Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utama
KOMPAS.TV - Kementerian Kehutanan mengidentifikasi 12 subyek hukum yang terindikasi melakukan pembalakan di daerah aliran sungai di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan.

Empat di antaranya telah disegel.

Usai menemukan dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembukaan lahan ilegal, Kemenhut pun segera mengambil langkah hukum.

Kegiatan ilegal di wilayah hulu ini diyakini terkait dengan eskalasi banjir bandang di area hilir.

Penyegelan dilakukan di dua titik: di konsesi usaha korporasi PT TPL dan di lokasi pemegang hak atas tanah atas nama JAM, AR, dan DP.

Selanjutnya, ke-12 subyek hukum tersebut akan dimintai keterangan oleh Kemenhut, Selasa 9 Desember 2025.

Kementerian Lingkungan Hidup memanggil 8 perusahaan yang berada di daerah aliran Sungai Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Pemanggilan dilakukan setelah KLH mengkaji analisis citra satelit untuk memproyeksikan peristiwa di daerah bencana, terutama saat hujan deras terjadi.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan pemanggilan dilakukan untuk mempertanyakan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera Utara.

Kedelapan perusahaan terdiri dari perusahaan tambang, perkebunan kelapa sawit, dan beberapa perusahaan lain.

#kementerianlingkunganhidup #kementeriankehutanan #sumatera

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/636217/usut-pembalakan-hutan-sumatera-kemenhut-identifikasi-12-subyek-hukum-klh-panggil-8-perusahaan
Transkrip
00:00Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa masih menunggu pengajuan tambahan anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB
00:09untuk menangani dampak banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
00:15Menkyu mengaku sudah menyiapkan dana tambahan untuk BNPB guna mengatasi dampak banjir dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut.
00:24Namun ia belum memberikan detail nominalnya karena masih mencermati anggaran.
00:28Hingga saat ini Kementerian Keuangan belum menerima pengajuan tambahan dana dari BNPB.
00:41Memang BNPB punya uang, jadi anggaran dari BNPB, tapi sudah disiapkan.
00:46Tapi itu yang berhak mengumumkan Presiden dan BNPB, saya nggak bisa ngomongin itu.
00:51Tapi permintaan mereka sudah didukung oleh dana yang cukup.
00:56Berapa sih jauh dipayang?
00:58Itu nanti yang setiap kabupaten 4 miliar, setiap provinsi 20 miliar itu kata Pak Prabowo dana bencana.
01:05Itu diambil dari mana Pak?
01:06Ada gini, jadi gini.
01:16Ada masih anggaran untuk bencana, kan ada setiap tahun tuh 5T.
01:23Itu satu, nanti kita sudah sisir anggaran 2026.
01:27Sebelum ini kejadian sudah kita sisir sebetulnya.
01:29Terima kasih.
Jadilah yang pertama berkomentar
Tambahkan komentar Anda

Dianjurkan