JAKARTA, KOMPAS.TV - Hari ini, 5 September 2025, menjadi tenggat waktu pemenuhan sebagian dari 17 plus 8 tuntutan rakyat yang digagas sejumlah pegiat media sosial.
Sehari sebelumnya, Kamis (4/9/2025), para pegiat sosial bertemu langsung dengan anggota DPR dan menyerahkan dokumen fisik tuntutan tersebut.
Tuntutan yang digagas oleh sejumlah pegiat media sosial ini menjadi rangkuman berbagai aspirasi, keluhan, dan harapan masyarakat terhadap persoalan bangsa akhir-akhir ini.
Pada 4 September, sejumlah pegiat di antaranya Jerome Polin, Ferry Irwandi, Andovi da Lopez, Jovial da Lopez, Fathia Izzaty, dan Andhita F. Utami mendatangi Gedung DPR.
Mereka menyampaikan dokumen 17 plus 8 tuntutan rakyat dengan tenggat waktu yang berbeda.
Sebanyak 17 tuntutan jangka pendek memiliki tenggat waktu hingga 5 September 2025, sementara 8 tuntutan jangka panjang ditetapkan hingga Agustus 2026.
Tuntutan tersebut tidak hanya ditujukan kepada DPR, tetapi juga kepada Presiden, TNI, dan Polri.
Perwakilan DPR RI, Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka, menerima langsung dokumen tersebut.
Andre bahkan menandatangani surat serah terima. Menurut Andre dan Rieke, pimpinan DPR saat ini tengah bekerja mengevaluasi tunjangan serta kinerja anggota dewan.
Tuntutan rakyat ini diharapkan mampu menampung, mengkurasi, menyatukan, dan menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat dari beragam lapisan. Selain itu, 17 plus 8 tuntutan rakyat juga diharapkan menjadi pedoman bagi para pemangku kebijakan untuk menentukan langkah strategis dalam menjalankan pemerintahan yang lebih baik.
Baca Juga Jelang Deadline 17 8 Tuntutan Rakyat, Muncul Tudingan Kriminalisasi Aktivis | KOMPAS SIANG di https://www.kompas.tv/regional/615821/jelang-deadline-17-8-tuntutan-rakyat-muncul-tudingan-kriminalisasi-aktivis-kompas-siang
#17 8 #tuntutanrakyat #dpr #polri
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/615831/5-september-deadline-pemenuhan-17-8-tuntutan-rakyat-dokumen-resmi-diserahkan-ke-dpr-kompas-siang
00:00Selengkapnya Anda bisa saksikan On Point with Adhisti Larasati hanya di kanal Youtube Kompas TV.
00:06Dan sodara, hari ini adalah tenggat waktu pemenuhan sebagian dari 17 plus 8 tuntutan rakyat yang digagas sejumlah pegiat media sosial.
00:16Kemarin, para pegiat sosial bertemu langsung dan menyerahkan dokumen tuntutan kepada anggota DPR.
00:2117 plus 8 tuntutan rakyat tengah menjadi perhatian.
00:32Digagas sejumlah pegiat media sosial, tuntutan ini menjadi rangkuman berbagai aspirasi, keluhan, dan harapan masyarakat menyikapi berbagai persoalan bangsa akhir-akhir ini.
00:42Pada 4 September, sejumlah pegiat diantaranya Jerome Paulin, Ferry Irwandi, Andovi Dalofes, Jovial Dalofes, Fathya Izzati, dan Andhita F. Utami menyambangi gedung DPR.
00:56Mereka menyampaikan dokumen fisik 17 plus 8 tuntutan rakyat dengan tengah waktu yang berbeda.
01:0217 tuntutan jangka pendek dengan tengah waktu 5 September 2025, sementara 8 tuntutan jangka panjang dengan tengah waktu hingga Agustus 2026.
01:14Tak hanya ke DPR, tuntutan 17 plus 8 juga ditujukan ke Presiden, TNI, dan Polring.
01:1913 baru dimulai, 4 malah mundur, 8 belum dikubris.
01:24Beberapa diantaranya yang mundur?
01:26Kekerasan aparat, korban di Bandung, keterlibatan TNI masih terlibat, perbebasan demonstran,
01:31proses hukum aparat polisi, memang sudah ada yang dihukum, namun baru satu.
01:36Dan banyak hal lain yang belum dimulai prosesnya.
01:40Kalau hanya disuruh berhenti flexing, hanya disuruh bersimpati di dunia online,
01:46itu menyembunyikan sesuatu, itu nggak menyembuhkan akar dari masalah.
01:52Oleh karena itu, hari ini kami ada di sini untuk memberikan tuntutan ini juga secara formal,
01:59secara fisik, supaya sudah tidak ada lagi alasan bahwa belum dimasukkan lewat jalur formal.
02:06Dan kami juga mau mengingatkan bahwa kami belum puas dengan janji, dengan rencana,
02:12dengan kata-kata akan, dengan kata-kata meminta.
02:15Kami ingin bukti konkret, kami ingin progres yang nyata.
02:21Perwakilan DPR RI Andre Rosyade dan Rike Dia Pitoloka menerima langsung dokumen 17.8 tuntutan rakyat.
02:34Andre pun menandatangani surat serat terima.
02:37Andre dan Rike bilang, pimpinan DPR sedang bekerja untuk mengevaluasi tunjangan dan kinerja anggota.
02:43Sampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban yang kemarin dalam peristiwa September gelap,
02:52setidaknya bagi saya pribadi.
02:54Dan tentu saja kami juga mohon dukungan, karena ini juga lagi rapat resmi.
02:58Mudah-mudahan tuntutan rakyatnya bisa ditambah, yaitu kita sedang rapat dengan kemendan.
03:04Ini kita lari ke sini untuk menerima teman-teman, yaitu turunkan harga kebutuhan pokok.
03:0917 tuntutan memiliki tenggat satu minggu, karena dinilai bisa dipenuhi para pemangku kebijakan sesegera mungkin.
03:19Beberapa di antaranya, yaitu bentuk tim investigasi independen, kasus kekerasan dan pelanggaran HAM selama demonstrasi,
03:25bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, transparansi anggaran DPR, sanksi tegas anggota yang bermasalah,
03:33bebaskan demonstran yang ditahan, hentikan tindakan kekerasan polisi, hingga terkait kesejahteraan tenaga kerja.
03:41Sementara, tuntutan dengan tenggat waktu satu tahun, diantaranya meminta reformasi DPR besar-besaran,
03:53hingga tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenaga kerjaan.
03:58Sebelumnya, pimpinan DPR menemui perwakilan mahasiswa di dalam gedung DPR pada 3 September.
04:06Mahasiswa langsung diterima Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad,
04:10Wakil Ketua DPR Fraksi Nasdem, Saan Mustafa, dan Wakil Ketua DPR Fraksi PKB, Cucun Ahmad.
04:17Mahasiswa menuntut di bentuknya tim investigasi untuk mengusut oknum provokator yang menyusupi aksi unjuk rasa.
04:25Mahasiswa juga menuntut DPR segera mencabut tunjangan fantastis anggota Dewan dan sahkan RUU perampasan aset.
04:33Nah, kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh,
04:49baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, nah itu termasuk yang di dalam 17.8.
04:5917.8 tuntutan rakyat diharapkan mampu, menampung, mengkurasi, menyatukan, dan menyampaikan berbagai aspirasi dari beragam lapisan.
05:13Tuntutan ini juga dapat dijadikan pedoman bagi para pemangku kebijakan untuk menentukan langkah strategis dalam menjalankan pemerintahan yang lebih baik.
05:21Tim Liputan, Kompas TV
05:26Kita lihat bagaimana situasi di DPR di hari tenggat waktu 17.
05:34Tuntutan akan kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Julian Fernando dari gedung DPR Jakarta.
05:42Oktav, selamat siang.
05:45Oktav, apakah ada kegiatan unjuk rasa di sana dan bagaimana perkembangan soal 17 tuntutan yang tenggar waktunya hari ini?
06:03Oktav, selamat siang.
06:33Oktav, selamat siang.
06:35Kemudian untuk pengamanan, ini memang masih cepat bila ada juga saudara, jadi memang kalau kami pantau sejak pagi hari tadi, ini petugas gabungan termasuk juga BRIMOK, tadi di dalam juga sudah bersiaga, termasuk juga kendaraan taktis yang disiagakan.
06:49Benar sekali, Dela, bahwa hari ini diketahui menjadi tenggat waktu dari tuntutan rakyat 17 plus 8, indas dari adanya gulung penghujuk rasa yang terjadi pada tanggal 25 sampai 31 Agustus 2025 kemarin.
07:01Tuntutan ini disusun dari aspekasi masyarakat, diwakili oleh sejumlah aktivis maupun juga pemengaruh atau influencer, dan mengapa dikatakan tenggat waktu?
07:10Karena memang di poin 17 plus 8 ini, 17 poinnya, ini merupakan tuntutan dalam jangka pendek, jadi artinya harus bisa direalisasikan pada hari ini atau 5 September 2025,
07:21sementara untuk tuntutan jangka panjang, yaitu plus 8 yang itu punya tenggat waktu sampai 31 Agustus 2026.
07:29Tuntutan ini juga sudah diserahkan kepada pihak DPR, jadi diwakili oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Ander Osiade, dan juga anggota DPR RI, Fakti PD Perjuangan Rikadiyah Pitaletak.
07:41Wakil Ketua DPR RI, Sufi Dastro Ahmad, juga diketahui, mengatakan bahwa tuntutan 7 plus 8 ini juga dibahas dalam pertemuan pimpinan Fakti di DPR.
07:50Jadi tentu kita nantikan bersama seperti apa, respon maupun juga tanggapan begitu dari DPR, karena diketahui, mengatakan tenggat waktu, begitu pun juga respon dari masyarakat.
08:01Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Putri Oktavia In dan Julian Fernando, langsung dari DPR. Selamat bertugas kembali.
Jadilah yang pertama berkomentar