BANDUNG, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadiri rapat paripurna DPRD Jabar pada Jumat (31/10/2025).
Namun dalam rapat tersebut, Dedi Mulyadi mendapat interupsi dari anggota DPRD Jabar.
Anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP Doni Maradona mempertanyakan langkah pemerintah ke depan seusai penutupan tambang.
Kemudian, Anggota DPRD Fraksi Golkar, Hilal Hilmawan turut menginterupsi. Ia mengatakan pertanyaan Doni tidak perlu ditanggapi lantaran rapat paripurna tersebut tidak membahas soal penutupan tambang.
Meski begitu, Dedi Mulyadi tetap memberikan respons soal penutupan tambang tersebut.
Video editor: Vila
#dedimulyadi #dprdjabar #gubernurjabar
Baca Juga [FULL] Pidato Dedi Mulyadi di Rapat Paripurna DPRD Jabar, Singgung APBD hingga Tambang Ilegal di https://www.kompas.tv/regional/627158/full-pidato-dedi-mulyadi-di-rapat-paripurna-dprd-jabar-singgung-apbd-hingga-tambang-ilegal
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/627164/depan-dedi-mulyadi-anggota-dprd-jabar-debat-soal-tambang-terserah-ditanggapi-atau-tidak
00:00Nah saya harus memperjuangkan aspirasi ini Pak Gubernur, saya harus menyampaikan apa tindak lanjut dari pemerintah provinsi terhadap surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintahan provinsi.
00:15Berkenaan dengan rancangan keputusan DPRD yang tadi dibacakan, kami tanyakan kepada rapat paripurna yang terhormat.
00:22Apakah rancangan keputusan DPRD dimaksud dapat Bapak dan Ibu setujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD?
00:30Terima kasih.
00:33Selanjutnya kami mohon izin untuk menandatangani keputusan DPRD dimaksud.
01:00Sekian bar.
01:06Rabat paripurna DPRD yang kami hormati, demikian telah kita ikuti bersama penandatanganan keputusan tentang perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2025.
01:28Acara selanjutnya yaitu sambutan Gubernur terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 2026 dan perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2025.
01:41Kepada yang terhormat, Bapak Gubernur kami persilahkan.
01:44Intripsui pimpinan sedikit, Doni Guta Barat dari Praksi PD Perjuangan, sebelum masuk pada tanggapan Pak Gubernur terkait dua agenda tersebut,
01:56ada beberapa hal yang saya harus sampaikan.
02:00Dan izin Pak Gubernur, saya minggu lalu turun ke daerah pemilihan saya menerima undangan dari masyarakat yang terdampak dari surat edaran terkait penutupan 26 perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Bogor.
02:19Nah, saya mau menanyakan Pak Gubernur, langkah selanjutnya setelah penutupan ini seperti apa?
02:25Karena yang saya terima dari masyarakat, ada sekitar 13.544 KK yang terdampak, yaitu dari pedagang, dari pelaku usaha, dari supir, segala macam.
02:40Dan kemudian ada yang dilakukan oleh Dinas DPMD, itu yang terdata, ada sejumlah 2.644 jiwa yang terdampak.
02:53Nah, kemudian ada informasi yang disampaikan bahwa Pemprov akan memberikan bantuan senilai 3 juta rupiah.
03:03Saya tidak tahu 3 juta rupiah ini per jiwa atau per KKK.
03:07Nah, kalaupun sudah dijanjikan seperti itu, tindak lanjutnya seperti apa?
03:12Kalaupun memang benar 3 juta per KKK, anggaran yang digunakan dari mana?
03:17Nah, kemudian saya harus sampaikan juga, ini mungkin sudah disampaikan bahwa ada audit terhadap 26 perusahaan ini.
03:26Dan tindak lanjutnya sampai hari ini saya juga tidak tahu, saya coba berkomunikasi dengan Pak Kadis, menanyakan tindak lanjutnya, saya juga tidak direspon.
03:33Nah, kemudian kalaupun ini ada audit, kalau kita mengikut undang-undang, perusahaan tambang di sana, itu tidak diperkenankan untuk melewati jalan raya Parumpanjang Bunar.
03:46Kenapa? Kalau menurut undang-undang jalan raya, itu tonasenya, itu masuknya kelas 2, tonasenya hanya 8 ton.
03:54Nah, jadi yang saya mau sampaikan di sini Pak Gubernur, saya harapannya ke depan, bagaimana supaya jalan tambang terrealisasi.
04:04Yang kedua, bagaimana tindak lanjut Pemprov terhadap 13.544 jiwa yang terdampak yang menggantungkan hidup di pertambangan tersebut.
04:13Kenapa pada saat turun, saya turun ke sana ada anaknya yang sudah tidak bersekolah, kemudian ada yang sudah sulit untuk menuhi kebutuhannya sehari-hari.
04:21Nah, saya harus memperjuangkan aspirasi ini Pak Gubernur, saya harus menyampaikan apa tindak lanjut dari pemerintah provinsi terhadap surat edaran yang dikeluarkan oleh.
04:38Nah, kenapa? Kalau menurut undang-undang miner, bahwa perusahaan tambang wajib mempunyai jalur tambang.
04:43Kalaupun mereka tidak punya jalur tambang, mereka bisa menggunakan jalan umum, tapi tentunya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
04:51Nah, saya berharap ada tindak lanjut Pak Gubernur, kenapa? Mereka sudah hidup bertahun-tahun di dunia pertambangan tersebut.
05:00Terima kasih.
05:00Baik, Pak Gubernur mau direspon atau?
05:06Ijin pimpinan Hilal dari fraksi Partai Golkar.
05:11Saya pikir tadi apa yang ditanggapkan oleh Pak Doni tidak perlu ditanggapi di paripurna ini.
05:17Karena kita sudah sepakat dari awal, rapat paripurna ini hanya membahas tentang pertujuan kuah PPS dan laporan Mbak Pemberda.
05:29Terima kasih.
05:29Saya berharap terserah mau ditanggapin atau tidak, tapi saya harus menyampaikan apa yang disampaikan masyarakat terhadap saya.
05:44Kenapa saya coba berkomunikasi dengan kepala dinasnya, saya tidak mendapatkan jawaban apa-apa.
05:48Ya, terima kasih.
05:51Terima kasih.
05:52Pak Gubernur.
05:59Baik, terima kasih ya.
06:02Persoalan parung panjang itu adalah persoalan yang panjang.
06:07Sudah berpuluh-puluh tahun, sebuah areal yang mengalami kehancuran luar biasa,
06:14kemudian jumlah yang meninggalnya sudah lebih dari 100 orang,
06:18kecelakaannya hampir tiap hari, masyarakat kena ispa,
06:24dan itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya membangun jalan.
06:31Pemprov Jabar itu sudah berusaha mulai tahun ini membangun jalan,
06:34tapi tidak mungkin jalan itu dibangun tetapi dilewati dengan truk dengan tonase di atas 20 ton.
06:44Sehingga ikhtiar kami adalah dihentikan sementara.
06:48Dihentikan sementara apa aspeknya variabelnya?
06:52Pertama adalah variabel kerusakan lingkungan.
06:56Yang kedua, variabel perlindungan tenaga kerja.
07:01Yang ketiga, variabel reklamasi.
07:04Yang keempat adalah variabel transportasi atau transporter sebagai pengelola.
07:09Yang kelima, adanya pungutan-pungutan yang tidak didasarkan pada aspek hukum yang memadai.
07:15Dan itu jelas ada.
07:17Sehingga tim audit pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari para akademisi,
07:23sudah bekerja, mungkin dalam waktu tidak terlalu lama akan segera diumumkan hasil auditnya.
07:29Bagaimana sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat?
07:32Sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengikuti rekomendasi audit pakar.
07:37Karena kami tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan politik.
07:42Itu yang pertama.
07:43Kemudian yang kedua, bahwa ada ikhtiar pemerintah Provinsi Jawa Barat
07:48untuk memenuhi kebutuhan poko dari masyarakat yang mengalami problem karena tambangnya ditutup.
07:57Salah satunya adalah kami sudah menerima data dari para kepala desa yang hari ini data yang masuk yang harus dibantu adalah 9.000 kepala keluarga lebih.
08:12Itu pun kami sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan data tersebut
08:16karena ada di antaranya kepala desanya merangkap pemain tambang.
08:23Nah, kemudian dana yang akan diberikan oleh kami adalah 1 bulan 3 juta.
08:30Mungkin sekitar 2 atau 3 bulan yang akan kami berikan.
08:343 juta itu bersumber dari mana?
08:36Bersumber dari bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Barat.
08:41Dan kami menggunakan dana BTT.
08:43Dan ini adalah persetujuannya Kemendagri.
08:45Pemerintah Provinsi berhak mengeluarkan dana tanggap darurat terhadap setiap persoalan.
08:51Nah, kemudian penyerahannya mulai minggu depan melalui nomor rekening.
08:56Dan selanjutnya nanti sampai bulan Januari.
08:59Nah, apa yang akan diberikan solusi?
09:02Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Provinsi hari ini adalah ada dua.
09:06Menawarkan kepada masyarakat yang bekerja di sektor tambang,
09:10yang tidak dilindungi oleh BPJS, upahnya juga tidak menurut sandar,
09:15untuk bekerja menjadi tenaga outsourcing pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat,
09:19ngurusin jalan.
09:21Itu yang pertama.
09:22Yang kedua adalah para sopir kami tawarkan mendapat kredit mobil dua sumbu.
09:29Tanpa bunga kerjasama dengan BGB.
09:32Dua hal ini yang akan kami lakukan, termasuk kami ingin mendorong ke depan,
09:35agar tambang-tambang ini dikelola secara baik oleh kelompok masyarakat,
09:42dan masyarakatnya masyarakat setempat.
09:45Agar apa?
09:46Agar pertumbuhan ekonomi tumbuh.
09:47Karena berdasarkan hasil data yang kami memiliki,
09:51masyarakat yang di sekitar tambang,
09:53itu rata-rata tingkat ekonominya sangat rendah,
09:55walaupun sudah berpuluh-puluh tahun.
09:58Andai kata ada orang atau anak yang tidak bekerja,
10:01tidak sekolah,
10:02karena penghentian kegiatan penambangan,
10:05kami bertanggung jawab.
10:06Mana datanya ke sini akan kami masukkan lagi sekolah,
10:09dan kami bayar biaya sekolahnya.
10:11Ini adalah ikhtiar yang kami memiliki.
10:13Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas pandangannya,
10:16karena kita membangun tidak hanya bicara pada satu kepentingan,
10:20tetapi juga di luar kepentingan yang lainnya.
Jadilah yang pertama berkomentar