Imperium_Ekstraktif

Pergeseran Paradigma Negara: Menyelamatkan Rakyat dari Bencana Ekologis dan Ketimpangan Tata Kelola

Evaluasi dua tahun pemerintahan atas sektor bencana, pangan, dan energi menunjukkan adanya masalah struktural mendasar, di mana negara dinilai mengalami pergeseran fungsi dari pelindung masyarakat menjadi fasilitator akumulasi modal ekstraktif
. Akibatnya, beban dampak kesehatan, kerugian ekonomi, serta biaya krisis ditanggung oleh publik dan negara, sementara keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir korporasi.

Sektor Bencana (Karhutla & Bencana Ekologis): Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2026 yang menelan kerugian ekonomi puluhan triliun rupiah merupakan bencana buatan manusia (man-made disaster) akibat pengeringan masif ekosistem gambut melalui pembangunan 281.253 km kanal. Meskipun 50,7% area terbakar berada di wilayah izin dan konsesi korporasi, penegakan hukum sejauh ini baru menyasar pelaku perorangan di lapangan
.
Sektor Pangan (Paradoks Swasembada & Cetak Sawah): Klaim swasembada 8 komoditas dinilai sebagai jargon semu karena 7 komoditas di antaranya sudah memenuhi kebutuhan domestik sejak lama
. Di saat yang sama, harga beras terus naik selama sembilan bulan berturut-turut di tengah melimpahnya stok BULOG, sementara proyek cetak sawah mencatatkan hasil fisik yang minim di mana hanya 5,98% lahan yang berhasil ditanami.

Sektor Energi (Ketimpangan Fiskal & PLTU Captive): Terjadi ketimpangan dalam kebijakan fiskal energi, di mana pemangkasan subsidi rakyat kecil berbanding terbalik dengan pemberian fasilitas insentif raksasa (corporate welfare) bagi industri ekstraktif
. Wacana transisi energi juga terancam menjadi greenwashing akibat maraknya pengoperasian 15,4 GW PLTU captive batu bara untuk melayani industri smelter.

Untuk menjamin keselamatan rakyat, Indonesia harus beralih dari sekadar penanganan darurat pascabencana menjadi pengelolaan risiko yang preventif. Langkah mendasar ini menuntut reformasi hukum melalui revisi UU No. 24/2007, pembentukan Dana Abadi Bencana, penegakan hukum berbasis strict liability bagi korporasi, transparansi data satu pintu, serta pemulihan hidrologis gambut secara mengikat.