00:00Intro
00:00Bertemu lagi di Kompas Petang Saudara
00:08Sejumlah warga demo melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Bone Sulawesi Selatan
00:15Menuntut pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2
00:30Bertemu lagi di Kompas Petang Saudara
00:37Bertemu lagi di Kompas Petang Saudara
00:40Bertemu lagi di Kompas Petang Saudara
00:45Aliansi Rakyat Bone Bersatu berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bone Sulawesi Selatan
00:55Menuntut pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2
01:04Demonstran menilai kenaikan pajak sebesar 300%
01:14Membebani masyarakat dan tidak berhadap kondisi rakyat saat ini
01:25Sementara Pemkap Bone membantah kenaikan PBB sebesar 300%
01:37Melainkan 65%
01:41Demo sempat memanas saat demonstran berusaha masuk ke kantor Bupati
01:48Untuk bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati
01:52Tidakkan pernah motor dengan kerja mereka
01:53Autor dari lainnya
02:07Tidakkan pernah motor sampai tidak pernah gentar
02:10Negningar warai dan helped men 9%
02:11Kemudian, Wakil Bukati mematukannya tidak hari Carrie Kompas Petang Saudara
02:14Unjuk rasa warga di depan kantor Bupati Bone Sulawesi Selatan
02:28menuntut pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
02:35atau PBB P2 yang terlihat di layar kaca saudara berlangsung wicu
02:44Tampak pada visual warga melempari aparat keamanan dengan botol air mineral
02:56sementara polisi berlindung di balik tamik
03:14Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa.
03:44Masih bicara kenaikan PBB namun di tempat berbeda.
04:11Setelah berunjuk rasa besar-besaran menuntut Bupati-Pati mundur
04:15kini warga Pati Jawa Tengah membuat POSKO mengawal proses pansus pemakzulan Bupati di DPRD setempat.
04:27POSKO dibangun masyarakat Pati Bersatu di depan kantor Bupati.
04:31POSKO untuk mengawal proses pansus pemakzulan yang saat ini bergulir di DPRD Pati.
04:43Tak hanya itu, warga juga membuka donasi untuk mengawal kasus hukum Bupati Sudewo di Komisi Pemberantasan Korupsi.
04:53Hari ini, rapat pansus hak angket DPRD Pati tentang pemakzulan Bupati Sudewo
05:05digelar dengan agenda pemeriksaan tiga camat, kepala desa, serta kantor BPKAD Pati.
05:15Dari hasil pemeriksaan ditemukan soal surat edaran yang mewajibkan warga menunjukkan bukti lunas pembayaran PBB P2
05:26jika ingin mengurus administrasi di kantor kecamatan bukan atas perintah Bupati.
05:33Namun terkait kenaikan pajak hingga 250 persen merupakan keputusan Bupati, bukan usulan dari camat.
05:42Ini dari usulan siapa? Pak Bupati?
05:49Katanya inisiatif dia sendiri, inisiatif dia sendiri, tidak ada perintah dari Pak Bupati.
05:55Terus terkait pernyataan Pak Bupati, terkait dengan 250 persen kenaikan itu,
06:03salah satu usulan dari camat, kades, dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya tidak.
06:08Dia sudah disampaikan bahwa giliat kenaikannya harus tamat, harus setuju, bukan usulan mereka.
06:17Kementerian Dalam Negeri terus mengawasi dan memantau proses politik yang terjadi di Pati
06:23melalui Panitia Khusus atau Pansus Pemakzulan Bupati-Pati Sudewo oleh DPRD Kabupaten setempat.
06:30Teguran dan evaluasi telah dilayangkan Kementerian Dalam Negeri atas kebijakan Bupati yang dinilai memicu polemik.
06:37Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiyarto menegaskan hingga kini Sudewo masih berstatus aktif sebagai Bupati.
06:46Masih aktif sejauh ini.
06:52Sudah dipanggil Pak dengan Kementerian Dalam Negeri, Pak?
06:55Ya, ada proses komunikasi, ada proses teguran, ada proses evaluasi.
07:06Usai didesak mundur warganya dan bergulirnya Pansus Pemakzulan.
07:10Bahkan dirinya tidak hadir dalam upacara HUT RI ke-80 yang digelar di halaman Pendopo Kabupaten Pati pada minggu 17 Agustus lalu.
07:25Menurut Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadsyiasin yang kala itu bertugas sebagai inspektor upacara di Kabupaten Pati,
07:31Sudewo tidak dapat menghadiri upacara HUT RI dikarenakan sedang sakit.
07:36Saya dikasih tahu oleh Bapak Gubernur, beliau sudah menghubungi Gubernur bahwa beliau tidak bisa ikut dalam upacara 17 Agustus
07:46karena beliau sedang tidak baik, lagi sakit, sehingga perlu istirahat dan menugaskan saya untuk menjadi irup di Kabupaten Pati.
07:57Bupati-Pati Sudewo menjadi sorotan publik ketika sejumlah kebijakannya dinilai warga Pati tidak berpihak kepada rakyat.
08:04Salah satunya mengenai kenaikan pajak hingga 250 persen.
08:09Meski kebijakan sudah dibatalkan, namun warga yang terlanjur geram meminta agar Sudewo segera mundur dari jabatannya.
08:17Desakan ini membuat DPRD Pati Jawa Tengah menyepakati hak angket dan telah membentuk pansus pemakzulan terhadap Bupati Sudewo.
08:25Terkait kebijakan Bupati Sudewo yang dinilai membebani rakyat,
08:30Gerindra yang merupakan partai pendukungnya menegaskan telah memberikan teguran keras kepada Bupati-Pati Sudewo.
08:37Diberi teguran yang keras, Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian,
08:42Sekretaris Jenderal DPRD Partai Gerindra juga sudah memberikan teguran,
08:47dan kami akan terus mengawal dan memperbaiki,
08:50dan semoga ke depan itu akan bisa lebih baik,
08:57dan insya Allah semoga masyarakat Pati juga kekecewaannya bisa terjawab.
09:04Pekan lalu, aksi unjuk rasa di Kabupaten Pati Jawa Tengah berakhir ricuh.
09:11Ketegangan terjadi saat Bupati Sudewo dilempari botol oleh pengunjuk rasa.
09:16DPRD Pati saat ini tengah menjalani proses pemakzulan melalui pansus hak angket.
09:21Dari 22 tuntutan masa, pansus mencatat ada 12 poin dugaan pelanggaran Bupati untuk didalami.
09:29Tim Liputan, Kompas TV
09:34Aksi masa menolak kenaikan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2
09:39terjadi di Pati dan juga di Bone.
09:42Di Bone warga berdemo di depan kantor Bupati,
09:45bahkan sempat terjadi kericuhan sementara di Pati.
09:48Warga kini mulai membangun posko untuk mengawal pansus pemakzulan.
09:52Kita terhubung dengan dua jurnalis Kompas TV,
09:54ada Rahmatullah di Bone dan juga Iwan Miftahuddin di Pati Jawa Tengah.
09:58Kita ke Bone terlebih dahulu.
10:00Selamat petang Rahmatullah, bagaimana kondisi di sana?
10:03Tadi kan demo sempat terjadi kericuhan.
10:05Apakah masa kemudian juga sudah mendapat respons dari otoritas setempat?
10:11Ya, dapat saya laporkan saat ini masa sudah merada.
10:17Kejolak masanya sudah merada.
10:19Beberapa perwakilan dari masa sudah diterima langsung oleh pemerintah setempat.
10:29Halo Mbak.
10:30Apa yang kemudian menjadi pemicu akhirnya demo ini berujung jadi ricuh?
10:37Rahmatullah.
10:37Ya, dari demo bisa terjadi kericuhan
10:50dikarenakan tidak ada hanya pilihan dari pemerintah menemui pendemo.
10:57Pendemo ini menuntut untuk supaya bupati dan wakil bupati dapat menemui langsung para pendemo.
11:06Apa saja yang jadi tuntutan masa?
11:14Sementara ini tuntutan masa tetap pada peridornya yaitu menurunkan, eh membatalkan, maaf membatalkan BPPB P2
11:23untuk tahun ini dan menuntut bahwa kepala Bapenda Kabupaten Boneh agar turun dari jabatannya.
11:33Oke, berapa kenaikan sebenarnya angka kenaikan PBB P2 yang dari kebijakan bupati ini?
11:42Untuk informasi yang kami dapat dari masa pendemo bahwa kenaikan PBB ini mencapai 300 persen.
11:53Namun, dari pihak pemerintah sendiri mengeluarkan statement bahwa kenaikan PBB ini hanya sebatas penyesuaian sebesar 65 persen.
12:07Oke, baik dari Ramatullah di Boneh kita akan ke Pati Jawa Tengah.
12:12Iwan, bagaimana kegiatan di posko pemakzulan yang mulai didirikan dan bagaimana proses pemakzulan yang berlangsung di DPRD Pati?
12:20Ya, selamat petang Maidov dan Saudara.
12:24Ini memang setelah libur selama empat hari karena ada rangkaian pada arah kenegaraan.
12:30Pansus dan angket BPRD Kabupaten Pati mulai tadi pagi ini kembali berjalan.
12:36Dan secara maraton, Pansus ini memeriksa beberapa pihak yang hari ini agendanya adalah
12:43memeriksa tentang kenaikan PBB-P2 yang hingga mencapai 250 persen.
12:50Meskipun kenaikan ini telah dibatalkan atau ditunda oleh Bupati Pati,
12:57Pansus tetap memintai keterangan sejumlah pihak.
13:00Salah satunya adalah dari Samad dan Kepala Desa yang ada di Kabupaten Pati.
13:06Tidaknya tadi dalam pantauan kami ada tiga perwakilan Samad yang dipanggil dan kemudian dimintai keterangan.
13:14Dalam fakta yang hadir dalam pertidangan tadi atau dalam rapat tadi,
13:19wassamad ini memang tidak diikutserta menentukan nominal kenaikan PBB hingga 250 persen.
13:28Tidaknya hanya diminta untuk kemudian mensosialisasikan dan memberi arahan kepada Kepala Desa
13:36agar kebijakan yang diambil oleh Bupati-Bupati ini bisa dilaksanakan.
13:42Terbukti dengan adanya surat edaran dari ketamatan yang istinya adalah
13:47mewajibkan warga yang akan mengurus administrasi keperlipukan.
13:52Ini harus sudah lunas padam.
13:54Nah, dalam kesempatan itu Samad mengakui bahwa surat edaran itu adalah memang inisiatif dari dirinya.
14:01Hal ini dilakukan untuk memberi penekanan pada masyarakat agar mau atau tertib dalam membayar padat.
14:10Nah, sementara untuk nominal kenaikan ini dari Samad tidak mengakuinya.
14:15Nah, selain itu dari Kepala Desa ini juga ada fakta baru.
14:18Kebetulan di antara tiga orang yang dipanggil tadi ada salah satu Ketua Paso Parti,
14:23yaitu Ketua Pak Kuyus dan Kepala Desa di Kabupaten Parti,
14:26yang menjelaskan bahwa pihaknya juga tidak diikuti sempakan dalam mengandalkan keputusan kenaikan pajak hingga 250 persen.
14:35Hal ini kemudian yang membuat mereka hanya melaksanakan kebudakan dari pemerintah daerah.
14:41Oke, pemeriksaan sejumlah pihak-pihak juga dilakukan dan dilakukan secara maraton.
14:47Iwan, tapi apa ada informasi soal hasil dari Pansus Pemakzulan Bupati ini?
14:52Kapan akan selesai?
14:54Ya, untuk Pansus Angkat ini, ini belum tahu kapan akan selesainya.
15:00Setidaknya dari kemarin kesepakatan ada 12 poin yang akan dibahas atau akan diselidiki oleh Pansus.
15:08Ini kalau kita runtuh dari tanggal 4 kemarin, yaitu tentang kasus DRSUD,
15:14kemudian hari ini tentang kenaikan PBB, dan masih ada 10 item lagi.
15:18Nah, ini waktunya untuk selesai kapan ini masih belum bisa diketahui,
15:23namun kemarin dari Ketua Pansus menyampaikan bahwa
15:25meskipun ada waktu 60 hari untuk penelitian Pansus ini,
15:29tapi pihaknya berupaya secepat mungkin menyelesaikan 12 PR yang diberikan oleh masyarakat
15:37agar sehingga terselesaikan dan bisa di proses berikutnya, Medom.
15:41Iwan, terakhir, singkat saja, Pansus ini kan punya hak untuk memanggil pejabat-pejabat terkait termasuk juga Bupati.
15:49Kalau iya ada rencana dipanggil kapan?
15:52Ya, untuk memanggil Bupati, ini rencananya akan dilakukan setelah semua dinas atau pihak yang terkait ini dimintai keterangan.
16:01Setelah nanti aset keterangan dari para pihak terkait ini, baru rencananya akan dikonfirmasi langsung kepada Bupati-Pati.
16:08Nah, terkait kapannya ini, kami belum bisa mendapat konfirmasi pasti, tapi yang jelas ada rencana ke sana.
16:14Nah, kita tunggu saja bagaimana nanti perkembangan Pansus ini dan kita kawal bersama-sama, Medom.
16:19Oke, baik. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah.
