Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utamaLewati ke footer
  • 1/8/2024
mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menimbulkan kontroversi dengan mempertanyakan kelayakan Wakil Presiden Kamala Harris berdasarkan status kewarganegaraannya. Trump mengutip teori konspirasi yang menyatakan bahwa Harris, yang lahir di Oakland, California, mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Wakil Presiden karena orang tuanya adalah imigran.

Harris, putri seorang ibu asal India dan ayah asal Jamaika, lahir di AS dan dengan demikian adalah warga negara secara otomatis menurut Amandemen Keempat Belas Konstitusi Amerika Serikat. Teori konspirasi yang disinggung oleh Trump meniru tuduhan serupa yang diajukan terhadap mantan Presiden Barack Obama, yang juga menghadapi klaim palsu mengenai tempat kelahirannya.

Komentar Trump ini mendapat kecaman luas dari berbagai pihak yang menilainya sebagai taktik politik rasis yang bertujuan untuk mendiskreditkan lawan politiknya. Banyak analis politik menganggap langkah ini sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih mendesak yang dihadapi pemerintahan Trump saat itu, seperti penanganan pandemi COVID-19 dan ketegangan rasial yang meningkat di seluruh negeri.

Dalam tanggapannya, Harris dengan tegas menolak klaim tersebut, menyebutnya sebagai serangan tidak berdasar yang tidak seharusnya mendapat tempat dalam diskusi politik yang serius. Banyak pendukung Harris dan anggota Partai Demokrat menganggap komentar Trump sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempertanyakan legitimasi kandidat kulit berwarna dan wanita dalam politik Amerika.

Reaksi publik terhadap pernyataan Trump ini bervariasi, dengan beberapa pendukungnya yang setia mungkin menggemakan keraguannya, sementara yang lain melihatnya sebagai langkah putus asa untuk memperkuat basis pendukungnya menjelang pemilihan presiden yang semakin dekat. Bagaimanapun, insiden ini menyoroti betapa polarisasi politik di AS terus berlanjut dan bagaimana isu ras dan kewarganegaraan dapat dimanipulasi untuk keuntungan politik.

Dianjurkan