00:00Undang-Undang KKS masih proses harmonisasi ataupun...
00:05Ini kan juga simpang siur bukan cuma soal royalti, tapi soal yang KKS, Undang-Undang KKS Keamanan Sibar itu kan ada TNI.
00:13Ini double loh.
00:14Undang-Undang KKS masih proses harmonisasi ataupun pembahasan antar kementerian, panitia antar kementerian.
00:23Jadi draft itu tidak berasal dari kementerian hukum.
00:26Ya, sekarang kita lagi melakukan proses harmonisasi.
00:31Tapi, apa poin soal TNI?
00:34Percayalah, itu pasti akan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
00:41Lihat hasil akhirnya, apakah...
00:43TNI hanya untuk TNI gitu ya?
00:44Ya, kan kalau perkara koneksitas, kan itu udah pasti.
00:49Kalau pelakunya TNI, penyidiknya siapa?
00:52Kan nggak perlu disebut dong.
00:53Jadi pidana umum nggak perlu?
00:55Ya, pidana umum, kalau pidana umum pelakunya bukan anggota TNI, kan nggak mungkin disidik.
01:02Ya kan sudah clear ya, nanti tunggu hasil akhirnya.
01:07Oke.
01:07Sampai jumpa di video selanjutnya.
01:14Terima kasih telah menonton
01:44Terima kasih telah menonton