SOLO, KOMPAS.TV- Ramai mengenai keputusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang menggratiskan biaya Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Adapun hal tersebut diputuskan saat Sidang Pengucapan Ketetapan/Putusan yang dilaksanakan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Wali Kota Solo Respati Ardi menanggapi hal tersebut. Kepada awak media Respati menegaksan, untuk pelaksanaan sekolah swasta SD-SMP gratis butuh penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau ABPD Solo.
Sementara itu, di Solo sendiri terdapat 90 sekolah SD swasta dan 47 SMP Swasta. Jumlah tersebut perlu anggaran yang tidak sedikit. Mengenai hal tersebut pemerintah kota Solo masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
Baca Juga Wali Kota Surabaya Buka Suara soal Putusan MK Sekolah SD-SMP Swasta Gratis di https://www.kompas.tv/regional/596649/wali-kota-surabaya-buka-suara-soal-putusan-mk-sekolah-sd-smp-swasta-gratis
Editor Video: Joshua Victor
#putusanmksekolahsdsmpswastagratis#mksekolahswastagratis#sekolaswastagratis
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/596650/wali-kota-solo-soal-putusan-mk-sekolah-sd-smp-swasta-gratis-kami-siap
Wali Kota Solo Respati Ardi menanggapi hal tersebut. Kepada awak media Respati menegaksan, untuk pelaksanaan sekolah swasta SD-SMP gratis butuh penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau ABPD Solo.
Sementara itu, di Solo sendiri terdapat 90 sekolah SD swasta dan 47 SMP Swasta. Jumlah tersebut perlu anggaran yang tidak sedikit. Mengenai hal tersebut pemerintah kota Solo masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
Baca Juga Wali Kota Surabaya Buka Suara soal Putusan MK Sekolah SD-SMP Swasta Gratis di https://www.kompas.tv/regional/596649/wali-kota-surabaya-buka-suara-soal-putusan-mk-sekolah-sd-smp-swasta-gratis
Editor Video: Joshua Victor
#putusanmksekolahsdsmpswastagratis#mksekolahswastagratis#sekolaswastagratis
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/596650/wali-kota-solo-soal-putusan-mk-sekolah-sd-smp-swasta-gratis-kami-siap
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Masalah nunggu aja, nunggu kebijakan dari besar dulu.
00:02Kita menggunakan postur agar HPPD pun juga kita menunggu peraturan di atasnya.
00:07Di sekolah negeri itu konsisten sekali, gratis.
00:10Jadi apabila tidak tertampung, akan kita carikan slot untuk anak-anak SMP kita yang belum bisa mendapatkan bangku.
00:18Kalau di SD itu malah kita kurang-kurang sebenarnya, malah kurang siswa.
00:22Jadi kalau di Solo, Alhamdulillah semua gratis sekolahnya, aman.
00:27Tapi kalau yang terkait dengan keputusan MK itu kan nunggu SMP.
00:31Kalau seperti BD nantinya ke depan seperti apa?
00:34Nah itu tinggal nunggu dari mendikdasarkan dulu untuk keputusan dari kementerian.
00:40Kita mengikuti pasti.
00:41Kita kan ada mandatory spending untuk pendidikan itu 20 persen.
00:45Jadi ya sah-sah aja, HPPD kita sehat.
00:48Kalau untuk meningkatkan kualitas sekolah negeri gimana mas?
00:51Nah nanti SMP itu, saya percobaan di SMP 24-25 itu moving class ya kemarin saya pernah cerita itu.
01:00Gimana masalah itu?
01:01Moving class itu jadi yang berpindah itu siswanya, bukan gurunya.
01:07Jadi ada percobaan, nanti kita coba langsung di tahun ini, ajaran ini.
01:10Jadi terkait dengan keputusan MK itu, Pemkab Solo sendiri sebenarnya tidak terlalu masalah.
01:15Yang menganggap segeratis kan itu.
01:17Masalah nunggu aja, nunggu kebijakan dari pusat dulu.
01:19Karena kita menggunakan postur anggaran HPPD pun juga kita menunggu peraturan di atasnya.
01:28Siap SMP di Solo dengan keputusan apapun dari peminta pusat terkait pendidikan, kita siapkan.
01:33Karena anggaran kita memang kita arahkan banyak di pendidikan dan kesehatan.
01:37Berarti tidak memban-banakan APDN.
01:39Insya Allah.
01:40Terima kasih telah menonton!
02:10Terima kasih telah menonton!