[FULL] Prof Hamid Awaludin Bicara Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Kristiyanto | KOMPAS PETANG - Video Dailymotion

KompasTV

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPR menyetujui permintaan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.    Istana mengatakan langkah Presiden meminta amnesti untuk Hasto dan abolisi untuk Tom Lembong bukan bentuk intervensi hukum.    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro tak mau berpolemik lebih jauh soal langkah yang diambil Presiden Prabowo.    Juri lebih menekankan soal alasan di balik langkah Presiden yang disebutnya didasari atas pertimbangan persatuan seluruh elemen bangsa.    Pakar hukum tata negara yang juga Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai pemberian amnesti dan abolisi tidak tepat diberikan dalam perkara korupsi.    Sebelumnya, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula.    Sementara itu, Hasto divonis tiga setengah tahun penjara karena terbukti terlibat perkara suap Harun Masiku.    Dengan persetujuan ini, artinya seluruh proses hukum Tom Lembong dalam korupsi impor gula dihentikan, namun tidak menghilangkan catatan pidana.    Sementara untuk Hasto, vonis hukuman tindak pidana suap dihapuskan.     Apakah ini langkah tepat untuk menyelesaikan politisasi hukum?    mari kita bahas bersama Menteri Hukum dan HAM periode 2004-2007, Hamid Awaludin.    Baca Juga [FULL] Pengamat Politik Kunto Adi Baca Peta Politik Usai Prabowo Beri Amnesti Hasto Kristiyanto di https://www.kompas.tv/nasional/609011/full-pengamat-politik-kunto-adi-baca-peta-politik-usai-prabowo-beri-amnesti-hasto-kristiyanto    #amnesti #tomlembong #abolisi #hastokristiyanto    Artikel ini bisa dilihat di :  https://www.kompas.tv/nasional/609012/full-prof-hamid-awaludin-bicara-abolisi-tom-lembong-dan-amnesti-hasto-kristiyanto-kompas-petang

Transcript

00:00Untuk Hasto Kersianto dan abolisi untuk Tom Lembong.

00:03Pertanyaannya, apakah ini langkah tepat untuk menyelesaikan politisasi hukum?

00:09Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Saudara, Menteri Hukum dan HAM periode 2004 hingga 2007, Hamid Awaludin.

00:15Selamat petang, Prof. Hamid.

00:17Selamat petang, Kepar.

00:20Ini dari istana sendiri sudah menyatakan bahwa yang disampaikan oleh Presiden ini tidak ada intervensi hukum.

00:27Tapi menurut Prof. Hamid sendiri, apakah ini langkah yang tepat untuk menyelesaikan politisasi hukum?

00:33Begini, terutama amnesti itu pasti ada bau politiknya.

00:38Karena memang orang yang diberi amnesti itu pada umumnya kasus-kasus yang berhimpitan dengan isu politik.

00:49Itulah sebabnya amnesti, acapkali dilakukan secara kelompok.

00:54Itu dulu ya.

00:55Oke.

00:55Kedua, bahwa pemberian amnesti dan abulisi itu jelas dalam konstitusi.

01:04Presiden memberikan amnesti dan abulisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

01:14Nah, Presiden melakukan, kemudian pertimbangan Dewan sudah ada,

01:19saya kira ini tidak ada masalah lagi secara hukum.

01:23Saya bicara hukum ya, saya tidak bicara politik.

01:26Nah, kewenangan Presiden ini, itu di mana-mana ada.

01:33Kewenangan namanya pardon, pengampunan.

01:37Saya kasih contoh Anda.

01:38Ketika rakyat Amerika marah terhadap Presiden Nixon karena kasus Watergate,

01:46ya, kasus politik yang luar biasa waktu itu, penyadapan terhadap lawan politiknya,

01:54Presiden Gerald Ford naik menggantikan Nixon.

01:56Lalu dia memberi pardon, kayak amnesti di kita.

02:01Sehingga, kasus Watergate itu tidak lagi diteruskan karena hukum pidana.

02:09Rakyat Amerika terima karena itu kewenangan Presiden.

02:13Nah, kewenangan-kewenangan pengampunan ini ada dalam semua sistem pemerintahan,

02:19termasuk pemerintahan kerajaan.

02:23Jadi, kita lihat dulu dari angle dasar hukum ya.

02:28Nah, Pak Prabowo menjalankan amanah konstitusi pasal 14 ayat 1 dan 2.

02:36Pasca amandemen itu.

02:40Dulu, ya, amnesti dan apa, grasi serta bolis itu

02:46tidak perlu melibatkan DPR dan Mahkamah Agung.

02:50Sekarang, minta pertimbangan.

02:53Kalau grasi dan rehabilitasi minta pertimbangan Mahkamah Agung,

02:57khusus abolisi dan amnesti,

03:00minta pertimbangan DPR.

03:02Dengan kasus tem loma Thomas Lembong abolisi dan hasto

03:06untuk amnesti,

03:09sedengar sudah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

03:13Oke, jadi menurut Anda, Prof?

03:15Jadi, menurut Anda, Prof, pertimbangan seperti apa

03:19yang akhirnya dilakukan oleh Presiden Prabowo

03:22sehingga akhirnya mengeluarkan?

03:25Menurut saya, khusus hasto,

03:28Presiden tidak mau membiarkan energi bangsa ini

03:31dan waktu bangsa ini berdebat secara politik

03:35yang bisa menimbulkan fraksi di dalam masyarakat kita.

03:41Presiden ingin menjaga keretakan sosial agar tidak terjadi.

03:48Jadi bisa disimpulkan ini syarat politik ya dengan pertimbangan ini?

03:52Kondusitifitas politik begitu?

03:55Ya mungkin.

03:56Mungkin.

03:57Saya katakan ini asumsi saya.

03:59Kedua, untuk Thomas Lembong,

04:03saya kira pertimbangan Presiden

04:04yakni adanya

04:06rasa keadilan yang banyak dimunculkan oleh rakyat

04:12selama proses pengadilan.

04:14Dan mungkin, sekali lagi mungkin,

04:16pertimbangan Presiden itu

04:18rasa keadilan ini yang mau dipenuhi.

04:22Sebab, memang di dalam putusan pengadilan

04:26ada hal yang sangat-sangat mengganggu

04:30rasa keadilan.

04:31Misalnya,

04:33pengadilan mengatakan

04:35tidak ditemukan adanya

04:36niat baik,

04:38niat jahat.

04:41Padahal itu kan mensreya adalah kunci dari pemidanaan kan?

04:44Kedua,

04:46dalam salah satu narasinya

04:47narasinya

04:48mengaitkan dengan kapitalisme

04:50yang sama sekali nggak ada.

04:52Mungkin itu.

04:53Ya mungkin itu

04:55yang menjadi

04:56menjadi pertimbangannya.

04:57Dasar Presiden.

04:59Tapi menurut Anda,

05:01apa batasannya

05:02dari pemberian amnesti

05:04maupun abolisi

05:05sehingga dalam penerapannya itu

05:07tidak mengintervensi

05:09proses hukum yang sedang berjalan?

05:12Menurut saya tidak ya.

05:14Karena

05:14kedua-duanya ini

05:16sudah selesai

05:18menjalani proses hukumnya.

05:20Penyidikannya sudah,

05:22penuntutannya sudah,

05:24dan

05:24apa?

05:28Putusan pengadilannya sudah ada.

05:31Sudah ada.

05:32Berarti tidak mengintervensi

05:34proses hukum ya Prof ya?

05:35Izin saya potong.

05:36Ya.

05:36Mereka telah melewati prosesnya itu.

05:40Dan sekali lagi

05:41ini jangan dianggap

05:42hal yang sangat

05:44ganjin.

05:45karena semua sistem

05:47hukum dan pemerintahan

05:49pasti ada mekanisme ini.

05:51Dalam sejarah negara Indonesia,

05:54ketika Bung Karno Presiden,

05:55berapa kali dia memberikan amnesti kan?

05:58Seperti

05:58amnesti DITI,

06:01ya,

06:01amnesti Permesta,

06:02dan sebagainya.

06:05Soekharto,

06:06amnesti Pratilin.

06:08Ya,

06:09orang-orang yang terlibat di Pratilin

06:10waktu itu dikasih amnesti.

06:13Terus,

06:13zamannya Gus Dur,

06:14Habibi.

06:16Waktu zamannya Habibi kan

06:17tahanan politik.

06:20Ingat itu banyak di dalam kan?

06:22Langsung dikeluarkan.

06:23di zamannya Ibu Mega,

06:26saya enggak hafal datanya,

06:28tapi di zamannya Gus Dur ada,

06:30Mukhtar Pakpahan,

06:31dan siapa?

06:33Budiman Sujat Miko.

06:37Di zamannya Pak Jokowi juga ada.

06:39Oke,

06:40berarti,

06:40berarti zaman,

06:42berarti zaman,

06:44waktu saat Prof menjadi

06:46Menteri Hukum,

06:47dan HAM saat itu juga pernah

06:48ada pemberian amnesti,

06:50begitu ya.

06:51Nah,

06:51untuk tahanan politik GAM saat itu.

06:54Pertanyaannya,

06:55apakah yang dilakukan saat ini

06:57relevan,

06:59begitu,

06:59untuk menjaga,

07:00seperti yang tadi Prof sampaikan,

07:01untuk menjaga kondusitifitas

07:03politik tanah air?

07:05Saya kira seperti itu.

07:07Motifnya seperti itu.

07:09Demi kepentingan umum,

07:11Presiden menggunakan hak prerogatifnya.

07:14Jangankan Presiden,

07:16di dalam sistem hukum kita,

07:18Jaksa Agung saja,

07:20memiliki hak,

07:23yang bernama,

07:24hak deponiring.

07:26Kalau pertimbangan Jaksa Agung

07:27demi kepentingan umum,

07:29sebuah kasus bisa dideponir,

07:32artinya,

07:33tuntutannya digugurkan,

07:35itu bisa dilakukan.

07:37Apalagi Kepala Negara.

07:38Jaksa Agung saja,

07:40punya hak prerogatif seperti itu.

07:43Menjaga kondusitifitas politik,

07:46sehingga akhirnya,

07:47Presiden Prabowo,

07:48mengambil keputusan,

07:50untuk memberikan amnesti,

07:51dan juga abolisi.

07:52Ini,

07:53kenapa harus langkah ini yang diambil?

07:54Apakah,

07:55jika tidak diambil,

07:56kondisi,

07:57kondusitifitas perpolitikan kita ini,

07:59terancam?

08:00begitu, Prof.

08:02Tidak ada jaminan tentu,

08:04tapi ada harapan yang lebih baik.

08:07Ya,

08:08agar kita tidak terbelah dalam polemik,

08:10yang berkepanjangan.

08:14Saya kira,

08:14Pak,

08:15Pak Presiden,

08:16Prabowo Subianto,

08:18ini menjaga kohesi sosial.

08:20Apa yang dilakukan itu adalah,

08:22istiar menjaga kohesi sosial.

08:24Baik,

08:27terima kasih.

08:28Demi kepentingan umum.

08:30Berarti menjaga kondusitifitas perpolitikan,

08:32dan bukan intervensi hukum ya,

08:35terkait dengan pemberian.

08:36Saya tidak melihat intervensi hukum di situ.

08:38Baik.

08:38Terima kasih.

08:39Saya selesai.

08:40Oke,

08:41kita nantikan ini bagaimana tahapan selanjutnya.

08:43Terima kasih,

08:44Prof. Hamid telah bergabung bersama kami di Kompas Petang,

08:46dan memberikan perspektifnya terkait dengan Presiden Prabowo,

08:48yang bebaskan Hasto dan juga Tom Lembong.

08:51Salam sehat, Prof. Hamid.

08:53Terima kasih.

08:54Terima kasih.

[FULL] Prof Hamid Awaludin Bicara Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Kristiyanto | KOMPAS PETANG

Kategori

Transkrip

Dianjurkan