Jakarta - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa penyelesaian wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Wilayah ini baik batas maritim hingga batas darat. Upaya ini juga menjadi salah satu prioritas utama diplomasi Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Pernyataan Pers Tahunan Kementerian Luar Negeri awal 2026 yang disiarkan melalui akun YouTube resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Rabu (14/1/2025).
Bagi Indonesia, penuntasan isu batas maritim dan darat bukan semata urusan peta, melainkan menyangkut kepastian kedaulatan negara, tata kelola kawasan, serta posisi tawar negara di tengah perubahan geopolitik yang cepat.
Pemerintah RI akan terus memperkuat langkah-langkah yang memberikan kepastian, mencegah eskalasi, serta menjaga ruang dialog dengan negara-negara tetangga.
Di tengah situasi global yang sulit diprediksi, Sugiono menegaskan bahwa diplomasi Indonesia harus selalu berangkat dari kepentingan rakyat serta perlindungan negara terhadap warganya.
Dalam konteks kedaulatan dan keamanan, Menlu Sugiono menilai stabilitas kawasan tidak hadir dengan sendirinya. Oleh karena itu, kepastian batas wilayah dipandang sebagai fondasi yang tidak dapat ditawar.
“Untuk itu, penyelesaian batas maritim dan darat dengan negara-negara tetangga adalah prioritas kita. Kejelasan batas wilayah merupakan prasyarat bagi kedaulatan dan stabilitas,” ujar Menlu.
Sugiono juga menyampaikan bahwa agenda perbatasan berkaitan langsung dengan kepatuhan terhadap hukum internasional dan pengelolaan stabilitas secara konsisten. Sepanjang 2025, telah tercapai kemajuan signifikan dalam penyelesaian sejumlah isu perbatasan, termasuk dengan Malaysia, Timor-Leste, dan Vietnam.
Pro TV - Televisi Digital Berjaringan
Pro TV (@protv_id) bagian dari ekosistem Promedia Teknologi Indonesia (@promediateknologi) - SUBSCRIBE OFFICIAL CHANNEL YOUTUBE : @protv_official | PROMEDIA TV www.protv.id
Jadilah yang pertama berkomentar