Biaya Pilkada Dianggap Mahal dan Tak Rasional, PKB Usul Dikaji Ulang

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan kajian ulang atas sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.

Transcript

00:00Partai Kebangkitan Bangsa PKB

00:02mengusulkan kaji ulang terhadap sistem pemilihan kepala daerah Pilkada

00:06yang dilaksanakan secara langsung.

00:09Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar atau Caimin

00:12usai acara perayaan hari lahir PKB

00:15di Jakarta International Convention Center, GICC,

00:19pada Rabu malam 23 Juli menyebut,

00:22Pilkada langsung membutuhkan biaya yang tinggi,

00:25namun seringkali tidak rasional.

00:27Selain itu, dalam banyak aspek,

00:30kepala daerah masih bergantung pada pemerintah pusat.

00:33Jadi, sebetulnya hasil pertemuan NU

00:38di beberapa kali munas musyawarah nasional

00:43memerintahkan kepada PKB untuk mengkaji ulang

00:47pemilihan kepada secara langsung.

00:50Satu, kesimpulannya seluruh kepala daerah

00:55habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah

01:00yang kadang-kadang tidak rasional.

01:04Yang kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga

01:07bergantung kepada pemerintah pusat

01:10dalam seluruh aspek.

01:12Menurut Caimin, PKB menilai perlu ada pola

01:15yang menyeimbangkan aspirasi rakyat

01:17dengan peran pemerintah pusat.

01:19Pola pertama adalah gubernur ditunjuk oleh pemerintah pusat

01:23sebagai perwakilan pusat di daerah.

01:26Sedangkan bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD

01:29karena lebih mencerminkan kehendak lokal.

01:33Dari Jakarta, Putri Hanifa,

01:35Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan.