JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik menyebut kutukan sumber daya alam masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sudah dibuktikan mereka indeks pembangunan manusianya rendah.
Apalagi, biaya kesehatan yang ditanggung itu dua kali lipat lebih besar, bahkan bisa sampai tiga kali. Artinya, beban rumah tangga akan lebih besar.
"Mereka tidak punya akses atau sulit akses terhadap pendidikan. Sulit akses terhadap pasar ekonominya. Sulit akses terhadap kesehatan, sehingga masyarakat menjadi miskin, bodoh, kemudian mereka susah untuk mensejahterakan dirinya. Itu yang terjadi," ungkap Iqbal.
Sementara Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla setuju bahwa tambang tambang selama ini dikuasai oleh pihak-pihak yang serakah.
"Bagi saya kebijakan pemerintah untuk membuka konsesi kepada ormas, kepada pelaku pelaku baru yang di luar oligarki, menurut saya itu penting," ujar Gus Ulil.
"Buat Anda (izin tambang nikel) untuk Pulau Gag itu harus dicabut?," tanya Rosi kepada Iqbal.
"Harus. Karena secara aturan harus dicabut. Kalau pemerintah mau, BUMN mau, PT Gag atau Antam mau, gugat MK. Gugat pemerintah. Tapi kenapa kemudian PT Gag tidak melakukan itu? Enggak berani sama MK?," pungkasnya.
"Pemerintah sendiri sudah bilang bahwa kuota deforestasi Indonesia itu sudah habis. Apakah kita tetap mau melakukan deforestasi?," katanya.
Saksikan selengkapnya di sini: https://youtu.be/Mdnt29MOemc
#tambang #nikel #rajaampat #saverajaampat
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/599561/tambang-nikel-raja-ampat-membawa-kesejahteraan-masyarakat-rosi
Apalagi, biaya kesehatan yang ditanggung itu dua kali lipat lebih besar, bahkan bisa sampai tiga kali. Artinya, beban rumah tangga akan lebih besar.
"Mereka tidak punya akses atau sulit akses terhadap pendidikan. Sulit akses terhadap pasar ekonominya. Sulit akses terhadap kesehatan, sehingga masyarakat menjadi miskin, bodoh, kemudian mereka susah untuk mensejahterakan dirinya. Itu yang terjadi," ungkap Iqbal.
Sementara Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla setuju bahwa tambang tambang selama ini dikuasai oleh pihak-pihak yang serakah.
"Bagi saya kebijakan pemerintah untuk membuka konsesi kepada ormas, kepada pelaku pelaku baru yang di luar oligarki, menurut saya itu penting," ujar Gus Ulil.
"Buat Anda (izin tambang nikel) untuk Pulau Gag itu harus dicabut?," tanya Rosi kepada Iqbal.
"Harus. Karena secara aturan harus dicabut. Kalau pemerintah mau, BUMN mau, PT Gag atau Antam mau, gugat MK. Gugat pemerintah. Tapi kenapa kemudian PT Gag tidak melakukan itu? Enggak berani sama MK?," pungkasnya.
"Pemerintah sendiri sudah bilang bahwa kuota deforestasi Indonesia itu sudah habis. Apakah kita tetap mau melakukan deforestasi?," katanya.
Saksikan selengkapnya di sini: https://youtu.be/Mdnt29MOemc
#tambang #nikel #rajaampat #saverajaampat
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/599561/tambang-nikel-raja-ampat-membawa-kesejahteraan-masyarakat-rosi
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Terima kasih Anda masih di Rosy.
00:03Pembangunan versus menjaga lingkungan, apakah memang harus selalu dibenturkan?
00:07Saya masih bersama juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik
00:11dan Ketua PBNU Ulil Gus, Ulil Absar Abdallah.
00:15Gus Ulil, kalau memang Anda setuju bahwa ini adalah banyak manfaatnya ke masyarakat,
00:23tapi selama ini yang terjadi adalah hanya elit semata, oligarki.
00:30Tidak pernah ada contoh nyata, konkret, bahwa itu memang menaikkan harkat hidup kesejahteraan masyarakat.
00:39Morowali contohnya, yang sudah membangun pabrik di sana.
00:44Kalau kita lihat data Bapak Nas, sama sekali tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
00:49Jadi yang sejahtera itu masyarakat di mana dibangun hilirisasi nikel atau justru oligarkinya yang makin kaya.
00:59Nah ini memang problem oligarki ini memang masalah yang perlu dibicarakan juga.
01:06Tetapi gini, saya setuju bahwa tambang-tambang selama ini itu dikuasai oleh pihak-pihak yang serakah.
01:16Ada setuju itu ya?
01:17Saya setuju itu harus diatasi itu.
01:19Jadi, nah makanya bagi saya menurut saya kebijakan pemerintah untuk membuka konsesi kepada Ormas, kepada pelaku-pelaku baru yang di luar oligarki.
01:31Menurut saya itu penting.
01:32Meskipun banyak juga yang mencemaskan sesungguhnya ini hanya proksi.
01:37Kemudian Ormas, misalnya katakan PBNU, akan juga mensubkontrakan kepada mereka yang sudah berpengalaman untuk eksplorasi tambang.
01:48Itu warning yang bagus ya.
01:49Tetapi menurut saya tetap kebijakan itu penting.
01:53Membuka kesempatan yang lebih luas kepada pemain-pemain baru.
01:56Selama ini kita ngeluh bahwa yang berkuasa oligarki.
01:59Begitu ada kebijakan untuk mengedress ini, kita sinis lagi.
02:02Terus gimana? Terus mau apa?
02:06Kalau tujuannya adalah tidak nambang sama sekali, no saya nggak setuju ini.
02:11Ini bukan madhab yang saya ikuti.
02:13Ya, Mas Iqbal boleh mengikuti madhab itu.
02:15Bagus, karena ini juga saya mengapresiasi teman-teman seperti Greenpeace itu kan untuk mengingatkan kita ya.
02:21Tapi menurut saya kalau dipakai sebagai kebijakan publik, menurut saya itu nggak reasonable.
02:27Oke, harus masih bisa tambang.
02:29Tidak boleh tambang lagi.
02:31Kita ada, lagi-lagi saya kembalikan bahwa kita ada pada situasi dan hari yang berbeda hari ini.
02:39Sorry, tapi saya ingin ini saya tanyakan.
02:42Jadi ketika kita dulu misalnya di zaman Pak Jokowi mengatakan hilirisasi, nikel.
02:49Dan kita semua memang merasa bahwa ya betul kita harus jadi negara industri.
02:53Tapi sekarang kemudian kita tahu bahwa itu sesuatu yang agak bahaya juga buat kelestarian alam.
02:59Anda mengatakan apakah memang kemudian itu harus dihapus sama sekali atau Anda punya jalan tengah di mana kita juga harus menjadi negara industri tapi juga tidak melupakan tentang ekosistem lingkungan hidup.
03:12Kalau kita berbasis industri ekstraktif yang tadi kutukan sumber daya alam, masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut itu sudah dibuktikan mereka indeks pembangunan manusia rendah.
03:22Artinya mereka tidak punya akses atau sulit akses terhadap pendidikan, sulit akses terhadap pasar ekonominya, sulit akses terhadap kesehatan.
03:29Sehingga masyarakat menjadi miskin, bodoh dan kemudian mereka tidak susah untuk mesejahterahkan dirinya.
03:36Itu yang terjadi.
03:37Harusnya yang difikirkan pemerintah adalah bergeser dari industri ekstraktif seperti hilirisasi ini, bergeser ke industri manufaktur yang daya ungkit ekonominya jauh lebih besar.
03:47Bayangkan kalau kemudian kita lihat bagaimana yang terjadi di Wawoni, Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, beban ekonomi masyarakat menjadi lebih besar.
03:59Kompas bahkan pernah menulis bahwa ketika terjadi krisis iklim, biaya kesehatan yang kita tanggung itu dua kali lipat lebih besar.
04:07Bahkan bisa sampai tiga kali.
04:09Artinya beban rumah tangga akan lebih besar ekonominya.
04:12Nah, kalau itu saya ingin bertanya kepada Anda, kalau begitu buat Anda sendiri untuk GAK itu harus dicabut?
04:22Harus, karena secara aturan.
04:24Tidak ada itu hanya untuk sementara saja, harus dicabut?
04:27Kalau harus dicabut, kenapa? Kalau pemerintah mau, BUMN mau, PT GAK atau ANTA mau, gugat MK, gugat ke MK, gugat pemerintah.
04:36Tapi kenapa kemudian PT GAK tidak melakukan itu?
04:38Tidak berani sama MK.
04:42Terima kasih telah menonton!