KOMPAS.TV - Saham BUMN Antam, induk usaha GAG, pada 10 Juni kemarin turun 5,5 persen menjadi Rp3.260.
Portal informasi keuangan dan pasar FIMA Mirae Asset Sekuritas Indonesia mengaitkan penyusutan harga saham ANTM dengan kabar pelanggaran penggunaan kawasan serta ancaman kerusakan lingkungan di destinasi wisata Raja Ampat akibat aktivitas penambangan nikel.
Pelanggaran ini terjadi di Pulau Gag yang menjadi lokasi tambang anak usaha Antam, yaitu PT GAG Nikel.
Lalu, sejauh apa Antam bisa terseret apabila PT Gag Nikel terbukti melakukan pelanggaran? Kompas Bisnis telah berbincang bersama Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira.
Baca Juga Pemerintah di Antara Izin Tambang Nikel Raja Ampat dan Suara Masyarakat Adat di https://www.kompas.tv/nasional/598764/pemerintah-di-antara-izin-tambang-nikel-raja-ampat-dan-suara-masyarakat-adat
#tambang #nikel #rajaampat #ptgagnikel #antam
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/ekonomi/598774/full-ekonom-bongkar-korelasi-saham-antam-dan-polemik-tamabng-pt-gag-nikel-di-raja-ampat
Portal informasi keuangan dan pasar FIMA Mirae Asset Sekuritas Indonesia mengaitkan penyusutan harga saham ANTM dengan kabar pelanggaran penggunaan kawasan serta ancaman kerusakan lingkungan di destinasi wisata Raja Ampat akibat aktivitas penambangan nikel.
Pelanggaran ini terjadi di Pulau Gag yang menjadi lokasi tambang anak usaha Antam, yaitu PT GAG Nikel.
Lalu, sejauh apa Antam bisa terseret apabila PT Gag Nikel terbukti melakukan pelanggaran? Kompas Bisnis telah berbincang bersama Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira.
Baca Juga Pemerintah di Antara Izin Tambang Nikel Raja Ampat dan Suara Masyarakat Adat di https://www.kompas.tv/nasional/598764/pemerintah-di-antara-izin-tambang-nikel-raja-ampat-dan-suara-masyarakat-adat
#tambang #nikel #rajaampat #ptgagnikel #antam
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/ekonomi/598774/full-ekonom-bongkar-korelasi-saham-antam-dan-polemik-tamabng-pt-gag-nikel-di-raja-ampat
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Saudara-saudara menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Octaviani.
00:04Kali ini kita akan membahas soal Antam, BUMN dibalik Gak Nikel Raja Ampat.
00:09Sambil sekuritas bilang saudara penghantian sementara operasional PT Gak Nikel yang izinnya tidak dicabut.
00:15Meski banyak dikritik bisa menjadi risiko operasional bagi perusahaan BUMN, Aneka Tambang alias Antam.
00:21Pertanyaannya, kenapa BUMN yang baru masuk dan antara ini bisa terseret oleh Gak Raja Ampat, Kompas Bisnis?
00:28Menelusuri lewat data terbuka, Antam saudara adalah BUMN dibalik operasional Gak Nikel di Raja Ampat.
00:35Lalu apakah kontrak karya BUMN punya kedudukan istimewa?
00:39Meski ada undang-undang yang melarang operasional Tambang di Pulau Kecil yang luasnya jauh di bawah 2.000 km,
00:46sejauh mana Antam akan terseret jika Gak Nikel terbukti memberikan dampak buruk lingkungan terutama manusia di Raja Ampat?
00:52Satu persatu kami buka lewat data dan pernyataan ahli.
00:57Kita ke data selanjutnya terlebih dahulu.
01:00Oke, ini kami ambil dari keterangan perusahaan yang bisa diakses oleh publik ya.
01:05Jadi PT Gak Nikel itu adalah perusahaan pertambangan nikel yang didirikan di Indonesia
01:10dan beralamat di Antam Office Building Tower B lantai MZ Jalan TBC Matupang nomor 1 Jakarta Selatan.
01:19Nah, Gak ini saudara adalah pemegang kontrak karya generasi tujuh yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 1998.
01:31Di laporan keuangan Antam yang kami oprek, kontrak karya Gak ini itu berlaku sampai tahun 2047.
01:39Bagaimana awal mula relasi Antam di Gak?
01:42Jadi semula saudara, kepemilikan saham mayoritas PT Gak Nikel ini dimiliki oleh Asia Pacific Nikel sebesar 75%
01:51dan Antam itu sebesar 25% jadi ada pembagiannya ya.
01:55Nah, kemudian sejak tahun 2008, Antam ini mengakuisisi semua saham PT Asia Pacific Nikel sehingga pada tahun 2008 PT Gak Nikel sepenuhnya dikendalikan oleh Antam.
02:09Sampai kuartal pertama 2025 di laporan keuangan, Antam masih memegang kendali penuh Gak Nikel di Raja Ampat.
02:16Kita ke data selanjutnya.
02:18Oke, saham BUMN Antam induk usaha Gak kemarin saudara atau 10 Juni itu jatuh 5,5% ke Rp3.260.
02:33Portal Financial Information and Market Access Vimamire Asset Sekuritas Indonesia mengatakan penyusutan harga saham Antam
02:42ini dengan kabar pelanggaran penggunaan kawasan dan ancaman kerusakan lingkungan di destinasi wisata Raja Ampat
02:50akibat aktivitas penambangan nikel.
02:52Pelanggaran ini saudara terjadi di Pulau Gak yang menjadi lokasi tambang anak usaha Antam yaitu tadi PT Gak Nikel.
02:59Nah, sebagai informasi saudara operasional dari Gak ini masih dihentikan sementara meski kontrak karyanya tidak dicabut.
03:07Sedangkan 4 izin usaha pertambangan lainnya ini dicabut oleh Kementerian ESDM pada 10 Juni 2025 setelah diprotes aktivis lingkungan.
03:17Bagaimana alur bisnis Gak ke BUMN Antam? Kita ke data selanjutnya.
03:23Oke, ini kami ambil data dari Samuel Sekuritas.
03:27Jadi Gak di Raja Ampat itu setiap tahun saudara menyetor atau tepatnya menyumbang 3 juta ton nikel.
03:35Nah, angka ini setara 16,7 persen total nikel yang masuk ke Antam.
03:41Jadi, Antam ini punya pendapatan kan 9,6 triliun dari nikel.
03:47Jadi, kontribusi tambang nikel ini ke Antam itu sekitar 14 persen terhadap total pendapatan.
03:53Sampai sini semoga jelas ya alur bisnis Gak ke Antam.
03:56Nah, Menteri ESDM Baharulah Adalia bilang Gak ini jauh dari kawasan Geopak.
04:00Tapi, kalau dilihat kontribusi ke ekonomi daerah, bagaimana kontribusi menerba ini?
04:06Kita ke data berikutnya.
04:09Oke, ini kompas bisnis ambil data dari DJPK, Kementerian Keuangan.
04:14Jadi, total dari TKDD alias dana transfer ke daerah dan dana desa di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Daya pada tahun 2023 adalah 1,5 triliun rupiah.
04:28Nah, dana bagi hasil sektor sumber daya alam pertambangan mineral itu adalah 95,6 miliar rupiah.
04:37Angka ini, saudara, setara dengan 6,37 persen dari TKDD.
04:43Bisakah sumbangan yang kecil ini bisa disimpulkan kontribusi tambang ke ekonomi Raja Ampat sangat kecil?
04:49Kita nanti akan tanya ke analis.
04:51Tapi yang pasti, tahun 2024, angka kemiskinan di Raja Ampat itu sebesar 15,83 persen.
05:00Atau masih di atas rasio kemiskinan nasional.
05:05Jadi, saudara, sejauh mana Amtam bisa terseret jika gag terbukti bermasalah?
05:11Apakah ini momentum yang tepat untuk mengevaluasi pemberian izin pertambangan nikel yang 80 persen hasilnya?
05:18Dijual ke Tiongkok.
05:18Kompas Bisnis akan kembali, terus saya juga.
05:31Kembali lagi di Kompas Bisnis, saudara, dan kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira
05:37untuk membahas soal seberapa jauh begitu keterlibatan antam maupun juga kemelut soal nikel, soal polemik nikel lainnya.
05:43Selamat pagi, Mas Bima.
05:44Selamat pagi.
05:45Mas Bima, ini pertama kita soal pulau kecil yang tidak boleh ditambang.
05:50Nah, kan sudah jelas aturannya. Apakah memang ada keistimewaan atau pengecualian kalau izinnya berupa kontrak karya dan milik anak usaha BUMN?
05:58Sebenarnya tidak boleh ada pengecualian ya, karena hasil dari keputusan MK itu sudah clear bahwa pulau kecil itu tidak boleh dilakukan pertambangan.
06:07Mau dia perusahaan negara seperti antam, mau dia perusahaan swasta, perusahaan asing, itu tidak boleh.
06:13Dan ini juga terkait dengan rantai pasok.
06:16Sekarang kalau kita telusuri, beberapa pulau kecil ini, ini punya rantai pasoknya ke perusahaan smelter yang ada di Maluku misalnya,
06:25atau di Sulawesi, dikirim barangnya ke perusahaan-perusahaan yang membeli nikel tadi.
06:30Sebagian kan untuk stainless steel atau baja tahan karat.
06:33Misalnya perusahaan-perusahaan otomotif, saya sebut satu lah, Tesla.
06:36Tesla itu punya aturan ketat, yang disebut sebagai aturan no go zone.
06:41No go zone itu artinya tidak boleh melakukan penambangan untuk bahan baku industri otomotif dan baterai kendaraan listrik.
06:48Itu dari pulau-pulau kecil dan lahan masyarakat adat.
06:52Nah jadi yang menjadi permasalahan kenapa baru tahu sekarang, ini salah satunya karena kan akses informasi di pulau kecil itu agak sulit.
06:59Yang kedua, salah satu kelemahan di Indonesia ini adalah soal ketelusuran atau traceability.
07:07Jadi ketelusuran ini artinya bagaimana perusahaan pembeli akhir, tadi misalnya perusahaan otomotif atau baterai,
07:15itu dengan standar yang ketat tadi bisa menelusuri satu biji nikel yang ada di baterai,
07:20itu dari tambang mana, koordinat mana, GPS-nya di titik mana, itu yang menjadi kesulitan sekarang.
07:25Oke, itu bisa dikatakan berarti bisa agak bahaya nih buat investasi ke depannya atau gimana Mas Buma?
07:31Iya, saya pikir ini menjadi puncak gunung es, karena penambangan bukan hanya nikel ya,
07:38tapi juga galian C di banyak pulau-pulau kecil lainnya, ini kan membuat image dari pertambangan Indonesia
07:46atau branding terutama di pasar internasional, ini menjadi kurang begitu bagus.
07:50Apalagi sekarang kan ini situasinya menjadi momentum yang sangat kritis, kenapa?
07:55Harga nikelnya jatuh, kemudian di satu sisi untuk stainless steel,
08:00beberapa perusahaan yang melakukan pengolahan smelter dari nikel menjadi ferronikel,
08:06itu banyak yang menurunkan produksinya.
08:08Jadi ada perusahaan misalnya ya, dia menurunkan produksinya dari 150 ribu ton,
08:15itu per hari itu menjadi cuma 80 ribu ton per hari, ada yang 200 ribu ton menjadi hanya sekedar 10 ribu ton per hari.
08:24Ini artinya apa? Ini artinya dari sisi oversupply sudah berlebihan.
08:29Jadi buat apa? Menambang di pulau-pulau kecil, menambah pasokan nikel yang baru misalnya,
08:35tapi kondisi pasarnya nggak bisa menyerap.
08:37Nah ini membuat harganya jatuh, dengan kerusakan lingkungan harganya makin jatuh,
08:43jadi perusahaan seperti anak usahanya Antam, itu sebenarnya berkontribusi terhadap oversupply dan penurunan harga nikel di level internasional.
08:53Oke tadi menarik soal bagaimana ini artinya akan berdampak pada bagaimana image tambang yang dihasilkan oleh Indonesia.
08:58Nah tadi terkait dengan Antam sendiri, sejauh mana Antam ini bisa terseret?
09:02Sebagai BUMN Induk kalau anak usahanya itu gag misalnya, nantinya terbukti melanggar dan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan
09:08dan juga manusia di Raja Ampat itu, Mas Bima?
09:11Iya, perusahaan-perusahaan pertambangan ini selain dia bertanggung jawab di dalam internal perusahaan,
09:17mereka punya banyak sekali uji kelayakan sebelum melakukan pertambangan.
09:21Kemudian mereka juga mengenal tentunya yang namanya FPIC, jadi artinya harus ada konsen dari masyarakat.
09:27Ini beberapa pemerintah daerah, termasuk yang sempat diwawancara oleh Kompas juga,
09:34misalnya dari Bupati Raja Ampat, dia bilang izin-izin ini banyak yang kita nggak tahu kan begitu.
09:40Main langsung berhubungan dengan masyarakat tanpa ke pemerintah daerah.
09:44Itu kan ada bukti otentik bahwa sebagai perusahaan, apalagi ini adalah perusahaan TBK,
09:49anak usahanya maupun perusahaan induknya harus mengetahui setiap proses dari pertambangan tadi,
09:57meskipun izinnya diklaim sudah lama dan lain-lain.
10:00Tapi itu tidak membenarkan mereka bisa melewati berbagai uji-uji kelayakan jika ditemukan adanya masalah.
10:08Bisa dikatakan ada izin yang nggak benar dong dari operasional tambang di Raja Ampat ini?
10:12Iya, itu jelas sekali. Nah, masalahannya kan gini, begitu ditelusuri dari Raja Ampat, ini kemana?
10:19Salah satunya kan ke Weda di Halmahera, di Maluku Utara.
10:24Nah, di situ ada kepemilikan saham Antam, Singsan, kemudian Eramet. Ini perusahaan Perancis.
10:32Jadi ini efeknya kepada Antam juga, kepada Eramet, dan kepada perusahaan asal Tiongkok.
10:37Ini akhirnya membuat situasinya menjadi lebih rumit sekarang, karena sorotannya tidak hanya diantam,
10:44tapi melibatkan perusahaan internasional.
10:46Nah, Mas Bima, menarik soal bagaimana kita melihat pernyataan bahwa PT Gak ini kan mengantongi izin,
10:52bisa dikatakan dikecualikan, katanya memenuhi standar amdal dan lain sebagainya.
10:56Tapi emang ada ya tambang yang tidak mengganggu lingkungan?
10:59Nah, apakah solusinya hanya menutup atau menahan izinnya aja atau gimana sih sebetulnya?
11:04Nah, jadi nikel yang paling hijau itu ada, yaitu nikel yang nggak pernah ditambang.
11:10Oke.
11:11Itu selalu ya, itu artinya itu ujung goalnya ke sana.
11:17Pertambangan itu adalah opsi kesekian.
11:21Dari mana?
11:22Karena selain kita bisa menggunakan alternatif lainnya, apa alternatifnya?
11:28Daur ulang.
11:29Nikel itu ada di handphone kita, ada di laptop, ada di perangkat elektronik.
11:34Kita nggak punya fasilitas daur ulang nikel itu, sehingga opsinya adalah pertambangan.
11:38Nah, kalau opsinya adalah pertambangan, ini harus dipastikan,
11:41tambang tadi memenuhi berbagai persyaratan-persyaratan.
11:45Regulasi itu satu hal, dan regulasi sudah jelas bahwa tidak boleh ada pertambangan di pulau kecil.
11:50Jadi kalau sudah ada regulasi yang jelas tadi, harusnya izinnya sudah lama ada terbit,
11:57tapi dengan keputusan MK, izinnya harus otomatis dicabut atau tidak berlaku lagi.
12:03Mau dia eksplorasi ataupun sudah tahap produksi.
12:06Nah, di sini ini artinya pemerintah salah, tapi dari segi perusahaan antamnya,
12:11induk usahanya, tidak memonitor pasca putusan MK, itu juga bermasalah.
12:16Oke, nah Mas Bima, ini tadi sempat disebut juga soal bagaimana perusahaan stainless steel,
12:22Singhan, ini kan stop produksi.
12:24GNI juga sedang ada masalah keuangan.
12:26Nah, Selios pernah mengusulkan ini jadi momentum moratorium.
12:29Tapi kita dengarkan dulu cuplikan pernyataan dari Menteri SDM,
12:32Balilah Adalia berikut ini terlebih dahulu.
12:35Bapak Tifal dari Kompas TV, Pak, mau tindak lanjut dari pencabutan ini.
12:40Karena ada saran juga dari Selios, Pak, meminta pemerintah
12:42untuk melakukan moratorium izin tambang dulu.
12:45Kalau kita lihat kondisinya, nikel ini oversupply dan harganya sudah merosot 13,2 persen.
12:51Itu alasannya, ditambah refleksi dari dua perusahaan baja yang berhenti produksi.
12:57Apakah alasan moratorium izin tambang ini menurut pemerintah masuk akal untuk dilakukan, Pak?
13:01Kami pemerintah dalam menjalankan arah kebijakan negara selalu berpikir tentang kepentingan rakyat bangsa dan negara,
13:12yang kedua adalah tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara,
13:14dan melihatnya secara kompresif, secara utuh, tidak secara parsial.
13:18Saran-saran seperti tadi, silakan saja, tapi nanti kami pemerintah yang akan memutuskan,
13:24apalagi ke depan kita lagi mendorong hilirisasi kita dengan baik,
13:28hilirisasi yang betul-betul green, yang bisa diterima produk kita di luar negeri.
13:35Oke, Mas Bima, bisa menjawab nggak nih kira-kira soal bagi nomoratorium itu tadi?
13:40Iya, saya pikir Pak Balil nggak menjawab permasalahan utamanya.
13:44Permasalahan utamanya adalah seharusnya, oke ada saran, dan itu juga berdasarkan dari hasil studi,
13:52kita mengeluarkan beberapa studi, memang hasilnya begitu.
13:55Kenapa? Karena dengan terjadinya oversupply, lingkungannya rusak, Indonesia tidak dapat manfaat.
14:01Jadi harga nikel terlalu rendah, nanti efeknya juga terjadi PHK tenaga kerja.
14:05Kan harusnya menanggapi hal itu, pemerintah akan langsung membuat tim satgas khusus atau tim khusus
14:13untuk mengkaji soal moratorium.
14:16Dan kemudian dalam dua minggu ke depan, beberapa izin tambang baru,
14:21tidak hanya di Raja Ampat atau wilayah Papua, Kepulauan Kecil,
14:25tapi juga di Maluku, kemudian di Sulawesi, itu bisa dipertimbangkan untuk kemudian dihentikan izin tambang yang baru
14:32dan pembukaan smelter yang baru, terutama smelter RKEF.
14:37Ini adalah smelter yang banyak menghasilkan stainless steel yang sekarang jumlahnya berlimpah.
14:41Jadi itu sebenarnya yang ingin kita dengar dari Pak Menteri,
14:46bahwa ini adalah urusan serius,
14:48bukan kemudian melihat bahwa yang bicara soal moratorium itu anti terhadap hilirisasi.
14:55Ini enggak, justru kita ingin menyelamatkan hilirisasi ke koridor yang benar.
14:59Kenapa?
15:00Dengan nikel kita lebih bagus secara lingkungan, dikelola dengan baik,
15:04misalnya tata kelolanya baik,
15:06produksinya kemudian ada pembatasan yang proporsional,
15:10ini cerita nikel ini menjadi cerita bahwa Indonesia bisa menjadi penguasa pasar nikel berkualitas tinggi.
15:19Nah yang terjadi sekarang apa?
15:21Yang terjadi sekarang, nikelnya oversupply,
15:24smelter itu ada 44 smelter nikel yang kemudian beroperasi,
15:28karena enggak matching, enggak sesuai dengan bahan baku yang tersedia,
15:33Indonesia negara cadangan nikel terbesar salah satunya,
15:37impor biji nikel dari Filipina.
15:40Dari kemudian kepulauan-kepulauan kecil yang ada di Pasifik.
15:44Tapi itu kan cerita yang enggak kita ingin dengar.
15:46Ini jadi menjadi paradoks.
15:48Nah jadi idealnya memang moratorium ini segera bisa dilakukan,
15:53kemudian semua izin penambangan di pulau-pulau kecil,
15:57kawasan pesisir, dan juga lahan masyarakat adat,
16:01itu dievaluasi total,
16:03dan memang beberapa harus dihentikan izin-izin tambang tadi.
16:06Demi apa?
16:07Demi ekonomi, lapangan kerja,
16:10dan juga dampak pada masyarakat sekitar yang lebih baik.
16:13Nah oke, tadi menarik soal bagaimana Indonesia ini kan punya cadangan nikel yang terbesar di dunia Mas Bima.
16:17Tadi juga kita bisa menjadi supply yang juga besar,
16:21tapi harga nikel lagi-lagi jatuh lebih dari 100% kalau dibandingkan 2022.
16:26Kenapa sebetulnya Indonesia enggak bisa menjadi apa ya,
16:28dikatakan pemain pasar atau mencegah kejatuhan harga itu tadi?
16:31Iya, jadi pada waktu kita bersemangat saat itu untuk melakukan pelatangan ekspor nikel mentah,
16:39untuk diolah ke dalam negeri, ada beberapa hal yang lupa.
16:42Jadi salah satu yang dilupakan adalah sampai di mana sih proses hilirisasi?
16:47Kalau hanya menghasilkan ferronikel, nikel peak iron, kemudian nikel mate,
16:52itu masih sangat jauh sampai menghasilkan baterai kendaraan listrik.
16:55Karena dulu pretext-nya atau narasi besarnya hilirisasi untuk baterai kendaraan listrik.
17:01Jadi kita itu sekarang industrialisasinya bolong di tengah, hollow in the middle, jadi bolong di tengah.
17:07Yang menikmati industrialisasi sebagian besar adalah Tiongkok.
17:10Itulah kenapa hilirisasi didorong, deindustrialisasi prematur di Indonesia tetap terjadi.
17:17Jadi ada disconnected, ada yang tidak connect antara hilirisasi.
17:20Nah di poin itu, dari awal selalu disarankan, tolong lihat antara permintaan global dan domestik,
17:29terutama stainless steel, bukan hanya baterai, itu dengan jumlah smelter yang diizinkan beroperasi.
17:35Yang berikutnya lagi, investor akan masuk kok ke dalam hilirisasi Indonesia.
17:41Tapi mereka minta apa? Salah satu permintaan mereka adalah,
17:44jangan pakai PLTU Batubara di kawasan industri, pakai energi terbarukan.
17:48Jadi beberapa hal tadi belum dikerjakan.
17:54Pemerintah selalu beralasan, ini sedang berproses.
17:57Tapi sudah 10 tahun lebih, ini proses terus.
18:01Jadi sekarang dengan adanya permasalahan dan pecabutan izin di Raja IV,
18:05ini jadi momentum sebenarnya untuk evaluasi total seluruh hilirisasi.
18:09Bukan hanya nikel, bauksit dan juga tembaga.
18:12Oke, kalau tadi dikatakan nikel itu sebenarnya juga menyumbang cukup banyak untuk pendapatan antam,
18:17tapi sebanding nggak Mas Bima?
18:19Pendapatan yang diterima oleh negara, dari nikel hilirisasi dan lain sebagainya,
18:22tapi dengan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh adanya tambang nikel itu, termasuk derajat 4 ini?
18:28Kita waktu itu melakukan studi dan hasilnya adalah dengan permodelan ekonomi dan juga polustan kesehatan,
18:38yang dampak kesehatan itu dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku, bagian utara,
18:45itu per tahun itu ada biaya kesehatan itu sekitar 40 triliun rupiah per tahunnya.
18:52Dan pada tahun 2030 itu menjadi 50 triliun lebih per tahunnya, rupiah.
18:57Itu biaya kesehatan yang harus ditanggung.
18:59Ditanggung siapa pertanyaannya?
19:01Biaya lingkungan dan kesehatan?
19:02Bukan hanya masyarakat, kita juga melihat implikasi pada BPJS kesehatan.
19:08Karena begitu masyarakat terdampak misalnya oleh ISPA dan berbagai masalah kesehatan karena tata kelola lingkungannya,
19:15itu akan direimbursenya kepada APBN.
19:18Jadi apa yang diterima sekarang dari devisa, dari kemudian hasil ekspor produk olahan nikel,
19:26dengan yang akan dibayarkan oleh pemerintah yang tidak pernah dihitung,
19:30biaya-biaya lingkungan dan kesehatan, itu angkanya lebih besar biaya lingkungan dan kesehatan dalam jangka panjang.
19:36Artinya akan meledak di akhir gitu ya, kalau misalnya bisa dikatakan sekarang dampaknya tidak terlalu kelihatan,
19:42terus tadi juga kita sempat melihat bahwa masyarakat ini napaknya juga masih bergantung pada bagaimana adanya tambang di situ,
19:47atau bisa membantu ekonomi dan sebagainya, itu tidak sebanding bisa dikatakan dengan?
19:50Iya, tidak sebanding antara dividen yang di store, misalnya dari Antam kepada Danantara sekarang,
19:55atau sebelumnya adalah kepada pemerintah, itu dikaitkan dengan beban ekonomi lingkungan kesehatan yang ada di masyarakat sekitar.
20:04Bahkan lokasi smelternya misalnya ada di Morawali, efek dari dampak kesehatannya itu ke provinsi tetangganya,
20:11itu ke daerah-daerah kabupaten tetangganya.
20:14Nah itu kan jadi beban bersama APBD, APBN yang harus ditanggung, itu harusnya masuk penghitungan.
20:20Jadi kita rekomendasikan, setiap mau ada perizinan ataupun pembaruan izin dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan industri nikel,
20:31harus memasukkan biaya kesehatan selain emisi karbon, juga bagaimana dampak terhadap lingkungan.
20:38Satu lagi adalah, begitu kita tanya ke pemerintah daerah, mereka bilangnya apa?
20:43Mereka bilangnya, ini kita kebagian masalah, bagi hasilnya tidak signifikan.
20:49Raja Ampat juga sama.
20:51Jadi Raja Ampat itu setelah dilihat tadi, yang disampaikan oleh Kompas,
20:55itu memang hanya 6 persen 2023, porsi antara DBH Minerba terhadap transfer daerah dan dana desa.
21:032024, itu angkanya cuma 5 persen porsinya.
21:08Jadi buat apa, daerah dengan potensi pariwisata, perikanan yang begitu baik,
21:14hanya mendapatkan DBH dari mineral dan batubara, Minerba terutama dari nikel,
21:20itu kurang dari 10 persen per tahunnya.
21:23Artinya manfaatnya justru lebih kecil dibandingkan dengan nantinya dampak lingkungan, kesehatan,
21:28dan tentunya bagaimana tadi ke masyarakat yang ada di sana untuk ke depannya tentu.
21:32Yang jadi catatan adalah, tadi pemerintah harus mempertimbangkan tadi soal moratorium, evaluasi total,
21:37izin tambang juga harus agaknya ditahan sedikit, karena di situasi seperti saat ini,
21:41harga nikel juga sedang turun, dan tadi melihat bagaimana kondisi over supply,
21:45tentu kita harapkan apa yang terjadi di Raja Ampat ini juga bisa menjadi cerminan,
21:48bahwa ya itu tadi tambang yang paling baik, yang paling bersih adalah yang tidak ditambang.
21:54Terima kasih, Direktur Esekutif Selias, Mas Bima Yudistira, sudah bersama di Kompas Bisnis.
21:58Sehat selalu, Mas Bima.
21:59Terima kasih.