politik
23:05dari Presiden Nixon.
23:07Jadi, saya kira ini kalau terjadi di era pemerintahan Pak Jokowi,
23:12mungkin bisa berujung dengan pemakzulan.
23:13Dan sekarang, kalaupun misalnya mau dibongkar sampai tuntas,
23:18ya harus ada pertanggung jawaban pidana.
23:20Dan pertanggung jawaban pidana ini harus diarahkan pada orang
23:22yang paling memiliki motif, yang paling bisa mewakili motif-motif yang beragam itu.
23:29Politik, ekonomi, kelembagaan, maupun juga wacana publik.
23:33Saya ragu kalau itu hanya Pak Listio.
23:36Kalau dari Pak Yusuf, sebenarnya bagaimana Kompol Nas akan mengawal tim khusus ini
23:42di bawah kabar es krim ketika yang disidik aja mantan Kapolri
23:46dan juga pada pejabat Kapolri yang masih aktif.
23:49Bagaimana agar penyidikan ini bisa berlangsung sesuai dengan ekspektasi publik dan transparan?
23:56Iya.
23:58Sementara memang kita patut mengapresiasi langkah baris krim penyidik
24:06yang telah dengan berani menetapkan mantan Kapolri sebagai tersangka
24:14dan itu masih jenderal polisi aktif.
24:16Itu sudah langkah baris, itu kita patut apresiasi.
24:20Ketika misalnya inisial SU yang pada saat itu masih berstatus sebagai saksi
24:26sementara kewenangan perizinannya itu dalam fakta itu adalah yang bersangkutan
24:33tapi belum bisa dijadikan sebagai tersangka.
24:37lebih mendahulukan mungkin dalam faktanya ada memerintahkan mantan Kapolri, LSB
24:45itu sudah langkah berani Mbak Sindi.
24:48Namun dalam hal ini sekali lagi bahwa
24:52fakta-fakta yang akan benar-benar teruji
24:59dikumpulkan konstruksi oleh penyidik itu harus bisa benar-benar
25:05menjawab dari pernyataan awal kabar skrim itu tadi
25:11karena sudah menyampaikan yang menjadi sasaran
25:15dugaan penyadapan ilegal itu
25:18itu yang harus bisa dikonstruksi dengan jelas
25:24maka kami dalam hal ini tentu tetap berfungsi sebagai pengawas fungsional
25:32sementara ketika tanggal 5 kemarin diumumkan ada tim SUS
25:37itu belum bisa kita pahamin
25:38kami masih baru mau menanyakan
25:41kalau saran saya sebagai anggota kompulan sebenarnya
25:46keperluan itu ada pada tim SUS pengawasannya
25:50memelibatkan eksternal
25:52kalau kompulasi kan sudah pasti kan secara kelembagaan
25:57tapi Pak Yusuf termasuk juga yang jadi pertanyaan itu
26:00sidang etiknya juga masih belum ditentukan
26:02Anda juga dapat informasi soal ini gak?
26:05Nah dalam hal ini tentu
26:07kita akan terlihat dulu konstruksi perkaranya ini
26:12tanpa motif itu sudah terlihat penyalahgunaan kewenangan
26:17itu sudah masuk dalam ranah etik
26:19nah yang kita ingin dapat gambaran
26:21itu bagaimana motifnya
26:23oleh karena itu ini paralel gitu paralel
26:27nanti setelah kita lihat dari kekuatan konstruksi perkaranya
26:32yang itu yang mestinya bisa
26:35bisa lah itu
26:36kalau dimulai dari presiden yang menjadi sasaran
26:40itu sudah bisa diberikan
26:42alasan mengapa presiden
26:44ini kan begini Mbak Sindi
26:46dalam konteks penyalahgunaan kewenangan ini
26:50LIMS itu konstruksinya adalah untuk penegakan hukum
26:53diduga ini adalah penyelidikan intelijen
26:57nah penyelidikan intelijen itu dia kan tertutup
27:01tertutup
27:02nah tapi di dalam kode penegakan hukum
27:04dia harus terbuka
27:05karena ada masanya gitu
27:07nah meskipun
27:09di dalam penyelidikan intelijen
27:11dalam rangka penegakan hukum
27:12misalnya untuk tindak pidana korupsi
27:15untuk narkotika
27:16untuk terorisme itu membutuhkan penyelidikan intelijen
27:19tapi itu ada masanya
27:20dan itu tetap harus sesuai dengan prosedur
27:22oke artinya Pak Yusuf untuk menegaskan juga
27:24kalau misalnya unsur penyalahgunaan wewenangnya
27:27setidaknya itu sudah terpenuhi
27:28sidang etik harusnya sudah bisa dilakukan secara cepat Pak
27:30sesegera mungkin
27:32ya itu
27:33ranah etiknya itu sudah terang
27:36karena tidak sesuai dengan prosedur
27:38hanya
27:39kami sendiri
27:40untuk bisa memberikan saran dan masukan
27:43setelah kami bertemu nanti dengan
27:45kabar reskim
27:47mendapatkan konstruksi perkaranya
27:49termasuk yang paling sensitif
27:52yang ingin kami pastikan Mbak Sindi
27:54keamanan dan integritas barang bukti
27:57karena disebut ada yang dihapus
27:59oke
27:59nah ini kan harus dipastikan
28:01tiba-tiba
28:02ada pernyataan dari kuasa hukum
28:04salah satu tersangka akan buka-bukaan
28:06nah apakah fakta-fakta yang
28:08hasil sadapan itu akan dibuka
28:10apakah itu nanti
28:12mau buka-bukaan termasuk yang dihapus itu
28:14ini kan soal keamanan dan integritas barang bukti
28:17nah itu yang akan kita pastikan
28:19apabila itu sudah
28:20betul-betul aman dan berintegritas barang bukti
28:24yang sudah
28:24yang sudah di
28:27betul-betul dijaga oleh penyidik
28:28ya nanti kita lihat
28:29kalau memang sudah harus dilakukan
28:32apa namanya
28:33proses pelanggaran kode etik terlebih dahulu
28:35kami akan sarankan
28:36sekali lagi
28:37konteks penyalahgunaan kemenangannya itu
28:40sudah terlihat
28:40itu sudah tidak sesuai dengan prosedur
28:42itu sudah masuk ranah
28:43pendugaan pelanggaran kode etik
28:45baik kalau gitu
28:45Pak Yusuf dan Bu Usman
28:47terima kasih sudah berbagi insight
28:48Tisap Indonesia Pagi
28:49terima kasih semuanya
28:50terima kasih
28:52Pak Yusman
28:53terima kasih

Dianjurkan