- 3 bulan yang lalu
- #prabowo
- #gibran
- #pemerintahan
JAKARTA, KOMPAS.TV - Prabowo-Gibran menjabat sebagai presiden dan wakil presiden sudah setahun.
Sejumlah catatan mewarnai jalannya pemerintahan, termasuk bongkar pasang kabinet yang masih dilakukan. Apakah reshuffle kabinet akan mempercepat kinerja dan pelayanan?
Terlepas dari klaim pertumbuhan ekonomi yang dibilang stabil, namun di bidang hukum dan politik, Prabowo yang didukung oleh tujuh dari delapan parpol di Senayan, seakan terus mengkonsolidasikan kekuatan. Kinerja pemerintah juga masih dipertanyakan.
Komitmen Prabowo untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, benarkah pemerintah ini akan menjadikan hukum sebagai jenderal utama dalam mempercepat pembangunan dan mendukung jalannya pemerintahan?
Selengkapnya saksikan dialog jurnalis senior Budiman Tanuredjo bersama:
1. Bivitri Susanti - Pakar Hukum Tata Negara
2. Andreas Hugo Pareira - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI
3. M. Qodari - Kepala Staf Kepresidenan
4. Fachry Ali - Pengamat Politik
Simak dalam program Satu Meja the Forum, tayang setiap Rabu pukul 20.30 WIB di KompasTV!
#prabowo #gibran #pemerintahan
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/624727/full-evaluasi-satu-tahun-prabowo-gibran-hukum-jadi-alat-kekuasaan-satu-meja
Sejumlah catatan mewarnai jalannya pemerintahan, termasuk bongkar pasang kabinet yang masih dilakukan. Apakah reshuffle kabinet akan mempercepat kinerja dan pelayanan?
Terlepas dari klaim pertumbuhan ekonomi yang dibilang stabil, namun di bidang hukum dan politik, Prabowo yang didukung oleh tujuh dari delapan parpol di Senayan, seakan terus mengkonsolidasikan kekuatan. Kinerja pemerintah juga masih dipertanyakan.
Komitmen Prabowo untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, benarkah pemerintah ini akan menjadikan hukum sebagai jenderal utama dalam mempercepat pembangunan dan mendukung jalannya pemerintahan?
Selengkapnya saksikan dialog jurnalis senior Budiman Tanuredjo bersama:
1. Bivitri Susanti - Pakar Hukum Tata Negara
2. Andreas Hugo Pareira - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI
3. M. Qodari - Kepala Staf Kepresidenan
4. Fachry Ali - Pengamat Politik
Simak dalam program Satu Meja the Forum, tayang setiap Rabu pukul 20.30 WIB di KompasTV!
#prabowo #gibran #pemerintahan
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/624727/full-evaluasi-satu-tahun-prabowo-gibran-hukum-jadi-alat-kekuasaan-satu-meja
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada.
00:30Jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada.
01:00Jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada.
01:29Jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada.
02:00Inilah satu meja di forum. Satu tahun Prabowo Gibran hukum jadi alat kekuasaan dalam tanda tanya.
02:07Satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran masih memisahkan sejumlah catatan, diantaranya bidang hukum.
02:18Namun Presiden Prabowo Subianto menegaskan, penegangan hukum di pemerintahannya berhasil menyelamatkan lebih dari seribu triliun rupiah terugian negara.
02:28Presiden lalu menyatakan, tak ada kasus korupsi yang tidak bisa disentuh hukum.
02:34Kemudian kita bertekad, tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki.
02:46Tidak ada, no more untouchable. Tidak ada yang untouchable lagi.
02:52Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini.
02:59Juga, penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari seribu triliun kerugian negara.
03:14Meski demikian, amnesti internasional Indonesia menuding, kriminalisasi dan pelanggaran hak asasi manusia jadi masalah serius di satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran.
03:25Kalau kita melihat memang, itu kriminalisasi merupakan menjadi salah satu elemen yang menjadi highlight dari satu tahun pemerintahan Prabowo ini.
03:35Kita menyimpulkan bahwa terjadi erosi yang serius hak asasi manusia selama satu tahun pemerintahan Prabowo.
03:42Apa penyebabnya? Kita melihat maraknya praktik-praktik maupun kebijakan-kebijakan otoriter selama satu tahun terakhir ini
03:51yang menjadilah terbelakang masifnya pelanggaran hak sipol dan ekosok tadi.
03:58Selain itu, juga ada tudingan. Hukum masih dijadikan alat kekuasaan.
04:05Tapi yang harus kita tangkap juga dalam the whole big picture ini adalah hukum juga tidak netral.
04:13Tapi hukum sedang menjadi alat kekuasaan. Dan ini yang sedang dipertunjukkan.
04:17Anggota DPR RI fraksi Partai Kolkar, Ahmad Irawan mengatakan,
04:25pro dan kontra terkait capaian satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran adalah sebuah kewajaran.
04:31Namun, Ahmad Irawan menegaskan, kerja pemerintah sudah selaras dengan beragam kebijakan yang dicanangkan.
04:38Memang kemudian, sebagian publik melihat ada yang masih kurang.
04:44Sebagian publik mungkin sudah lebih, tapi dalam perspektif melihatnya satu kebijakan tersebut dalam perspektif yang berbeda.
04:51Dan itu biasa dalam satu negara demokrasi.
04:55Tetapi saya ingin meyakinkan dari apa yang kemudian dilakukan oleh presiden,
04:59bersama wakil presiden, ini sudah on the right track.
05:03Tak bisa dipungkiri, setahun ini hukum masih berjuang mencari keseimbangan antara aturan dan keadilan.
05:15Negara memang menunjukkan kerja,
05:17tetapi publik masih menunggu bukti nyata bahwa hukum berpihak pada kebenaran, bukan alat kekuasaan.
05:25Setahun Prabowo Gibran, hukum menjadi alat kekuasaan dalam tanda tanya adalah tema Satu Meja The Forum malam hari ini.
05:35Telah hadir di studio B. Fitri Susanti, malam B. B. Pakar Hukum Tekanagara setelah tinggi ilmu hukum Centera.
05:43Lalu kemudian ada Wakil Ketua Komisi 13 DPR, Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Parira, malam.
05:47Lalu ada pengamat politik, Fahri Ali, dan sudah bergabung melalui sambungan sum,
05:54Muhammad Kodari, Kepala Staff Kepresidenan.
05:57Malam, Bang Kodari.
05:59Selamat malam.
06:01Bang Kodari, saya ingin bertanya kepada Bang Kodari dulu,
06:05apa catatan yang paling menonjol di bidang hukum setahun pemerintahan Prabowo Gibran?
06:11Pertama, saya kira karena di salun pemerintahan kita tidak hanya fokus kepada soal hukum ya.
06:18Jelas bahwa Presiden ingin mengembangkan atau membangun kualitas sumber daya manusia dengan maksimal,
06:25dengan program MBG, CKG, aneka program di bidang pendidikan.
06:31Kemudian yang kedua, ingin mengembalikan kekayaan rakyat, kekayaan bangsa dan negara untuk sebesar-besar kemamuran rakyat.
06:40Itu kita bisa lihat dari misalnya pengembalian sawit sampai 4 juta hektare itu kepada negara.
06:48Kemudian yang ketiga adalah ingin menegakkan keadilan sosial dan meningkatkan pendapatan masyarakat
06:54dengan berbagai program termasuk di dalamnya Koperasi Nara Putih.
06:57Nah kalau soal hukum, Presiden sudah berkali-kali menegaskan bahwa pada hari ini tidak ada yang untouchable ya kalau bicara hukum.
07:05Kita sudah melihat bagaimana Presiden sangat tegas dalam berbagai kasus misalnya soal potensi korupsi di Pertamina.
07:16Riza Halid yang notabene selama ini dianggap tidak tersentuh tetapi sekarang buron.
07:21Kemudian anaknya Riza Halid sekarang sedang berproses hukum.
07:24Padahal sebetulnya Pak Riza Halid itu masih ada hubungan saudara dengan Pak Prabowo melalui keponakan masing-masing.
07:32Kemudian kita barusan melihat ini ada gambarnya bagaimana penyalahgunaan yang dilakukan atau terjadi pada perdagangan minyak goreng.
07:46Ada penyalahgunaan terkait dengan domestic market obligation itu diproses secara hukum dan betul-betul kerugian negara itu disita.
07:55Dan uangnya itu dikembalikan dan uangnya akan digunakan untuk program-program yang saya sudah sebutkan tadi termasuk pengembangan sumber daya manusia dan seterusnya.
08:05Jadi saya kira sangat jelas dan tegas bahwa di arah Pak Prabowo ini kegiatan penegakan hukum itu betul-betul berjalan dengan maksimal dan optimal.
08:15Dan itu semua ditujukan untuk mengembalikan kekayaan negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemamuran rakyat.
08:23Saya kira itu dari sebesarnya.
08:25Baik Bung Kodari, Bung Fahri, bagaimana Anda sebagai pengamat politik spesifik untuk melihat penegakan hukum di setahun Prabowo Gibran?
08:36Saya bukan ahli hukum ya dalam konteks ini, tetapi apa yang disampaikan oleh Kodari tadi itu memang memperlihatkan sesuatu yang pada dasarnya mengejutkan.
08:49Mengejutkan itu karena gerak dari lembaga-lembaga hukum itu jauh lebih maksimal dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, jauh lebih maksimal.
09:08Jadi di dalam konteks ini, kesan saya Prabowo ini ingin memperlihatkan bahwa basis pembangunannya itu, itu harus dikuatkan oleh kekuatan penegakan hukum.
09:26Sehingga kemudian penegakan hukum ini mungkin secara teoritis itu akan berimplikasi pada proses demokratisasi pembangunan di Indonesia.
09:37Nah kalau kita lihat ya dari apa yang telah dilakukan sampai dengan ya hari ini, maksud saya detik ini, memang sesuatu yang unimaginable jika dibandingkan pada periode-periode sebelumnya.
09:53Nah jadi saya tidak terlalu banyak yang bisa saya komentari tentang hukum, kecuali Anda nanya nanti soal politik.
10:03Oke baik, baik Bung Hugo. Jadi gimana Bung Hugo lihat Anda sebagai partai yang tidak berada dalam kekuasaan melihat tadi penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gene yang menurut Bung Fahdi itu di luar unbelievable, luar biasa.
10:17Anda sependapat dengan itu?
10:18Ya ketika Pak Prabowo dilantik pada tanggal 20 Oktober setahun yang lalu, ketika itu beliau berpidato di MPR sebelum pelantikan, setelah pelantikan itu.
10:37Saya sebagai ya anggota DPR, MPR yang ada di luar pemerintahan, merasa mempunyai harapan gitu.
10:51Mempunyai harapan?
10:51Ya ketika itu beliau menyampaikan bahwa akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika.
10:59Terus kemudian banyak hal-hal yang disampaikan dengan gaya retorik yang optimistik ya.
11:07Kemudian dalam pembentukan kabinet misalnya, ya kementerian hukum dan HAM itu dipecah menjadi hukum, HAM, dan imigrasi.
11:23Ya saya pikir tentu ini maksudnya untuk lebih fokus, salah satunya adalah lebih memfokus pada bagaimana ya regulasi atau menyangkut aturan-aturan yang berkait politik hukum di Indonesia akan lebih baik.
11:36Terus kemudian HAM juga lebih fokus bahwa kita punya dirjen sebelumnya dirjen HAM gitu.
11:43Sekarang kementerian HAM?
11:44Kementerian HAM.
11:46Tentu ini maksudnya ya tentu lebih baik lah.
11:48Cuma memang di dalam pelaksanaan, kemudian juga misalnya di Komisi 13 itu atau berkaitan dengan hukum ini,
11:57ada upaya untuk ya memberikan amnesti pada para napi yang dengan catatan usia di atas 70 tahun, kemudian yang sakit-sakitan,
12:16dengan ada beberapa catatan, kalau narkoba termasuk pengguna, itu disampaikan gitu.
12:21Dan menjadi kebijakan di pemerintah yang berkaitan dengan Komisi 13.
12:25Namun saya kira juga di dalam pelaksanaan tidak semudah apa yang beliau sampaikan.
12:30Misalnya?
12:31Ya karena banyak hal yang seperti tadi Bang Fakri Ali sampaikan itu,
12:38artinya banyak peninggalan-peninggalan dari sebelumnya di dalam masa transisi,
12:44dimana ada ide yang baik, tapi ya perangkat dan personal pelakunya ini masih sama gitu.
12:54Masih orang-orang dari periode sebelumnya dengan mentalitet yang ya membawa cara berpikir sebelumnya.
13:03Nah ini yang saya kira menjadi kendala di dalam masa transisi, evaluasi setahun ini gitu.
13:08Sehingga beliau menyampaikan misalnya soal keinginan untuk melakukan reformasi di kepolisian
13:15yang sampai sekarang ditunggu-tunggu belum kelihatan juga gitu kan.
13:19Nah itu hal-hal yang menurut saya gambaran kualitatif yang kita bisa lihat di dalam pelaksanaan,
13:28di dalam masa evaluasi setahun ini.
13:30Oke, Bibip, gimana kalau sebagai seorang pengajar dan juga aktivis melihat setahun
13:36pemerintahan Prabowo Gibran di bidang hukum yang terakhir kan soal,
13:39tadi Bung Kodari bilang CPO disita, dipamerkan uangnya, kira-kira begitu.
13:43Gimana Anda lihat?
13:44Dipamerkan uangnya, barangkali, maaf, barangkali di titik itu juga kita mesti kritis ya.
13:49Tapi pertama-tama Mas Budiman, saya ingin kita semua juga menggunakan cara berpikir bahwa
13:55ada hal-hal yang memang kita apresiasi secukupnya karena memang itu tugas pemerintah.
14:01Itu dulu jadi bukan di praising ya, hebat, hebat, hebat.
14:04Itu tugas pemerintah.
14:05Dan kemudian kita mesti meninjaunya secara kritis.
14:09Ada skeptisisme, saya kira jurnalis sangat biasa dengan skeptisisme.
14:13Tapi sebenarnya warga semua juga harus punya skeptisisme yang sama.
14:16Nah jadi kalau misalnya dikatakan tadi ada penegakan hukum misalnya salah satunya
14:22tapi ingat bahwa hukum itu bukan hanya soal penegakannya ya
14:25tapi juga pembentukan hukum dan di beberapa kasus penegakan hukum di tempat lain.
14:30Tapi soalnya misalnya CPO dan kemudian kasus korupsi di Pertamina
14:34kita kalau dengan skeptisisme yang tinggi kita juga harus membaca situasi politiknya.
14:39Misalnya apakah ada populisme hukum yang juga sangat tinggi dari misalnya yang sekarang kelihatan itu kejaksaan.
14:48Juga KPK yang sekarang kan sekarang jarang tuh dulu KPK memamerkan barang bukti segala macam itu ya.
14:53Sekarang trennya semacam itu plus ada pertanyaan soal apakah ini persoalan ganti pemain misalnya.
15:01Itu saya kira ada kajiannya lagi tersendiri.
15:04Tapi itu cetatan pertama.
15:05Tapi kemudian yang kedua tadi yang saya katakan penegakan hukum kan bukan hanya di sektor anti korupsi
15:11tapi juga ada misalnya di sektor bagaimana pemerintah menangani kritik dari masyarakat sipil.
15:19Nah perlu saya ingatkan masih ada sekarang itu mungkin sekitar 300-an orang yang masih ditahan.
15:25Tadi pagi saya baru memberikan keterangan ahli di pengadilan untuk pra-peradilan kelompok yang ditangkap di Jakarta misalnya.
15:32Kan sebenarnya yang dilakukan adalah membungkam orang-orang yang mau skeptis ini.
15:38Sesederhana mau skeptis.
15:40Tapi digunakanlah hukum untuk membungkam mereka.
15:44Nah di tempat lainnya dan barangkali disini Pak Fahri Ali nanti bisa bicara lebih banyak juga Pak Hugo bahwa
15:50bahwa ada juga soal pembentukan hukum di level undang-undang.
15:57Dan kita tahu di level undang-undang sekarang bisa dibilang biasanya modenya adalah undang-undang dibuat dengan sangat cepat.
16:05Tanpa partisipasi.
16:07Belum lagi yang kelembagaan saya sebenarnya masih punya kritik tuh.
16:10Apakah benar kita membutuhkan kementerian HAM?
16:14Karena kita punya Komnas HAM sebenarnya.
16:16Yang secara hukum di undang-undang pengadilan HAM 26 tahun 2000 lebih jelas tugasnya dan wenangnya.
16:25Kementerian HAM sekarang sebenarnya menurut pendapat saya agak bertumpang tindih
16:30wenangnya dengan Komnas HAM dan kementerian lainnya.
16:33Jadi banyak persoalan yang tidak hanya bisa dilihat di kasus-kasus besar.
16:37Oke jadi Bung Kodari memang ada capean di bidang penagaan hukum seperti yang dilakukan oleh kejaksaan.
16:42Tetapi juga ada kritik dari Bibip tadi soal apa pembungkaman masyarakat sipil dengan 300 aktivis yang masih ditahan.
16:50Gimana Anda merespon itu kita bahas setelah jeda berikut ini.
16:52Penegak hukum harus punya hati.
17:08Hanya punya hati.
17:09Jangan istilahnya apa?
17:12Tumpul ke atas.
17:15Tajam ke bawah.
17:17Itu zolim itu angkara murka.
17:25Jahat.
17:28Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu.
17:34Saudara-saudara harus bantu saya.
17:36Menegakkan kebenaran, membela.
17:39Membela yang lemah.
17:41Yang kuat, dia akan kuat.
17:43Tapi yang kuat, kalau melanggar hukum, ya kita adu kekuatan.
17:51Kuat negara atau kuat?
17:53Mereka, jangan mereka ngira Indonesia lemah.
17:56Oke, kembali.
18:01Ini adalah penyataan dari Presiden Prabowo Subianto di Kejaksaan Agung.
18:05Bung Kodari, ini ada juga kritik termasuk dari Bibip, ya ada populisme hukum.
18:10Kemudian juga mengembalikan contoh soal pasti ada 300 aktivis yang kemudian ditahan berkaitan dengan perahara Agustus.
18:19Lalu komite kepolisian juga sampai sekarang belum terbentuk.
18:23Ada apa sebetulnya, Bung Kodari?
18:24Saya kira kita harus bicara tentang dua hal, Mas Budiman, ya.
18:30Pertama tentang substansi penegakan hukum itu sendiri.
18:34Yang kedua, komunikasi dari penegakan hukum tersebut.
18:37Saya kira jelas kalau dari segi substansi, tadi sudah disampaikan juga oleh Bang Fahri Ali,
18:44bahwa ada hal-hal yang mungkin sebelumnya itu tidak terpikirkan atau unimaginable, bahwa itu bisa terjadi.
18:52Saya tambahkan satu contoh kasus di Bangka Belitung.
18:57Bagaimana ternyata selama ini, tiap tahun itu sekitar 45 triliun kekayaan negara itu lari dari Indonesia melalui tambang-tambang ilegal.
19:11Dan Presiden mengatakan, bayangkan 45 triliun itu kalau dikalikan 10 tahun itu 450 triliun.
19:18Betapa banyak sekolah dan rumah sakit dan fasilitas untuk masyarakat yang bisa dibangun dengan angka 450 triliun.
19:26Dan pada hari ini itu dihentikan.
19:29Kemarin sampai kapal atau sampan pun juga sudah dihentikan.
19:34Saya kira kita jelas harus mengapresiasi itu.
19:37Nah, bahwasannya kemudian ini dikomunikasikan dengan cara tertentu,
19:42menurut saya justru itu pesan yang penting kepada masyarakat bahwa Presiden sangat tegas,
19:48bahwa memang nomor antecebel, Anda kalau macam-macam, ya walaupun Anda korporasi besar,
19:56akhirnya Anda kuat, lebih kuat negara atau kuat Anda.
20:01Kita kan semua tahu bahwa uang 13 triliun itu terdiri dari korporasi-korporasi yang besar-besar.
20:07Saya tidak usah sebut namanya, kita semua bisa tahu.
20:09Dan ini selama ini antecebel, dan pada hari ini Presiden membutuhkan bahwa itu antecebel.
20:19Kalau misalnya, ya misalnya Bibip mengatakan itu adalah populisme hukum, silakan saja.
20:26Tapi buat saya sebetulnya itu adalah substansi yang memang sesungguhnya menunjukkan bagaimana kesubuhan Presiden dalam menegakkan hukum.
20:33Jadi konsep nomor antecebel itu yang unimaginable dan baru dari Presiden Prabowo ini.
20:43Dan saya kira itu satu prestasi yang luar biasa dan harus diakui.
20:46Kita harus proporsional juga lah.
20:47Kalau memang bagus, saya bilang bagus.
20:49Oke, baik.
20:50Jangan didegradasi.
20:51Oke, Bung Kodari.
20:52Jadi kalau menurut Bang Kodari itu hanya cara komunikasi, how to convince publik dengan uang dan lain sebagainya itu.
20:58Gimana Anda respon itu?
20:59Ya, yang mesti kita sorotikan pola komunikasi itu, apakah benar-benar ditujukan hanya untuk populisme hukum, kan pola ini di situ ya.
21:09Populisme dalam arti masyarakat populer itu dibuat happy, puas, senang, seakan-akan semua baik-baik saja.
21:16Oke.
21:17Padahal dalam penegakan hukum, kita harus juga mencari sampai ke akarnya.
21:22Jadi tidak hanya satu, dua, tiga orang yang ditangkap, tapi sebenarnya misalnya mafianya terungkap atau tidak.
21:28Bahkan kasusnya, dan ini seringkali terjadi terutama di akhir-akhir ini, diumumkan duluan.
21:34Wah, kita sudah, ini ada kasusnya adalah 300 triliun misalnya.
21:37Ternyata yang, waktu awal nih belum apa-apa, tapi begitu sampai di pengadilan, yang bisa dibuktikan hanya kecil sekali.
21:44Kecil sekali, oke.
21:45Tapi yang nempel di kepala masyarakat adalah, wah hebat sekali.
21:49Padahal nyatanya melempem ketika sampai di putusan pengadilan.
21:53Nah itu yang dimaksud dengan populisme hukum.
21:56Tapi yang juga yang kita mesti kritisi adalah, soal ganti pemain itu juga tuh.
22:00Ganti pemain.
22:01Nah, ada catatan kan misalnya, apakah para pemain-pemain lama yang sekarang lagi kena, itu apakah benar keseluruhannya akan dibereskan?
22:08Karena skeptisisme ya.
22:10Atau sebenarnya akan digantikan oleh kelompok-kelompok lain.
22:13Makanya ada gosip yang sebenarnya saya kurang suka karena agak terlalu ada nuansa saranya sedikit ya.
22:19Yang katanya sembilan naga digantikan oleh sembilan haji misalnya.
22:22Saya nggak suka istilah itu karena agak sara ya.
22:25Tapi itu kan ekspresi untuk mengatakan bahwa ini kayaknya betul ada orang-orang lama yang kita tahu yang mungkin adalah the untouchables.
22:34Jangan-jangan yang sekarang akan muncul adalah kelompok yang the untouchables yang baru.
22:40Nah ini yang mesti kita lihat secara lebih mendalam.
22:43Misalnya kalau misalnya ada sekian juta hektare yang diselamatkan, pertanyaannya oke setelah diselamatkan oleh negara,
22:49itu tanah-tanahnya mau dikemanakan?
22:52Apakah akan dikelola oleh kelompok-kelompok bisnis yang ada kaitannya dengan aparatur negara,
22:59atau misalnya dengan bisnis tertentu, atau memang dikembalikan kepada rakyat misalnya?
23:04Itu yang belum selesai.
23:04Baik, Bung Hugo.
23:06Tadi kan Pak Presiden juga mengatakan orang kecil, orang lemah.
23:09Boleh-boleh saya jawab dulu Pak Suriman.
23:10Boleh langsung saya jawab.
23:11Oke silahkan pendek.
23:12Silahkan.
23:13Iya memang ganti pemain.
23:14Ganti pemain?
23:15Ganti pemain itu betul.
23:16Ganti pemain.
23:17Ganti ke siapa?
23:17Pemainnya ke BUMN.
23:18Oh BUMN yang pegang?
23:20Namanya Agrinas Palma.
23:21Oke jadi semua dipegang oleh BUMN ya?
23:24Iya jadi sekarang perusahaan sawit paling besar itu namanya Agrinas Palma.
23:28Agrinas Palma.
23:29Agrinas.
23:29Iya Agrinas Palma.
23:32Jadi sawit-sawit ilegal itu disita, dikembalikan kepada negara, dikembalikan oleh BUMN namanya Agrinas Palma.
23:42Dan nanti hasilnya itu pendapatannya itu digunakan untuk membiayai program-program pemerintah.
23:47Jadi betul itu.
23:47Ganti pemain.
23:48Iya itu negara BUMN.
23:50Oke baik.
23:51Bung Hugo.
23:52Jadi tadi kalau tadi kita lihat ya Presiden kan mengatakan orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu gitu loh.
23:57Anda sebagai politisi, kalau kita masuk tadi yang konsernya bibit.
24:00300 aktivis itu masih dalam tahanan sebetulnya.
24:05Inilah yang disebut oleh Pak Presiden orang yang makar, musuh negara atau apa gitu.
24:11Yang ditahankan ini sekarang?
24:12Dia termasuk ada dari berapa?
24:17Lima ya.
24:18Itu masih ada satu yang belum ditemukan.
24:22Dua orang?
24:23Oh ada dua ya?
24:23Dua ya.
24:24Itu juga artinya, ya itu tanggung jawab negara gitu.
24:28Artinya untuk menemukan itu gitu.
24:31Kita juga, ya artinya kalau disini, ya ini kan anak-anak, ya kita harus lihat dulu.
24:39Dari 300 orang itu, mereka ini apa, adalah bagian dari, karena kemarin kalau kita lihat peristiwanya,
24:48kalau kita lihat peristiwanya kan ada demonstrasi, ada peristiwa kerusuhan, ada peristiwa penjarahan gitu.
24:56Nah ini harus clear dulu disini.
24:58Kalau yang berkaitan dengan demonstrasi tentu ya ini, ya ini ekspresi kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pandan.
25:09Dan itu harus dilindungi oleh negara gitu.
25:11Tapi kalau yang berkaitan dengan, hal yang berkaitan dengan penjarahan, kerusuhan yang mengarahkan kepada penjaraan,
25:18saya kira ya itu, ya kriminal disitu.
25:21Jadi dari 300 ini, atau sekian banyak gitu, ya kepolisian harus menjelaskan dalam kapasitas apa mereka ini ditahan gitu.
25:34Oke.
25:34Jadi tidak bisa juga hanya apa, menahan kemudian, ya mentersangkakan mereka.
25:39Oke.
25:39Naik, Bung Fahri.
25:40Yes.
25:41Saya coba tarik ya salah satu event yang juga poin kritis di setahun Presiden Prabowo Gibral adalah Prahara Agustus.
25:50Ya.
25:51Yang sangat menghebohkan, sangat mengguncang gitu, udah hampir dua bulan.
25:55Ya.
25:56Kemudian, ya gak ada apa-apa.
25:59Ya yang ada adalah aktivis-aktivis yang masih ditahan gitu kan.
26:02Ya.
26:02Gagasan membentuk komite tim independen diurungkan gitu kan.
26:06Lalu kemudian komite reformasi kepolisian pun kemudian,
26:09belum jelas kapan gitu.
26:11Ya.
26:12Anda sebagai political analysis, apa yang Anda lihat sebetulnya?
26:15Ya, saya lihat idolnya partai-partai politik.
26:21Partai politik idol.
26:22Ya.
26:23Nah, jadikan secara teoritis, partai-partai politik itu, itu kan menampung, ya.
26:30Aspirasi rakyat.
26:31Aspirasi rakyat.
26:32Lalu menyampaikannya gitu.
26:34Ah, oke.
26:35Nah yang terjadi pada tingkat atas itu adalah konsolidasi elit.
26:40Konsolidasi elit.
26:41Ya, saya udah menyampaikan itu dulu ya, berapa tahun yang lalu kepada sahabat saya, Pak Rera ini.
26:47Yang terjadi adalah konsolidasi elit.
26:49Karena di dalam konteks ini, ya, elit memerlukan terjadinya konsolidasi di antara mereka agar stabilitas politik berjalan.
27:01Oke.
27:01Dan karena itu, ya, mau tidak mau terjadi penyeragaman pandangan di antara mereka.
27:08Nah, ketika penyeragaman pandangan ini terjadi, maka putuslah komunikasi.
27:14Diskoneksi, ya.
27:14Ya, terjadi diskoneksi dengan masa besar, masa yang sebelumnya memberikan dukungan kepada mereka, gitu.
27:22Nah, cetusannya atau kemudian, apa namanya, gelombang protes yang berlangsung pada bulan Agustus, itu adalah salah satu manifestasi dari itu, gitu.
27:36Ketika partai-partai tidak lagi bertugas untuk menyampaikan aspirasi yang terpendam dari masyarakat, gitu.
27:46Nah, jadi, kalau saya mau menyambung tadi, ya, apa yang saya katakan awal tadi, saya katakan, apa namanya, pembersihan, ya, yang berdasarkan hukum tadi, pada elit-elit ekonomi, itu mestinya mengarah kepada demokratisasi, gitu.
28:08Seharusnya.
28:09Nah, demokratisasi inilah yang kemudian, yang menampung kelompok-kelompok apa yang dikatakan oleh BVT tadi, yang skeptis, gitu.
28:22Mereka yang skeptis ini, ya, itu harus tetap, ya, diberi kesempatan untuk muncul, supaya pemerintah bisa berkaca kepada mereka, gitu.
28:32Yang selama ini, pada tingkat elit, itu terjadi penyeragaman.
28:37Nah, yang menggantikan partai politik, itulah BVT dan kawan-kawan.
28:41Individu-individu, ya?
28:42Individu-individu, gitu.
28:44Nah, karena itu, orang-orang seperti BVT, yang saya kagumi itu, itu harus kemudian diberi tempat untuk berbicara, dan pers harus menampung gagasan-gagasan mereka.
28:56Oke.
28:56Inilah yang saya maksudkan dengan cermin, itu tadi, gitu.
29:00Oke.
29:00Lalu kemudian bagaimana dengan nasib demokrasi, kalaulah betul bahwa persatuan elit kemudian mengorbankan massa di bawah, dan juga apakah akan mengarah kepada the end of the political party, kita bahas setelah jeda berikut ini.
29:13Sidang Dewan yang terhormat, sepanjang tahun sidang 2024-2025 ini, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan 16 rancangan undang-undang menjadi undang-undang,
29:38serta sedang membahas 10 rancangan undang-undang yang berada pada tahap pembicaraan tingkat 1.
29:49Itulah pernyataan dari Ketua DPR, Puan Maharani, dalam satu tahun, 16 undang-undang disahkan.
29:55Bung Hugo, tadi ya, betulkah seperti sinyalemen dari Bung Fahri tadi, memang ada penyeragaman suara di parlemen,
30:05sehingga hilanglah sikap kritis terhadap pemerintah, padahal Parlemen punya tugas parle, berbicara, dan mengkritisi pemerintah.
30:13Ya, tidak seluruhnya juga sih sebenarnya.
30:16Tidak seluruhnya?
30:16Artinya, ya, secara individual, ya, kita tetap melakukan, mengkritisi, ya, bagian-bagian, artinya dalam tugas pengawasan.
30:31Mengkritisi secara terpimpin?
30:32Yang mengkritisi, artinya terpimpin oleh undang-undang, terpimpin oleh undang-undang dan aturan main yang ada, gitu.
30:41Dalam arti bahwa, ya, banyak kebijakan-kebijakan, ya, implementasi daripada apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, gitu kan.
30:51Artinya ide Presiden menyampaikan hal-hal yang, ya, menurut saya juga bagus-bagus semuanya.
30:57Ya, tetapi ketika implementasinya kebawah, ya, ini kan banyak hal yang tidak selalu sejalan dengan apa yang disampaikan itu, gitu.
31:05Nah, sehingga, ya, kita melakukan pada level itu, ya, artinya sebagai anggota DPR, ya, di PDI Perjuangan, kita memberikan pandangan-pandangan, tetap memberikan pandangan-pandangan kritis itu, gitu.
31:18Dan itu, selama ini, no problem. Masyarakat bisa menilai itu, kan.
31:24Ketika perhara Agustus, kenapa tidak ada pengawasan yang cukup signifikan dari parlemen?
31:30Ya, jujur aja, Mas, ya, ketika peristiwa itu, banyak anggota DPR juga takut bicara, gitu.
31:36Takut bicara? Dan sampai sekarang masih takut?
31:38Situasi-situasi seperti itu, gitu.
31:41Oke.
31:41Artinya, saya sendiri, saya bicara, gitu.
31:44Beberapa kali kan, ya, kita cepat ngobrol juga, gitu, di Kompas TV.
31:49Tapi, ya, dengan situasi di mana public discourse begitu, apa, ya, jujur, saya katakan, DPR kan sepi beberapa waktu.
31:59Beberapa waktu, praktis sepi, gitu.
32:01Dan, ya, banyak yang juga kagok untuk bicara.
32:06Tapi, ya, kemudian, misalnya di Komisi 13, pada waktu itu, memang lagi rame-rame, kami sedang membahas soal anggaran pada waktu itu,
32:14dan bicara dengan Komnas HAM.
32:16Karena waktu itu, Komnas HAM, kebetulan, memang mereka ada statement yang berkaitan dengan peristiwa itu,
32:24bahwa tidak ada pelangganan HAM berat, gitu.
32:26Nah, di situ kami mengkritisi, jangan terlalu pagi-pagi, menyampaikan, apa, statement seperti itu, gitu.
32:33Yuk, bikin investigasi dulu, untuk kemudian membuktikan peristiwa itu,
32:40untuk kemudian baru memberikan penilaian terhadap peristiwa kerusuhan itu.
32:45Oke, Bung Fahdi.
32:46Kita tunggu sampai sekarang.
32:47Oke, ini semacam, tadi Bung Hugo juga mengatakan ada ketakutan, ya.
32:52Ini semacam, ada semacam republik over, gitu.
32:54Republik penuh dengan ketakutan, takut bicara, takut ini, takut itu, akibat dari situasi ini, atau Anda lihat di mana sih sebenarnya ini?
33:03Ya, karena, apa namanya, kepentingan-kepentingan di antar kelompok-kelompok elit.
33:11Yang saya maksud kelompok di sini adalah partai-partai politik.
33:15Mereka itu bukan hanya mau menyelamatkan pemimpinnya,
33:19melainkan juga partainya secara keseluruhan, gitu.
33:22Nah, kalau Anda lihat misalnya PKS, ya, yang selama 10 tahun belakangan ini, itu selalu berada di luar,
33:31ya, itu lama-lama juga tidak tahan.
33:33Tidak tahan, harus masuk ke dalam.
33:35Ya, harus masuk ke dalam, walaupun memang harus kita akui bahwa PKS dari dulu adalah pendukung dari Prabowo Subianto, ya.
33:43Siapapun pasangannya pada waktu itu, gitu.
33:45Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, maka yang mau dilihat, ya, yang mau diselamatkan oleh mereka itu adalah survivalitas dari partai-partai politik.
33:57Survivalitas, ya.
33:58Iya, dari partai-partai politik.
33:59Dan kalau kemudian kita lihat, ya, hubungan antara utusan Presiden Prabowo dengan Mbak Megawati,
34:10yang saya kagumi itu, yang saya katakan perempuan terkuat di dunia itu,
34:14itu juga harus kita lihat, ya, kaitannya antara survivalitas dari PDIP itu sendiri,
34:21dengan, ya, perkembangan politik baru pasca Jokowi, gitu.
34:28Nah, jadi adaptasi-adaptasi yang mereka lakukan,
34:32mereka maksud saya di sini adalah partai-partai politik itu,
34:36itu mengarah kepada sebuah asumsi perpecahan di kalangan elit.
34:42Yang saya maksud elit di sini adalah,
34:44wakil-wakil partai politik di dalam parlemen,
34:48maupun di dalam kabinet,
34:50itu akan menimbulkan masalah bagi tercapainya tujuan nasional.
34:56Jadi asumsi dasar inilah yang terus-menerus, ya,
35:00dibentuk oleh mereka,
35:02lalu kemudian jalannya adalah melalui retret.
35:06Itu tadi, gitu.
35:07Oke, baik.
35:07Nah, ini yang kemudian kita lihat, ya,
35:09sesuatu yang menarik dari pola political behavior
35:14pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Prabowo sekarang ini.
35:20Oke, baik.
35:21Bung Kodari,
35:22jadi kalau Istana melihat,
35:24atau Bung Kodari melihat,
35:25situasi demokrasi sekarang, ya,
35:27termasuk tadi yang Bung Fahri mengatakan juga,
35:30kesatuan elit menjadi penting,
35:32lalu kemudian ada penyeragaman pendapat.
35:34Bagaimana sih Anda lihat situasi demokrasi kita saat ini?
35:40Pertama, menurut saya PR kita dua, ya.
35:43Satu, soal teknokrasi,
35:46bagaimana program-program yang ditujukan untuk
35:49membantu, melindungi, melayani masyarakat,
35:52itu bisa dilaksanakan dengan baik.
35:55Apalagi Pak Prabowo ini programnya ada yang baru-baru,
36:00ada yang banyak, dan skalanya sangat masif.
36:02Itu tantangan terbesar, menurut saya.
36:05Nah, kalau soal demokrasi,
36:06kalau saya sih percaya bahwa,
36:08pertama, dalam masyarakat itu ada berbagai macam
36:12kelompok aspirasi dan pemikiran.
36:15Dan berbagai kelompok pemikiran dan aspirasi itu,
36:18kemudian melahirkan partai-partai politik.
36:21Dan ketika kita bicara demokrasi,
36:23otomatis di dalamnya itu ada ruang kompetisi,
36:26ada ruang kontestasi.
36:28Nah, dalam sebuah sistem politik,
36:31dan pemerintahan,
36:32ini pengalaman baik di luar maupun sekarang saya di dalam.
36:36Dan sebagai surveyor, Mas Budiman,
36:38itu hebat-hebatnya seorang presiden,
36:42dia 80 persen lah, 85 persen lah,
36:46itu maksimal tingkat kepuasan.
36:48Selalu ada saja sekitar 15-20 persen
36:50dari pemilih itu yang tidak puas.
36:53Nah, ruang yang tidak puas ini,
36:56ini pasti menjadi insentif elektoral
36:58bagi partai politik.
37:00Saya kira itu yang antara itu menyebabkan
37:02kenapa PDI Perjuangan
37:04misalnya tidak bergabung dalam pemerintahan.
37:07Dan pada hari ini kan,
37:08notabene boleh dibilang hampir tidak ada
37:10sama sekali perwakilan dari PDI Perjuangan
37:11di dalam pemerintahan.
37:14Dan logika yang sama menurut saya
37:16juga terjadi pada partai Nasdem.
37:17Jadi sebetulnya ruang-ruang kritisisme,
37:24ruang-ruang ketidakpuasan itu
37:27otomatis akan diambil oleh partai-partai
37:30politik tertentu,
37:32seperti misalnya PDI Perjuangan.
37:34Dan menurut saya pemerintah juga
37:36sebetulnya memang lebih baik begitu.
37:40Artinya karena ada yang tidak puas,
37:42maka kemudian itu harus disuarakan
37:44oleh parlemen, oleh teman-teman aktivis
37:50seperti teman saya Bibit.
37:53Jadi artinya supaya apa?
37:55Supaya memang yang tidak puas itu
37:56merasa punya perwakilan Mas Buriman.
37:58Dan menurut saya itu yang terjadi pada hari ini.
38:00Jadi kondisi demokrasi Indonesia
38:02baik-baik saja Bung Kodari sebetulnya?
38:05Menurut saya baik.
38:06Kita punya sistem pemilu berjalan
38:08dengan jadwal.
38:11Terjadi pergantian kepemimpinan
38:13sesuai dengan konditor yang berlaku.
38:16Transisinya berjalan dengan baik.
38:19Hari ini yang berkuasa PDI Perjuangan,
38:23kemudian berganti dari Gerindra,
38:24mungkin nanti Golkar,
38:26dan seterusnya.
38:27Menurut saya sirkulasi itu terjadi.
38:29Dan koreksi juga terjadi.
38:31Kalau saya pribadi sih percaya bahwa
38:33pemerintah itu menyadari sepenuhnya
38:35bahwa yang namanya kebijakan publik
38:36tidak sempurna,
38:37ada blind spot di sana,
38:39dan fungsi oposisi di parlemen,
38:41yang di kalangan aktivis itu adalah
38:43untuk mengingatkan kita semua,
38:44untuk memperbaiki agar kualitas kebijakan publik
38:46menjadi lebih baik lagi.
38:49Oke, baik.
38:51Jadi kalau menurut Bung Kodari,
38:53sebetulnya kondisi demokrasi
38:55oke-oke saja,
38:56tidak ada problem.
38:57Meskipun William Lidl menulis di tempo
38:59dengan sangat keras,
39:00menyerupai totaliter
39:01yang sedang terjadi.
39:03Kalau menurut analisis Anda,
39:04bagaimana seperti kondisi demokrasi Indonesia
39:06setahun pemerintahan Prabowo Gibran itu?
39:07Tidak baik-baik saja.
39:08Jadi satu bagian yang tadi
39:11Mas Budiman nyeletuk
39:12soal sirkulasi elit.
39:14Pertanyaannya,
39:15apakah benar ada sirkulasi elit
39:16atau hanya sirkulasi nama partai?
39:20Karena buat saya sebenarnya
39:21akhir-akhir ini tidak ada sirkulasi elit.
39:23Kalau kita maknai elit
39:25sebagai kelompok tertutup
39:26yang memang mengambil
39:28berbagai macam keuntungan ekonomi
39:30maupun politik di negara ini,
39:31itu satu.
39:32Kemudian yang kedua,
39:33yang kita harus perhatikan,
39:34betul bahwa misalnya
39:35pemilu berjalan sesuai rencana.
39:37Tapi kan kita kalau menganalisis demokrasi,
39:40mesti masuk ke substansinya.
39:42Apakah pemilu itu free and fair?
39:44Apakah benar?
39:45Tidak ada kecurangan,
39:47dan jujur dan adil,
39:49dan seterusnya.
39:50Catatannya banyak sekali
39:52mengatakan ternyata itu tidak terjadi.
39:55Makanya juga ada pertanyaan
39:56soal legitimasi dari pemerintahan yang sekarang.
39:58Kemudian yang ketiga juga yang kita harus lihat,
40:02kalau di dalam konteks DPR,
40:04kan memang kita ini ya,
40:05sebagai sistem presidensialisme multipartai,
40:10akhirnya mau tidak mau,
40:11presiden yang menang
40:13akan harus membentuk koalisi.
40:14Tapi koalisi saat ini sudah terlalu besar.
40:17Kalau misalnya ada individu-individu,
40:19yang mungkin kita bisa nonton di TV,
40:20di Youtube, segala macam,
40:22masih bisa berdebat,
40:23baiklah.
40:23Tapi pengambilan keputusan,
40:25itu kan yang mengambil bukan individu-individu.
40:28Di DPR bukan one person, one vote.
40:30Tapi one fraksi, one vote.
40:32Dan pada akhirnya,
40:33ini yang menyebabkan banyak sekali
40:35pengambilan keputusan soal undang-undang,
40:37soal tadi Mas Budiman tanyakan dengan kritis,
40:39kenapa tidak ada follow up
40:41sejak Prahara Agustus oleh DPR secara resmi.
40:44Kalau orang per orang ngomong di media masa,
40:48ya kita hitung saja sebagai individu.
40:51Tapi kan DPR sebagai institusi,
40:52juga mesti kita baca,
40:54ini legislatif loh,
40:55wakil rakyat.
40:56Kalau mereka tidak bersikap
40:58terhadap isu-isu besar-besar,
41:00tidak misalnya,
41:01kalau dulu misalnya rajin bikin pansus,
41:03saya membayangkan,
41:04mestinya sudah ada pansus MBG.
41:06Karena sudah banyak sekali korbannya misalnya.
41:09Tapi kan,
41:09tidak ada.
41:10Semua hanya ada narasi di media masa,
41:14dan di media sosial,
41:15yang hanya bertanding narasi,
41:17kuat-kuatan saja.
41:18Oke, baik.
41:19Jadi apa yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran
41:22dalam empat tahun ke depan,
41:23dan tetap mempertaruhkan nasib demokrasi Indonesia,
41:26kita bahas setelah jeda berikut ini.
41:27Masih bersama saya,
41:42Budiman Tanurjo,
41:43di satu meja depur Bung Fahri.
41:45Kalau kita lihat beberapa
41:46Indonesianis ya,
41:49Redi Hadis mengatakan reformasi sudah selesai.
41:51Oke,
41:52lalu kemudian,
41:53William Liddle mengatakan,
41:54sudah menyerupai totaliter.
41:56Di tempo dia menerus itu.
41:59Nah, apa yang Anda sarankan?
42:00Agar empat tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini,
42:02demokrasi ini tetap bisa hidup.
42:05Tidak lagi ada persatuan di elit.
42:07Ya,
42:08yang pertama ya,
42:09yang harus kita sadari,
42:12Presiden kita,
42:14Pak Prabowo,
42:15itu berasal dari
42:17cosmopolitan superculture.
42:19jadi mereka yang mengalami ya,
42:23enlightened ya,
42:24pencerahan paling awal,
42:26dari generasi Pak Sumitro,
42:29Joyo Hadikusumo,
42:30lalu kemudian partainya,
42:32PSI ya,
42:33maksud saya,
42:34Partai Sosialis Indonesia,
42:36sebagai avant-garde
42:37dari kaum intelektual Indonesia gitu.
42:40Lalu,
42:41implikasinya adalah,
42:42Pak Prabowo,
42:44maksud saya Presiden,
42:45itu adalah membaca.
42:47Nah,
42:49biasanya,
42:50orang yang membaca,
42:51dia akan menyerap gagasan-gagasan gitu.
42:54Nah,
42:54optimisme saya,
42:56di situ,
42:56ya,
42:57bahwa Pak Prabowo,
42:59berasal dari latar belakang
43:01cosmopolitan superculture,
43:03lalu kemudian,
43:05secara,
43:06apa namanya,
43:07alamnya,
43:08itu akan mengembangkan budaya dialog.
43:11Ini yang pertama,
43:12gitu.
43:13Itulah sebabnya,
43:14saya menulis berapa kali di kompa,
43:16oke,
43:16ya,
43:17untuk menunjukkan itu.
43:18Yang kedua,
43:20yang dilakukan,
43:21oleh Prabowo,
43:22di dalam konteks,
43:24dalam bahasa saya,
43:25management of wealth,
43:27ya,
43:27state wealth,
43:29kekayaan negara,
43:30itu ditapa ulang,
43:32sekarang ini.
43:33Tadi katanya tentang,
43:34BUMN.
43:35BUMN.
43:36State capitalists.
43:37Kemudian,
43:37danantara.
43:38Oke.
43:38Lalu kemudian,
43:39munculnya,
43:40operasi merah putih.
43:40Merah putih, ya.
43:43Dan,
43:44apa namanya,
43:45dan tadi,
43:46ya,
43:46duit yang triliunan itu,
43:48itu diarahkan untuk mengembangkan SDM,
43:51dan seterusnya itu tadi,
43:53ini sedang berjalan,
43:54ya.
43:54Nah,
43:56yang kita harapkan,
43:57ujungnya itu adalah munculnya kelas menengah.
44:00Oke.
44:01Yang kuat,
44:02yang secara politik kemudian,
44:04tidak akan termakan oleh Bansos.
44:07Oke.
44:07Ini harapan saya,
44:09dari pemerintahan Prabowo sekarang ini.
44:12Oke.
44:12Bung Hugo,
44:14masih ada 4 tahun,
44:15apa yang mau dikerjakan,
44:16dan apa harapan Anda kepada pemerintah,
44:18agar demokrasi tetap tumbuh di Indonesia?
44:20Saya kira,
44:21ya,
44:22tugas dan,
44:23yang ada depan mata.
44:24Kalau,
44:24kalau kita lihat,
44:25tadi Bibit sampaikan,
44:27soal proses pemilu kemarin,
44:30yang dalam catatan tidak,
44:32tidak legitimasi,
44:33tidak memberikan legitimasi terhadap,
44:36pemerintahan sekarang misalnya.
44:39Kalau kita lihat,
44:40anggota DPR,
44:41kalau proses politik,
44:42kita lihat salah satu hal yang penting,
44:44itu ada di parlemen,
44:46itu adalah output.
44:48Output dari,
44:49sistem,
44:50sistem politik kita,
44:52gitu.
44:52Nah,
44:53teori secara sederhana,
44:55David Efter kan menjelaskan,
44:56soal input,
44:57proses,
44:57dan teori sistem.
44:59Input,
44:59proses,
45:00dan sistem.
45:01Nah,
45:02inputnya,
45:03kalau baik,
45:05tapi kalau prosesnya buruk,
45:07nah,
45:08akan menghasilkan output yang buruk.
45:10Dan proses itu,
45:11ada di,
45:13proses pemilu kita.
45:15Jadi,
45:15sistem pemilu pertama,
45:16kalau saya lihat,
45:17undang-undang pemilu.
45:19Kemudian juga,
45:20ya,
45:20tentu,
45:21ya,
45:21kita berharap bahwa input kan,
45:22banyak kritik terhadap parti politik.
45:24Saya kira,
45:24undang-undang parpul pun harus diperbaiki.
45:27Jadi,
45:27kalau mau memperbaiki,
45:30ya,
45:31demokrasi kita,
45:32saya kira dua paket itu,
45:33penting untuk di,
45:35segera kita perbaiki.
45:36Baik.
45:36Sehingga,
45:37kemudian,
45:38kita bisa menghasilkan output yang lebih baik.
45:40Baik.
45:41Bibib,
45:41apa catatan Anda?
45:42Apakah tadi,
45:43apa,
45:44kita masih bisa berharap pada partai politik?
45:46Ya,
45:47kita bisa berharap,
45:49kalau ada perubahan dulu.
45:50Jadi,
45:50dengan situasi sekarang,
45:51saya kira sebenarnya kita sudah tidak punya harapan,
45:53makanya harus berombak.
45:55Nah,
45:55jadi,
45:55satu fondasi pikiran saya adalah,
45:58menurut saya,
45:59kita itu,
45:59demokrasi kita tidak baik-baik saja.
46:02Bahkan,
46:02sudah,
46:02apa,
46:04kita bisa melihat karakter otoritarianisme sebenarnya.
46:07Jadi,
46:07demokrasi buat saya sekarang tinggal cangkangnya saja.
46:10Itu fondasi pikiran saya.
46:11Untuk mengatakan,
46:12kalau bicara wishlist,
46:13maka,
46:14dalam soal hukum ya,
46:16pertama-tama,
46:16salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah,
46:20adanya,
46:21warga yang skeptis bisa mengkritik dan seterusnya.
46:24Jadi,
46:25ruang untuk warga mengkritik,
46:27dibuka.
46:28Bebaskan orang-orang yang memang tidak melakukan pembakaran dan segala macam itu,
46:32yang malah akhirnya di-crackdown.
46:33Jadi,
46:34bukan hanya di Jakarta ya,
46:35ada beberapa di Surabaya yang terus-menerus dibongkar jaringannya,
46:39padahal itu jaringan masyarakat sipil biasa,
46:41yang sering mengadakan diskusi.
46:42Stop itu.
46:43Dan buka ruang yang lebih besar untuk memberikan catatan-catatan dari kelompok masyarakat sipil.
46:50Kemudian yang kedua juga,
46:51hentikan populisme hukum itu.
46:53Jadi,
46:54tidak perlu dilakukan.
46:55Dan yang ketiga,
46:56barangkali juga tentu saja untuk memastikan bahwa kita akan memproduksi hukum juga dengan cara-cara yang lebih partisipatif,
47:04undang-undang pemilu dan partai politik memang harus disegerakan nih.
47:07Jangan malah balik lagi ke masa lalu.
47:09Oke, baik.
47:10Bung Kodari,
47:11terakhir.
47:11Jadi, apa konsentrasi atau fokus dari Pak Prabowo Gibran 4 tahun ke depan dengan tetap mengedepankan demokrasi sebagai sebuah satu hal prinsip yang harus dipertahankan?
47:21Dua poin.
47:24Pertama, saya melanjutkan dari Bang Pari.
47:26Jadi, Pak Prabowo itu adalah figur,
47:29saya pinjam istilah beliau,
47:30kosmopolitan,
47:31super culture.
47:32tetapi,
47:33tetapi, yang menariknya adalah Pak Prabowo ini sangat-sangat akar lumput.
47:37Keperbihakannya kepada masyarakat bahwa itu luar biasa.
47:40Oke.
47:40Makanya kemudian lahir sekolah rakyat, operasi merah putih, dan seterusnya.
47:44Nah, hal ini membuat beliau kemudian menata wealth of the nation.
47:53Wealth of the nation.
47:54Pinjam bank vali lagi.
47:55Untuk kesejahteraan dan kemajuan rakyat.
48:00Oke.
48:00Nah, semua itu adalah PR yang menjadi sesuatu yang harus dioperasionalisasikan selama 4 tahun ke depan.
48:10Nah, soal demokrasi, ya kita berjalan dengan sistem sudah cukup lama.
48:15Soal kekuatan politik yang sampai 80 persen,
48:17begini, saya sering mengibaratkan pemerintahan itu atau negara itu,
48:21bina negara itu sebagai rangkaian kereta afi, Mas Budiman.
48:24Oke.
48:24Jadi, gerbongnya panjang di belakang.
48:26Nah, gerbong yang panjang dan berat ini harus ditarik kalau lokomotif yang kuat juga.
48:33Kalau lokomotifnya lemah, nggak mana bisa narik.
48:36Jadi, sebetulnya ini logika datang saja.
48:39Bahwa kita bangsa yang besar, programnya banyak, maka lokomotifnya harus kuat.
48:43Oke, baik, Pak Budari.
48:44Makasih, Bung Bibip, Mbak Bibip, lalu kemudian Ugo dan Fahri Ali.
Jadilah yang pertama berkomentar