JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum terkait penyebutan nama Menteri Koperasi sekaligus mantan Menkominfo, Budi Arie, dalam dakwaan kasus judi daring. Pemerintah meminta publik menghormati proses hukum yang berjalan.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan pemerintah menghormati proses hukum kasus judi daring yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Terkait nama Menteri Koperasi Budi Arie dalam dakwaan, Hasan Nasbi meminta publik menunggu keputusan pengadilan.
Ia yakin di pengadilan akan terbukti siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam kasus judi daring.
Baca Juga Nama Budi Arie di Dakwaan Kasus Judol, Begini Kata Kapolri hingga Waketum Projo di https://www.kompas.tv/video/595260/nama-budi-arie-di-dakwaan-kasus-judol-begini-kata-kapolri-hingga-waketum-projo
#budiarie #judol #judionline
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/595464/soal-dakwaan-kasus-judol-budi-arie-bantah-disebut-terima-jatah-50-persen-pop-news
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan pemerintah menghormati proses hukum kasus judi daring yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Terkait nama Menteri Koperasi Budi Arie dalam dakwaan, Hasan Nasbi meminta publik menunggu keputusan pengadilan.
Ia yakin di pengadilan akan terbukti siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam kasus judi daring.
Baca Juga Nama Budi Arie di Dakwaan Kasus Judol, Begini Kata Kapolri hingga Waketum Projo di https://www.kompas.tv/video/595260/nama-budi-arie-di-dakwaan-kasus-judol-begini-kata-kapolri-hingga-waketum-projo
#budiarie #judol #judionline
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/595464/soal-dakwaan-kasus-judol-budi-arie-bantah-disebut-terima-jatah-50-persen-pop-news
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Intro
00:00Nama Menteri Kooperasi Budi Ari Setiadi muncul oleh dalam surat dakwaan jaksa
00:19dengan terdakwa kasus judi online, Zulkarnain Apriliantoni.
00:23Dalam persidangan yang melibatkan sejumlah pegawai dan tenaga di Kementerian Komunikasi dan Informatika itu,
00:33disebutkan Budi Ari yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kominfo dapat jatah 50% dari keseluruhan website judi online
00:41yang dijaga dengan tarif 8 juta rupiah per website.
00:48Namun Budi Ari membantah.
00:53Apalagi aliran dana, gitu loh.
00:58Jadi bukan disebut, disebut atau menerima, tapi mereka kali itu kesepakatan diantara mereka.
01:07Bukan saya bersepakat dengan mereka.
01:13Meski demikian, kemungkinan memanggil kembali Budi Ari yang pernah diperiksa sebagai saksi atas kasus judi online masih terbuka.
01:21Tentunya kita mengikuti proses sidang, nanti petunjuk dari hakim seperti apa,
01:28yang jelas pernah kita periksa, dan tentunya mungkin akan kita konfirmasi ulang apabila memang ada petunjuk.
01:36Budi Ari bahkan bisa saja dihadirkan sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan kasus judi online.
01:43Kalau yang bersangkutan menjadi masuk, menjadi saksi dalam perkas perkara ini,
01:49tentu penutup umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian sebagai pemilik perkara,
01:56tentu bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan.
02:02Meski dalam dakwaan jaksa, nama mantan Menkom Info itu muncul,
02:10namun terdakwa Zulkarnain Apriliantoni memastikan Budi Ari tidak menerima uang dari praktik penjagaan situs judi online.
02:18Pemerintah menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum judi online,
02:44meski ada nama Menteri Koperasi Budi Ari dalam dakwaan.
02:48Sampai jumpa di video selanjutnya.