Sidang Leony vs KPU, Majelis KIP Cecar soal Uji Konsekuensi Terkait Sengketa Informasi Ijazah Jokowi

KompasTV

KOMPAS.TV - Hakim Ketua Majelis Komisioner KIP, Rospita Vici Paulyn, mempertanyakan uji konsekuensi yang dilakukan KPU dalam sidang sengketa informasi ijazah Jokowi pada Senin (8/12/2025).    Adapun, sidang sengketa informasi terkait ijazah Jokowi ini merupakan sidang gugatan yang diajukan dari Leony Lidya ke KPU DKI Jakarta, dan KPU Surakarta.    Baca Juga Majelis KIP Tegur KPU Berbisik-bisik saat Sidang Sengketa Informasi Ijazah Jokowi: Bukan Warung Kopi di https://www.kompas.tv/nasional/636131/majelis-kip-tegur-kpu-berbisik-bisik-saat-sidang-sengketa-informasi-ijazah-jokowi-bukan-warung-kopi         Artikel ini bisa dilihat di :  https://www.kompas.tv/nasional/636181/sidang-leony-vs-kpu-majelis-kip-cecar-soal-uji-konsekuensi-terkait-sengketa-informasi-ijazah-jokowi

Transcript

00:0017 huruf A, angka 5

00:02Baik, izin membacakan yang mulia

00:05Di dalam pasal 17, setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik

00:15Kecuali

00:15H, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi

00:22Yaitu, angka 5-nya, catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal

00:32Betul

00:33Izin yang mulia

00:34Menurut yang mulia, apakah pasal 17 huruf A, angka 5 ini mencakup dengan ijasa yang dimaksud dengan Undang-Undang KIP ini?

00:43Termasuk?

00:44Berarti ijasa itu basicnya berdasarkan Undang-Undang KIP adalah dikecualikan

00:49Tadi kan saya bilang, tapi lihat pasal 18-nya, disitu ada penyangkut pejabat negara, Pak

00:57Betul, maka dari itu hasil uji konsekuensi kita dengan mempertimbangkan pasal 17 huruf A, angka 5, jungto pasal 18 ayat 2

01:06Maka kemudian informasi ijasa pencalonan presiden dan wakil presiden itu dinyatakan terbuka

01:12Namun dengan catatan hanya dapat dilihat oleh pemohon informasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang KIP

01:21Terkait dengan hak-hak informasi

01:24Bapak kalau mau bicara hak, hak-hak terhadap pasal yang tadi Bapak baca, itu berlakunya umum

01:31Kalau Bapak bilang dikecualikan, dikecualikan lah dia

01:35Tapi ketika itu menyangkut pejabat publik, kalau misalnya ya ini si A ikut terkait calon bupati atau gubernur

01:45Yang bersangkutan ternyata tidak jadi pejabat publik, dia tidak terpilih

01:50Bapak tidak boleh buka informasinya, karena dia tidak terpilih Pak, tidak menjadi pejabat publik

01:55Persoalnya sekarang yang lagi disengketakan dan yang bersangkutan sudah menjadi pejabat publik

02:00Informasinya menjadi terbuka, publik berhak tahu Pak, benar atau tidak

02:05Benar yang mulia, berdasarkan hasil uji konsekuensi kita juga kemudian menyatakan bahwa informasi tersebut terbuka

02:12Nah sekarang Bapak sudah menyatakan terbuka, tapi Bapak kemudian juga di samping itu tadi Bapak mengatakan

02:17Di dalamnya ada informasi pribadi, loh gimana ceritanya kan kalau ada informasi pribadi harus ditutup

02:23Saya tidak menyampaikan hal demikian, tadi kan ada hak-hak publik

02:27Yang saya pertanyakan adalah terkait dengan perjelasan pasal 17 huruf H angka 5

02:31Yang kemudian majelis juga menyatakan bahwa ijasa merupakan bagian dari yang dasarnya, basicnya adalah informasi dikecualikan

02:39Saya sudah bilang berkali-kali, itu berlaku untuk masyarakat umum Pak

02:43Kalau pejabat publik itu tidak berlaku Pak, pejabat publik informasinya ijasanya menjadi terbuka Pak

02:48Publik boleh tahu ijasanya sesuai atau tidak

02:51KPU punya kewajiban melakukan verifikasi, kan begitu Pak

02:55Sekarang KPU lakukan nggak verifikasinya

02:58Bapak jangan ngetes saya teket itu, itu berlaku untuk masyarakat Pak

03:02Karena ada poin di pasal 18, undang-undang tidak berlaku untuk pejabat publik ada pengecualian

03:09Sekarang yang bersangkutan pejabat negara atau tidak

03:11Ijin yang mulia yang kita hormati

03:13Jadi yang tadi kita sampaikan bahwa basicnya

03:16Sebagaimana memperhatikan pasal 17 huruf angka 5

03:20Bahwa ijasa adalah salah satu dokumen yang dikecualikan

03:24Namun pengecualian atas pengecualian itu kemudian diberlakukan karena ada pengaturan pasal 18 E2

03:30Maka kemudian keputusan KPU menghasilkan bahwa ijasa pencalonan presiden terbuka dengan mendasari pasal 18 E2

03:39Namun hanya dapat disampaikan kepada pemohon informasi dengan cara melihat atau mengetahui

03:45Terima kasih ya

03:46Ntar, KPU muter-muter banget deh jawabnya

03:48Pak, simple saja deh

03:50Bapak mengatakan terbuka

03:52Ada nggak saya tanya yang ditutupin disitu? Nggak ada

03:54Kalau tidak ada yang ditutupin informasinya terbuka

03:58Sekarang apa yang menjadi kendala kalau itu kemudian diberikan salinannya gitu loh

04:04Itu pertanyaan saya tolong dijawab

04:05Apa sih yang menjadi dasar?

04:07Kalau salinannya diberi

04:08Bapak buka akses begini dengan Bapak berikan salinannya

04:11Tuh nggak ada beda, pemohon juga bisa lihat semuanya gitu loh

04:14Nah kenapa kalau misalnya pemohon informasi dapatkan salinannya

04:18Apa sih yang menjadi persoalan di KPU itu apa?

04:22Itu tolong jawab-jawab saya bagian itu aja

04:24Baik ya mulia

04:25Jadi sebagaimana yang kemudian tadi juga sudah disampaikan

04:28Bahwa sebagai lembaga negara kita juga harus berpegang teguh pada prinsip khati-hatian

04:33Jadi kita juga dalam hal ini tidak hanya memperhatikan pasal 18 ayat 2

04:39Tapi juga memperhatikan pasal 17 huruf H angka 5 sebagaimana tadi yang sudah diskusikan

04:46Ijin yang mulia sekali lagi begitu hasil uji konsekuensi yang kemudian dilakukan oleh KPU

04:51Saya agak bingung ini ya

04:53Terus terang saya 12 tahun di KI baru kali ini saya membingungkan sekali dengan sidang ini

05:00Uji konsekuensi itu tidak berlaku lagi Pak

05:03Karena Bapak sudah menyatakan terbuka

05:05Jadi tidak ada yang namanya hasil uji konsekuensi

05:08Orang Bapak nyatakan terbuka kok informasinya

05:10Uji konsekuensi itu hanya berlaku untuk informasi yang Bapak kecualikan

05:14Nih kalau dalam ijasa ternyata disitu ada tanggal lahir yang Bapak nyatakan dikecualikan

05:21Oke Bapak lakukan uji konsekuensi

05:23Bahwa di dalam ijasa yang menyangkut tanggal lahir adalah informasi yang dikecualikan

05:29Itulah yang tertuang di dalam uji konsekuensi

05:32Tapi kalau Bapak tadi sudah menyatakan semuanya terbuka

05:35Tidak ada yang namanya uji konsekuensi Pak

05:37Maka informasi 1, 2, 3, 4 itu wajib ada di dalam daftar informasi publik DIP

05:43Menjadi informasi terbuka

05:44Yang namanya informasi terbuka

05:46Bapak ibu tidak bisa menerapkan prinsip kehatian

05:50Karena dia terbuka Pak

05:51Berarti publik bisa mengakses

05:53Tidak ada prinsip kehatian di dalam informasi terbuka

05:56Apalagi yang mau dihati-hatikan terbuka kok

05:58Saya bingung nih

06:00Agak bingung

06:03Sudah dinyatakan terbuka

06:04Tidak ada satupun yang dikecualikan

06:07Tapi kemudian pakai prinsip kehatian

06:10Saya sekian tahun dikali

06:15Baru tadi saya bingung

06:16Dengan hal seperti ini

06:19Silahkan majulis saya

06:21Kalau ada yang ingin dikali dulu terkait ini

06:23Dengan KPU

06:28Menterjemahkan pemahaman itu

06:33Suatu ketentuan harus secara utuh

06:35Tidak sepenggal-sepenggal

06:37Tadi ketua sudah mengatakan

06:40Kalau itu terbuka ya terbuka

06:43Yang perlu diterjemahkan dan mengelihat dan mengetahui ketika misalnya

06:48Pemohon itu ada tujuan

06:49Waktu surat pemohon mengatakan tujuan hanya mengetahui dan melihat

06:53Maka ketika dia minta mengetahui dan melihat

06:57Itulah yang kita lakukan

06:58Mengetahui dan melihat

06:59Bukan pertimbangan dari sisi badan publik

07:01Jadi dengan kata lain

07:04Pemenuhan permohonan itu pertama

07:07Dilihat tujuannya

07:09Kemudian dilihat jenis dokumennya

07:12Sepanjang jenis dokumennya itu terbuka

07:15Ya terbuka semua

07:16Nah kalau di bagian informasinya itu dokumen itu

07:20Ada yang dikecualikan maka itu ditampak

07:23Jangan kemudian mengatakan bahwa

07:26Ketika dokumen itu terbuka

07:28Hanya disampaikan dalam hanya mengetahui dan melihat

07:32Jadi jangan melihat suatu ketentuan itu

07:35Jangan sepenggal-sepenggal

07:37Atau untuk kepentingan badan publik saja

07:39Ketika mengatakan dikecualikan

07:41Oh pasal 17

07:42Tapi lupa pasal 18 itu adalah pejabat publik

07:46Jadi ya kalau memang itu dikecualikan

07:49Terbuka ya terbuka kasih saja

07:50Salinan

07:51Kecuali yang diminta asli

07:52Kan gak mungkin

07:54Kalau asli itu berarti gak bisa dikasih

07:57Karena hanya satu

07:58Atau dokumen satu-satunya misalnya

08:00Jadi mungkin dalam hal ini

08:04KPU jangan berlindung dalam suatu pemahaman yang bisa diterimakan

08:09Benar kacamata badan publik

08:12Tapi seharusnya di kacamata yang seutunya saja

08:14Jadi kalau memang katanya terbuka

08:16Ya kasih saja terbuka

08:18Sesuai dokumen

08:18Kan dokumen yang diminta

08:20Demikian betul

08:21Pak sebentar

08:23Saya bingung nih

08:24Ini setahu saya

08:25Saya tidak pernah melakukan

08:27Memerintahkan melakukan jujur konsekuensi ya

08:29Ini dari sidang sebelah kali ya

08:31Sidang sebelah ya

08:32Makanya saya kacau pak

08:34Saya cukup kacau dengan hasil jujur konsekuensi ini

08:36Karena

08:36Di catatan saya semuanya terbuka

08:39Seharusnya kalau semuanya terbuka

08:40Saya tidak akan memerintahkan melakukan jujur konsekuensi

08:42Makanya jadi kecampur nih

08:44Dengan sidang sebelah

08:45Nah izin betul

08:48Meskipun ya

08:50Dengan majelis sidang yang berbeda

08:52Seharusnya statementnya sama

08:54Kalau itu dikecualikan

08:55Kecualikan

08:55Kalau itu terbuka

08:56Terbuka

08:56Yaudah

08:58Kalau kenapa

08:59Kemudian lakukan uji konsekuensi

09:00Kemudian membawa ranahnya sidang sana

09:02Bawa ranah ke sini

09:03Kita disini tidak ada perintahkan

09:05Itu uji konsekuensi

09:07Kalau yang terbuka

09:08Ya tidak perlu uji konsekuensi

09:09Lalu jangan

09:11Berpandangan sendiri juga

09:12Oh kalau terbuka

09:13Hanya bisa untuk mentah

09:14Ijin yang mulia

09:16Jadi ini bukan pandangan dari KPU juga

09:19Dalam melakukan diskusi ini juga

09:21Khususnya untuk uji publik ya

09:23Berdasarkan perintah dari majelis

09:26Di perkara yang berbeda

09:27Terkait dengan hal yang sama

09:29Memang kita juga melibatkan pakar ya

09:32Dalam hal ini

09:32Yang kemudian juga membantu kita

09:34Dalam mengkonstruksikan argumen-argumen

09:37Yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi di KPU

09:40Jadi hasil uji konsekuensi ini

09:43Sebagaimana yang dituangkan dalam keputusan ini ya

09:45Menghasilkan bahwa dokumen tersebut terbuka

09:48Tapi dapat diakses oleh pemohon informasi dengan cara melihat dan mengetahui

09:52Dan logikanya pak

09:54Uji konsekuensi itu dilakukan kalau bapak berpendapat itu dikecualikan

09:59Dan itu bapak memoyakinkan kepada pertama

10:03Permohonan informasi atau pada sidang sengketa

10:08Jadi bukan karena di analisis dulu baru menghasil

10:12Oh ini ternyata terbuka

10:13Jadi uji konsekuensi itu ketika bapak berpendapat badan publik

10:17Berpendapat itu informasinya memang dikecualikan

10:20Kalau dari awal ini memang terbuka ya

10:21Nggak usah dilakukan uji konsekuensi

10:23Ijin yang mulia

10:26Memang sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan juga

10:30Ya informasi yang kemudian kita uji konsekuensi

10:35Berdasarkan perintah majelis dalam perkara yang sebelumnya

10:37Dan hasil uji konsekuensi itu kemudian menyatakan bahwa

10:41Dokumen tersebut dalam tanda kutip terbuka

10:44Tapi hanya untuk melihat

10:46Kalau majelis sebelumnya itu kan mengatakan itu uji konsekuensi

10:48Karena badan publik mengatakan ini informasinya dikecualikan

10:50Atau tidak bisa dikasih

10:52Lalu makanya tidak mungkin majelis mengatakan harus dilakukan uji konsekuensi

10:56Kalau memang dari pihak badan publik tidak mengatakan bahwa ini informasinya dikecualikan

11:01Baik yang mulia

11:02Terima kasih untuk masukannya

11:04Sebenarnya kami menyerahkan kepada yang mulia untuk melihat perkara ini

11:09Terima kasih

Kategori

Transkrip

Jadilah yang pertama berkomentar

Dianjurkan