00:00Saudara demo menolak tunjangan fantastis, anggota DPR pecah.
00:04Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, menjawab polemik ini
00:07dan bilang tunjangan rumah DPR sebesar 50 juta rupiah hanya sampai Oktober 2025.
00:13Sementara Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia PBHI Julius Ibrani mengatakan
00:18tetap saja tunjangan rumah DPR tidak masuk logika.
00:22Demo menolak tunjangan anggota DPR pecah di berbagai kota.
00:32Kemarin di Medan Sumatera Utara, mahasiswa dari berbagai aliansi
00:36menggelar aksi ujuk rasa di kantor DPR di Kota Medan.
00:40Masa menuntut anggaran tunjangan DPR dialihkan ke program yang lebih pro-rakyat.
00:46Tunjangan rakyat yang pertama adalah menghapus tunjangan mewah dari DPR.
00:50Kedua, gaji DPR proporsional dengan UMK dan UMP.
00:55Itu sudah jelas teman-teman.
00:56Yang ketiga adalah pengesahan RUU perampasan aset dan juga RUU anti korupsi
01:01yang sampai sekarang belum mereka sahkan.
01:04Di mana mereka malah mengesahkan teman-teman.
01:06Undang-undangnya tidak ada hubungannya dengan masyarakat teman-teman.
01:10Selanjutnya adalah transparansi hasil audit BPK dan KPK.
01:14Sebelumnya, di Jakarta, demo digelar di gedung DPR R Isnayan pada 25 Agustus.
01:19Demo merembet ke sejumlah kawasan di sekitar Senayan,
01:22bahkan sempat ricuh hingga polisi menembakkan gas air mata.
01:26Pecahnya demo di berbagai kota menjadi gambaran betapa kecewanya rakyat kepada negara.
01:33Di saat ekonomi tidak baik-baik saja,
01:36PHK di mana-mana dan biaya hidup yang tinggi,
01:39wakil rakyat justru mendapat begitu banyak tunjangan.
01:42Mulai dari tunjangan listrik dan telepon hingga 7 juta,
01:46tunjangan beras hingga tunjangan perumahan yang tembus 50 juta per bulannya.
01:52Tapi soal ini DPR punya alasan.
01:56Itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta
02:01dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025
02:06yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah
02:11selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun,
02:14yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029.
02:18Jadi setelah Oktober 2025,
02:22setelah bulan Oktober 2025,
02:24anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi.
02:29Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani,
02:33yang kami cuplik dari program Sapa Indonesia Pagi, punya pendapat.
02:38Ia bilang tunjangan rumah DPR yang fantastis tidak masuk logika.
02:43Persoalan angka itu menjadi sensitif
02:47karena dia sebetulnya dalam konteks Undang-Undang Keuangan Negara
02:51nomor 17 tahun 2003, pasal 3 ayat 1,
02:54dia menegaskan bahwa setiap proses dan hasilnya
02:57dia harus menciptakan rasa keadilan.
03:00Itu penting, ini tegas sekali jawabannya.
03:03Dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
03:06Kalau memang rumah Kalibata dan Ulujami belum layak renovasi,
03:12kalau memang mau ada tunjangan,
03:14maka rumah-rumah itu dijual untuk mengganti tunjangan itu
03:17agar tidak diciputan tapi lebih dekat lagi, kan gitu ya.
03:20Wacana ini tidak ada.
03:21Jadi ada aset, aset ini kemudian bukan aset yang menjadi aset profit,
03:26asetnya liability loh ini.
03:27Ada perawatan, ada security, segala macam, ini liability.
03:31Kemudian untuk merespon liability ini dalam konteks keuangan,
03:34dia menciptakan liability lain berupa expenses, pengeluaran.
03:37Ini yang nggak masuk logika.
03:39Padahal masyarakat dihadapi pengeluaran-pengeluaran, pengeluaran-pengeluaran dan pajak.
03:45Tunjangan mewah anggota DPR kontras dengan kehidupan masyarakat
03:49yang untuk hidup sehari-hari pun harus berusaha keras.
03:53Rata-rata 2,5 sampai 300 ya.
03:55Kalau kebersihnya paling yang antara 100 sampai 150 lah bersihnya itu ya.
03:59Lalu sebenarnya realistis nggak sih Mas dengan pendapatan seperti itu bisa mendapatkan rumah misalnya?
04:04Jauh, jauh dari hadapan.
04:06Kalau dengan pendapatan segitu jangan jauh.
04:07Kita nggak bisa dipastikan Pak.
04:10Kadang lagi rame.
04:11Ya begitu Pak.
04:13Kadang bisa mencapai 40.
04:15Dan kalau untuk mencapai 100 agak sulit Pak.
04:18Sulit, itu per hari tuh?
04:19Iya.
04:19Kita ya terlalu miris ya kalau bagi kita ya.
04:22Karena untuk dia aja,
04:24segitu kita yang nyari tiap hari aja tuh sulit.
04:27Untuk mencapai 100 ribu aja sulit.
04:29Sedangkan dia perbulan 50 ribu aja.
04:31Lalu, apakah penolakan masyarakat atas gaji fantastis DPR bisa mengetuk lurani pemerintah dan wakil rakyat?
04:40Tim Liputan Kompas TV
