[FULL] Refly Harun soal Roy Suryo Diperiksa Polisi Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

KompasTV

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun angkat bicara terkait pemeriksaan kliennya di Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Jakarta, pada Kamis (15/5/2025).    Refly Harun menyebut bahwa Jokowi harus menyelesaikan dulu terkait gugatan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Surakarta.    "Persoalannya adalah Jokowi menghindar dari peradilan tersebut," ujar Refly.    Baca Juga Polemik Ijazah Jokowi Berlanjut, Pakar Hukum Beberkan Potensi Penyelesaian Hukum dan Kasus Serupa di https://www.kompas.tv/nasional/593453/polemik-ijazah-jokowi-berlanjut-pakar-hukum-beberkan-potensi-penyelesaian-hukum-dan-kasus-serupa    #roysuryo #jokowi #reflyharun    Produser: Ikbal Maulana    Artikel ini bisa dilihat di :  https://www.kompas.tv/nasional/593486/full-refly-harun-soal-roy-suryo-diperiksa-polisi-kasus-tudingan-ijazah-palsu-jokowi

Transcript

00:00Ini bekerja bukan atas dasar kepentingan negara, kepentingan rakyat, dan kepentingan kebenaran

00:07Tetapi bekerja untuk kepentingan Joko Widodo, itu satu hal

00:12Yang kedua kita ingatkan juga bahwa proses dulu yang digugat itu buktikan bahwa ijazahnya itu memang benar, asli

00:23Dan kalau memang tidak, maka ini harus menjadi tugas polisi untuk memproses itu dulu

00:30Jangan melakukan kriminalisasi kepada teman-teman kami, terutama Mas Roy, Bu Tifa, Pak Rizal, Mas Rizmon, bukan Mas, tapi Lai ya

00:43Lai Rizmon dan juga Bu Kurnia, ini harus dibuktikan dulu

00:48Dan yang berikutnya saya juga ingin ingatkan, kalau sampai ini terjadi mengulang kasus Gus Nur dan Bambang Tri

01:00Maka polisi sudah melanggar konstitusi, melanggar HAM

01:05Dan sebaliknya juga kita ingin supaya teman-teman kita itu diperlakukan seperti seharusnya mengikuti pro justisia

01:21Saya kira ini harus dijalankan

01:23Dan yang terakhir, saya berharap Pak Prabowo itu sekarang jadi presiden

01:27Jadi jangan biarkan polisi bertindak mengikuti keinginan Joko Widodo

01:35Yang sudah melakukan kriminalisasi terhadap dua orang

01:39Yang saya kira statusnya masih dihukum enam tahun

01:42Memang sudah lepas sementara, tapi belum tuntas

01:46Ini saya kira jangan diulang, jangan dibiarkan seperti ini

01:51Dan ini adalah tugas Pak Prabowo

01:53Ingat Anda tanggal 20 Oktober itu sudah bersumpah

01:57Ya salah satunya itu akan menjalankan fungsi presiden

02:01Tugas presiden itu sebenar-benarnya, seadil-adilnya

02:06Jangan justru ikut di bawah kendali Joko Widodo

02:10Karena kalau hal itu yang terjadi

02:12Maka kita sangat menyayangkan Anda sebetulnya

02:17Ya Pak Prabowo itu akan hanya menjadi proksi

02:20Menjalankan fungsi Joko Widodo tiga periode

02:24Dan kita tidak mau itu

02:26Ya buktikan bahwa polisi ada di bawah kendali Anda

02:29Jangan mengikuti agenda dari Prabowo

02:32Untuk nanti Jokowi untuk menangkap teman-teman kami tadi

02:36Saya kira itu mungkin, makasih

02:37Langsung Bang Refli mungkin ya

02:39Biar efektif, maaf maaf

02:41Dipegang aja mungkin

02:45Assalamualaikum Wr. Wb

02:48Assalamualaikum Wr. Wb

02:50Keren jadas

02:52Jadi kawan-kawan semua

02:56Ada tiga kasus yang sedang berproses saat ini

03:00Pertama adalah

03:01Yang saya hitung ya

03:03Yang saya hitung berdasarkan yang sudah berproses ya

03:07Yang lainnya seperti pengaduan dan lain sebagainya

03:09Belum saya hitung

03:10Pertama adalah gugatan perbuatan melawan hukum

03:13Yang diajukan oleh Dr. Taufik di pengadilan negeri Surakarta

03:15Itu satu

03:16Yang kedua adalah laporan TPUA

03:19Yang diwakil oleh Prof. Egy Sujana

03:21Yang sudah dilaporkan tanggal 9 Desember

03:242024 dan baru diproses

03:26Setelah Joko Widodo melaporkan

03:29Lapor balik lah

03:30Kira-kira begitu

03:31Kemudian yang ketiga adalah

03:33Laporan pencemaran nama baik

03:36Atau fitnah yang dilakukan oleh

03:38Joko Widodo

03:39Orang-orang tertentu

03:40Menurut Joko Widodo

03:42Nah

03:43Kalau menurut aturan yang ada

03:46PERMA nomor 1

03:471956

03:48Sebagaimana sering kita bahas juga

03:50Seharusnya yang harus diselesaikan itu adalah

03:53Yang terkait dengan

03:55Apakah ijasa Jokowi itu asli atau tidak

03:59Apakah Jokowi mendapatkan ijasa dengan prosedur yang benar atau tidak

04:02Nah itu sesungguhnya bisa dipastikan di peradilan

04:06Perdatanya

04:07Di pengadilan negeri Surakarta itu perbuatan maun hukum

04:10Persoalannya adalah

04:12Sepertinya Jokowi menghindar dari peradilan tersebut

04:16Padahal

04:17Dia mengatakan

04:18Akan

04:19Menghadirkan ijasanya

04:20Kalau seandainya diperintahkan oleh pengadilan

04:23Ketika mediasi

04:24Mereka tidak mau menampilkan ijasanya

04:27Bahkan ijasanya sekarang

04:28Konon adanya di

04:30Baris Krim Mabespori

04:31Itu satu

04:32Yang kedua

04:33Ada undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban

04:35Kawan-kawan semua

04:36Pasal 10

04:37Yang mengatakan

04:38Kalau ada misalnya

04:40Tindak pidana atau dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen

04:44Dalam kasus konkret

04:45Dan kemudian ada laporan pencemaran nama baik

04:47Yang dilakukan oleh orang yang dianggap melaporkan tersebut

04:50Maka yang harus didahulukan adalah

04:52Laporan tentang

04:54Ada dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen

04:57Atau ijasa palsu

04:59Nah ini terbalik

05:01Yang cepat itu adalah

05:02Yang nomor 2

05:04Pencemaran nama baik dan fitnanya

05:06Padahal kita tahu bahwa

05:08Pencemaran dan nama baik jadi relevan

05:11Kalau seandainya ijasa palsunya tidak terbukti

05:14Tapi kalau terbukti kan tidak relevan lagi

05:16Itu satu

05:17Nah yang kedua yang ingin saya jelaskan juga adalah

05:20Kalau saya lihat ya sebagai orang hukum menganalisis

05:23Sebenarnya tidak ada pasal yang relevan yang bisa dikenakan kepada baik Roy Suryo, Dr. Tifa maupun calon-calon yang disebut lainnya

05:31Kan yang disebut itu RS, RS, ES, kemudian T dan K

05:35Kenapa?

05:36Kalau kita menggunakan pasal KUHP misalnya

05:39Perlu dipahami bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa ini bertindak untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan pribadi

05:46Karena itu tidak boleh dikriminalkan

05:48Kalau menggunakan pasal 27A Undang-Undang ITE

05:52Sebagaimana disebutkan

05:54Maka Roy Suryo dan Tifa juga harus bebas dan teman-teman

05:58Karena Jokowi masih menjadi pejabat publik

06:00Putusan MK terakhir mengatakan bahwa

06:02Kalau dia pejabat publik tidak boleh mengadukan

06:05Karena ini adalah negara demokrasi

06:08Ini adalah bagian dari kontrol publik

06:10Yang ketiga

06:11Pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE

06:15Yang sanksi hukumnya 8 tahun untuk Undang-Undang 32

06:1812 tahun untuk Undang-Undang 35

06:20Itu tidak relevan diterapkan

06:23Kepada baik Dr. Tifa maupun yang lainnya

06:26Karena itu adalah

06:27Bagaimana mengoprak-aprak data elektronik

06:31Seolah-olah jadi asli dan lain sebagainya

06:33Justru orang yang mengupload itu yang harus seharusnya dipermasalahkan

06:37Karena saya melihat tidak ada yang relevan seharusnya

06:40Maka ini tidak perlu diproses

06:43Itu pendapat saya

06:44Nah lagi pula ternyata

06:46Dari informasi yang saya dapatkan

06:48Ini tidak jelas siapa yang dilaporkan sampai hari ini

06:51Jadi dalam undangan klarifikasi yang saya dengar dari Rizal Fadila

06:55Misalnya ketika ditanyakan siapa yang dilaporkan

06:57Tidak jelas

06:57Sementara kuasa hukum hanya menyebut

07:00RS, RS, ES, T, dan K

07:02Tetapi tidak secara eksplisit

07:05Seharusnya

07:06Diklarifikasi dulu kepada pelapor

07:09Anda mau melaporkan siapa

07:11Lokus deliktinya di mana

07:13Tempos deliktinya di mana

07:14Kalau sudah clear

07:16Barulah ngundang pihak-pihak lain

07:17Entah itu yang diperkirakan akan dijadikan tersangka

07:21Entah itu jadi saksi dan lain sebagainya

07:23Ini seolah-olah

07:25Ini terakhir dari saya

07:25Seolah-olah

07:26Belanja masalah dulu

07:28Cari-cari-cari-cari

07:29Dapatkan info

07:31Nah

07:31Nanti cari lemahnya di mana

07:33Lemahnya di mana

07:34Baru kita tersangkakan

07:36Nah ini kan penegakan hukum yang tidak fair menurut saya ya

07:39Karena kita bicara mengenai prinsip equality before the law

07:43Dan fungsi polisi

07:45Penegak hukum sebagai pelindung dan pengayuh masyarakat

07:48Kamtimas dan penegakan hukum yang benar dan adil

07:50Jadi bukan alat untuk kriminalisasi

07:53Atau alat untuk penguasa

07:56Menginginkan hasratnya terpenuhi

07:58Apalagi kalau misalnya

07:59Pokoknya dia harus masuk gitu kan

08:01Saya dengar itu dari misalnya pendukung-pendukungnya

08:05Masuk

08:06Pokoknya tidak mau tahu

08:08Nah ini kan cara penegakan hukum yang menurut saya tidak benar

08:11Dan seharusnya

08:12Prabowo Subianto tidak boleh lagi mengulangi tragedi ini

08:15Di era pemerintahan presiden sebelumnya

08:18Kita tahu ada Sahganda Nenggolan

08:20Ada Anton Bermana

08:21Habib Rizik

08:22Habib Bahar

08:23Kemudian ada Jumhur Hidayat

08:25Bunda Meri itu ada juga

08:27Edi Mulyadi

08:28Ini orang-orang yang dikriminalisasi

08:31Bukan karena melakukan kejahatan seperti garong

08:33Rampok

08:35Korupsi dan lain sebagainya

08:36Tetapi karena berpendapat

08:38Makanya kalau orang berpendapat

08:40Kemudian bisa dikriminalisasi

08:43Dan kemudian bisa difonis

08:44Maka negara kita adalah negara yang suntul

08:46Wassalamualaikum Wr. Wb

08:48Terima kasih

08:50Selamat menikmati

Kategori

Transkrip

Dianjurkan