JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemohon mendalilkan adanya keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 terhadap salah satu pasangan capres-cawapres. Dalil tersebut memunculkan tudingan-tudingan lainnya, seperti, tidak netralnya aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Ada pula dugaan mobilisasi penjabat (pj) gubernur, bupati, dan wali kota. Termasuk, tudingan peran serta lurah kepala desa untuk menggalang massa. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie mengatakan bisa saja hal tersebut menjadi dalil, asal ada buktinya. Jimly menyebut saat ini data-data kecurangan melanda semua paslon.

Menurut Jimly, budaya feodal di Indonesia masih kuat. Hal ini mengakibatkan pusat kekuasaan akan memengaruhi representasi politik. Jimly mencontohkan di tahun 2019, Jokowi sebagai incumbent atau petahana melakukan kampanye. Maka struktur politik sampai ke desa sadar atau tidak menjadi terpengaruh. Presiden Jokowi dianggap ikut cawe-cawe di Pilpres 2024 karena keikutsertaan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi mendampingi Prabowo Subianto.

Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Jumat (5/4) terkait dalil dari pemohon sengketa pilpres yang menyebabkan Mahkamah perlu mendengar keterangan dari empat menteri.

Selengkapnya saksikan dalam ROSI eps. Pilpres Dituding Curang, MK Panggil 4 Menteri Jokowi. Apa Kata Jimly Asshiddiqie? Di kanal youtube KompasTV.



Link: https://www.youtube.com/watch?v=On-ZQAvP10w

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/499390/jokowi-dianggap-cawe-cawe-di-pilpres-2024-jimly-gibran-effect-sangat-menentukan-rosi