Kontroversi KUHAP Baru 2025 terus bergulir. DPR menegaskan aturan ini tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas, bahkan menambahkan pasal perlindungan dan opsi rehabilitasi.
Di sisi lain, Ferry Irwandi menyoroti pasal “keadaan mendesak”, penyitaan, dan penyadapan yang dinilai berpotensi disalahgunakan serta kurang transparan dalam proses penyusunannya.
Perbedaan pandangan ini menunjukkan pentingnya pengawasan publik agar penerapan KUHAP Baru benar-benar adil.
-———
Baca Berita Terpercaya lainnya di www.suaramerdeka.com, dan unduh aplikasi Suaramerdeka.com di App Store dan Play Store.
00:00Tiba-tiba saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum acara pidana.
00:08Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
00:11Tujuh.
00:12Tujuh.
00:13Terima kasih.
00:15KUHAP Baru 2025 jadi bahan perdebatan dari isu disabilitas sampai kritik soal pasal-pasal janggal.
00:22Muncul kritik bahwa KUHAP Baru berpotensi mengabaikan penyandang disabilitas terutama soal penahanan dan dugaan pasal hukuman tanpa batas waktu.
00:33Tapi DPR Komisi 3 membantah.
00:35Mereka menegaskan tidak ada perpanjangan penahanan berdasarkan kondisi mental dan isu hukuman tanpa batas waktu itu tidak benar.
00:42Dalam aturan baru, ada pasal khusus yang mengatur hak penyandang disabilitas serta opsi rehabilitasi bagi pelaku dengan disabilitas mental.
00:53Di sisi lain, Ferry Irwandi mengkritik beberapa pasal lain.
00:56Mulai dari definisi keadaan mendesak yang dianggap terlalu luas, aturan penyitaan dan penyadapan yang dinilai rawan disalahgunakan, hingga minimnya transparansi perubahan draft.
01:06Karena itu, ia mendorong agar KUHAP Baru diajukan untuk judicial review.
01:13Kontroversi KUHAP Baru 2025 terus berkembang.
01:17Klarifikasi DPR dan kritik berbagai pihak menunjukkan bahwa pengawasan publik sangat penting agar pelaksanaan KUHAP Baru tetap menjamin keadilan dan tidak membuka ruang penyalahgunaan.
Jadilah yang pertama berkomentar