Jakarta — Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan pemerintah tidak akan menggantungkan kepentingan nasional Indonesia pada multilateralisme yang gagal merespons tantangan zaman. Sugiono mengungkapkan di berbagai meja perundingan global, relevansi organisasi internasional kini tengah dipertanyakan secara serius.
Menlu menyoroti arsitektur multilateral saat ini tengah tertinggal dari dinamika geopolitik dan ekonomi yang bergerak cepat. Namun, Indonesia memilih tetap berada di dalam sistem sebagai motor perubahan, bukan sekadar pengikut.
Komitmen tersebut tercermin sepanjang tahun 2025, ketika Indonesia mengikuti sepuluh pencalonan strategis di berbagai organisasi internasional dan seluruhnya berhasil dimenangkan. Sugiono menekankan capaian tersebut bukan sekadar angka, melainkan mencerminkan pengaruh dan dampak nyata Indonesia di panggung global.
Memasuki tahun 2026, Indonesia mulai memegang berbagai peran kepemimpinan penting di tingkat multilateral. Salah satunya, Indonesia melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih sebagai satu dari tiga anggota Dewan Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026–2032.
Selain itu, pada 8 Januari 2026, Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Mandat tersebut, menurut Sugiono, akan dijalankan secara imparsial, transparan, dan konstruktif, seiring dengan momentum reformasi PBB yang tengah bergulir.
Di berbagai forum teknis internasional, Indonesia juga terus memastikan kepentingan nasional diperhitungkan. Mulai dari penetapan standar keselamatan pelayaran di International Maritime Organization hingga penguatan konektivitas pos global di Universal Postal Union yang berdampak langsung pada UMKM dan ekosistem e-commerce nasional.
Pro TV - Televisi Digital Berjaringan
Pro TV (@protv_id) bagian dari ekosistem Promedia Teknologi Indonesia (@promediateknologi) - SUBSCRIBE OFFICIAL CHANNEL YOUTUBE : @protv_official | PROMEDIA TV www.protv.id
Jadilah yang pertama berkomentar